Demo buruh tolak kenaikkan harga bbm

pasambahan datuak

Suaro Hati - Kenaikan BBM Ledakkan Konflik

Kamis , 01/03/2012 - 23:03

JAKARTA, (PRLM).- Menaikkan harga BBM ini sama saja dengan menyukut dan mempercepat meledaknya sumbu konflik sosial karena rakyat akan makin susah. Hal itu dikatakan pengamat ekonomi politik Ichsanuddin Noorsy dalam dialog kenaikan harga BBM di Gedung DPR RI Jakarta, Kamis (1/3) bersama Hendri Saparini (INDEF), Daryatmo Mardiyanto dan Effendi Simbolon (FPDIP) DPR RI.
Seharusnya, kata Ichsan, kita menyontoh China, di mana infrastruktur potensial menyangkut kepentingan rakyat tidak diserahkan kepada swasta, apalagi asing. “Contohnya tol, maka kenaikan harga tol pun tak bisa dikendalikan oleh pemerintah. Jadi, kita saat ini seolah tak punya peluang untuk keluar dari neoliberal dan utang luar negeri sudah menjadi kanker yang sangat ganas bagi bangsa ini."
Bahkan dia menegaskan bahwa tak ada jaminan pada 2014 ada perbaikan sistem jika kondisinya tetap seperti sekarang ini. “Presiden SBY pun akan selamat sampai 2014 karena dijamin oleh pengusaha. Sementara yang meminta kenaikan BBM itu adalah para pengusaha yang memang mengambil keuntungan. Padahal, solusi untuk tidak menaikkan BBM itu banyak, antara lain jangan serahkan energy ke asing, evaluasi kontrak, amandemen UU Energy kembali ke konstitusi,transaksi G to G kurangi pencurian dan sebagainya, katanya.
Pengamat Ekonomi, Hendri Saparini mengakui jika kita hampir tidak mempunyai kedaulatan energy dan pangan. Sehingga isunya dialihkan ke ketahanan pangan.
“Karena kebijakannya adalah ketahanan pangan, maka yang penting ada stok energy dan pangan meski dibanjiri impor. Inilah yang justru makin membuat rakyat susah. Pemerintah tak bisa kelola energi dan malah membuat kebijakan yang menyesatkan rakyat. Petani, nelayan, dan sector ekonomi lainnya makin terpuruk. Anehnya mengambil kebijakan yang paling mudah dengan menaikkan harga BBM, tanpa memikirkan dampaknya yang sangat luas,” ungkapnya.
Hendri Saparini mengatakan langkah untuk menaikan harga BBM yang akan dilakukan oleh pemerintah adalah bukti dari pengelolaan kebijakan energi yang buruk. Pemerintah mengelola sektor yang sangat strategis tapi dengan kebijakan yang asal jadi. Seharusnya baik rencana pembatasan maupun subsidi harus dilihar secara umum dampak keseluruhannya dan jangan hanya terfokus pada rencana untuk mengetatkan anggaran.
“Semestinya kebijakan itu memberikan manfaat.Mestinya pemerintah tidak hanya melihat pembatasan subsidi dari untung penghematan anggaran saja, tapi harus dilihat dampaknya secara umum. Pemerintah seharusnya mencermati agar jangan sampai langkah menaikan BBM ini mengganggu daya beli masyarakat dan daya saing industri.Kalau kita cuma mau menghemat APBN saja,tapi mengurangi daya beli dan daya saing, maka dampaknya bisa lebih besar nilainya terhadap perekonomian nasional,” imbuhnya.
Jangan sampai lanjut Hendri kebijakan ini justru mendorong peningkatan impor karena daya beli dan daya saing kita rendah terhadap negara lainnya. “Masyarakat jangan diberikan hukuman karena konsumsinya terlalu banyak dengan kebijakan ini. (A-109/A-26).

Negeri Neraka

                                               antaranews,com

                                        Negeri Neraka

Unjuk rasa Buruh dan Mahasiswa bergejolak diseluruh nusantara

Jalan raya penuh  demontrasi  yang marah berteriak   mengacungkan tinju  dan  memelototi mata

Pidato ,Orasi tuntutan   mereka silih berganti  menggema  menggetarkan hati dan  membakar dada

Mereka sudah tak percaya lagi kepada Penguasa yang memimpin  Negara.

