Teror, Giliran Rumah Timses Nasdem Aceh Dibakar

Minggu, 23 Maret 2014                           Eko Priliawito, Zulfikar Husein (Lhokseumawe

VIVAnews - Teror kembali dialami Partai Nasional Demokrat (Nasdem) di Aceh. Setelah sebelumnya posko mereka ditembak dan dibakar, kini giliran rumah milik Ismail (50), warga Desa Seumirah, Nisam Antara, Aceh Utara, dibakar oleh orang tak dikenal. Rumah milik tim sukses partai itu dibakar pada Minggu dini hari, 23 Maret 2014.

Ismail yang juga anggota pemenangan caleg DPRA Partai Nasdem, Mahlizar Abbas, untuk daerah pemilihan Aceh Utara dan Lhokseumawe, selalu diteror sebelum terjadi aksi pembakaran.

"Rumahnya dibakar karena persaingan politik,” ujar, M Rizwah GH, Ketua DPC Nasdem Nisam Antara.

Rizwah menambahkan, Ismal dan keluarganya tidak berada di rumah saat terjadi aksi pembakaran. Meski tidak ada korban, tapi rumah Ismail ludes terbakar dan tidak ada barang-barang miliknya yang bisa diselamatkan.

"Hanya spanduk caleg yang tersisa di depan rumah Ismail,” kata Rizwah.

Kapolres Lhokseumawe, AKBP Joko Surachmanto melalui Kapolsek Nisam Iptu. A Latief yang dikonfirmasi VIVAnewsmengatakan, pihaknya sedang melakukan penyelidikan kasus pembakaran rumah milik timses Partai Nasdem tersebut.

"Rumah itu sudah tiga hari ditinggal pemiliknya. Berdasarkan penyelidikan sementara, rumah itu memang benar dibakar," kata A Latief.

Partai Nasdem

       Mari bulatkan tekad dan semangatmu melakukan tugas mulia untuk negara dan bangsa                      tercinta ini.  

Partai NasDem Lebih Fenomenal Dibanding Gerindra

 
JAKARTA - Direktur Political Weather Station, Marsedes Marbun menilai kemunculan Partai Nasional Demokrat (Nasdem) di kancah perpolitikan Indonesia menjadi fenomena tersendiri.

"Partai Nasdem, menjadi satu hal yang fenomenal, namun demikian orang-orang yang berada di dalamnya masih baru dan belum teruji," ujarnya di sela-sela konferensi pers di Hotel Century, Jakarta Selatan, Minggu (21/10/2012).

Selain itu, Marbun menambahkan, penggunaan media yang intensif, efektif dan dengan iklan yang sampai hari ini diterima masyarakat bisa membangun image positif.

"Tidak seperti Gerindra yang baru masuk, ini jauh lebih fenomenal. Nasdem ini muncul saat partai lain sedang terjerembab, you are in good luck ," tegasnya.

Lebih lanjut Marbun menegaskan, dalam survei yang dilakukan jajarannya, perolehan Partai Nasdem mampu menyangi Partai Demokrat.

"Dan uniknya, perolehan elektabiloitas Partai Nasdem (Nasional Demokrat) menyangi elektabilitas Partai Demokrat dengan 6,07 persen sedangkan Demokrat 6,91 persen," terangnya.

(ded)

Menguji Daya Tarik Partai

M Alfan Alfian ; Dosen Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Nasional (Unas), Jakarta

Sumber :  SINDO, 14 Juni 2012

Diberitakan, Partai Nasional Demokrat (Nas-Dem) akan membuat strategi terobosan dalam pencalegan Pemilu 2014 yakni dengan melarang pemungutan biaya kepada setiap caleg. Partai ini juga akan merekrut tokoh-tokoh potensial dan membantu modal pembiayaannya.

Strategi demikian merupakan upaya NasDem mengerucutkan daya tarik. Inilah salah satu potret bagaimana partai politik bersiap menuju 2014. Bagi partai baru seperti NasDem, targetnya, ia harus eksis, punya pendukung jelas, dan terkuantifikasi secara nyata pada 2014. Pemilu akan menguji seberapa jauh kekuatan nyata NasDem sebagai partai. Sementara bagi partai lama, targetnya tidak hanya eksis, tetapi juga survive, dalam arti mereka berjuang untuk tetap bertahan dan meningkatkan jumlah kursinya di parlemen.

Dalam konteks Indonesia, ada dua hal yang selalu mengemuka dalam daya tarik partai-partai. Pertama,tokoh. Kedua, kegiatan partai. Bagi partai baru yang belum kuat institusionalisasi partainya, tokoh menjadi sangat penting. Kultur politik Indonesia masih belum lepas dari patrimonialisme. Tokoh, karenanya, bahkan, dalam kondisi tertentu, dipandang lebih penting ketimbang kendaraan pengusungnya.

Bagi partai lama, tokoh juga penting, tetapi yang tak kalah pentingnya, dan ini cukup mendasar, bagaimana kelembagaan partainya efektif. Setidaknya, partai-partai itu sistemnya sudah jalan, identitas kepartaiannya sudah tertanam, dan ia sudah punya citra tersendiri.

Partai-partai lama dan baru sekarang lebih bercorak “catchall parties”, bukan partai segmental seperti yang beridentitas “agama”. Pasar politik “catch-all” atau meminjam istilah Ichlasul Amal “campur baur” ini masih demikian terbuka, cair, dan menentukan. Dukungan terhadap partaipartai “catch-all” mapan karena bisa berubah-ubah.

Tren Survei

Hasil-hasil survei popularitas dan elektabilitas partai-partai, terlepas dari motif penyelenggaranya, penting untuk dibaca secara kritis. Survei Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS) misalnya perlu dicermati. Survei yang dilakukan pada 14–24 Mei 2014 itu melibatkan 2.192 responden di 33 provinsi yang mencakup 163 kabupaten/ kota dengan metode “stratified random sampling”.

Hasilnya, Partai Golkar paling banyak dipilih responden (23%). Selanjutnya, PDIP(19,6%), Partai Demokrat (10,7%), Partai Gerindra (10,5%), PKS (6,9%), NasDem (4,8%), PPP (3%), Partai Hanura (2,7%), PAN (2,2%), dan PKB (2%). Sedangkan 0,6% responden memilih partai lain. Berdasarkan ketentuan parliamentary threshold 3,5%, hanya enam partai yang lolos ke Senayan.

Dari survei itu, alasan responden dalam memilih partai karena “tokoh dan pimpinan partai” (18,2%), atau terbesar kedua setelah kriteria dekat dengan rakyat (21,3%). Manakala membaca survei-survei lain, tiga partai utama yakni Partai Golkar, PDIP, dan Partai Demokrat saling bersaing ketat di urutan pertama sampai ketiga. Dalam survey-survei itu tren Demokrat masih bertahan walaupun suaranya anjlok.

Demokrat memang partai yang tengah menjadi sorotan saat ini, menyusul kasus-kasus hukum para oknum politiknya. Wajar manakala responden kritis terhadap partai penguasa ini. Berbagai ulasan mengemuka seiring dengan fenomena anjloknya Demokrat, yang dalam survei SSS hanya memperoleh 10,7%, mengedepankan alasan utamanya, selalu dikaitkan dengan kasus-kasus yang menjadi sorotan publik.

Tetapi, seolah-olah melupakan tren kemerosotannya yang sangat terkait dengan anjloknya prestasi kerja dan popularitas pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Berbagai hasil survei mempertegas tren anjloknya popularitas pemerintah. Hal ini berdampak pada pergeseran preferensi publik terhadap Demokrat. Yang juga perlu dicermati ialah, kekompakan internal yang kurang tampak di Demokrat.

Beberapa politisinya bahkan kontraproduktif komunikasi politiknya. Dari sisi ini publik menyorot gradasi kualitas kader-kadernya yang ada di elite kekuasaan. Padahal, sesungguhnya partai ini telah cukup berjalan baik dalam konteks institusionalisasinya, di mana Ketua Umum Anas Urbaningrum telah berupaya menjalankan fungsi keorganisasian dengan baik.

Sementara Partai Golkar tampak jauh lebih solid walaupun kontroversi dukungan calon presiden sempat menyeruak. Kendati demikian, strategi kampanye ganda yakni partai sekaligus tokoh (Aburizal Bakrie) yang dilakukan lebih awal ketimbang partaipartai lain merupakan eksperimen politik yang bukan tanpa konsekuensi. Kalau tidak hati-hati dan cermat dalam melangkah, tokoh malah bisa menjadi faktor negatif bagi partai.

Kekuatan tokoh itulah yang menjadi problem Partai Golkar saat ini. Popularitas dan elektabilitas Aburizal Bakrie perlu terus digenjot. Itu bukanlah perkara yang mudah. PDIP, di sisi lain, tampak mengalami problem stagnasi. Seperti belum ada yang berubah dari partai ini. Namun, figur Megawati Soekarnoputri masih elektabel. Partai ini perlu membuat terobosan-terobosan kreatif, belajar pada pengalaman kemenangannya pada 1999, agar semakin aktual.

Trust dan Kreativitas

Trust atau kepercayaan penting untuk dijaga, bahkan diraih melalui kreativitas. Cara elite-elite partai untuk mengemas, lebih tepatnya, membawa atau mengelola partainya sehingga menumbuhkan daya tarik perlu terus diuji. Pertama, apakah caranya melanggar ketentuan hukum atau tidak. Kedua, etis atau tidak. Yang pertama ranahnya lebih ketat ketimbang yang kedua, tetapi jangka panjang, eksistensi dan survivalitas partai ditentukan yang kedua.

Masing-masing partai punya problem tersendiri dari skala prioritasnya. Partai-partai besar lebih berupaya untuk menghilangkan ganjalan-ganjalan yang menghambatnya. Partai-partai menengah dan kecil berupaya memperkencang laju politiknya. Namun, semuanya dituntut untuk bisa bekerja secara wajar dan etis. Etika politik semakin penting dalam menggalang dukungan, mengingat mengemuka kecenderungan etis di ranah publik di tengah-tengah arus pragmatisme-transaksional.

Sekarang partai-partai tengah beradu strategi untuk merebut dukungan publik. Kompetisi antarpartai merupakan pertarungan pengaruh atau kepercayaan dari berbagai sudut pandang. Beragam daya tarik dikedepankan. Publik semakin dihadapkan beragam alternatif. Tampaknya, yang paling wajar dan etislah, yang paling berpeluang. Wallahua’lam. ●

Suaro hati - NasDem Cari 200 Caleg DPR

Jefrrie: Tak Perlu Keluar Duit, Dibiayai Partai

Padang, Padek—Partai Na­sio­nal Demokrat (NasDem) tak main-main membuat peru­ba­han dalam tntanan ke­hi­dupan ber­negara. Sedikitnya, 200 calon legislatif (caleg) DPR RI terbaik disiapkan melalui seleksi ketat dimulai Januari 2013 men­datang.

Demikian teru­ngkap da­lam rapat konsolidasi dan ha­lal bi halal DPW Par­tai NasDem Sum­bar di Basko Ho­tel, tadi malam. Rapat konsolidasi ini dihadiri Sek­re­taris Majelis Na­sio­nal Partai Nas­Dem, Jef­frie Geo­va­nie, Sekjen DPP Ah­mad Rofiq, Ke­tua DPP Bi­dang Internal Endang Tirtana, dan pengurus teras Partai NasDem lainnya.

“Mulai Januari 2013, kita akan membikin iklan di se­lu­ruh koran di Indonesia beri­si­kan Partai NasDem akan men­cari orang-orang jujur, tidak pernah tersangkut korupsi, memiliki integritas, kre­di­bi­litas dan se­jum­lah persyaratan lain­nya. Tak meski tokoh un­tuk disiapkan menjadi caleg DPR RI. Nantinya, mereka akan kita seleksi melalui human resources Partai Nas­Dem,” kata Jeffrie.

Sebanyak 200 calon ter­baik, tambah mantan ang­gota DPR RI asal daerah pemilihan (dapil) Sumbar I ini, akan disiapkan menjadi caleg DPR RI Partai NasDem  dalam Pe­milu 2014 mendatang. Me­reka tak perlu membayar biaya selama pen­ca­legan, semua akan dibiayai partai. Sekitar Maret 2013-April 2014 mereka akan disebar ke 77 dapil se-Indonesia.

Tak sekadar gratis, selama di lapangan mereka juga akan ditandem dengan seorang cam­paign manager, dan 15 ora­ng staf tergantung kondisi daerah pemilihan. Mereka akan berada di dapil men­jalankan program-program sudah disusun campaign manager setiap harinya.

“Seminggu setiap dua se­ka­li, mereka boleh me­ning­gal­kan dapil. Ini akan ber­lang­su­ng sampai April 2014 men­da­tang. Mereka-mereka inilah men­ja­lankan serangan darat Partai NasDem di daerah, setelah se­ka­rang ini hanya fokus men­ja­lan­kan se­ra­ngan udara melalui media elektronik,” tambah mantan calon gubernur Sumbar 2005 lalu.

Coba bayangkan, tambah Jeffrie, kalau orang-orang ini berhasil duduk di parlemen. Pastilah mereka akan mampu memberi perubahan dan men­jalankan tugas pengawasan ter­hadap jalannya pe­me­rin­tahan.

Lalu berapa biaya masing-masing caleg tersebut? Diakui Jeffrie, memang cukup besar. Sebab, harus mengorbitkan orang yang belum men­jadi apa-apa­nya, menjadi dike­nal pub­lik. Paling kurang bakal me­ne­lan biaya Rp 9-10 mi­liar. Selain me­ngan­dalkan kas par­pol, juga akan meminta bantuan donatur yang jelas juga ka­pasitas dan kapabilitasnya.

Dalam acara dihadiri ham­pir se­luruh pengurus DPW Partai NasDem Sumbar, DPD, DPC itu, Jeffrie mengimbau kepada se­lu­ruh pengurus DP­W dan DPD se­gera men­yiap­kan caleg se­men­ta­ra. Nan­ti­nya, caleg ini akan ditan­­dem­kan dengan caleg DPR RI tadi. 

Di sisi lain, Sekjen DPP Partai NasDem, Ahmad Rofiq mengingatkan pengurus Partai NasDem jangan berpuas diri usai menuntaskan pen­daf­taran vertifikasi faktual ke KPU. Sebab, sekarang ini Par­tai NasDem belum apa-apanya dan belum ada ketetapan KPU bahwa Partai NasDem me­ngikuti Pemilu 20­14.

“Kita sekarang belum ada apa-apanya, makanya seluruh pengurus Partai NasDem tetap rendah diri dan bergerak cepat. Segera indentifikasi siapa-siapa saja berpotensi menjadi caleg. Kalau pengurus tentu sudah memiliki hak khusus, namun bagaimana pun kita tetap mem­buka diri terhadap SDM-SDM berkualitas di luar pengurus partai,” katanya.

Di tempat yang sama, Wa­kil Ketua Bidang Internal DPW Partai NasDem Sumbar Yos­meri Yusuf optimistis Par­tai NasDem bakal mampu me­raup hasil maksimal dalam Pemilu 2014 mendatang. (*)

[ Red/Administrator ]

Kantor DPC Nasdem di Tual Dilempar Bom

 Wahyu Sabda Kuncoro
Liputan6.com, Tual: Kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Nasional Demokrat di Kota Tual, Maluku, dilempar bom oleh orang tak dikenal, Ahad (16/9) dini hari. "Iya benar, DPC Nasdem Dulla Utara dibom oleh orang tak dikenal," kata Ketua DPD Partai Nasdem Kota Tual, Ali Renhoran, saat dihubungi wartawan di Jakarta.

Dia menjelaskan, ledakan yang diduga berasal dari bom rakitan itu tidak menimbulkan korban jiwa. Namun, kaca-kaca kantor pecah dan hancur berserakan. "Bomnya rakitan. Menurut saksi, pelaku menggunakan sepeda motor dan melempar bom ke arah kantor DPC," kata Ali.

Ketika ditanya dugaan sementara motif dari pelemparan bom ke kantor yang berlokasi di Desa Viditan, Kecamatan Dulla Utara tersebut, Ali enggan berkomentar lebih jauh. Dia mengaku belum mengetahui motif dari kejadian itu dan menyerahkannya kepada pihak berwajib.(ADO)

Nasdem Lahir untuk Ikut Pemilu 2014

BANDUNG, (PRLM).- Partai Nasional Demokrat (Nasdem) lahir untuk ikut Pemilu 2014. Keputusan mendirikan parpol itu dikatakannya karena konstitusi memberikan hak dan keuntungan yang luar biasa pada parpol. Hal itu disampaikan Ketua Majelis Nasional DPP Partai Nasdem Surya Paloh pada pelantikan pengurus cabang dan anak ranting di wilayah Bandung Raya dan Sumedang, di Gedung Sasana Budaya Ganesha, Jl. Tamansari Kota Bandung, Minggu (16/9).
Dikatakannya misi perubahan yang dibawa Nasdem pun bisa diterapkan bila mereka ada di dalam lingkaran politik nasional itu dan akan menggantikan parpol yang tidak bertanggung jawab atas keuntungan yang dimiliki.
"Mulai hak pillih walikota, bupati, gubernur, presiden, panglima TNI, duta besar, dan mengubah UU. Kalau parpol menyatakan mereka tidak ikut tanggung jawab terhadap masalah di tengah kehidupan bangsa, saya ingin ingatkan, itulah parpol yang mau digantikan Nasdem," tuturnya.
Karena itu, ia menghimbau ke pengurus dan kader yang baru dilantik kemarin supaya bisa memperjuangkan pileg di Jabar supaya hasilnya bisa signifikan secara nasional. Seperti juga parpol lainnya, Partai Nasdem menargetkan menang di pemilu 2014.
Menurut Ketua DPW Partai Nasdem Jabar Rustam Effendy, setelah melantik pengurus di wilayah Bandung Raya ditambah Sumedang, ada empat wilayah lagi yang juga akan dilantik. Keempatnya adalah wilayah Priangan Timur pada 14 Oktober, Bogor Raya pada 4 November, Cirebon pada 17 November, dan wilayah Karawang pada 2 Desember.
Sementara Ketua Dewan Pakar DPP Partai Nasdem Hary Tanoesoedibjo, partai yang dibentuk setelah adanya ormas Nasdem itu tidak akan meminta uang ke caleg, malahan akan memberikan dukungan dana ke caleg saat berkampanye. Caleg berkualitas, dikatakannya sering merupakan figur yang tidak memiliki modal besar untuk membiayai kegiatan politiknya sehingga partai akan bertanggung jawab untuk itu.
"Tetapi tentu saja partai tidak akan memberikan uang cash karena akan merusak mental. Tetapi dia difasilitasi diberikan kegiatan, diberikan promosi di media, dan diberikan atribut-atribut kampanye," ujar Hary. (A-160/A-26).***

• POLITIK

Waketum PD: Kekayaan Partai Nasdem Perlu Ditelusuri

Jakarta Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua meminta pihak terkait menelusuri kekayaan Partai Nasdem. Mengiming-imingi caleg dengan modal Rp 5-10 miliar untuk ukuran partai baru perlu dipertanyakan.

"Itu setelah dipublish kan melahirkan banyak opini. Saya pikir yang menelusuri ini ada tukangnya apakah itu LSM ataukah lembaga berwajib. Dari LSM saya pikir kan juga ada masukan ke sana," kata Max di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (11/6/2012).

Menurut Max, semua dana parpol memang harus clear. Apalagi dana dalam jumlah besar, meski Partai Nasdem sudah menegaskan dana berasal dari urunan kader.

"Yang ke mana-mana diawasi oleh lembaga seperti Fitra, ICW, itu kan cukup memiliki data akurat. Saya kira kalau kemudian dananya dari perusahaan yang silakan saja," katanya.

Partai Nasdem memang mengucurkan modal Rp 5-10 miliar untuk caleg Partai Nasdem. Nasdem mengklaim langkah tersebut mampu melahirkan kader handal.

Nasdem telah menegaskan dananya dari sumber kader dan penyumbang dana. Nasdem telah membantah dana tersebut dari aliran korupsi.

(van/rmd)

IFJ Desak Metro TV Kembalikan Hak Luviana

Pius Lima Klobor

Luviana berorasi dan meminta dukungan solidaritas sesama buruh kepada ratusan buruh yang sedang menggelar aksi damai di depan Istana Negara dari Komite Aksi Buruh tolak BBM dan Upah Murah, Kamis , 8/3 (Jaringnews/Novel Sinaga)

Metro TV harusnya menghormati hak asasi para karyawannya, termasuk kebebasan berekspresi dan hak untuk mendirikan serikat pekerja.
JAKARTA, Jaringnews.com - Federasi wartawan internasional atau The International Federation of Journalists (IFJ) Asia-Pasifik dan Federasi Serikat Pekerja Media Indonesia (FSPMI) mengutuk pemecatan jurnalis Indonesia Luviana oleh stasiun televisi swasta, Metro TV, pada Februari 2012 lalu.

