Teror, Giliran Rumah Timses Nasdem Aceh Dibakar

Minggu, 23 Maret 2014                           Eko Priliawito, Zulfikar Husein (Lhokseumawe

VIVAnews - Teror kembali dialami Partai Nasional Demokrat (Nasdem) di Aceh. Setelah sebelumnya posko mereka ditembak dan dibakar, kini giliran rumah milik Ismail (50), warga Desa Seumirah, Nisam Antara, Aceh Utara, dibakar oleh orang tak dikenal. Rumah milik tim sukses partai itu dibakar pada Minggu dini hari, 23 Maret 2014.

Ismail yang juga anggota pemenangan caleg DPRA Partai Nasdem, Mahlizar Abbas, untuk daerah pemilihan Aceh Utara dan Lhokseumawe, selalu diteror sebelum terjadi aksi pembakaran.

"Rumahnya dibakar karena persaingan politik,” ujar, M Rizwah GH, Ketua DPC Nasdem Nisam Antara.

Rizwah menambahkan, Ismal dan keluarganya tidak berada di rumah saat terjadi aksi pembakaran. Meski tidak ada korban, tapi rumah Ismail ludes terbakar dan tidak ada barang-barang miliknya yang bisa diselamatkan.

"Hanya spanduk caleg yang tersisa di depan rumah Ismail,” kata Rizwah.

Kapolres Lhokseumawe, AKBP Joko Surachmanto melalui Kapolsek Nisam Iptu. A Latief yang dikonfirmasi VIVAnewsmengatakan, pihaknya sedang melakukan penyelidikan kasus pembakaran rumah milik timses Partai Nasdem tersebut.

"Rumah itu sudah tiga hari ditinggal pemiliknya. Berdasarkan penyelidikan sementara, rumah itu memang benar dibakar," kata A Latief.

Pesan Kompol Novel Kepada Kakaknya: Saya Mau Dijemput, Jaga Ibu

Fajar Pratama - detikNews
Jakarta Kompol Novel Baswedan mengetahui akan dijemput oleh Provost dari Mapolda Bengkulu. Dia sempat berpesan kepada sang kakak, agar menjaga ibunda mereka.

"Tadi dia sudah telepon. Katanya ada polisi yang datang. Dia bilang 'jaga ibu'," ujar Taufik Baswedan, kakak kandung Novel di kantor KPK, Jumat (6/10/2012) malam.

Taufik mengatakan, Novel menyampaikan hal itu dalam perbincangan melalui telepon, "Sekitar sejam yang lalu," ujarnya sekitar pukul 23.45 WIB.

Sekadar informasi, Novel yang berpangkat Komisaris Polisi ini merupakan salah satu penyidik KPK yang ikut menangani kasus dugaan korupsi di Korlantas Mabes Polri. Bahkan saat penggeledahan, Novel ikut 'mengobrak-abrik' Korlantas Mabes Polri.

Novel sendiri merupakan adik sepupu dari Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan. "Dia adalah adik sepupu saya," jawab Anies yang mengaku tidak pernah mendapat keluh kesah soal pekerjaannya Novel.


(fjp/mok)

Suaro Hati - Ada 2 Kompi Polisi di Sekitar Gedung KPK

Ahmad Juwari - detikNews
Jakarta Situasi KPK sangat mencekam menyusul adanya anggota Provost dan perwira Mabes Polri yang datang ke lembaga tersebut. Wakil ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan masih ada 2 kompi polisi yang berada di sekitar KPK.

"Menurut informasi yang beredar hampir 2 kompi teman-teman (kepolisian) yang tidak ber-uniform berada di sekitar Gedung KPK, mudah-mudahan bertujuan melindungi KPK," kata Bambang di Gedung KPK, Jl HR Rasuna Said, Sabtu (6/10/2012) dini hari.

Bambang juga mengatakan KPK adalah amanat reformasi. Rakyat menginginkan korupsi diberantas. Oleh karena itu kepolisian seharusnya konsisten dalam memberantas korupsi.

Sebelumnya, pantauan detikcom sekitar pukul 20.00 WIB, puluhan polisi berseragam lengkap dan preman berdatangan secara bergelombang ke Gedung KPK. Tidak hanya di dalam gedung, tapi juga berada di luaran kawasan KPK. Informasi yang beredar, kedatangan Provost ini untuk menjemput penyidik KPK yang bernama Novel Baswedan.

Sekadar informasi, Novel yang berpangkat Komisaris Polisi ini merupakan salah satu penyidik KPK yang ikut menangani kasus dugaan korupsi di Korlantas Mabes Polri. Bahkan saat penggeledahan, Novel ikut 'mengobrak-abrik' Korlantas Mabes Polri.

(mok/mok)

Gerakan Mahasiswa = Gerakan Hati Nurani Bangsa (7)

In Politik, Sosial on June 26, 2012 at 4:44 PM

Hatta Albanik*

AKSI-AKSI mahasiswa intra kampus Bandung pada umumnya lebih terfokus pada issue-issue yang berkaitan dengan kepentingan makro, bangsa, negara dan sangat menghindari issue-issue praktis, tendensius, berbau pemerasan. Aksi-aksi mahasiswa intra kampus Bandung umumnya ditujukan pada perbaikan nasib rakyat, kritik terhadap penyimpangan kebijakan maupun pelaksanaannya dalam bidang politik, ekonomi, dwifungsi ABRI, korupsi, kolusi dan nepotisme yang mulai menggejala dan lain sebagainya.

DEMONSTRAN MAKASSAR BABAK BELUR DI TANGAN POLISI. “Sayang sekali bahwa perilaku pimpinan-pimpinan puncak TNI dan Polri di tingkat pusat maupun daerah lebih tampil sebagai pembawa kekuasaan yang memusuhi rakyat daripada pembela rakyat dan pelindung negara serta bangsa dari ancaman kekerasan”. (foto antara)

Leading issue yang dimunculkan misalnya adalah koreksi terhadap keberadaan lembaga-lembaga ekstra konstitusional seperti Aspri, Kopkamtib dan Laksus Kopkamtibda, dwifungsi ABRI, hak-hak warganegara, demokratisasi. Lalu, koreksi terhadap perilaku ‘economic animal’ dari penanam modal Jepang di Indonesia dan praktek-praktek antikulturalnya. Serta kritik terhadap strategi pembangunan ‘trickle down effect’ yang menguatkan kolusi orang-orang dekat di sekitar Soeharto dengan pengusaha-pengusaha non pri cina yang rasialis, kesan penyimpangan bantuan luar negeri melalui IGGI yang dikorupsi dan hanya bermanfaat bagi segelintir elite, RUU Perkawinan, skeptisisme terhadap kemampuan Soeharto dan lain sebagainya.
Dengan sendirinya misi gerakan mahasiswa intra kampus Bandung pada waktu itu tidak diarahkan sebagai suatu gerakan populis yang memprovokasi massa, tetapi lebih diarahkan sebagai advokasi terhadap kepentingan masyarakat luas dengan sedapat mungkin mengeliminasi unsur-unsur dalam kekuasaan pemerintahan Orde Soeharto yang menunjukkan kecenderungan-kecenderungan yang disebutkan dalam leading issue itu. Kalau kemudian mahasiswa intra kampus di Jakarta melepaskan diri dari aksi semacam ini, bergerak ke arah provokasi terhadap masyarakat luas serta merangkul gerakan-gerakan demonstran ekstra kampus, tak pelak lagi terciptalah jarak yang sama dengan persepsi gerakan mahasiswa intra kampus Bandung pada gerakan-gerakan ekstra kampus pada umumnya.

Setelah Sriwijaya dan Majapahit ada Kerajaan Gowa

Suwandy Mardan

Sejak saya duduk dibangku Sekolah dasar dan mulai mengenal pelajaran sejarah, perlahan-lahan saya mulai mengerti bahwa Bangsa Indonesia dulunya terdiri dari berbagai Kerajaan dan diantara Kerajaan yang pernah ada di Nusantara ada 2 Kerajaan yang paling Beken yaitu, Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit. menurut buku sejarah yang selalu saya baca, hanya 2 kerajaan ini yang paling besar di antara kerajaan-kerajaan yang pernah ada di wilayah indonesia. hingga pada suatu ketika, tepatnya ketika saya duduk dibangku kelas 2 SMA, saya lagi-lagi menemukan teori ini, Yaitu 2 Kerajaan terbesar yang pernah ada di Nusantara (Sriwijaya dan Majapahit), pada saat itu saya menayakan kepada Guru sejarah mengenai kebenaran sejarah ini, Mengapa hanya Sriwijaya dan Majapahit yang ditulis dalam buku-buku sejarah sebagai Kerajaan Besar, bagaimana dengan Kerajaan lain yang ada di Nusantara, Kerajaan Gowa misalnya, mengapa dalam buku sejarah, Kerajaan Gowa-Tallo yang kadang-kadang ditulis sebagai Kerajaan Makassar hanya dimuat ala kadarnya saja, mengapa expos tentang kerajaan ini sangat minim, padahal jika kita ingin berbicara Fakta sejarah dengan mengedepankan nilai-nilai ilmiah, maka bisa dipastikan Kerajaan Gowa-Tallo adalah salah satu Kerajaan Terbesar yang pernah ada di Nusantara.
berikut saya paparkan sedikit hal dari Kerajaan Gowa


1. Mahkota Raja Gowa yang bernama Salokoa

salokoa, atau mahkota Raja, memiliki berat 1768 gram, terbuat dari emas murni, dan ditaburi 250 berlian, Mahkota ini berasal dari Raja Gowa Pertama Tumanurung Baineyya ri Tamalate pada Abad ke 13 Masehi.
2. Ponto Janga-Jangayya

ponto janga jangaya (Terbuat dari emas murni yang berat seluruhnya 985,5 gram, bentuknya seperti Naga yang melingkar sebanyak 4 buah. Dinamai “Mallimpuang” yang berkepala naga satu dan “Tunipalloang” yang berkepala naga dua, benda ini merupakan benda “Gaukang” {kebesaran Raja} di Gowa dan dipakai pada pergelangan tangan, Benda ini berasal dari Tumanurunga).
3. Tobo Kaluku

tobo kaluku atau rante manila dengan berat 270 gram

Kajian Mendasar terhadap Sejarah PRRI

Oleh: Dr. Saafroedin Bahar (L, 71 th, kini sedang di San Ramon, California, USA – Staf Pengajar Prodi Ketahanan Nasional Sekolah Pasca Sarjana UGM)

Saya sangat senang memperhatikan bahwa akhir-akhir ini terdapat peningkatan minat secara terbuka terhadap sejarah pemberontakan PRRI, khususnya dalam kaitannya dengan sejarah daerah Sumatera Barat serta sejarah suku bangsa Minangkabau. Di Rantau Net ini demikian banyak postings dari para netters mengenai aspek-aspek tertentu PRRI, baik mengenai pengalaman pribadi dari beliau-beliau yang pernah ikut terlibat, maupun berbagai interpretasi dan rasionalisasi terhadap pemberontakan tersebut.. Dalam rangka peluncuran dua buah buku yang memuat himpunan tulisan wartawan Suwardi Idris tentang pengalaman beliau mengikuti PRRI di daerah Solok, beberapa waktu yang lalu bertempat di Studio TVRI Padang telah diadakan talkshow mengenai PRRI ini, yang diikuti oleh beberapa tokoh Sumatera Barat, antara lain budayawan senior Wiswan Hadi, wartawan senior Basril Djabbar, sejarawan Dr Gusti Asnan. Talkshow tersebut ditayangkan ulang di TVRI Pusat. Dari Ibu Warni Darwis, Wakil Sekjen Gebu Minang, saya mendapat khabar bahwa Bp Abdul Samad, seorang tokoh pejuang PDRI dari Bukittinggi, yang juga ikut pemberontakan PRRI, baru-baru ini tampil di TVRI Pusat menjelaskan pengalaman beliau dalam PRRI tersebut.

Saya menganggap peningkatan minat terhadap sejarah PRRI ini baik dan wajar. Memang sudah waktunya sejarah PRRI ini dibedah secara mendasar dan mendalam. Saya pernah mengkuti pembahasan masalah PRRI ini — sebagai pembicara bersama Kolonel Pur. Ventje Sumual — di kampus Universitas Indonesia, Depok, dan di The Habibie Center, Jakarta. Minggu lalu, di Apartemen #2724 Pomontory Circle di San Ramon, Cal, USA, saya berbincang-bincang semalam suntuk dengan Inyiak Sunguik Sjamsir Syarif yang telah menjalani hampir seluruh Sumatera Barat sewaktu mengikuti pemberontakan PRRI ini sebagai orang dekat dengan Bp Mohammad Natsir. Saya sungguh-sungguh mendorong beliau untuk menuliskan pengalaman beliau tersebut agar dapat dibaca oleh generasi demi generasi bangsa Indonesia pada umumnya dan suku bangsa Minangkabau pada khususnya.

Sungguh menarik untuk diperhatikan, bahwa walaupun cakupan aksinya pada taraf awal juga meliputi daerah-daerah Sumatera Utara dan Sumatera Selatan, serta terkait erat dengan pemberontakan Permesta yang meliputi daerah Sulawesi Utara – namun memang hanya di daerah Sumatera Barat dan terhadap suku bangsa Minangkabau saja dampak kekalahan pemberontakanPRRI ini demikian mendalam. Tidak berkelebihan kiranya jika dikatakan bahwa walaupun pemberontakan PRRI terutama berkenaan dengan masalah politik, yaitu hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam rangka proses panjang integrasi nasional di Indonesia, namun masyarakat Minangkabau memandangnya lebih dari itu, yaitu dari perspektif sosio kultural, dengan akibat yang lebih parah, yaitu sampai patah semangat dan berlarut-larut sampai sekarang. . Saya tidak melihat dampak yang sama pada suku bangsa Batak atau suku bangsa Menado yang juga terlibat dalam pemberontakan yang sama.

Sekedar sebagai catatan dapat saya sampaikan bahwa gejala patah semangat berlarut-larut setelah kalah perang ini sama sekali bukanlah gejala baru. Seperti ditulis Kolonel KNIL Soegondo, komando tentara kolonial Hindia Belanda telah mencatat gejala yang sama sewaktu menghadapi Perang Paderi , 1821-1838. Dengan kata lain, gejala patah semangat secara berlarut setelah kalah perang itu adalah refleksi dari masalah kultural yang lebih mendasar. Dalam pengamatan saya secara pribadi, gejala patah semangat tersebut merupakan wujud dari kelemahan mendasar dari tatanan sosial Minangkabau, yang kelihatannya tidak dirancang untuk bersatu, tetapi untuk hidup dalam komunitas kecil-kecil yang saling curiga satu sama lain. Mungkin sekali, gejala patah semangat itu timbul karena tidak yakin akan dibela oleh sanak saudaranya yang lain. [Sangat mirip dengan tatanan sosial dan reaksi orang Arab setelah kalah perang]. Demikianlah, Inyiak Sunguik Syamsir Sjarief menjelaskan bahwa yang paling kejam terhadap PRRI bukanlah ‘tentara Soekarno’ tetapi justru urang awak yang jadi ‘tukang tunjuk’ dan yang menjadi anggota Organisasi Perlawanan Rakyat (OPR). Saya tahu bahwa yang menjadi anggota OPR ini pada umumnya adalah para preman yang menjadi anggota Pemuda Rakyat, onderbouw Partai Komunis Indonesia (PKI) yang digunakan oleh Kodam III/17 Agustus untuk menghadapi pemberontakan PRRI.

Sudah barang tentu secara pribadi saya merasa sangat tertarik untuk mendalami dimensi-dimensi sosio kultural, sosial politik, serta strategi dan taktik militer dari pemberontakan PRRI ini, bukan saja oleh karena saya ditakdirkan lahir dan menjadi dewasa sebagai seorang warga suku bangsa Minangkabau, tetapi juga oleh karena latar belakang pendidikan saya dalam ilmu pemerintahan di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, dan karena karir saya sebagai perwira TNI-Angkatan Darat, yang selama 16 tahun berturut-turut berdinas di daerah Kodam III/17 Agustus, yang mencakup daerah Sumatera Barat dan Riau (1960-1976). Dapat saya sampaikan bahwa saya menyaksikan dari dekat betapa besar perubahan yang dialami daerah Sumatera Barat antara suasana aman tentram sebelum pecahnya pemberontakan PRRI, yaitu pada tahun 1957 sewaktu saya pulang libur sebagai mahasiswa Universitas Gadjah Mada, dan suasana pasca PRRI, antara tahun 1960-1976, sewaktu saya bertugas sebagai perwira staf Kodam III/17 Agustus di daerah Sumatera Barat dan Riau.

Demikianlah, untuk memenuhi rasa keingintahuan saya tersebut, selama sembilan tahun antara tahun 1987-1996 – di sela-sela kesibukan saya sebagai Tenaga Ahli Lemhannas ( 1983-1989) dan sebagai Staf Ahli Menteri Sekretaris Negara (1989-1999) — saya mengadakan penelitian untuk menyusun disertasi mengenai pemberontakan PRRI ini dan mempertahankannya di depan Rapat Terbuka Senat Guru Besar Universitas Gadjah Mada pada tanggal 25 Agustus 1996, 12 tahun yang lalu. Sebagai saksi sejarah dan sebagai sebuah skrup kecil dalam operasi teritorial pada tahap pasca PRRI, saya sama sekali tidak mempunyai kesukaran dalam mengumpulkan fakta dan data sejarah pemberontakan PRRI serta penumpasannya. Yang jauh lebih sulit adalah mencari rujukan teori dan pendekatan ilmiah yang tepat untuk menjelaskannya. Mengingat demikian banyaknya aspek pemberontakan PRRI ini, adalah jelas bahwa jika kita benar-benar hendak memahami dan memperoleh eksplanasi terhadap pemberontakan PRRI ini, diperlukan suatu pendekatan yang bersifat holistik, bukan pendekatan yang sepotong-sepotong.

Suatu dimensi lain yang layak untuk kita dalami mengenai pemberontakan PRRI ini adalah dimensi hubungan internasionalnya, khususnya peranan Central Intelligence Agency (CIA) Amerika Serikat, yang telah diungkap secara amat jelas dalam buku Subversion as Foreign Policy oleh suami isteri George McTurnan Kahin dan Audrey Kahin. Saya percaya bahwa bahwa penggalangan intelijen oleh CIA ini – selain oleh karena kurangnya visi strategis oleh para tokoh KDMST — merupakan salah satu faktor penting pecahnya pemberontakan dan kekalahan PRRI ini. Sukar untuk dibantah, bahwa berbaliknya sikap Amerika Serikat dari mendukung PRRI menjadi mendukung Presiden Soekarno dan TNI juga merupakan faktor penting kekalahan PRRI, dengan segala akibat sosio kulturalnya pada warga suku bangsa Minangkabau..

Lagi pula jangan dilupakan suatu akibat tidak langsung dari pemberontakan PRRI ini, yaitu dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, lahirnya Demokrasi Terpimpin, serta berkembangnya PKI, yang kemudian berujung pada rencana kudeta Gerakan 30 September/PKI.

Dengan kata lain, pemberontakan PRRI memang layak didalami, bersisian dengan peristiwa-peristiwa besar nasional lainnya. Juga jangan dilupakan bahwaoleh karena terhadap rencana kudeta Gerakan 30 September/PKI saja sudah berkali-kali didakan seminar, lokakarya, atau sekedar pertemuan, tidak ada alasan mengapa terhadap pemberontakan PRRI ini tidak ada pengkajian serupa.

Hanya ada suatu catatan kecil yang perrlu saya sampaikan, yaitu kecenderungan para sanak kita di Sumatera Barat yang lazim mereduksi peristiwa-peristiwa sejarah nasional yang terjadi di Sumatera Barat menjadi sejarah Sumatera Barat belaka. Lebih kecil lagi, sebagai sekedar sejarah pribadi-pribadi belaka. Saya melihat gejala tersebut sewaktu mengikuti pembahasan tentang sejarah Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI). Oleh karena itu, tidak bosan-bosannya saya mengingatkan bahwa PDRI adalah suatu institusi nasional dan sejarah PDRI adalah bagian dari sejarah nasional. Kali ini saya ingin mengingatkan para sanak semua, bahwa sejarah PRRI adalah bagian dari sejarah nasional, dan dengan merujuk pada buku suami isteri Kahin, sejarah PRRI adalah juga bagian dari sejarah internasional Perang Dingin antara Blok Amerika Serikat dengan Blok Uni Soviet.

Kalau begitu, sambil mendorong Inyiak Sunguik Sjamsir Sjarief dan para sanak lainnya untuk menulis pengalaman lapangan masing-masing sewaktu pemberontakan PRRI, apa tak perlu diselenggarakan suatu Seminar Internasional tentang Pemberontakan PRRI ? Bagaimana kalau kita dorong Dewan Perwakilan Daerah RI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) , Arsip Nasional RI, Departemen Pertahanan serta Markas Besar TNI-Angkatan Darat, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, Lembaga Ketahanan Nasional, Pusat Sejarah TNI, Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI), Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD), tokoh-tokoh sejarah masyarakat Batak dan Menado, termasuk Kolonel Pur Ventje Sumual, dan tokoh senior sejarawan Prof Dr Taufik Abdullah , Prof Dr Salim Said, Prof. Dr RZ Leirissa, serta Dr Audrey Kahin untuk membahas pemberontakan PRRI ini secara holistik ?

Sumber: Milis Rantau Net

Pengamanan Khusus Papua Dinilai Bukan Solusi

 Selasa, 10 April 2012
JAKARTA -- Rencana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), seperti disampaikan melalui Juru Bicara Julian Aldrin Pasha, Senin (9/4), yang akan mengeluarkan kebijakan pengamanan khusus untuk Papua pascapenembakan pesawat Trigana Air jenis PK-YRV di Bandar Udara Mulia, semakin membuktikan minimnya itikad baik pemerintah untuk menyelesaikan masalah Papua melalui jalan damai.

Hal itu ditegaskan Koordinator Kontras Haris Azhar, Selasa (10/4), di Jakarta. "Kami khawatir kebijakan ini akan menjadi pintu masuk untuk menambah jumlah pasukan keamanan (TNI dan Polri) ke Papua sehingga potensi kekerasan dan pelanggaran HAM akan terus bertambah," katanya.

Ia menambahkan, opsi pendekatan keamanan masih menjadi pilihan utama dari pemerintah untuk Papua.  Sebaliknya, gagasan, ide ataupun wacana menyelesaikan persoalan Papua melalui jalan damai (dialog) yang pernah disampaikan terdahulu, semakin jauh dari kenyataan.

"Pemerintah, khususnya presiden harus memiliki standar dan ukuran yang ketat untuk menafsirkan situasi yang terjadi di Papua," katanya.

Ia menambahkan, Presiden jangan terlalu mudah mengambil kebijakan keamanan, apalagi hanya didasarkan pada satu peristiwa.  Kebijakan model ini akan menjadi preseden buruk dalam peristiwa serupa yang mungkin terjadi berikutnya.

"Maka dapat kita bayangkan seperti apa situasi di Papua jika setiap peristiwa direspon dengan pendekatan dan penambahan aktor keamanan," ungkap dia.

Dikatakan, sejauh ini tidak pernah dilakukan evaluasi terhadap manfaat dan efektifitas gelar pasukan keamanan di Papua. Dan menurutnya, jika melihat kondisi akhir – akhir ini, ternyata pendekatan keamanan terbukti tidak efektif untuk meredam bertambahnya angka kekerasan, justru tidak jarang aktor keamanan menjadi kontributor kekerasan.

"Mestinya hal ini menjadi catatan pemerintah, sehingga tidak selalu salah dalam memilih dan menentukan kebijakan yang akan diambil," sebutnya.

Berangkat dari persoalan tersebut di atas, serta berkaca dari stagnasi perubahan di Papua, Kontras mendesak agar presiden membatalkan rencana kebijakan pengamanan khusus terhadap Papua.

"Energi presiden mestinya dapat dialihkan untuk memastikan agar peristiwa penembakan pesawat Trigana Air jenis PK-YRV dapat diselidiki dan diusut secara optimal, transparan dan akuntabel sehingga tidak menambah daftar panjang kasus penembakan misterius di Papua."

Selanjutnya, kata dia, presiden harus terbuka terhadap seluruh masukan di luar Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Setidaknya Komnas HAM dan tokoh gereja di Papua dan suara masyarakat sipil juga harus dipertimbangkan.

