JAKARTA (EKSPOSnews): Presiden Susilo Bambang Yudhoyo (SBY) tampaknya akan segera melakukan perombakan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II.
Reshuffle kabinet dilakukan dalam waktu dekat setelah tadi malam, Selasa (3/4/2012) SBY memutuskan tidak melanjutkan kontrak koalisi dengan PKS. SBY mengambil keputusannya dalam forum Setgab Koalisi.
"Perhatian utama Presiden SBY saat ini adalah menyusun kembali formasi koalisi yang lebih rapi dan lebih dapat diandalkan," ucap Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Politik Daniel Sparringa, melalui pesan singkat, Rabu 4 April 2012.
Daniel mengatakan, saat ini amat krusial bagi SBY untuk menyusun kembali koalisi yang efektif. "Ini adalah saat yang krusial bagi Presiden SBY untuk memastikan hadirnya koalisi yang efektif di parlemen dan di kabinet," ujarnya.
Seperti diberitakan Sekretaris Setgab Koalisi Syarief Hasan mengatakan, kontrak koalisi PKS dengan Presiden SBY tidak diperpanjang hingga 2014. Dengan kata lain, saat ini PKS bukan lagi bagian dari koalisi pemerintah meski masih memiliki kader di kabinet.
"Akibat melanggar peraturan, saat ini anggota koalisi hanya sejumlah lima partai (tanpa PKS, red). Jadi tidak ada istilah dikelyarkan karena seua sudah berakhir, PKS melanggar kontrak," ujar Syarief di Cikeas. (inilah)
Reshuffle kabinet dilakukan dalam waktu dekat setelah tadi malam, Selasa (3/4/2012) SBY memutuskan tidak melanjutkan kontrak koalisi dengan PKS. SBY mengambil keputusannya dalam forum Setgab Koalisi.
"Perhatian utama Presiden SBY saat ini adalah menyusun kembali formasi koalisi yang lebih rapi dan lebih dapat diandalkan," ucap Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Politik Daniel Sparringa, melalui pesan singkat, Rabu 4 April 2012.
Daniel mengatakan, saat ini amat krusial bagi SBY untuk menyusun kembali koalisi yang efektif. "Ini adalah saat yang krusial bagi Presiden SBY untuk memastikan hadirnya koalisi yang efektif di parlemen dan di kabinet," ujarnya.
Seperti diberitakan Sekretaris Setgab Koalisi Syarief Hasan mengatakan, kontrak koalisi PKS dengan Presiden SBY tidak diperpanjang hingga 2014. Dengan kata lain, saat ini PKS bukan lagi bagian dari koalisi pemerintah meski masih memiliki kader di kabinet.
"Akibat melanggar peraturan, saat ini anggota koalisi hanya sejumlah lima partai (tanpa PKS, red). Jadi tidak ada istilah dikelyarkan karena seua sudah berakhir, PKS melanggar kontrak," ujar Syarief di Cikeas. (inilah)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar