Liem Soei Liong: ‘Penjaga Telur Emas’ Bagi Kekuasaan Jenderal Soeharto (4)

In Historia, Politik on June 20, 2012 at 5:17 PM
Realistis dan tidak realistis. TATKALA isu percukongan menghangat, akhirnya Presiden Soeharto pun ikut berbicara. Bagi Presiden Soeharto tak ada perbedaan pribumi dan non pribumi dalam pemanfaatan modal untuk pembangunan. “Tanpa pengerahan semua modal dan kekayaan yang ada dalam masyarakat, tidak mungkin kita melaksanakan pembangunan-pembangunan seperti yang kita lakukan dewasa ini”. Ia meneruskan “Kita tahu, bahwa kekayaan dan modal-modal yang ada dalam masyarakat sebagian besar tidak berada di tangan rakyat Indonesia asli atau pribumi. Bukannya pemerintah tidak tahu, tapi bahkan menyadari resiko dan bahaya penggunaan modal-modal non pribumi dan asing. Tetapi, keinginan membangun hanya dengan mengerahkan potensi-potensi nasional pribumi saja, yang kita ketahui keadaannya memang belum mampu, tidaklah mungkin dan tidak realistis”.

MENGIRINGI LIEM SOEI LIONG DI PERJALANAN AKHIR. “Apapun yang telah terjadi, Liem Soei Liong telah pergi meninggalkan Indonesia 1998, dan kini takkan mungkin kembali lagi. Tahun 2012, Giam Lo Ong (malaikat pencabut nyawa dalam kepercayaan China) telah menunaikan tugas penjemputan, dan kini ia sudah membumi dalam artian sesungguhnya. Namun Liem Soei Liong, bagaimanapun juga telah memberi pelajaran berharga bagi para penguasa Indonesia, tentang bagaimana seharusnya bergaul dengan para konglomerat”. (foto download reuters)

Selama seperempat abad sesudah 1970, Soeharto ‘membuktikan’ bahwa mengandalkan potensi pribumi saja memang ‘tidak realistis’. Maka, sejak 1970 itu ia tetap meneruskan mengandalkan usahawan non-pribumi untuk ‘pertumbuhan’ ekonomi. Entah karena hasil persaingan alamiah, entah karena topangan kebijakan Soeharto, terbukti dalam realitas bahwa pada tahun 1996 dari 25 konglomerasi pemuncak di Indonesia, 20 di antaranya milik pengusaha non-pri. Dari 5 yang tersisa, 2 adalah kepemilikan campuran pri-non pri, dan 3 pri. Dua dari tiga yang disebut terakhir adalah Group Humpuss milik Hutomo Mandala Putera, dan Group Bimantara milik Bambang Trihatmodjo-Indra Rukmana, dan satunya lagi Group Bakrie sebagai pribumi satu-satunya yang non-cendana. Sedang kepemilikan campuran, adalah Group Nusamba milik Bob Hasan-Sigit Harjojudanto, dan Group Pembangunan Jaya milik bersama Pemerintah DKI dan Ciputra cs.

Sarasehan anak negeri-menyelamatkan negeri autopilot

Mengapa Korupsi Tidak bisa Dikikis di Indonesia ?

Itu pertanyaan yang sangat tepat sekali dikemukakan , sesuai dengan kondisi Indonesia yang telah carut marut karena korupsi. Korupsi telah memakan anaknya sendiri, merajalela dan sudah mencabik serta merusak seluruh sektor perekonomian.dan pemerintahan .Tidak mudah lagi untuk membenahi atau memperbaiki agar sektor perekonomian bisa berjalan sesuai dengan semestinya. Agar sektor perekonomian tidak berbiaya tinggi dan bisa bersaing di pasar global. Tidak mudah lagi untuk mencopot para birokrasi yang telah keenakkan menduduki kursinya yang empuk . Mereka telah bersinergi satu sama lain saling dukung dan saling menutupi penyelewengan 2  yang mereka lakukan . Mereka dengan ongkang ongkang kaki gampang memeras para pengusaha yang berurusan dengannya . Tiada tempat lagi buat pengusaha jujur di negeri ini untuk bisa hidup mengembangkan usahanya.Terlalu banyak rintangan , kendala yang harus dihadapinya untuk bisa bersaing dengan pesaing2 dari luar negeri yang barangnya masuk dengan mudah kepasaran dalam negeri .Lantas bagaimana lagi ? Pemerintah tidak serius untuk memberantas korupsi. Partai yang memerintah sekarang ini malah terlibat korupsi, KPK yang diandalkan untuk memberantas korupsi malah lumpuh tak berdaya .Semuanya bermain sandiwara. Kalau begitu jawabannya cuma satu, rakyatlah yang akan mengambil posisi untuk memperbaiki negeri ini pada waktunya.  Tiada lagi yang bisa diharapkan .Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD dalam satu kesempatan mengatakan , korupsi itu telah berlangsung dari atas sampai kebawah. Tidak ada orang lagi yang berani berteriak. Dan menurut seorang politisi untuk menyelamatkan negeri ini , sebaiknya  tak perlu menunggu 2014 untuk mengganti pemerintahan.. Karena itu terlalu lama. Apakah yang akan terjadi di negeri ini dihari-hari mendatang masih menjadi pertanyaan .Semuanya bisa terjadi. Rakyat sudah tidak ada pegangan dan teladan. Semua orang berbuat sesukanya, melanggar rambu2 yang ada. Semoga Tuhan masih melindungi negeri ini.