Kamis, 16 Januari 2014 20:18 wib | Fiddy Anggriawan - Okezone
JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diharapkan serius dan profesional mengusut kasus korupsi Hambalang, yang menyeret Anas Urbaningrum.
Bahkan, Abraham Samad Cs, diminta mampu menyeret pihak-pihak lain yang menikmati hasil kejahatan korupsi pembangunan Pusat Pelatihan Pendidikan dan Sarana olahraga Nasional (P3SON) di Bogor, Jawa Barat itu.
Pengamat politik Boni Hargens, mengatakan korupsi partai politik diIndonesia sudah membentuk kartel. Nah, kartel ini sudah menguasai segala aspek yang dapat mengamankan agar pengungkapan kasus korupsi tidak menyeret seseorang yang terlibat pasca terungkapnya keterlibatan seseorang yang lain.
Menurutnya, kartel ini melibatkan banyak partai dan memiliki jaringan serta pengaruh ke lembaga penegak hukum. Oleh karenanya, Anas, yang sudah menyandang status tersangka gratifikasi Hambalang, diminta agarmemberikan kesaksian yang terang benderang.
“Ini konspirasi besar yang melibatkan elite-elite politik yang juga memiliki kekuasaan yang besar,” jelas Boni saat ditemui di Markas PB Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Jakarta, Kamis (16/1/2014).
Boni menambahkan, Anas bukanlah orang dengan posisi tertinggi yang bisa diseret dalam kasus ini. Dia yakin ada tangan dengan pengaruh sangat luas yang bisa mengeruk uang negara dengan perintah agar menelurkan kebijakan koruptif.
“Pemain besar itu tidak mungkin sekadar ketua umum partai politik,” tegasnya.
Dia berharap, mantan Ketua Umum PB HMI tersebut bisa menjadi batu loncatan untuk menyeret, "bos besar" yang berada di balik korupsi Hambalang.
Boni menggambarkan, kartel politik merampok uang negara dengan kebijakan yang sengaja diterbitkan. Contoh, kasus Century dan Hambalang. Keduannya, melibatkan kebijakan lintas menteri, karena seluruh menteri yang berwenang menandatangani kebijakan yang dapat mencairkan uang dalam jumlah besar.
“Logikanya, siapa yang bisa memerintah dan menggerakan menteri yang tak hanya satu, tapi beberapa. Kita harus cari ini,” urainya.
Oleh karenanya, KPK harus mengusut perampokan sistemik, melalui Anas sebagai pintu masuknya. Boni berharap Anas disidang sebelum Pemilu 2014. Anas bisa mengungkap semuanya tanpa beban.
Apalagi KPK juga sudah menyatakan menunggu kesaksian Anas untuk dapat menyeret pihak-pihak lain. “Kita tunggu nyanyian merdu Anas di pengadilan,” tandasnya. (ugo)
JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diharapkan serius dan profesional mengusut kasus korupsi Hambalang, yang menyeret Anas Urbaningrum.
Bahkan, Abraham Samad Cs, diminta mampu menyeret pihak-pihak lain yang menikmati hasil kejahatan korupsi pembangunan Pusat Pelatihan Pendidikan dan Sarana olahraga Nasional (P3SON) di Bogor, Jawa Barat itu.
Pengamat politik Boni Hargens, mengatakan korupsi partai politik diIndonesia sudah membentuk kartel. Nah, kartel ini sudah menguasai segala aspek yang dapat mengamankan agar pengungkapan kasus korupsi tidak menyeret seseorang yang terlibat pasca terungkapnya keterlibatan seseorang yang lain.
Menurutnya, kartel ini melibatkan banyak partai dan memiliki jaringan serta pengaruh ke lembaga penegak hukum. Oleh karenanya, Anas, yang sudah menyandang status tersangka gratifikasi Hambalang, diminta agarmemberikan kesaksian yang terang benderang.
“Ini konspirasi besar yang melibatkan elite-elite politik yang juga memiliki kekuasaan yang besar,” jelas Boni saat ditemui di Markas PB Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Jakarta, Kamis (16/1/2014).
Boni menambahkan, Anas bukanlah orang dengan posisi tertinggi yang bisa diseret dalam kasus ini. Dia yakin ada tangan dengan pengaruh sangat luas yang bisa mengeruk uang negara dengan perintah agar menelurkan kebijakan koruptif.
“Pemain besar itu tidak mungkin sekadar ketua umum partai politik,” tegasnya.
Dia berharap, mantan Ketua Umum PB HMI tersebut bisa menjadi batu loncatan untuk menyeret, "bos besar" yang berada di balik korupsi Hambalang.
Boni menggambarkan, kartel politik merampok uang negara dengan kebijakan yang sengaja diterbitkan. Contoh, kasus Century dan Hambalang. Keduannya, melibatkan kebijakan lintas menteri, karena seluruh menteri yang berwenang menandatangani kebijakan yang dapat mencairkan uang dalam jumlah besar.
“Logikanya, siapa yang bisa memerintah dan menggerakan menteri yang tak hanya satu, tapi beberapa. Kita harus cari ini,” urainya.
Oleh karenanya, KPK harus mengusut perampokan sistemik, melalui Anas sebagai pintu masuknya. Boni berharap Anas disidang sebelum Pemilu 2014. Anas bisa mengungkap semuanya tanpa beban.
Apalagi KPK juga sudah menyatakan menunggu kesaksian Anas untuk dapat menyeret pihak-pihak lain. “Kita tunggu nyanyian merdu Anas di pengadilan,” tandasnya. (ugo)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar