Suaro Hati - Kenaikan BBM Ledakkan Konflik

Kamis , 01/03/2012 - 23:03

JAKARTA, (PRLM).- Menaikkan harga BBM ini sama saja dengan menyukut dan mempercepat meledaknya sumbu konflik sosial karena rakyat akan makin susah. Hal itu dikatakan pengamat ekonomi politik Ichsanuddin Noorsy dalam dialog kenaikan harga BBM di Gedung DPR RI Jakarta, Kamis (1/3) bersama Hendri Saparini (INDEF), Daryatmo Mardiyanto dan Effendi Simbolon (FPDIP) DPR RI.
Seharusnya, kata Ichsan, kita menyontoh China, di mana infrastruktur potensial menyangkut kepentingan rakyat tidak diserahkan kepada swasta, apalagi asing. “Contohnya tol, maka kenaikan harga tol pun tak bisa dikendalikan oleh pemerintah. Jadi, kita saat ini seolah tak punya peluang untuk keluar dari neoliberal dan utang luar negeri sudah menjadi kanker yang sangat ganas bagi bangsa ini."
Bahkan dia menegaskan bahwa tak ada jaminan pada 2014 ada perbaikan sistem jika kondisinya tetap seperti sekarang ini. “Presiden SBY pun akan selamat sampai 2014 karena dijamin oleh pengusaha. Sementara yang meminta kenaikan BBM itu adalah para pengusaha yang memang mengambil keuntungan. Padahal, solusi untuk tidak menaikkan BBM itu banyak, antara lain jangan serahkan energy ke asing, evaluasi kontrak, amandemen UU Energy kembali ke konstitusi,transaksi G to G kurangi pencurian dan sebagainya, katanya.
Pengamat Ekonomi, Hendri Saparini mengakui jika kita hampir tidak mempunyai kedaulatan energy dan pangan. Sehingga isunya dialihkan ke ketahanan pangan.
“Karena kebijakannya adalah ketahanan pangan, maka yang penting ada stok energy dan pangan meski dibanjiri impor. Inilah yang justru makin membuat rakyat susah. Pemerintah tak bisa kelola energi dan malah membuat kebijakan yang menyesatkan rakyat. Petani, nelayan, dan sector ekonomi lainnya makin terpuruk. Anehnya mengambil kebijakan yang paling mudah dengan menaikkan harga BBM, tanpa memikirkan dampaknya yang sangat luas,” ungkapnya.
Hendri Saparini mengatakan langkah untuk menaikan harga BBM yang akan dilakukan oleh pemerintah adalah bukti dari pengelolaan kebijakan energi yang buruk. Pemerintah mengelola sektor yang sangat strategis tapi dengan kebijakan yang asal jadi. Seharusnya baik rencana pembatasan maupun subsidi harus dilihar secara umum dampak keseluruhannya dan jangan hanya terfokus pada rencana untuk mengetatkan anggaran.
“Semestinya kebijakan itu memberikan manfaat.Mestinya pemerintah tidak hanya melihat pembatasan subsidi dari untung penghematan anggaran saja, tapi harus dilihat dampaknya secara umum. Pemerintah seharusnya mencermati agar jangan sampai langkah menaikan BBM ini mengganggu daya beli masyarakat dan daya saing industri.Kalau kita cuma mau menghemat APBN saja,tapi mengurangi daya beli dan daya saing, maka dampaknya bisa lebih besar nilainya terhadap perekonomian nasional,” imbuhnya.
Jangan sampai lanjut Hendri kebijakan ini justru mendorong peningkatan impor karena daya beli dan daya saing kita rendah terhadap negara lainnya. “Masyarakat jangan diberikan hukuman karena konsumsinya terlalu banyak dengan kebijakan ini. (A-109/A-26).

Suaro Hati - Calon Bos Bank Dunia, RI Punya Sri Mulyani & Malaysia Dukung Jeffrey Sachs

Kamis, 15/03/2012 
 Wahyu Daniel - detikFinance
Jakarta - Nama-nama kuat calon Presiden Bank Dunia pengganti Robert Zoellick mulai bermunculan. Selain Sri Mulyani, Hillary Clinton, saat ini ada Ekonom Jeffrey D. Sachs yang didukung Malaysia.

Jeffery sudah secara terang-terangan mengatakan mengincar posisi tertinggi Bank Dunia tersebut. Menurut Sachs, dia sudah berbicara kepada para pemimpin dunia dari negara berkembang untuk meminta dukungan seperti Kenya, Malaysia, dan Namibia.

Memang Jeffrey merupakan salah satu ekonom terkenal di AS. Dia pernah menjadi salah satu profesor termuda di Universitas Harvard.

"Sampai saat ini telah ada 11 presiden Bank Dunia, dan tidak satu pun dari mereka yang ahli dalam mengembangkan ekonomi internasional," kata Sachs seperti dikutip dari Washington Post, Kamis (15/3/2012).

Dia mengatakan, selama ini memang Bank Dunia dipimpin oleh orang asal AS. Saat ini butuh tak hanya sekedar dukungan Gedung Putih saja, namun juga dukungan dari negara berkembang.

Selain Sachs, saat ini dari AS ada beberapa calon Presiden Bank Dunia seperti John Kerry, lalu Menlu AS Hillary Clinton. Namun belum jelas apakah keduanya berminat. "Penunjukkan ini bakal bersifat politis," kata Sachs.

Saat ini negara-negara berkembang sedang berebut posisi nomor satu di Bank Dunia setelah Robert Zoellick menyatakan mundur. Salah satu yang berpotensi menduduki jabatan itu adalah Direktur Bank Dunia Sri Mulyani.

Seperti di 2011 saat Dominique Trauss-Kahn mundur sebagai bos IMF, negara-negara berkembang seperti Brasil dan Filipina menyatakan saatnya mengubah tradisi bahwa orang AS selalu memimpin Bank Dunia dan orang Eropa memimpin IMF. Namun ini tradisi tersebut belum bisa diubah di IMF.

Sebelumnya, Mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani terus diunggulkan menjadi calon Presiden Bank Dunia menggantikan Robert Zoellick yang bakal mundur akhir Juni 2012. Sri Mulyani menguasai 81% suara polling!

Dalam situs www.worldbankpresident.org, dibuat sebuah polling soal siapa yang bakal menjadi Presiden Bank Dunia selanjutnya. Ada 9 calon dari negara berkembang yang masuk polling tersebut. Namun memang poling ini tak bisa dijadikan patokan. Apalagi sejak 1944, Presiden Bank Dunia selalu dimonopoli oleh Amerika Serikat. Namun saat ini calon dari negara berkembang bisa naik karena posisi ekonominya lebih baik.

Dalam siaran pers Bank Dunia dikatakan, Dewan Eksekutif Bank Dunia telah menyepakati 5 kriteria untuk calon Presiden barunya yaitu:

1. Terbukti memiliki rekam jejak yang kuat sebagai pemimpin
2. Berpengalaman memimpin organisasi besar yang aktif di tingkat internasional dan terbiasa bekerja dengan sektor publik
3. Mampu menjabarkan misi pembangunan Bank Dunia secara jelas
4. Memiliki komitmen dan apresiasi kuat terhadap kerjasama multilateral
5. Dapat berkomunikasi secara efektif dan diplomatis, dan menjalani kewajiban seorang Presiden secara imparsial dan obyektif.

Batas waktu pencalonan nama Presiden baru adalah Jumat 23 Maret 2012. Pencalonan dapat dilakukan oleh anggota Dewan Eksekutif, atau anggota Dewan Gubernur melalui Direktur Eksekutifnya.

Seorang calon harus berasal dari salah satu negara anggota Bank Dunia. Setelah proses pencalonan ditutup, Dewan Eksekutif akan membentuk shortlist berisikan maksimum tiga nama, lalu mempublikasikan shorlist tersebut dengan persetujuan ketiga nama yang bersangkutan.

Selanjutnya, Dewan Eksekutif akan mewawancarai ketiga calon dengan harapan bisa mencapai konsensus sebelum 'Spring Meetings' (pertemuan tahunan musim semi) pada April 2012 mendatang.


(dnl/hen)

Suaro Hati - Aliansi BEM Se-Jabodetabek Tolak Kenaikan BBM

 Tribunnews.com - Jumat, 9 Maret 2012
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rencana kenaikan Bahan Bakar Minyak pada 01 April 2012 oleh pemerintah perlu mendapat perhatian yang khusus dari semua elemen masyarakat. Terlebih, dari kalangan mahasiswa lantaran BBM merupakan komoditas yang vital dalam semua aktifitas ekonomi bagi rakyat.

Dampak langsung perubahan harga minyak ini akan bersentuhan langsung terhadap kegiatan ekonomi rakyat sehingga rakyat yang akan jadi tumbal.

Klaim pemerintah bahwa kenaikan BBM ini disebabkan oleh jebolnya APBN dan melonjaknya harga minyak dunia tidak lah rasional lantaran kalau kita telaah secara dalam, jebolnya APBN disebabkan karena biaya Birokrasi pemerintahan yang mencapai 55% dan untuk subsidi hanya 8,7%.

Demikian disampaikan Koordinator Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Batavia Raya, Rahmat Soleh dalam keterangan persnya yang diterima Tribunnews.com, Jumat (9/3/2012).

"Apa lagi negara kita kaya raya akan Sumber Daya Alam tetapi pada fakta nya SDA kita di bidang Migas hampir 80% di kuasai asing. Seperti, chevron, total EP, Inpex Corp dll. Sedangkan sisanya 20% dikuasai pemerintah," ujarnya.

Seharusnya, lanjut Soleh, pemerintah dan DPR membuat kebijakan migas yang lebih pro terhadap rakyat, dan tidak sebaliknya pro terhadap kapitalis asing yang menyedot dan mengeruk SDA Indonesia.

"Sehingga selalu tidak berasalan bahwa APBN jebol karna disebabkan subsidi terhadap rakyat," terangnya.

Saat ini, sambung Soleh, masih ada waktu bagi pemerintah dan DPR untuk mengevaluasi kebijakan yang salah kaprah dan tidak terarah untuk menata kembali ketahanan Migas nasional.
"Dengan cara pemutusan Kontrak Kerja Sama (KKS) dan Nasionalisasi perusahaan Migas asing adalah salah satu contoh kongkrit bagi pemerintah," tegasnya.

Dalam kesempatan ini, Soleh menilai banyak elit politik mencoba mengambil keuntungan di situa nasional dengan mendompleng gerakan yang di bangun mahasiswa.

Untuk diketahui dalam pernyataan sikap ini, di dalamnya ikut tergabung, BEM Nusantara Wilayah Jabodetabek, BEM Se-Bekasi, BEM Batavia Raya, BEM Univ. Trisakti, BEM Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Perhimpunan Mahasiswa Jakarta, Gerakan Muda Nusantara, dan Hijau Muda Nusantara.

Penulis: Edwin Firdaus  |  Editor: Johnson Simanjuntak

Akses Tribunnews.com lewat perangkat mobile anda melalui alamat m.tribunnews.com

Suaro Hati - Surya Paloh Kritik Pemimpin Tua dan Kapitalis

 

 POLITIK - PARPOL

Senin, 05 Maret 2012

MEDAN- Indonesia harus menghapus ketergantungan terhadap negara asing seperti yang terjadi selama ini.  Alasannya, ketergantungan terhadap asing tersebut tidak akan membawa Indonesia menjadi lebih baik, tapi bahkan bisa memberi dampak yang buruk terhadap perkembangan Indonesia ke depan. Itu dikemukakan Ketua Umum Nasional Demokrat (Nasdem) Surya Paloh, saat acara pelantikan dan sayap Nasdem untuk Sumut, di Lapangan Benteng Medan.

"Suatu bangsa tidak akan bisa menjadi lebih baik jika tergantung kepada asing. Tidak mungkin bangsa asing lebih memahami dan mengetahui kondisi Indonesia, apalagi memiliki keinginan yang lebih kuat untuk menjadikan Indonesia lebih baik ketimbang bangsa Indonesia sendiri," kata Surya Paloh.

Pada kesempatan itu, Surya Paloh juga sempat menyebutkan dan mengkritik, pucuk pimpinan di Indonesia merupakan golongan tua, yang sejauh ini telah menyebabkan Bangsa Indonesia kehilangan jati diri, karena lebih banyak mementingkan kepentingan pribadi dan golongan. Karena sikap dan sifat golongan tua itulah, pada akhirnya muncul sifat egoistis dalam sejumlah kebijakan, yang khususnya lebih mengarah pada sikap dan sifat kapitalis.  Hal ini bertentangan dengan jati diri bangsa Indonesia yang ramah tamah dan gemar gotong royong untuk membantu sesama.

"Saat ini Indonesia sudah kehilangan jati diri, karena itu bangsa ini harus melakukan perubahan yang saya sebut dengan restorasi Indonesia. Indonesia tidak boleh menggantungkan harapan ke bangsa lain, tapi harus menaruh harapan kepada bangsanya sendiri," tegasnya.

Surya Paloh juga menegaskan pentingnya kontribusi generasi muda untuk membawa Indonesia menjadi lebih baik. Pemuda, telah terbukti lebih bersemangat, lebih memiliki sifat perubahan dan lebih berani dalam mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Bukti tersebut, lanjutnya, telah terlihat di masa-masa perjuangan untuk memperoleh kemerdekaan Indonsesia, yang antaralain terlihat dalam peristiwa sepuluh november dan perjuanga Medan Area di masa-masa perjuangan kemerdekaan dahulunya.(ari)

Suaro Hati - Siapa Yawadwipa, Calon Pembeli Century

 Selasa, 7 Februari 2012,

Perusahaan ini tiba-tiba muncul di publik dan menyatakan siap membeli Bank Mutiara.

VIVAnews - Yawadwipa Companies tiba-tiba seperti juru selamat, setelah meminang PT Bank Mutiara Tbk. Maklum saja, bank yang dulunya bernama Century ini sempat beberapa kali akan dijual, tapi gagal.

Bahkan Yawadwipa mau beli US$750 juta atau sekitar Rp6,75 triliun. Angka yang sama dengan dana penyelamatan pemerintah melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada 2008 lalu.

Sayangnya siapa di Yawadwipa masih misteri. Perusahaan ini tiba-tiba muncul dan menyatakan siap membeli bank yang sering diperdebatkan di ranah politik.

Dalam laman resminya, Yawadwipa merupakan perusahaan finansial yang baru dibentuk pada 9 Januari 2012. Perusahaan ini memiliki dua kantor, yaitu di Jakarta dan Singapura. Alamat lengkap kantor Jakarta di Menara 2 lantai 17 Gedung Bursa Efek Indonesia, Jalan Jenderal Sudirman. Sedangkan di Singapura terletak di Singapore Land Tower lantai 37 di Jalan Raffles Place.

Salah satu pendiri perusahaan tersebut adalah C Christopher Holm. Dialah yang kemudian menjadi CEO di Yawadwipa dan akan menjadi komisaris di Komite Investasi Java Fund yang merupakan bagian dari perusahaan. Perusahaan juga menunjuk Prasetyo Singgih sebagai Chief Operating Officer Yawadwipa. Prasetyo merupakan salah satu wakil ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia.

Yawadwipa saat ini masih dalam proses perizinan untuk meluncurkan Java Fund. Setelah mendapat izin, perusahaan membidik dana kelola hingga US$1 miliar atau sekitar Rp9 triliun.

Dana sebanyak itu untuk berbagai investasi di Indonesia. Targetnya, Yawadwipa ingin menjadi perusahaan investasi swasta terbesar di Indonesia.

Sebelumnya Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan Firdaus Jaelani mengatakan, Bank Mutiara mulai ditawarkan pada Juni 2012. Bank Mutiara itu akan dilepas dengan nilai Rp6,7 triliun.

Firdaus menjelaskan jika mengacu kepada UU LPS, dalam kurun waktu 3 tahun setelah bank ditangani LPS maka harga Bank Mutiara masih senilai Rp6,7 triliun. "Namun jika selama lima tahun belum laku, LPS boleh menjual harga di luar harga penyertaan modal, tentunya dipilih dengan harga dan penawaran terbaik," katanya, beberapa waktu lalu.

Ia menjelaskan LPS bersama Danareksa akan melakukan sejumlah road show untuk menawarkan Bank Mutiara. Road show itu dilakukan ke beberapa negara seperti Eropa, Timur Tengah dan Asia. Ketika ditanya mengapa memilih Eropa padahal saat ini dilanda krisis, Firdaus menjelaskan masih ada sejumlah investor yang ingin menanamkan modalnya ke luar negeri seperti Indonesia. "Ada investor yang terpengaruh krisis ada yang tidak," ujarnya. (umi)
• VIVAnews

Suaro Hati - RI-Freeport Sepakat Renegosiasi

 Jumat, 17 Februari 2012 |
JAKARTA -- Tarik ulur renegosiasi antara pemerintah Republik Indonesia (RI) dengan PT Freeport Indonesia akhirnya menemukan titik terang. Ini setelah Freeport menyatakan sepakat untuk melakukan renegosiasi kontrak karya (KK).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik mengatakan, pihak Freeport sudah menyatakan setuju untuk renegosiasi poin-poin dalam KK. "Renegosiasi dilakukan untuk menyesuaikan isi kontrak dan perjanjian agar lebih memenuhi keadilan dan kepentingan nasional Indonesia," ujarnya usai bertemu dengan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia yang baru Rozik B. Soetjipto di Jakarta.

Menurut Jero, sejak terbitnya Keputusan Presiden No. 3 Thn 2012 tanggal 10 Januari 2012 tentang Tim Evaluasi Untuk Penyesuaian Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, Menteri ESDM selaku Ketua Harian Tim Evaluasi telah melakukan pembicaraan-pembicaraan dengan beberapa perusahaan besar pertambangan mineral dan batubara. "Kami meminta kesediaan mereka melakukan renegosiasi," katanya.

Sebagaimana diketahui, PT Freeport Indonesia beroperasi berdasarkan kontrak karya yang ditandatangani pada tahun 1967 berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967. Freeport memperoleh konsesi penambangan selama 30 tahun. Pada 1991, kontrak karya Freeport diperpanjang hingga tahun 2021.

Namun, besaran royalti yang dibayar Freeport ke Indonesia sangatlah kecil, sehingga desakan agar Indonesia melakukan renegosiasi terus disuarakan. Sebagai gambaran, Freeport hanya membayar royalti emas sebesar 1 persen. Padahal, berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah 45 Tahun 2003 untuk tarif royalti dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), royalti emas 45 persen lebih tinggi.

Namun, karena KK Freeport menganut sistem nail down (tidak berubah), maka sampai sekarangpun royalti yang dibayar perusahaan asal AS itu masih sebesar 1 persen. Besaran royalti inilah yang menjadi poin utama renegosiasi.

Direktur Center For Petroleum and Energy Economics Studies M. Kurtubi mengatakan, selama ini, pemerintah terkesan lamban dan lembek menghadapi tekanan dari pihak Freeport yang mendapat dukungan pemerintah AS. "Karena itu, jika pemerintah memang bertekad melakukan renegosiasi, maka harus lebih tegas," ujarnya.

Dalam renegosiasi, lanjut dia, pemerintah bisa menawarkan kontrak baru dengan pembayaran royalti yang lebih besar, atau dengan menyertakan klausul agar dalam jangka waktu tertentu, Freeport harus mendivestasikan 51 persen sahamnya kepada Indonesia. "Seperti klausul dalam kontrak dengan Newmont Nusa Tenggara," sebutnya. (owi)

Suaro Hati - Sejarah Krisis Ekonomi Amerika Serikat

 

Beberapa waktu lalu, Pemerintah Amerika Serikat (AS) mencapai kesepakatan dengan para kreditornya yaitu Rusia, Jepang, dan China, terkait utang sebesar US$ 14.3 trilyun yang sebagian diantaranya jatuh tempo pada 2 Agustus 2011. Seperti yang sudah diduga sebelumnya, AS tidak membayar utang yang jatuh tempo tersebut menggunakan uang tunai, melainkan menggunakan utang lagi, yaitu sebesar US$ 2.1 trilyun.
Utang baru sebesar US$ 2.1 trilyun tersebut akan jatuh dalam 10 tahun ke depan, dan akan dibayar menggunakan uang sebesar US$ 2.4 trilyun yang diperoleh dari penghematan anggaran belanja negara. Dengan asumsi bahwa AS mampu menghemat pengeluaran, maka utang tersebut akan lunas sepuluh tahun mendatang. Namun kalau belajar dari pengalaman, biasanya nantinya utang tersebut akan diperpanjang lagi, entah sampai kapan. Jika utang tersebut kita ibaratkan sebagai bom waktu, maka bom tersebut tidak pernah dijinakkan, melainkan hanya ditunda waktu meledaknya.
Pertanyaannya, apakah di masa lalu ‘bom’ seperti itu pernah meledak? Dan ketika itu terjadi, apa yang terjadi selanjutnya?
Keberhasilan AS menjadi negara adidaya pada saat ini, salah satunya adalah karena gencarnya kegiatan percepatan pembangunan, dengan mengandalkan utang. Namun di masa lalu, Amerika Serikat pernah beberapa kali gagal dalam membayar utang, baik utang pemerintahnya maupun akumulasi dari utang-utang warganya, yang berlanjut pada krisis finansial besar-besaran. Oke, mari kita runut sejarahnya.
Krisis pertama di AS terjadi pada tahun 1819, yang dikenal sebagai ‘Panic of 1819’. Krisis tersebut merupakan akhir dari ekpansi ekonomi besar-besaran yang terjadi di seluruh penjuru negeri, setelah AS memenangkan perang melawan Inggris pada tahun 1812. Pasca perang, didukung oleh kondisi politik yang kondusif, para bank lokal mulai memberikan pinjaman kepada para pekerja, pengusaha, dan siapapun yang hendak membangun rumah, tempat usaha, dan sebagainya. Ekonomi pun berkembang pesat. Namun masyarakat AS ketika itu lupa bahwa Pemerintah AS juga berhutang ke bank lokal untuk membiayai perangnya. Ketika kegiatan perekonomian mulai berjalan tidak sesuai dengan yang diharapkan, yang dimulai dari menurunnya permintaan Eropa akan impor bahan makanan dari AS, maka ketika itulah para pengusaha mulai gagal membayar utangnya ke bank. Pemerintah AS sendiri tidak bisa menutupi utang-utang warganya, karena dia sendiri juga punya utang segunung. Alhasil, AS mengalami krisis ekonomi pertamanya, dimana puluhan bank terpaksa tutup, pengangguran merebak dimana-mana, dan ratusan orang dipenjara karena tidak mampu membayar utangnya.
Krisis selanjutnya terjadi pada tahun 1857, yang lagi-lagi diawali oleh ekspansi para bank dalam mengucurkan utang. Ketika itu, ekspor bahan makanan dan hasil bumi dari pantai timur AS (New York dan sekitarnya) ke Eropa mulai kembali menurun, sehingga banyak warga AS yang tinggal di pesisir timur berpindah ke barat (California dan sekitarnya) untuk mencari penghidupan baru. Mereka menggunakan kereta api untuk perjalanan. Alhasil bisnis jasa transportasi kereta api meraup untung besar, dan mendorong para bank untuk mengucurkan kredit ke perusahaan-perusahaan kereta api. Krisis ekonomi dimulai ketika para warga AS, yang sebagian besar merupakan petani, menemukan bahwa lahan di barat ternyata gersang dan tidak bisa dipakai untuk bercocok tanam, sehingga selanjutnya tidak ada lagi orang yang bepergian ke barat. Ketika perusahaan kereta api tidak lagi memperoleh penumpang, maka mereka satu per satu mulai bangkrut, dan ikut menyeret bank yang memberi mereka pinjaman. Puncak dari krisis tahun 1857 ini terjadi ketika salah satu perusahaan asuransi terbesar di AS kala itu, Ohio Life Insurance, mengalami gagal bayar sebesar US$ 7 juta dan bangkrut, nilai yang sangat besar untuk ukuran saat itu.
Krisis ketiga terjadi pada tahun 1930-an, yang dikenal dengan ‘Great Depression’. Penyebabnya masih sama: utang. Pada krisis kali ini, utang tersebut mulai melibatkan pasar modal. Diawali dari kejatuhan pasar modal Wall Street pada bulan Oktober 1929, AS dirundung krisis ekonomi besar yang baru bisa pulih sekitar sepuluh tahun kemudian. Itupun berkat Perang Dunia II, dimana ekonomi AS ketika itu mulai bergerak kembali karena banyak perusahaan menerima pesanan senjata dan pesawat terbang dari negara-negara di Eropa.
Penyebab dari kejatuhan Wall Street tersebut tak lain adalah karena pasar modal AS mengalami bubble yang sangat parah sebelumnya. Sebelum terjadinya crash, saham-saham di Wall Street terus saja naik dengan cepat, hingga rata-rata PER pada saham-saham di indeks Standard & Poor’s sempat mencapai 32.6 kali, sangat mahal! Kenaikan harga saham yang terlalu cepat tersebut didorong oleh aksi sekuritas dan bank, yang memberikan pinjaman dalam jumlah besar kepada para investor dan trader, untuk terus membeli saham, termasuk dengan cara short selling. Ketika orang-orang mulai sadar bahwa harga-harga saham sudah terlalu mahal, maka mereka langsung menjual sahamnya, dan diikuti oleh para pelaku pasar lainnya yang panik, sehingga Wall Street langsung anjlok. Indeks saham paling terkemuka di AS, Dow Jones, terus saja turun hingga tahun 1932. Pada saat itu, Dow telah turun ke posisi 41.22, atau 89% lebih rendah dibanding posisi sebelum krisis.
Setelah ‘Great Depression’, hingga saat ini AS belum pernah mengalami krisis besar lagi. Dow memang sempat beberapa kali mengalami koreksi besar, termasuk pada tahun 2008 lalu, yang biasanya juga disebabkan oleh bubble. Namun koreksi-koreksi tersebut tidak pernah sampai separah koreksi yang terjadi pada tahun 1930. Sayangnya seolah tidak mau belajar dari pengalaman, AS kemudian berhutang lagi. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir utang tersebut terus saja meningkat. Pada tahun 2005 lalu, utang AS ‘hanya’ US$ 7.9 trilyun, sebelum kemudian menjadi US$ 14.3 trilyun pada saat ini.
Lalu bagaimana dengan Indonesia? Ketika Indonesia mengalami krisis pada tahun 1998 dan 2008, penyebabnya juga utang. Pada 1998, para pengusaha yang memiliki utang dalam mata uang US$ mendadak tidak mampu melunasi kewajibannya, karena utang mereka tiba-tiba membengkak, yang disebabkan oleh pelemahan kurs Rupiah terhadap Dollar. Beberapa orang mengatakan bahwa krisis 1998 sebenarnya diciptakan oleh AS, yang dengan sengaja mempermainkan mata uang Asia, termasuk Rupiah, agar Indonesia menjadi berhutang kepada International Monetary Fund (IMF). Sebab para pengusaha Indonesia seharusnya masih mampu membayar utangnya andai kata Rupiah tidak melemah terhadap US$.
Sementara pada tahun 2008, yang punya utang adalah warga AS, yaitu utang untuk kredit perumahan, bukan Indonesia. Sedangkan kondisi ekonomi Indonesia ketika itu relatif baik-baik saja. Makanya krisis yang terjadi di Indonesia pada tahun 2008 tidak separah krisis yang terjadi pada tahun 1998. Pada tahun 2008, IHSG ‘hanya’ turun hingga setengahnya, sebelum kemudian menguat kembali dan mencapai posisi pada saat ini.
Dari rentetan kejadian diatas, maka kita bisa mengambil beberapa kesimpulan:
1. Krisis ekonomi biasanya diawali dari pertumbuhan ekonomi yang terlalu cepat, yang bahkan terkadang diiringi dengan euforia. Padahal pertumbuhan tersebut tidak ditopang oleh sektor riil dan makro fundamental. Jarang terjadi sebuah krisis tanpa diawali oleh kondisi finansial yang super-kondusif terlebih dahulu.
2. Ekspektasi alias harapan yang berlebihan akan pendapatan yang besar di masa depan, hanya akan berakhir pada kejatuhan. Ketika bank meminjamkan uang ke para perusahaan kereta api, para bank ini berpikir bahwa perusahaan kereta api tersebut akan terus saja mencetak laba setiap tahunnya. Mereka kurang mempertimbangkan resiko-resiko tertentu yang bisa saja meyebabkan perusahaan kereta api tersebut bangkrut. So, be reasonable!
3. Sejarah membuktikan bahwa utang adalah biang kerok dari krisis. Memang, mengambil utang ke bank ataupun lembaga keuangan lainnya adalah baik, jika diiringi dengan pertimbangan yang matang. Namun diluar itu, maka utang yang anda pegang justru akan menjadi bom waktu.
4. Setiap kenaikan harga saham yang terlalu tinggi hingga bubble, hampir pasti akan berakhir dengan koreksi besar-besaran, yang itu artinya berhati-hatilah setiap kali IHSG naik terlalu cepat.
5. Meski demikian, koreksi tersebut akan berhenti ketika harga-harga saham sudah kembali murah, sehingga itulah saatnya untuk belanja saham kembali, karena pada dasarnya indeks saham akan terus naik dari waktu ke waktu. Ketika terjadi Great Depression, Dow Jones berada di posisi 41. Sementara ketika artikel ini ditulis, Dow sudah berada di posisi 12,132, atau telah menguat sekitar 300 kali lipat dalam waktu 80 tahun. Kecuali dunia kiamat pada 2012 nanti, rasa-rasanya tidak mungkin Dow bisa anjlok ke posisi 41 kembali.
Balik lagi ke masalah utang AS. Kira-kira apa yang akan terjadi pada perekonomian dunia seandainya AS benar-benar mengalami default? Jawabannya tentu saja akan terjadi krisis, dan harga-harga saham di seluruh dunia akan jatuh. Dan sayangnya, kita tidak akan bisa menghindarinya seandainya itu terjadi. Namun seperti yang sudah disebutkan diatas, yang namanya krisis tidak akan terjadi selamanya, dan hanya soal waktu saja sebelum keadaan menjadi normal kembali. Kabar baiknya kalau berdasarkan sejarah, krisis seperti itu jarang terjadi. Paling sering hanya setiap 10 tahun sekali. Mengingat Mr. Obama berhasil menunda waktu ledakan dari ‘bom’ yang dia pegang hingga 10 tahun ke depan, maka untuk saat ini bolehlah kita bersantai sejenak, kecuali jika nanti ada perkembangan baru soal utang Amerika ini. Sumber: (teguhidx.blogspot.com)

Suaro Hati - DPR segera gelar RDP soal Esemka

 Minggu, 8 Januari 2012
Pekanbaru (ANTARA News) - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI yang membidangi perindustrian, perdagangan, dan BUMN, Aria Bima, mengatakan Komisi VI segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pemangku kepentingan terkait mobil nasional.

"Dalam kesempatan pertama, komisi kami mengagendakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan seluruh `stake-holder` yang terkait dengan program mobil nasional (Mobnas), khususnya menyangkut produk `Esemka`," katanya kepada ANTARA Riau, melalui jejaring komunikasi, Minggu.

Ia menambahkan, RDP itu diadakan untuk mendukung percepatan realisasi program Mobnas, sekaligus menindaklanjuti fenomena mobil `Esemka` yang menyedot perhatian publik sekarang ini.

"Fenomena heboh mobil `Esemka` menunjukkan besarnya kerinduan rakyat akan pentingnya mobil nasional sebagai salah satu kebanggaan nasional," kata Aria Bima.

RDP Komisi VI DPR RI, menurutnya, antara lain akan memanggil Deputi Bidang Industri Strategis dan Manufaktur Kementerian BUMN, dan Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi Kementerian Perindustrian.

Selain itu, lanjutnya, diundang pula pelaku industri otomotif nasional, PT Industri Kereta Api (INKA), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Gubernur Sulawesi Selatan Syahril Yasin Limpo, Walikota Solo Joko Widodo, dan akademisi.

Aria Bima menjelaskan, hasil RDP akan menjadi bahan rapat kerja Komisi VI DPR RI dengan Pemerintah.

"Dari rapat kerja dengan pemerintah ini diharapkan muncul keputusan politik yang bisa mempercepat realisasi program mobil nasional yang kita dambakan bersama," ujarnya.
(M036/A014)

Editor: Desy Saputra

Suaro Hati - Nyokk... Kita Intip Pabrik Esemka di Solo

Mobil rakitan anak bangsa Esemka sudah menjadi buah bibir. detikOto pun berkesempatan melihat mobil ini diproduksi di Solo Techno Park, Jalan Ki Hajar Dewantara Solo.

referensi: http://www.lembaga.us/2012/01/nyokk-kita-intip-pabrik-esemka-di-solo.html#ixzz1iqArA9kR

Suaro Hati - Menteri Berharap Mobil Esemka Dikomersialkan 2013

 Mobil Esemka yang dirakit SMK Negeri 1 Singosari, Kabupaten Malang. TEMPO/Abdi Purnomo


 Sabtu, 07 Januari 2012 |
TEMPO.CO, Pacitan - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh menargetkan uji kelayakan mobil Esemka karya sejumlah sekolah menengah kejuruan (SMK) di Indonesia selesai tahun ini.

“Tahun ini kami berusaha merampungkan syarat uji kelayakannya,” katanya saat bertemu dengan pengurus Himpunan Pendidikan Usia Dini (Himpaudi) Kabupaten Pacitan di pendopo kabupaten setempat, Sabtu, 7 Januari 2012.

Bahkan Nuh berharap karya otomotif siswa bisa dikomersialkan mulai 2013. Syarat uji kelayakan yang dimaksud meliputi ketahanan komponen dan uji sistem secara keseluruhan termasuk uji emisi gas buang. “Harus memenuhi syarat SNI (standar nasional Indonesia),” ujarnya.

Nuh tidak menyebutkan mana saja SMK yang sudah pernah menciptakan mobil Esemka dan sudah sejauh mana proses uji kelayakannya. Karya yang sedang diuji kelayakannya adalah mobil Esemka Digdaya dan Rajawali produk beberapa SMK di Surakarta (Solo), Jawa Tengah, termasuk SMK Negeri 2 Surakarta.

Di Jawa Timur, SMK Negeri 1 Singosari, Kabupaten Malang, juga sedang mengerjakan perakitan (assembling) 12 unit mobil Esemka Rajawali kabin ganda.

Karya otomotif tersebut dibuat atas kerja sama berbagai pihak dengan menggunakan beberapa perangkat yang diimpor. Program ini bagian dari Program Pembelajaran Kewirausahaan Kreatif Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sejak tahun 2010.

