JAKARTA (voa-islam.com) - Koalisi non transaksional yang digembar-gemborkan kubu PDI-P dan Megawati rupanya hanya lipservice semata. Faktnya yang terungkap menyatakan sebaliknya. Apa saja jatah yang di obral?
Dalam temuan narasumber kami, rapat di rumah Mega berlangsung panas. Rapat anggota koalisi tidak hanya membahas cawapres, tp juga jatah menteri. Mereka mau jatah menteri dibahas di depan agar pasti. Maka masing-masing mengajukan calon menteri yang dijagokan akan menduduki kursi menteri.
Mega sempat marah pada Nasdem karena bilang ke publik mencalonkan JK dan Samad sebagai cawapres. Bagi Mega, pernyataan Nasdem ke publik mempermalukan dirinya karena sejak awal ini koalisi non transaksional.
Dengan Nasdem menyatakan ke publik, berarti membongkar skenario bahwa ternyata koalisi yg digalang PDIP ternyata sama saja, UUD alias Ujung-Ujungnya Duit.
Mega sempat ngambek:"Kalo begitu Nasdem saja yang deklarasi." Dalam pertemuan Jokowi tetapi menyodorkan nama JK. Ia bertindak demikian karena Jokowi pernah hutang budi sama JK. Jk pernah membeli beberapa kontainer mebel dari perusahaan Jokowi. Mebel tersebut ditolak Eropa karena kualitasnya hancur-hancuran. Berkat mebel yang dibeli JK tersebut, maka Jokowi punya modal untuk maju Pilkada DKI. Hutang itulah yg mau dibayar Jokowi.
Untuk memuluskan langkah itu JK menjanjikan Rp. 10 Triliun untuk Mega dan Jokowi, dan dibagi-bagikan ke parpol koalisi. Ini membuat DPP PDIP ngiler.
Dalam pertemuan itu Mega juga sewot pada Jokowi karena pas rapat Puan akan dimunculkan sebagai cawapres, namun Jokowi diam saja. Tapi setelah pertemuan itu Jokowi pergi ke Solo dan memprovokasi Rudy, walikota Solo, untuk menolak Puan dijadikan cawapres. Seperti yang banyak diberitakan, Rudy mengancam akan mundur dari PDIP jika Puan maju sebagai cawapres. Jokowi berhasil memprovokasi Rudy.
Dalam pertemuan juga terungkap jika Parpol anggota koalisi bergerilya agar jatah menterinya aman. Jadi bohong kalau mereka tak minta jatah.
CATAT : Jokowi bilang oke saja minta jatah menteri, akan tetapi jangan sampai diketahui publik agar skenario bagi-bagi kekuasaan dalam koalisi tetap terjaga.
Ketua-ketua Parpol diingatkan oleh Mega, jika menteri-menteri itu dimunculkan ke publik harus yang punya keahlian karena Jokowi akan membangun kabinet ahli.
Dalam pertemuan semalam PKB mengajukan Muhaimin. Sepertinya jatah untuk Cak Imin aman, yaitu posisi basah di Menko Kesra. Selain itu PKB juga mengusulkan dua kementerian lagi. Ada tiga nama yg diusulkan: Hanif Dakhiri, Helmi Faisal, Imam Nahrowi.
Seperti yang disebutkan sebelumnya, salah satu nama yg disodorkan Imin adalah Hanif Dakhiri. Namanya sebagai aktivis NU yang kini belum dikenal.
Ini menjadi menarik karena nanti akan kita lihat cakar-cakaran di antara 3 orang itu karena jatah menteri sisa 2 saja untuk PKB.
Di pihak lain, Nasdem menginginkan jatah 3 menteri. Perdebatan Surya Paloh dengan Megawati sempat alot. Saling menyerang, namun akhirnya Nasdem diputuskan dapat jatah 2 kursi menteri. Surya Paloh mendapat jatah Menhankam.
Surya Paloh dinilai pas untuk Menhamkam karena pernah menjadi pengurus FKPPI. Mempunyai jaringan ke jenderal-jenderal yang luas. Yang menarik kenapa Menhamkam diberikan ke Surya Paloh yang sipil. Menurut narasumber kami ini tidak lain ingin melanjutkan tradisi yang selama ini dijalankan bahwa Menhankam tidak dari unsur tentara.
Nasdem juga mengajukan dua nama, Enggartiasto Lukito dan Ferry Mursyidan Baldan. Enggar mantan ketua REI yang dinilainya cocok untuk menteri perumahan. Enggar juga keturunan etnis Tionghoa Cirebon dan aktifis Kristen. Ia bisa mewakili Tionghoa dan Kristen di kabinet Jokowi.
Fery Mursyidan Badan adalah antek zionis, ia dekat dengan kelompok lobi zionis israel. Agen Zionis di Nasdem?
