Kamis , 01/03/2012 - 23:03
JAKARTA, (PRLM).- Menaikkan harga BBM ini sama
saja dengan menyukut dan mempercepat meledaknya sumbu konflik sosial
karena rakyat akan makin susah. Hal itu dikatakan pengamat ekonomi
politik Ichsanuddin Noorsy dalam dialog kenaikan harga BBM di Gedung
DPR RI Jakarta, Kamis (1/3) bersama Hendri Saparini (INDEF), Daryatmo
Mardiyanto dan Effendi Simbolon (FPDIP) DPR RI.
Seharusnya, kata Ichsan, kita menyontoh China, di mana infrastruktur potensial menyangkut kepentingan rakyat tidak diserahkan kepada swasta, apalagi asing. “Contohnya tol, maka kenaikan harga tol pun tak bisa dikendalikan oleh pemerintah. Jadi, kita saat ini seolah tak punya peluang untuk keluar dari neoliberal dan utang luar negeri sudah menjadi kanker yang sangat ganas bagi bangsa ini."
Bahkan dia menegaskan bahwa tak ada jaminan pada 2014 ada perbaikan sistem jika kondisinya tetap seperti sekarang ini. “Presiden SBY pun akan selamat sampai 2014 karena dijamin oleh pengusaha. Sementara yang meminta kenaikan BBM itu adalah para pengusaha yang memang mengambil keuntungan. Padahal, solusi untuk tidak menaikkan BBM itu banyak, antara lain jangan serahkan energy ke asing, evaluasi kontrak, amandemen UU Energy kembali ke konstitusi,transaksi G to G kurangi pencurian dan sebagainya, katanya.
Pengamat Ekonomi, Hendri Saparini mengakui jika kita hampir tidak mempunyai kedaulatan energy dan pangan. Sehingga isunya dialihkan ke ketahanan pangan.
“Karena kebijakannya adalah ketahanan pangan, maka yang penting ada stok energy dan pangan meski dibanjiri impor. Inilah yang justru makin membuat rakyat susah. Pemerintah tak bisa kelola energi dan malah membuat kebijakan yang menyesatkan rakyat. Petani, nelayan, dan sector ekonomi lainnya makin terpuruk. Anehnya mengambil kebijakan yang paling mudah dengan menaikkan harga BBM, tanpa memikirkan dampaknya yang sangat luas,” ungkapnya.
Hendri Saparini mengatakan langkah untuk menaikan harga BBM yang akan dilakukan oleh pemerintah adalah bukti dari pengelolaan kebijakan energi yang buruk. Pemerintah mengelola sektor yang sangat strategis tapi dengan kebijakan yang asal jadi. Seharusnya baik rencana pembatasan maupun subsidi harus dilihar secara umum dampak keseluruhannya dan jangan hanya terfokus pada rencana untuk mengetatkan anggaran.
“Semestinya kebijakan itu memberikan manfaat.Mestinya pemerintah tidak hanya melihat pembatasan subsidi dari untung penghematan anggaran saja, tapi harus dilihat dampaknya secara umum. Pemerintah seharusnya mencermati agar jangan sampai langkah menaikan BBM ini mengganggu daya beli masyarakat dan daya saing industri.Kalau kita cuma mau menghemat APBN saja,tapi mengurangi daya beli dan daya saing, maka dampaknya bisa lebih besar nilainya terhadap perekonomian nasional,” imbuhnya.
Jangan sampai lanjut Hendri kebijakan ini justru mendorong peningkatan impor karena daya beli dan daya saing kita rendah terhadap negara lainnya. “Masyarakat jangan diberikan hukuman karena konsumsinya terlalu banyak dengan kebijakan ini. (A-109/A-26).
Seharusnya, kata Ichsan, kita menyontoh China, di mana infrastruktur potensial menyangkut kepentingan rakyat tidak diserahkan kepada swasta, apalagi asing. “Contohnya tol, maka kenaikan harga tol pun tak bisa dikendalikan oleh pemerintah. Jadi, kita saat ini seolah tak punya peluang untuk keluar dari neoliberal dan utang luar negeri sudah menjadi kanker yang sangat ganas bagi bangsa ini."
Bahkan dia menegaskan bahwa tak ada jaminan pada 2014 ada perbaikan sistem jika kondisinya tetap seperti sekarang ini. “Presiden SBY pun akan selamat sampai 2014 karena dijamin oleh pengusaha. Sementara yang meminta kenaikan BBM itu adalah para pengusaha yang memang mengambil keuntungan. Padahal, solusi untuk tidak menaikkan BBM itu banyak, antara lain jangan serahkan energy ke asing, evaluasi kontrak, amandemen UU Energy kembali ke konstitusi,transaksi G to G kurangi pencurian dan sebagainya, katanya.
Pengamat Ekonomi, Hendri Saparini mengakui jika kita hampir tidak mempunyai kedaulatan energy dan pangan. Sehingga isunya dialihkan ke ketahanan pangan.
“Karena kebijakannya adalah ketahanan pangan, maka yang penting ada stok energy dan pangan meski dibanjiri impor. Inilah yang justru makin membuat rakyat susah. Pemerintah tak bisa kelola energi dan malah membuat kebijakan yang menyesatkan rakyat. Petani, nelayan, dan sector ekonomi lainnya makin terpuruk. Anehnya mengambil kebijakan yang paling mudah dengan menaikkan harga BBM, tanpa memikirkan dampaknya yang sangat luas,” ungkapnya.
Hendri Saparini mengatakan langkah untuk menaikan harga BBM yang akan dilakukan oleh pemerintah adalah bukti dari pengelolaan kebijakan energi yang buruk. Pemerintah mengelola sektor yang sangat strategis tapi dengan kebijakan yang asal jadi. Seharusnya baik rencana pembatasan maupun subsidi harus dilihar secara umum dampak keseluruhannya dan jangan hanya terfokus pada rencana untuk mengetatkan anggaran.
“Semestinya kebijakan itu memberikan manfaat.Mestinya pemerintah tidak hanya melihat pembatasan subsidi dari untung penghematan anggaran saja, tapi harus dilihat dampaknya secara umum. Pemerintah seharusnya mencermati agar jangan sampai langkah menaikan BBM ini mengganggu daya beli masyarakat dan daya saing industri.Kalau kita cuma mau menghemat APBN saja,tapi mengurangi daya beli dan daya saing, maka dampaknya bisa lebih besar nilainya terhadap perekonomian nasional,” imbuhnya.
Jangan sampai lanjut Hendri kebijakan ini justru mendorong peningkatan impor karena daya beli dan daya saing kita rendah terhadap negara lainnya. “Masyarakat jangan diberikan hukuman karena konsumsinya terlalu banyak dengan kebijakan ini. (A-109/A-26).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar