Suaro Hati - Aliansi BEM Se-Jabodetabek Tolak Kenaikan BBM

 Tribunnews.com - Jumat, 9 Maret 2012
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rencana kenaikan Bahan Bakar Minyak pada 01 April 2012 oleh pemerintah perlu mendapat perhatian yang khusus dari semua elemen masyarakat. Terlebih, dari kalangan mahasiswa lantaran BBM merupakan komoditas yang vital dalam semua aktifitas ekonomi bagi rakyat.

Dampak langsung perubahan harga minyak ini akan bersentuhan langsung terhadap kegiatan ekonomi rakyat sehingga rakyat yang akan jadi tumbal.

Klaim pemerintah bahwa kenaikan BBM ini disebabkan oleh jebolnya APBN dan melonjaknya harga minyak dunia tidak lah rasional lantaran kalau kita telaah secara dalam, jebolnya APBN disebabkan karena biaya Birokrasi pemerintahan yang mencapai 55% dan untuk subsidi hanya 8,7%.

Demikian disampaikan Koordinator Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Batavia Raya, Rahmat Soleh dalam keterangan persnya yang diterima Tribunnews.com, Jumat (9/3/2012).

"Apa lagi negara kita kaya raya akan Sumber Daya Alam tetapi pada fakta nya SDA kita di bidang Migas hampir 80% di kuasai asing. Seperti, chevron, total EP, Inpex Corp dll. Sedangkan sisanya 20% dikuasai pemerintah," ujarnya.

Seharusnya, lanjut Soleh, pemerintah dan DPR membuat kebijakan migas yang lebih pro terhadap rakyat, dan tidak sebaliknya pro terhadap kapitalis asing yang menyedot dan mengeruk SDA Indonesia.

"Sehingga selalu tidak berasalan bahwa APBN jebol karna disebabkan subsidi terhadap rakyat," terangnya.

Saat ini, sambung Soleh, masih ada waktu bagi pemerintah dan DPR untuk mengevaluasi kebijakan yang salah kaprah dan tidak terarah untuk menata kembali ketahanan Migas nasional.
"Dengan cara pemutusan Kontrak Kerja Sama (KKS) dan Nasionalisasi perusahaan Migas asing adalah salah satu contoh kongkrit bagi pemerintah," tegasnya.

Dalam kesempatan ini, Soleh menilai banyak elit politik mencoba mengambil keuntungan di situa nasional dengan mendompleng gerakan yang di bangun mahasiswa.

Untuk diketahui dalam pernyataan sikap ini, di dalamnya ikut tergabung, BEM Nusantara Wilayah Jabodetabek, BEM Se-Bekasi, BEM Batavia Raya, BEM Univ. Trisakti, BEM Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Perhimpunan Mahasiswa Jakarta, Gerakan Muda Nusantara, dan Hijau Muda Nusantara.

Penulis: Edwin Firdaus  |  Editor: Johnson Simanjuntak

Akses Tribunnews.com lewat perangkat mobile anda melalui alamat m.tribunnews.com

Suaro hati - DIPA Papua 2012 Mencapai Rp33,3 Triliun

JUBI---Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua, Bjardianto Pudjiono mengatakan bahwa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Provinsi Papua tahun 2012 mencapai Rp. 33.303. 276.195.800 (triliun).
Hal ini disampaikan saat penyerahan DIPA 2012 dari penjabat Gubernur Papua, selaku perwakilan pemerintah pusat di daerah, kepada bupati/walikota dan kuasa pengguna anggaran (KPA) lingkup wilayah pembayaran kantor pelayanan perbendaharaan negara (KPPN) Jayapura yang meliputi Provinsi Papua, kabupaten Jayapura, Sarmi, Keerom, Mambermo Raya, Pegunugan Bintang dan Kota Jayapura, di Sasana Krida, kantor gubernur Papua, Kamis (22/12) kemarin.

“Penyerahan DIPA 2012 tingkat nasional diselenggarakan di istana negara Jakarta pada tanggal 20 Desember  2011,” ujar Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua, Bjardianto Pudjiono, di Jayapura.

Bjardianto Pudjiono menjelaskan, DIPA 2012 merupakan produk dari rangkaian proses penganggaran APBN yang telah melalui proses pembahasan di DPR-RI dan penelahan antara Kementerian Negara/Lembaga dengan kementerian Keuangan RI.
“Sebagai dokumen pencairan APBN di daerah, maka DIPA disahkan oleh Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua, selaku otorisator yang mengesahkan dokumen pencairan APBN tersebut,” lanjutnya menjelaskan.

Dalam kesempatan tersebut, dilaporkan jumlah DIPA 2012 lingkup Provinsi Papua yang diselesaikan yaitu 639 DIPA dengan jumlah pagu Rp. 9.111.609.085.000, selain alokasi tersebut ada juga alokasi APBN 2012 berupa dana transfer untuk provinsi/kabupaten/kota di Papua sejumlah Rp. 24.191.667.110.800,

Sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) Rp. 15.062.393.245.000, Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp. 2.002.611.760.000, Dana Penyesuaian Rp. 581.967.542.000, Sehingga total APBN yang dialokasikan untuk Pemerintah Provinsi Papua/kabupaten.kota se-Papua adalah sebesar Rp. 33.303.276.195.800.

Dalam laporannya kepada Gubernur Papua, Bjardiantor Pudjiono memaparkan bahwa penyerahan sebelum awal tahun anggaran bukan tradisi tahunan, tetapi merupakan komitmen untuk memastikan agar pelaksanaan anggaran dapat mulai tepat pada waktunya dan seluruh intansi pemerintah dapat segera mengeksekusi  rencana-rencana yang sudah ditetapkan fungsinya masing-maisng.

Sementara itu, Penjabat Gubernur Papua, Dr. Drs. H. Syamsul Arief Rivai, MS, dalam sambutannya  berharap Pemerintah Pusat juga bisa lebih cepat menyalurkan dana tersebut bagi pemrintah Provinsi Papua dan selanjutnya bisa dibagi-bagikan kepada kabupaten/kota sesuai kebutuhan yang ada.

“Untuk Papua mengalami peningkatan, sehingga mari kita mempergunakan dana-dana ini untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat serta menjaga kepercayaan pemrintah pusat terhadap Papua,” ujar Pj. Gubernur Papua, mngutip pesan Presiden Indonesia saat menerima DIPA di Jakarta belum  lama ini. (Jubi/Eveerth Joumilena)