Tolak  kenaikkan harga  dan turunkan pemimpin  yang  tuli dan buta

Rakyat  sudah  lelah tak mau lagi  dipimpin oleh  orang yang tak  bisa dipercaya

Buruh  tak kuat  lagi   menderita bekerja menerima upah sekedarnya saja .

Penguasa dan  pengusaha telah terlalu lama membodohi dan  memperbudak mereka

Katanya ini Negara yang mempunyai falsafah Panca Sila

Tapi mereka membiarkan rakyat menderita dengan menaikkan harga

Mereka lupa  bahwa Negara kaya  dikhatulistiwa ini punya siapa

Bukan punya mereka , tapi punya rakyat diseluruh nusantara

Sekarang  rakyat mahasiswa  bergolak menentang penguasa

Mereka minta dikembalikan hak – hak yang dilupakan  oleh Negara

Pendidikan pengobatan dan jaminan pensiun mereka

Itu adalah tanggung jawab  dan kewajiban Negara

Hidup buruh dan Mahasiswa

Hidup rakyat Indonesa

Hidup Negara Panca Sila

Mari kita cari pemimpin yang bersahaja .

                                                              Jakarta 30 Maret 2012   

                                                              by : S.koto 

Suaro Hati - Aliansi BEM Se-Jabodetabek Tolak Kenaikan BBM

 Tribunnews.com - Jumat, 9 Maret 2012
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rencana kenaikan Bahan Bakar Minyak pada 01 April 2012 oleh pemerintah perlu mendapat perhatian yang khusus dari semua elemen masyarakat. Terlebih, dari kalangan mahasiswa lantaran BBM merupakan komoditas yang vital dalam semua aktifitas ekonomi bagi rakyat.

Dampak langsung perubahan harga minyak ini akan bersentuhan langsung terhadap kegiatan ekonomi rakyat sehingga rakyat yang akan jadi tumbal.

Klaim pemerintah bahwa kenaikan BBM ini disebabkan oleh jebolnya APBN dan melonjaknya harga minyak dunia tidak lah rasional lantaran kalau kita telaah secara dalam, jebolnya APBN disebabkan karena biaya Birokrasi pemerintahan yang mencapai 55% dan untuk subsidi hanya 8,7%.

Demikian disampaikan Koordinator Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Batavia Raya, Rahmat Soleh dalam keterangan persnya yang diterima Tribunnews.com, Jumat (9/3/2012).

"Apa lagi negara kita kaya raya akan Sumber Daya Alam tetapi pada fakta nya SDA kita di bidang Migas hampir 80% di kuasai asing. Seperti, chevron, total EP, Inpex Corp dll. Sedangkan sisanya 20% dikuasai pemerintah," ujarnya.

Seharusnya, lanjut Soleh, pemerintah dan DPR membuat kebijakan migas yang lebih pro terhadap rakyat, dan tidak sebaliknya pro terhadap kapitalis asing yang menyedot dan mengeruk SDA Indonesia.

"Sehingga selalu tidak berasalan bahwa APBN jebol karna disebabkan subsidi terhadap rakyat," terangnya.

Saat ini, sambung Soleh, masih ada waktu bagi pemerintah dan DPR untuk mengevaluasi kebijakan yang salah kaprah dan tidak terarah untuk menata kembali ketahanan Migas nasional.
"Dengan cara pemutusan Kontrak Kerja Sama (KKS) dan Nasionalisasi perusahaan Migas asing adalah salah satu contoh kongkrit bagi pemerintah," tegasnya.

Dalam kesempatan ini, Soleh menilai banyak elit politik mencoba mengambil keuntungan di situa nasional dengan mendompleng gerakan yang di bangun mahasiswa.

Untuk diketahui dalam pernyataan sikap ini, di dalamnya ikut tergabung, BEM Nusantara Wilayah Jabodetabek, BEM Se-Bekasi, BEM Batavia Raya, BEM Univ. Trisakti, BEM Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Perhimpunan Mahasiswa Jakarta, Gerakan Muda Nusantara, dan Hijau Muda Nusantara.

Penulis: Edwin Firdaus  |  Editor: Johnson Simanjuntak

Akses Tribunnews.com lewat perangkat mobile anda melalui alamat m.tribunnews.com