"Sehingga warna dan arah kebijakan untuk merespon setiap perkembangan situasi di Papua tidak melulu merujuk pada pendekatan keamanan yang terbukti tidak efektif," katanya. (boy/jpnn)

Mengapa Bung Karno Tak Mau Memukul Soeharto

teguh santosa

TINDAKAN Soeharto menyelewengkan Surat Perintah 11 Maret 1966 sangat menyakiti perasaan Bung Karno. Sejumlah petinggi militer yang masih setia pada Sukarno ketika itu pun merasa geram. Mereka meminta agar Sukarno bertindak tegas dengan memukul Soeharto dan pasukannya. Tetapi Sukarno menolak.
Sukarno tak mau terjadi huru-hara, apalagi sampai melibatkan tentara. Perang saudara, menurut Sukarno, adalah hal yang ditunggu-tunggu pihak asing—kaum kolonial yang mengincar Indonesia–sejak lama. Begitu perang saudara meletus, pihak asing, terutama Amerika Serikat dan Inggris akan mengirimkan pasukan mereka ke Indonesia dengan alasan menyelamatkan fasilitas negara mereka, mulai dari para diplomat kedutaanbesar sampai perusahaan-perusahaan asing milik mereka.

Note: Foto pinjam dari TIME

Kesaksian mengenai keengganan Sukarno menggunakan cara-cara kekerasan dalam menghadapi manuver Soeharto disampaikan salah seorang menteri Kabinet Dwikora, Muhammad Achadi. Saya bertemu Achadi, mantan menteri transmigrasi dan rektor Universitas Bung Karno itu dua pekan lalu di Jalan Taman Amir Hamzah, Jakarta Pusat. Achadi bercerita dengan lancar kepada saya dan beberapa teman. Air putih dan pisang rebus menemani pembicaraan kami sore itu.
Komandan Korps Komando (KKO) Letjen Hartono termasuk salah seorang petinggi militer yang menyatakan siap menunggu perintah pukul dari Sukarno. KKO sejak lama memang dikenal sebagai barisan pendukung utama Soekarno. Kalimat Hartono: “hitam kata Bung Karno, hitam kata KKo” yang populer di masa-masa itu masih sering terdengar hingga kini.
Suatu hari di pertengahan Maret 1966, Hartono yang ketika itu menjabat sebagai Menteri/Wakil Panglima Angkatan Laut itu datang ke Istana Merdeka menemui Bung Karno. Ketika itu Achadi sedang memberikan laporan pada Sukarno tentang penahanan beberapa menteri yang dilakukan oleh pasukan yang loyal pada Soeharto.
Mendengar laporan itu, menurut Achadi, Bung Karno berkata (kira-kira), “Kemarin sore Harto datang ke sini. Dia minta izin melakukan pengawalan kepada para menteri yang menurut informasi akan didemo oleh mahasiswa.”
“Tetapi itu bukan pengawalan,” kata Achadi. Untuk membuktikan laporannya, Achadi memerintahkan ajudannya menghubungi menteri penerangan Achmadi. Seperti Achadi, Achmadi juga duduk di Tim Epilog yang bertugas menghentikan ekses buruk pascapembunuhan enam jenderal dan perwira muda Angkatan Darat dinihari 1 Oktober 1965. Soeharto juga berada di dalam tim itu.
Tetapi setelah beberapa kali dicoba, Achmadi tidak dapat dihubungi. Tidak jelas dimana keberadaannya.
Saat itulah Hartono minta izin untuk menghadapi Soeharto dan pasukannya. Tetapi Bung Karno menggelengkan kepala, melarang.
Padahal masih kata Achadi, selain KKO, Panglima Kodam Jaya Amir Machmud, Panglima Kodam Siliwangi Ibrahim Adji, dan beberapa panglima kodam lainnya juga bersedia menghadapi Soeharto.
“Bung Karno tetap menggelengkan kepala. Dia sama sekali tidak mau terjadi pertumpahan darah, dan perang saudara.”
Kalau begitu apa yang harus kami lakukan, tanya Achadi dan Hartono.
Bung Karno memerintahkan Hartono untuk menghalang-halangi upaya Soeharto agar jangan sampai berkembang lebih jauh. “Hanya itu tugasnya, Hartono diminta menjabarkan sendiri. Yang jelas jangan sampai ada perang saudara,” kata Achadi.
Adapun Achadi yang tak bisa kembali ke rumahnya di kawasan Pancoran yang sedang diduduki pasukan Soeharto diperintahkan Bung Karno bermalam di guest house Istana. Bung Karno juga mengatakan akan menggelar rapat kabinet keesokan harinya. Dalam rapat yang juga akan dihadiri Soeharto itu, Achadi diminta untuk menyampaikan laporan tentang penahanan beberapa menteri.
“Kamu berani bicara di depan Soeharto,” tanya Bung Karno pada Achadi.
“Siap,” jawab Achadi.

MALAYSIA DIMATA SOEKARNO

Wiranto Menjawab Isu Kudeta

Suaro Hati - Kenaikan BBM Ledakkan Konflik

Kamis , 01/03/2012 - 23:03

JAKARTA, (PRLM).- Menaikkan harga BBM ini sama saja dengan menyukut dan mempercepat meledaknya sumbu konflik sosial karena rakyat akan makin susah. Hal itu dikatakan pengamat ekonomi politik Ichsanuddin Noorsy dalam dialog kenaikan harga BBM di Gedung DPR RI Jakarta, Kamis (1/3) bersama Hendri Saparini (INDEF), Daryatmo Mardiyanto dan Effendi Simbolon (FPDIP) DPR RI.
Seharusnya, kata Ichsan, kita menyontoh China, di mana infrastruktur potensial menyangkut kepentingan rakyat tidak diserahkan kepada swasta, apalagi asing. “Contohnya tol, maka kenaikan harga tol pun tak bisa dikendalikan oleh pemerintah. Jadi, kita saat ini seolah tak punya peluang untuk keluar dari neoliberal dan utang luar negeri sudah menjadi kanker yang sangat ganas bagi bangsa ini."
Bahkan dia menegaskan bahwa tak ada jaminan pada 2014 ada perbaikan sistem jika kondisinya tetap seperti sekarang ini. “Presiden SBY pun akan selamat sampai 2014 karena dijamin oleh pengusaha. Sementara yang meminta kenaikan BBM itu adalah para pengusaha yang memang mengambil keuntungan. Padahal, solusi untuk tidak menaikkan BBM itu banyak, antara lain jangan serahkan energy ke asing, evaluasi kontrak, amandemen UU Energy kembali ke konstitusi,transaksi G to G kurangi pencurian dan sebagainya, katanya.
Pengamat Ekonomi, Hendri Saparini mengakui jika kita hampir tidak mempunyai kedaulatan energy dan pangan. Sehingga isunya dialihkan ke ketahanan pangan.
“Karena kebijakannya adalah ketahanan pangan, maka yang penting ada stok energy dan pangan meski dibanjiri impor. Inilah yang justru makin membuat rakyat susah. Pemerintah tak bisa kelola energi dan malah membuat kebijakan yang menyesatkan rakyat. Petani, nelayan, dan sector ekonomi lainnya makin terpuruk. Anehnya mengambil kebijakan yang paling mudah dengan menaikkan harga BBM, tanpa memikirkan dampaknya yang sangat luas,” ungkapnya.
Hendri Saparini mengatakan langkah untuk menaikan harga BBM yang akan dilakukan oleh pemerintah adalah bukti dari pengelolaan kebijakan energi yang buruk. Pemerintah mengelola sektor yang sangat strategis tapi dengan kebijakan yang asal jadi. Seharusnya baik rencana pembatasan maupun subsidi harus dilihar secara umum dampak keseluruhannya dan jangan hanya terfokus pada rencana untuk mengetatkan anggaran.
“Semestinya kebijakan itu memberikan manfaat.Mestinya pemerintah tidak hanya melihat pembatasan subsidi dari untung penghematan anggaran saja, tapi harus dilihat dampaknya secara umum. Pemerintah seharusnya mencermati agar jangan sampai langkah menaikan BBM ini mengganggu daya beli masyarakat dan daya saing industri.Kalau kita cuma mau menghemat APBN saja,tapi mengurangi daya beli dan daya saing, maka dampaknya bisa lebih besar nilainya terhadap perekonomian nasional,” imbuhnya.
Jangan sampai lanjut Hendri kebijakan ini justru mendorong peningkatan impor karena daya beli dan daya saing kita rendah terhadap negara lainnya. “Masyarakat jangan diberikan hukuman karena konsumsinya terlalu banyak dengan kebijakan ini. (A-109/A-26).