Dalam media rilis yang dikirim Aaliansi Jurnalis Independen (AJI) hari ini, IFJ dan FSPMI menyatakan, mengutuk manajemen Metro TV yang telah merumahkan Luviana atas kritikannya terhadap proses internal perusahaan. Selain itu, manajemen Metro TV diminta untuk menarik kembali surat pemecatan tersebut, dan memungkinkan Luviana untuk dapat melanjutkan pekerjaannya sebagai asisten produser.

"Kami mendesak Metro TV untuk menghormati hak asasi manusia dari para karyawannya termasuk kebebasan berekspresi dan hak untuk mendirikan serikat pekerja," sebut siaran pers tersebut.

Lebih dari itu, IFJ dan FSPMI juga mendesak Menteri Tenaga Kerja dan instansi ketenagakerjaan wilayah Jakarta Barat untuk memantau kepatuhan media, menghormati hak karyawan, sebagaimana dilindungi dalam Undang-undang No. 21/2001 tentang Pekerja/Buruh.

Sebagaimana diberitakan, Luviana dipecat setelah menuntut adanya perbaikan kesejahteraan karyawan Metro TV, serta pembenahan sistem keredaksian di internal. Alasan lain pemecatan tersebut lantaran Luviana menuntut pembentukan serikat pekerja dalam tubuh televisi swasta itu.

Luviana juga telah mengajukan keluhan resminya kepada AJI Jakarta dan dilakukan pertemuan antara kedua belah pihak. Namun hingga awal April ini, perusahaan tetap berdiri teguh pada keputusannya untuk tetap memutus kontrak kerja Luviana, meskipun dia telah 10 tahun bekerja. Dan, sejak 13 April 2012, Luviana dicegah masuk ke kantor tersebut serta segala akses ke kantor Metro TV pun ditutup untuk Luviana.
(Pio / Pio)

Giliran Kantor Nasdem Digeruduk Aliansi Metro

 Novel Martinus Sinaga

"Jelas terlihat, restorasi Indonesia yang diusung oleh Partai Nasdem bohong belaka."
JAKARTA, Jaringnews.com - Aliansi Metro (Melawan Topeng Restorasi), menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPP Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Cikini, Jakarta, Selasa (5/6). Aksi gabungan organisi massa ini dilakukan untuk memprotes tindakan sewenang-wenang yang dilakukan manajemen Metro TV kepada Luviana, yang hingga saat ini belum mendapat kepastian terkait status kerjanya.

Unjuk rasa dilakukan di kantor Nasdem karena diketahui, pemilik Metro TV, Surya Paloh, juga merupakan ketua umum ormas Nasdem.

"Jelas terlihat, restorasi Indonesia yang diusung oleh Partai Nasdem bohong belaka. Pendiri Nasdem, Surya Paloh, malah me-nonjob-kan karyawannya dengan sewenang-wenang di perusahaannya sendiri yaitu Metro TV," pekik Hendrik Sirait, salah satu koordinator aksi.
Adapun Luviana sudah empat bulan di-nonjob-kan Metro TV. Tak hanya itu, perempuan ini juga dirumahkan dan sempat diusir petugas keamanan Metro TV saat hendak masuk kantor untuk bekerja.

"Pe-nonjob-an Luviana adalah fakta kesewenang-wenangan Metro TV, dan upaya untuk membungkam suara-suara karyawannya yang menuntut keadilan dan kesejahteraan," lanjut Hendik.

Setelah hampir satu jam menggelar aksi di depan gedung Nasdem, perwakilan Aliansi Metro pun diterima langsung oleh Paloh. "Perwakilan kita saat ini diterima langsung oleh Surya Paloh, yang berniat menyelesaikan permasalahan yang hadapi Luviana."

Hingga berita ini diturunkan, perwakilan Aliansi Metro masih duduk bersama membahas kasus yang menimpa Luviana.

Sekedar catatan, Aliansi Metro juga sempat menggelar unjuk rasa di kantor Metro TV, 24 April 2012 lalu. Selain itu, juga mengadukan kasus ini ke Komnas HAM, Komisi IX DPR RI hingga ke Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Namun, namun pihak management Metro TV tak jua bereaksi.

Adapun elemen masyarakat dan organisasi yang tergabung dalam Aliansi Metro diantaranya organisasi buruh KASBI & GSBI, PBHI Jakarta, Migrant Care, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), serta Komunitas Bhineka.
(Nvl / Nky)