Liem Soei Liong: ‘Penjaga Telur Emas’ Bagi Kekuasaan Jenderal Soeharto (4)

In Historia, Politik on June 20, 2012 at 5:17 PM
Realistis dan tidak realistis. TATKALA isu percukongan menghangat, akhirnya Presiden Soeharto pun ikut berbicara. Bagi Presiden Soeharto tak ada perbedaan pribumi dan non pribumi dalam pemanfaatan modal untuk pembangunan. “Tanpa pengerahan semua modal dan kekayaan yang ada dalam masyarakat, tidak mungkin kita melaksanakan pembangunan-pembangunan seperti yang kita lakukan dewasa ini”. Ia meneruskan “Kita tahu, bahwa kekayaan dan modal-modal yang ada dalam masyarakat sebagian besar tidak berada di tangan rakyat Indonesia asli atau pribumi. Bukannya pemerintah tidak tahu, tapi bahkan menyadari resiko dan bahaya penggunaan modal-modal non pribumi dan asing. Tetapi, keinginan membangun hanya dengan mengerahkan potensi-potensi nasional pribumi saja, yang kita ketahui keadaannya memang belum mampu, tidaklah mungkin dan tidak realistis”.

MENGIRINGI LIEM SOEI LIONG DI PERJALANAN AKHIR. “Apapun yang telah terjadi, Liem Soei Liong telah pergi meninggalkan Indonesia 1998, dan kini takkan mungkin kembali lagi. Tahun 2012, Giam Lo Ong (malaikat pencabut nyawa dalam kepercayaan China) telah menunaikan tugas penjemputan, dan kini ia sudah membumi dalam artian sesungguhnya. Namun Liem Soei Liong, bagaimanapun juga telah memberi pelajaran berharga bagi para penguasa Indonesia, tentang bagaimana seharusnya bergaul dengan para konglomerat”. (foto download reuters)

Selama seperempat abad sesudah 1970, Soeharto ‘membuktikan’ bahwa mengandalkan potensi pribumi saja memang ‘tidak realistis’. Maka, sejak 1970 itu ia tetap meneruskan mengandalkan usahawan non-pribumi untuk ‘pertumbuhan’ ekonomi. Entah karena hasil persaingan alamiah, entah karena topangan kebijakan Soeharto, terbukti dalam realitas bahwa pada tahun 1996 dari 25 konglomerasi pemuncak di Indonesia, 20 di antaranya milik pengusaha non-pri. Dari 5 yang tersisa, 2 adalah kepemilikan campuran pri-non pri, dan 3 pri. Dua dari tiga yang disebut terakhir adalah Group Humpuss milik Hutomo Mandala Putera, dan Group Bimantara milik Bambang Trihatmodjo-Indra Rukmana, dan satunya lagi Group Bakrie sebagai pribumi satu-satunya yang non-cendana. Sedang kepemilikan campuran, adalah Group Nusamba milik Bob Hasan-Sigit Harjojudanto, dan Group Pembangunan Jaya milik bersama Pemerintah DKI dan Ciputra cs.

Suaro Hati - Kenaikan BBM Ledakkan Konflik

Kamis , 01/03/2012 - 23:03

JAKARTA, (PRLM).- Menaikkan harga BBM ini sama saja dengan menyukut dan mempercepat meledaknya sumbu konflik sosial karena rakyat akan makin susah. Hal itu dikatakan pengamat ekonomi politik Ichsanuddin Noorsy dalam dialog kenaikan harga BBM di Gedung DPR RI Jakarta, Kamis (1/3) bersama Hendri Saparini (INDEF), Daryatmo Mardiyanto dan Effendi Simbolon (FPDIP) DPR RI.
Seharusnya, kata Ichsan, kita menyontoh China, di mana infrastruktur potensial menyangkut kepentingan rakyat tidak diserahkan kepada swasta, apalagi asing. “Contohnya tol, maka kenaikan harga tol pun tak bisa dikendalikan oleh pemerintah. Jadi, kita saat ini seolah tak punya peluang untuk keluar dari neoliberal dan utang luar negeri sudah menjadi kanker yang sangat ganas bagi bangsa ini."
Bahkan dia menegaskan bahwa tak ada jaminan pada 2014 ada perbaikan sistem jika kondisinya tetap seperti sekarang ini. “Presiden SBY pun akan selamat sampai 2014 karena dijamin oleh pengusaha. Sementara yang meminta kenaikan BBM itu adalah para pengusaha yang memang mengambil keuntungan. Padahal, solusi untuk tidak menaikkan BBM itu banyak, antara lain jangan serahkan energy ke asing, evaluasi kontrak, amandemen UU Energy kembali ke konstitusi,transaksi G to G kurangi pencurian dan sebagainya, katanya.
Pengamat Ekonomi, Hendri Saparini mengakui jika kita hampir tidak mempunyai kedaulatan energy dan pangan. Sehingga isunya dialihkan ke ketahanan pangan.
“Karena kebijakannya adalah ketahanan pangan, maka yang penting ada stok energy dan pangan meski dibanjiri impor. Inilah yang justru makin membuat rakyat susah. Pemerintah tak bisa kelola energi dan malah membuat kebijakan yang menyesatkan rakyat. Petani, nelayan, dan sector ekonomi lainnya makin terpuruk. Anehnya mengambil kebijakan yang paling mudah dengan menaikkan harga BBM, tanpa memikirkan dampaknya yang sangat luas,” ungkapnya.
Hendri Saparini mengatakan langkah untuk menaikan harga BBM yang akan dilakukan oleh pemerintah adalah bukti dari pengelolaan kebijakan energi yang buruk. Pemerintah mengelola sektor yang sangat strategis tapi dengan kebijakan yang asal jadi. Seharusnya baik rencana pembatasan maupun subsidi harus dilihar secara umum dampak keseluruhannya dan jangan hanya terfokus pada rencana untuk mengetatkan anggaran.
“Semestinya kebijakan itu memberikan manfaat.Mestinya pemerintah tidak hanya melihat pembatasan subsidi dari untung penghematan anggaran saja, tapi harus dilihat dampaknya secara umum. Pemerintah seharusnya mencermati agar jangan sampai langkah menaikan BBM ini mengganggu daya beli masyarakat dan daya saing industri.Kalau kita cuma mau menghemat APBN saja,tapi mengurangi daya beli dan daya saing, maka dampaknya bisa lebih besar nilainya terhadap perekonomian nasional,” imbuhnya.
Jangan sampai lanjut Hendri kebijakan ini justru mendorong peningkatan impor karena daya beli dan daya saing kita rendah terhadap negara lainnya. “Masyarakat jangan diberikan hukuman karena konsumsinya terlalu banyak dengan kebijakan ini. (A-109/A-26).

Lima Presiden Beramai-ramai Jual Negara ?

Ibnu Dawam Aziz

Perjalanan Republik ini telah menuju 66 th. Nanti pada tanggal 17 Agustus 2011. Tapi apakah yang telah diperoleh ? Kekayaan Negeri ini telah habis terkuras, kemerdekaan pun telah terampas. Kemerdekaan yang telah kita raih pada tanggal 17 Agustus 45 nyaris telah tergadai kembali sejak tahun 1965 yaitu sejak Naiknya Soeharto ke tampuk pimpinan membuat Freeport Sulphur Company bernapas lega. ketika UU no 1/1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) yang draftnya dirancang di Jenewa-Swiss, dan didektekan oleh Rockefeller, disahkan tahun 1967, maka perusahaan asing pertama yang kontraknya ditandatangani Suharto adalah Freeport Sulphur Company! ) * Inilah kali pertama Indoesia kembali masuk keperangkap penjajahan gaya baru. Bantuan AS lewat CIA untuk merebut kekuasaan dari tangan Sukarno untuk mencanangkan tonggak Orde Baru dibayar sangat mahal. Tahap-tahap pembangunan awal yang sangat berat memaksa Indonesia harus menyandarkan kemampuannya pada bantuan Dunia : Sejak dari IGGI, IMF, ADB sampai Bank Dunia .

Mengguncang ekonomi Indonesia

Privatisasi- Pasar Bebas-Neo Lib?

Apakah bantuan- bantuan itu tidak mengikat ? Pasti tidak ! Semua bantuan yang disalurkan , pasti mengandung tuntutan imbal balik yang pada umumnya merugikan Indonesia. Globalisasi ekonomi yang dimotori oleh Ronald Reagan dan Margaret Thatcher semakin mendorong Indonesia pada ketergantungan yang berdampak jangka panjang. Neo Liberal yang merancang pasar global, mensaratkan tidak adanya peranan pemerintah dalam perekonomian. Privatisasipun menjadi persaratan utama ADB dan Bank Dunia yang menjadi kepanjangan tangan Inggris dan Amerika Serikat.

Bagaimana dengan Indonesia ? Kepala batu Soeharto yang tetap mengembangkan BUMN , rupanya membuat gerah AS. Senjata pamungkas diluncurkan, mata uang rupiah yang disimpan George Sorros sekaligus dilepas, rupiah kalang kabut, Krisis Moneter menumbangkan ekonomi Indonesia .

Terpaksa Privatisasi dilaksanakan untuk memulihkan Indonesia dari Krisis, diserahkan pada ahlinya Prof.Dr. Boediono M.Ec. Indonesia memang perlahan bangkit dari Krismon tapi : Sejak dari TelkomCell, Indosat, Semen Gresik , blok Cepu semua lepas. Presiden Berganti dari jaman Soeharto, Habibie, Megawati dan SBY hanya di jaman Gus Dur Peran Boediono agak berbeda. Bahkan kontrak ulang Megawati dengan Freeport th. 91 menghilangkan harapan Negeri ini untuk masih mendapat sisanya diakhir kontrak nanti pada th. 2041.

Pemimpin-pemimpin yang mengaku nasionalis, tapi ternyata sama sekali tidak menghargai nilai dan arti kebangsaan. Untuk tunduk pada kekuatan asing, hanya sekedar untuk mendapat pinjaman tega mengkhianati UUD Negerinya sendiri.

Pasal 33 UUD 45 yang sudah diamandemen dengan tegas mengatakan :
(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.
Mana kebijakan Privatisasi yang tidak melanggar UUD ?

Suaro Hati - Surya Paloh Kritik Pemimpin Tua dan Kapitalis

 

 POLITIK - PARPOL

Senin, 05 Maret 2012

MEDAN- Indonesia harus menghapus ketergantungan terhadap negara asing seperti yang terjadi selama ini.  Alasannya, ketergantungan terhadap asing tersebut tidak akan membawa Indonesia menjadi lebih baik, tapi bahkan bisa memberi dampak yang buruk terhadap perkembangan Indonesia ke depan. Itu dikemukakan Ketua Umum Nasional Demokrat (Nasdem) Surya Paloh, saat acara pelantikan dan sayap Nasdem untuk Sumut, di Lapangan Benteng Medan.

"Suatu bangsa tidak akan bisa menjadi lebih baik jika tergantung kepada asing. Tidak mungkin bangsa asing lebih memahami dan mengetahui kondisi Indonesia, apalagi memiliki keinginan yang lebih kuat untuk menjadikan Indonesia lebih baik ketimbang bangsa Indonesia sendiri," kata Surya Paloh.

Pada kesempatan itu, Surya Paloh juga sempat menyebutkan dan mengkritik, pucuk pimpinan di Indonesia merupakan golongan tua, yang sejauh ini telah menyebabkan Bangsa Indonesia kehilangan jati diri, karena lebih banyak mementingkan kepentingan pribadi dan golongan. Karena sikap dan sifat golongan tua itulah, pada akhirnya muncul sifat egoistis dalam sejumlah kebijakan, yang khususnya lebih mengarah pada sikap dan sifat kapitalis.  Hal ini bertentangan dengan jati diri bangsa Indonesia yang ramah tamah dan gemar gotong royong untuk membantu sesama.

"Saat ini Indonesia sudah kehilangan jati diri, karena itu bangsa ini harus melakukan perubahan yang saya sebut dengan restorasi Indonesia. Indonesia tidak boleh menggantungkan harapan ke bangsa lain, tapi harus menaruh harapan kepada bangsanya sendiri," tegasnya.

Surya Paloh juga menegaskan pentingnya kontribusi generasi muda untuk membawa Indonesia menjadi lebih baik. Pemuda, telah terbukti lebih bersemangat, lebih memiliki sifat perubahan dan lebih berani dalam mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Bukti tersebut, lanjutnya, telah terlihat di masa-masa perjuangan untuk memperoleh kemerdekaan Indonsesia, yang antaralain terlihat dalam peristiwa sepuluh november dan perjuanga Medan Area di masa-masa perjuangan kemerdekaan dahulunya.(ari)

Suaro Hati - Siapa Yawadwipa, Calon Pembeli Century

 Selasa, 7 Februari 2012,

Perusahaan ini tiba-tiba muncul di publik dan menyatakan siap membeli Bank Mutiara.

VIVAnews - Yawadwipa Companies tiba-tiba seperti juru selamat, setelah meminang PT Bank Mutiara Tbk. Maklum saja, bank yang dulunya bernama Century ini sempat beberapa kali akan dijual, tapi gagal.

Bahkan Yawadwipa mau beli US$750 juta atau sekitar Rp6,75 triliun. Angka yang sama dengan dana penyelamatan pemerintah melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada 2008 lalu.

Sayangnya siapa di Yawadwipa masih misteri. Perusahaan ini tiba-tiba muncul dan menyatakan siap membeli bank yang sering diperdebatkan di ranah politik.

Dalam laman resminya, Yawadwipa merupakan perusahaan finansial yang baru dibentuk pada 9 Januari 2012. Perusahaan ini memiliki dua kantor, yaitu di Jakarta dan Singapura. Alamat lengkap kantor Jakarta di Menara 2 lantai 17 Gedung Bursa Efek Indonesia, Jalan Jenderal Sudirman. Sedangkan di Singapura terletak di Singapore Land Tower lantai 37 di Jalan Raffles Place.

Salah satu pendiri perusahaan tersebut adalah C Christopher Holm. Dialah yang kemudian menjadi CEO di Yawadwipa dan akan menjadi komisaris di Komite Investasi Java Fund yang merupakan bagian dari perusahaan. Perusahaan juga menunjuk Prasetyo Singgih sebagai Chief Operating Officer Yawadwipa. Prasetyo merupakan salah satu wakil ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia.

Yawadwipa saat ini masih dalam proses perizinan untuk meluncurkan Java Fund. Setelah mendapat izin, perusahaan membidik dana kelola hingga US$1 miliar atau sekitar Rp9 triliun.

Dana sebanyak itu untuk berbagai investasi di Indonesia. Targetnya, Yawadwipa ingin menjadi perusahaan investasi swasta terbesar di Indonesia.

Sebelumnya Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan Firdaus Jaelani mengatakan, Bank Mutiara mulai ditawarkan pada Juni 2012. Bank Mutiara itu akan dilepas dengan nilai Rp6,7 triliun.

Firdaus menjelaskan jika mengacu kepada UU LPS, dalam kurun waktu 3 tahun setelah bank ditangani LPS maka harga Bank Mutiara masih senilai Rp6,7 triliun. "Namun jika selama lima tahun belum laku, LPS boleh menjual harga di luar harga penyertaan modal, tentunya dipilih dengan harga dan penawaran terbaik," katanya, beberapa waktu lalu.

Ia menjelaskan LPS bersama Danareksa akan melakukan sejumlah road show untuk menawarkan Bank Mutiara. Road show itu dilakukan ke beberapa negara seperti Eropa, Timur Tengah dan Asia. Ketika ditanya mengapa memilih Eropa padahal saat ini dilanda krisis, Firdaus menjelaskan masih ada sejumlah investor yang ingin menanamkan modalnya ke luar negeri seperti Indonesia. "Ada investor yang terpengaruh krisis ada yang tidak," ujarnya. (umi)
• VIVAnews

Suaro Hati - DPR segera gelar RDP soal Esemka

 Minggu, 8 Januari 2012
Pekanbaru (ANTARA News) - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI yang membidangi perindustrian, perdagangan, dan BUMN, Aria Bima, mengatakan Komisi VI segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pemangku kepentingan terkait mobil nasional.

"Dalam kesempatan pertama, komisi kami mengagendakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan seluruh `stake-holder` yang terkait dengan program mobil nasional (Mobnas), khususnya menyangkut produk `Esemka`," katanya kepada ANTARA Riau, melalui jejaring komunikasi, Minggu.

Ia menambahkan, RDP itu diadakan untuk mendukung percepatan realisasi program Mobnas, sekaligus menindaklanjuti fenomena mobil `Esemka` yang menyedot perhatian publik sekarang ini.

"Fenomena heboh mobil `Esemka` menunjukkan besarnya kerinduan rakyat akan pentingnya mobil nasional sebagai salah satu kebanggaan nasional," kata Aria Bima.

RDP Komisi VI DPR RI, menurutnya, antara lain akan memanggil Deputi Bidang Industri Strategis dan Manufaktur Kementerian BUMN, dan Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi Kementerian Perindustrian.

Selain itu, lanjutnya, diundang pula pelaku industri otomotif nasional, PT Industri Kereta Api (INKA), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Gubernur Sulawesi Selatan Syahril Yasin Limpo, Walikota Solo Joko Widodo, dan akademisi.

Aria Bima menjelaskan, hasil RDP akan menjadi bahan rapat kerja Komisi VI DPR RI dengan Pemerintah.

"Dari rapat kerja dengan pemerintah ini diharapkan muncul keputusan politik yang bisa mempercepat realisasi program mobil nasional yang kita dambakan bersama," ujarnya.
(M036/A014)

Editor: Desy Saputra

Suaro Hati - Demokrat Sewot Ipar SBY Jadi Mainan Politik Golkar

Ferdinan - Okezone 

Senin, 9 Januari 2012

JAKARTA - Partai Demokrat berang perkara Bank Century terus dijadikan isu politik oleh sejumlah parpol termasuk Partai Golkar. Apalagi kini politikus Golkar di DPR kerap bersuara lantang meminta pengusutan nama Hartanto Edhie Wibowo (HEW) yang masuk ke dalam hasil audit forensik Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait perkata Century.

Menurut Wakil Ketua Fraksi Demokrat di DPR, Sutan Bhatoegana, HEW merupakan nasabah biasa di Bank Century. Transaksi penukaran valas yang dilakukan HEW dan istrinya Satya Kumala Sari (SKS) menurut Sutan tidak bermasalah.

"Itu nasabah biasa bayangkan saja yang diributkan Rp6,7 triliun. Kawan itu (HEW) menukarkan duit sekitar 200-300 ribu USD. Bandingkan enggak ada apa-apanya (dari total dana talangan Rp6,7 triliun), tapi dicari terus ini barang," ujar Bhatoegana di Gedung DPR, Jakarta, Senin (9/1/2012).

Dalam dokumen laporan hasil audit investigasi lanjutan Century, BPK memaparkan transaksi penukaran valas dan hasil penukaran kas valas atas nama HEW dan SKS. HEW bersama istrinya SKS merupakan nasabah Bank Century. BPK menemukan adanya penyetoran tunai oleh SKS yang dilakukan di Bank Century cabang Pondok Indah ke rekening Hartanto pada tanggal 25 Januari 2007 sebesar Rp453juta, tanggal 30 Juli 2007 Rp368juta dan tanggal 22 November 2007 Rp 469juta.

Dari aplikasi setoran, diketahui bahwa dana yang disetor tersebut berasal dari penukaran valas ke dalam rupiah di Bank Century cabang Pondok Indah. Penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa dalam buku catatan mengenai kas valas di Bank Century tidak ditemukan adanya transaksi penukaran kas valas.

Namun BPK menyebut belum menemukan sumber dana valas yang ditukarkan dan belum dapat menyimpulkan hubungan transaksi ini dengan kasus Bank Century.

Sutan menegaskan partainya tetap menghormati proses hukum bila ditemukan tindak pidana dalam kasus Century. Namun Demokrat berharap parpol tidak terus merongrong stabilitas pemerintahan dengan melancarkan isu negatif.

"Terakhir di audit forensik untuk melihat aliran dana yang meragukan itu, tetap enggak ada yang masuk ke Demokrat. Kemudian mereka(sejumlah politikus DPR) cari yang lain sampai ada yang namanya yang dekat dengan orang istana. Yang tadinya ada nama dia (HEW) sebagai nasabah sekarang dipermasalahkan ada aliran dana cuma Rp3 miliar. Tapi ini digoyang terus," kesalnya.
 

Suaro Hati - Nyokk... Kita Intip Pabrik Esemka di Solo

Mobil rakitan anak bangsa Esemka sudah menjadi buah bibir. detikOto pun berkesempatan melihat mobil ini diproduksi di Solo Techno Park, Jalan Ki Hajar Dewantara Solo.

referensi: http://www.lembaga.us/2012/01/nyokk-kita-intip-pabrik-esemka-di-solo.html#ixzz1iqArA9kR

Suaro Hati - Menteri Berharap Mobil Esemka Dikomersialkan 2013

 Mobil Esemka yang dirakit SMK Negeri 1 Singosari, Kabupaten Malang. TEMPO/Abdi Purnomo


 Sabtu, 07 Januari 2012 |
TEMPO.CO, Pacitan - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh menargetkan uji kelayakan mobil Esemka karya sejumlah sekolah menengah kejuruan (SMK) di Indonesia selesai tahun ini.

“Tahun ini kami berusaha merampungkan syarat uji kelayakannya,” katanya saat bertemu dengan pengurus Himpunan Pendidikan Usia Dini (Himpaudi) Kabupaten Pacitan di pendopo kabupaten setempat, Sabtu, 7 Januari 2012.

Bahkan Nuh berharap karya otomotif siswa bisa dikomersialkan mulai 2013. Syarat uji kelayakan yang dimaksud meliputi ketahanan komponen dan uji sistem secara keseluruhan termasuk uji emisi gas buang. “Harus memenuhi syarat SNI (standar nasional Indonesia),” ujarnya.

Nuh tidak menyebutkan mana saja SMK yang sudah pernah menciptakan mobil Esemka dan sudah sejauh mana proses uji kelayakannya. Karya yang sedang diuji kelayakannya adalah mobil Esemka Digdaya dan Rajawali produk beberapa SMK di Surakarta (Solo), Jawa Tengah, termasuk SMK Negeri 2 Surakarta.

Di Jawa Timur, SMK Negeri 1 Singosari, Kabupaten Malang, juga sedang mengerjakan perakitan (assembling) 12 unit mobil Esemka Rajawali kabin ganda.

Karya otomotif tersebut dibuat atas kerja sama berbagai pihak dengan menggunakan beberapa perangkat yang diimpor. Program ini bagian dari Program Pembelajaran Kewirausahaan Kreatif Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sejak tahun 2010.

ISHOMUDDIN

Suaro Hati - Pemesanan Kiat Esemka Tembus 2 Ribu Unit

 Kalau pesanan yang masuk via telepon, jumlahnya jauh lebih banyak lagi. Jumlahnya bisa mencapai 9 ribu hingga 10 ribu. Namun, kapasitas produksi belum bisa dipastikan. (VIVAnews/ Fajar Sodik)


 Minggu, 8 Januari 2012,

VIVAnews - Dirjen Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Kemendiknas, Joko Sutrisno menyebutkan, jumlah pesanan mobil Kiat Esemka mencapai 2.000 unit. Jumlah itu diperkirakan akan terus bertambah jika mobil tersebut sudah on the road.

"Kalau pesanan yang masuk via telepon, jumlahnya jauh lebih banyak lagi. Malah bisa mencapai ribuan. Ini serius jumlahnya banyak banget,” kata Joko, Sabtu kemarin. “Jumlahnya bisa mencapai 9 ribu hingga 10 ribu," ucapnya.

Meskipun membludak, namun Joko mengaku tetap memperhatikan faktor kapasitas produksi yang bisa ditangani. "Untuk memenuhi pesanan 10 ribu,  kita masih menunggu informasi seberapa cepat kapasitas produksi (mobil tersebut)," ujarnya.

Meski demikian, ia menyebutkan bahwa dari angka itu, jumlah  pesanan yang strategis sekitar 2.000 unit. "Nanti jumlah pesanan akan meningkat jika mobil tersebut sudah on the road," ujarnya.

Bahkan, seperti dikatakan Joko, saat ini banyak kepala sekolah SMK yang ingin mengganti mobilnya dengan mobil buatan siswa SMK. "Kepala sekolah maupun guru-guru banyak yang ingin menukar mobilnya saat ini dengan mobil Esemka," tuturnya.

Ia pun mengakui, meskipun kondisinya mobil masih seperti itu, namun banyaknya pesanan yang datang disebabkan oleh semangat merah putih. "Kelihatannya ada kerinduan terhadap produk dalam negeri. Kerinduan itu akan meningkatkan semangat anak-anak SMK," terang Joko.

Laporan: Fajar Sodiq | Solo, umi

Suaro hati - Menyoal Deal dan Kesepakatan PT Freeport dengan Buruh

Black Horse , kamis 15 Des '11
Pada Rabu, 14 Desember 2011 koran-koran mainstream tanah air hampir serempak menurunkan berita “gembira”, karena PT Freeport akan segera beroperasi kembali di Timika, Papua setelah terjadi deal dan kesepakatan antara Serikat Pekerja dan Manajemen Freeport. Koran Kompas misalnya menurunkan laporannya berjudul “PKB Freeport Disepakati”, sementara Detik Finance memberi judul “Serikat Pekerja dan Manajemen Freeport Berdamai“
Benar bahwa kesepakatan bersama antara PUK SPSI yang diwakili oleh Sudiro (ketua SPSI) dan PT Freeport Indonesia diwakili Armando Mahler yang disaksikan langsung oleh Tim Pemerintah dan Richard Adkerson -The Big Boss, super CEO Freeport dan salah satu eksekutif terkaya dunia, saat ini ada di Jakarta- ikut menyaksikan langsung penandatanganan kesepakatan itu. Kesepakatan dan deal itu berlangsung di kantor PT Freeport Indonesia Plaza 89 -poin-poin yang disepakati nanti akan di sampaikan di Timika.
Tentu kita senang, semoga kesepakatan yang dicapai ini menjadi yang terbaik bagi kita semua dari sudut pandang kemanusiaan dan bagi karyawan dan buruh yang mogok kerja.
Namun, dalam gempita gembira buruh Freeport dan PT Freeport yang telah “berkorban” besar dan “deal besar” dengan buruh yang mogok itu, ada pertanyaan yang masih menggelantung. Apa kira-kira konsekuensi dari deal dan kesepakatan itu? Adakah pengorbanan ini isyarat baik bagi Republik ini? Atau deal ini justru menutup pintu RENEGOISASI Indonesia dan PT Freeport yang semestinya memberikan faedah yang lebih besar bagi jutaan bangsa Indonesia, dan tak lagi sekadar bagi 9000 buruh yang mogok?
Kemudian, bukankah deal itu terjadi hanya antara perusahaan dan serikat buruh?. Lalu bagaimana antara perusahaan dan warga lokal (pribumi) yang juga nasibnya lebih menderita? Apa konsekwensi dari deal itu? Adakah jaminan buat warga pribumi disana?
Selain menyoal nasib pribumi yang tak jelas nasibnya, juga menyoal bagaimana nasib belasan pekerja yang tempias karena peluru polisi dan penembak misterius dalam 3 bulan pemogokan ini? Kira-kira siapa yang bakal menuntut keadilan atas darah-darah mereka? Apa tanggung jawab dan pembelaan SPSI atas rekan-rekan mereka yang mati?
Kita malah berprasangka baik,  jika yang disebut-sebut deal besar ini semua, tak lebih dari sebuah ilusi dan fatamorgana. Sebab sedari awal semestinya yang berpusat dan menjadi perhatian besar pada Freeport adalah soal RENEGOSIASI kontrak.  []

Suaro hati - Hary Tanoe-Surya Paloh Hadapi Musuh Bersama

INILAH.COM, Jakarta - Kabar tentang merapatnya Hary Tanoe ke Surya Paloh melalui Partai Nasdem, cukup menarik dan mengejutkan. Keduanya bisa bersinergi sehingga patut diperhitungkan lawan.
Sebagai pemilik media, Hary Tanoe dan Surya Paloh, satu sama lain saling bersaing. Persaingan bisnis mereka di bidang media, cukup ketat. Tidak kalah ketatnya dengan persaingan yang terjadi di partai -partai politik.
Lihat saja bagaimana RCTI dan Metro TV saling membajak crew teve, mulai dari jajaran presenter, reporter hingga di level direksi. Menarik dan mengejutkan, sebab Hary Tanoe sejauh ini dikenal hanya piawai bergaul dengan kalangan politisi, tetapi minim pengetahuan tentang politik Indonesia yang sesungguhnya. Sementara Surya Paloh seorang politisi senior yang super matang.
Dari segi kematangan politik, perbandingan Tanoe dan Paloh ibarat murid dan suhu. Sehingga Harry Tanoe akan sulit mendikte Surya Paloh tentang bagaimana Partai Nasdem harus dibawadan dipimpin.
Sebaliknya dari segi bisnis media, Hary Tanoe dikenal sebagai pengusaha tangguh dan penuh kreatifitas. Hal itu dibuktikannya dalam banyak hal. Ketangguhannya antara lain terlihat dari perlawanannya terhadap Siti Hardiyanti Rukmana alias mbak Tutut dalam sengketa kepemilikan Televisi Pendidikan Indonesia (TPI).
Mbak Tutut yang ayahnya Jenderal Soeharto, bekas penguasa Orde Baru dan menjadi Presiden RI selama 32 tahun, dibuat Hary Tanoe ‘tidak berkutik’. Setidaknya sengketa bisnis mereka hingga sekarang masih menghasilkan keberpihakan pada Harry Tanoe. Mbak Tutut tetap tidak bisa mengelolah TPI.
Kreativitas Harry Tanoe terlihat dari terobosannya melalui perusahaan holding MNC (Media Network Consolidated). MNC, sekalipun baru berdiri di 2005, tetapi pada 2008, dalam waktu tiga tahun, sudah bisa menjadi perusahaan publik. Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal) dengan mudahnya menyetujui MNC menjadi perusahaan publik, anggota Bursa Effek Indonesia.
Artinya dengan gampangnya Harry Tanoe meyakinkan bahwa dalam waktu tiga tahun, neraca MNC sudah "biru", sehingga layak disetujui menjadi anggota masyarakat Pasar Modal. Sesuatu yang sangat jarang bahkan mustahil dalam bisnis media.
Melalui MNC, Hary Tanoe melakukan akuisisi ataupun kemitraan strategis dengan sejumlah pemilik radio swasta niaga, televisi lokal, termasuk pengembangan channel-channel kosong yang ada di jaringan TV Berbayar Indovision. MNC juga menerbitkan media cetak seperi Seputar Indonesia yang nota bene saingan dari harian Media Indonesia milik Surya Paloh.
Ketangguhan dan kreativitas Hary Tanoe juga terlihat dari kemampuannya "menaklukkan" Bambang Trihatmodjo, pendiri dan eks pemegang saham mayoritas PT Bimantara Citra. Entah bagaimana sejarahnya, tiba tiba semua kontrol Bimantara sudah bukan lagi di tangan Bambang Tri.
Kurang dari lima tahun setelah Hary masuk Bimantara, tanpa banyak bicara, Bimantara Citra tiba-tiba sudah berubah nama: Global Media Network. Bimantara tinggal kenangan. Namanya sudah tidak berkibar lagi di Gedung Bimantara, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Namanya sudah berubah, Menara Kebon Sirih. Harry Tanoe secara cerdik mampu menghapus torehan sejarah bisnis yang pernah dibuat oleh putera bekas Presiden RI tersebut.
Sangat berbeda dengan pencapaian Surya Paloh di bidang bisnis media. Keraksasaan ataupun kesuksesan Hary Tanoe melampaui reputasi Surya Paloh. Secara proporsional perbedaan mereka ibarat antara industriawan (Harry Tanoe) dan pengusaha UKM (Surya Paloh).
Hary Tanoe pengusaha piawai yang tertarik di bidang politik, sementara Surya Paloh politisi piawai yang tertarik di bidang usaha (media). Pertanyaan menarik, apa agenda penggabungan kedua konglomerat media tersebut?
Sebelum menjawab pertanyaan di atas, bisa disebutkan, penggabungan ataupun bergabungnya Hary Tanoe dan Surya Paloh merupakan sebuah keputusan yang cerdas. Hary Tanoe memahami kelemahan dan liability-nya melihat potensi tersembunyi yang ada di diri Surya Paloh. Dalam konteks seperti itu, Harry bisa dianggap mencari sahabat yang bisa melindunginya.
Dengan berkawan bersama Surya Paloh, Harr Tanoe bisa aman dari serangan-serangan terhadap dirinya yang menggunakan isu SARA (suka, agama, ras dan antargolongan). Sebuah isu yang hanya mungkin dilawan oleh Surya Paloh yang dikenal sangat pluralis dan nasionalis.
Sehingga keputusan mereka adalah dalam rangka menguatkan kemitraan strategis. Mereka saling mengisi. Kelemahan Hary diisi Surya begitu sebaliknya. Akhirnya yang ada adalah sebuah kekuatan. Maka kemitraan mereka bakal menjadi sebuah sinergi yang kuat, terutama di bidang media.
Melalui media, keduanya bisa menghasilkan opini-opini publik yang tak mudah dilawan oleh media lainnya. Setiap suara publik yang nafasnya beroposisi akan lebih nyaring dan luas didisiminasi oleh media di bawah kontrol Hary Tanoe dan Surya Paloh.
Dalam konteks pembentukan opini, salah satu yang bisa dengan mudah dan cepat dilihat serta dirasakan adalah penyatuan persepsi di media televisi dan internet. Sebab televisi dan internet merupakan media yang paling cepat membentuk pengaruh di dunia pemberitaan saat ini.
Hal ini terjadi karena hadirnya media jejaring sosial berupa twitter, facebook dan blackberry messenger. Puluhan juta telepon genggam, dengan mudahnya menyebarkan semua informasi secara real time.
Media milik Harry Tanoe dan Surya Paloh besar kemungkinan akan berhadap-hadapan langsung dengan TVOne, televisi milik Ketua Umum DPP Golkar, Aburizal Bakrie. Berita-berita VIVAnews milik Aburizal Bakrie, bakal bersaing ketat dengan OKEzone.com dan MediaIndonesia.com milik Harry Tanoe dan Surya Paloh.
Sehingga akan sangat menarik untuk menunggu bagaimana hasil pemersatuan Harry Tanoe dan Surya Paloh. Jauh lebih menarik untuk menunggu, apa hasil perubahan Kabinet Indonesia Bersatu pimpinan SBY.
Dan yang pasti Harry dan Surya memiliki beberapa musuh bersama, di antaranya SBY. Agenda mereka jelas, Presiden RI periode 2014-2019 harus bebas pengaruh SBY. Mereka ingin menjadi "King" di Indonesia, melalui media dan Partai Nasdem. Kalaupun tidak berhasil, minimal menjadi "King Maker".
Melihat latar belakang kehidupan mereka berdua, yang semenjak usia muda, sudah memiliki etos kerja yang tinggi dan sama-sama berangkat dari modal tekad yang kuat, kemudian berhasil, kebersamaan Tanoe-Paloh memiliki fondasi yang kuat.
Dua tokoh ini paling tidak suka diremehkan. Adrenalin mereka akan membesar tiba-tiba hanya untuk menjawab sikap yang meremehkan mereka. Oleh karenanya jangan pernah meremehkan sinerginya Tanoe dan Paloh. [mdr]