ISHOMUDDIN

Suaro hati - Menyoal Deal dan Kesepakatan PT Freeport dengan Buruh

Black Horse , kamis 15 Des '11
Pada Rabu, 14 Desember 2011 koran-koran mainstream tanah air hampir serempak menurunkan berita “gembira”, karena PT Freeport akan segera beroperasi kembali di Timika, Papua setelah terjadi deal dan kesepakatan antara Serikat Pekerja dan Manajemen Freeport. Koran Kompas misalnya menurunkan laporannya berjudul “PKB Freeport Disepakati”, sementara Detik Finance memberi judul “Serikat Pekerja dan Manajemen Freeport Berdamai“
Benar bahwa kesepakatan bersama antara PUK SPSI yang diwakili oleh Sudiro (ketua SPSI) dan PT Freeport Indonesia diwakili Armando Mahler yang disaksikan langsung oleh Tim Pemerintah dan Richard Adkerson -The Big Boss, super CEO Freeport dan salah satu eksekutif terkaya dunia, saat ini ada di Jakarta- ikut menyaksikan langsung penandatanganan kesepakatan itu. Kesepakatan dan deal itu berlangsung di kantor PT Freeport Indonesia Plaza 89 -poin-poin yang disepakati nanti akan di sampaikan di Timika.
Tentu kita senang, semoga kesepakatan yang dicapai ini menjadi yang terbaik bagi kita semua dari sudut pandang kemanusiaan dan bagi karyawan dan buruh yang mogok kerja.
Namun, dalam gempita gembira buruh Freeport dan PT Freeport yang telah “berkorban” besar dan “deal besar” dengan buruh yang mogok itu, ada pertanyaan yang masih menggelantung. Apa kira-kira konsekuensi dari deal dan kesepakatan itu? Adakah pengorbanan ini isyarat baik bagi Republik ini? Atau deal ini justru menutup pintu RENEGOISASI Indonesia dan PT Freeport yang semestinya memberikan faedah yang lebih besar bagi jutaan bangsa Indonesia, dan tak lagi sekadar bagi 9000 buruh yang mogok?
Kemudian, bukankah deal itu terjadi hanya antara perusahaan dan serikat buruh?. Lalu bagaimana antara perusahaan dan warga lokal (pribumi) yang juga nasibnya lebih menderita? Apa konsekwensi dari deal itu? Adakah jaminan buat warga pribumi disana?
Selain menyoal nasib pribumi yang tak jelas nasibnya, juga menyoal bagaimana nasib belasan pekerja yang tempias karena peluru polisi dan penembak misterius dalam 3 bulan pemogokan ini? Kira-kira siapa yang bakal menuntut keadilan atas darah-darah mereka? Apa tanggung jawab dan pembelaan SPSI atas rekan-rekan mereka yang mati?
Kita malah berprasangka baik,  jika yang disebut-sebut deal besar ini semua, tak lebih dari sebuah ilusi dan fatamorgana. Sebab sedari awal semestinya yang berpusat dan menjadi perhatian besar pada Freeport adalah soal RENEGOSIASI kontrak.  []

Suaro hati - Perubahan Sudah Tidak Bisa Ditunda Lagi, SBY-Boed Harus Mundur!

HMINEWS- Perubahan sudah tidak bisa ditunda lagi. itulah substansi suara gerakan mahasiswa yang disampaikan di Jakarta, Minggu (16/1/11), selengkapnya berikut ini:
“Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangs, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.”
Demikianlah bunyi alinea pertama dalam Pembukaan UUD Negara kita. Alinea tersebut jelas sekali menyatakan bahwa demi kemanusiaan dan keadilan, penjajahan dalam segala bentuknya harus dilawan, sebab tanpa perlawanan penjajahan tidak mungkin terhapuskan.
Indonesia secara dejure merdeka sejak tanggal 17 Agustus 1945, namun sesungguhnya secara defacto Indonesia belum merdeka. Penjajahan ekonomi masih dilakukan oleh kaum pemodal (asing dan dalam negeri) yang berlindan dengan penguasa. Eksploitasi, perampasan sumber daya, serta penindasan terhadap besar rakyat masih terjadi di mana-mana. Pemerintah yang mustinya membela kepentingan rakyat justru berkelindan dengan pemilik modal tersebut (baik dalam maupun luar negeri) untuk bersama-sama mengeksploitasi rakyat.
Menghambanya pemerintah kepada selain rakyat Indonesia adalah sebuah bentuk pengkhianatan terhadap cita-cita suci kemerdekaan dan semangat reformasi. Mereka tak lebih dari para kompeni yang kerjanya menjadi antek-antek penjaga kepentingan asing. Mereka telah mengkhianati rakyat dengan berkali-kali melakukan pembohongan. Mereka telah berkhianat dengan mengatakan Indonesia sejahtera sementara sesungguhnya rakyat menderita.
Mereka juga berbohong mengenai kampanye pemberantasan korupsi, padahal sesungguhnya korupsi makin merajalela, buktinya, mega skandal Century sampai saat ini tak ada penyelesaiannya. Alih-alih memperbaiki negeri, setelah kesempatan satu periode, rezim malah mengkhianati dengan tidak membela kepentingan rakyat, tapi justru malah mengorbankannya.
Oleh karena itu, rakyat mesti melawan! Perlawanan musti dilakukan secara semesta, seluruh elemen bangsa Indonesia harus bersatu, bergerak bersama-sama menyingkirkan kaum penindas dan pengkhianat.
Terima kasih kepada para ulama, kyai, pendeta, biksu, dan para tokoh yang sudah menjalalankan tugas pelayanannya dengan menyuarakan hati nurani rakyat Indonesia. Langkah profetik mereka adalah pelita bagi perjuangan kami mengawal cita-cita bangsa.
Bersama ini kami mengingatkan kepada para tokoh agama agar waspada. Waspada terhadap segala usaha kompromi dan kooptasi oleh penguasa. Ingat, sejarah dunia juga diwarnai oleh lembaran-lembaran pengkhiatan kaum agamawan yang berselingkuh dengan kekuasaan. Oleh karena itu, berhati-hati lah! Kami kaum pelajar, mahasiswa dan pemuda akan selalu mengawal perjuangan ini.
Selanjutnya kami mengundang elemen-elemen masyarakat lainnya untuk bergabung dalam barisan perjuangan ini. Bersama ini kami mengundang seluruh elemen bangsa, termasuk kaum profesional, petani, budayawan, purnawirawan dan tentara untuk bersama-sama mendorong percepatan perubahan ini.
Mulai hari ini (16 Januari 2011), kami -kaum pelajar, mahasiswa dan pemuda Indonesia- akan menggerakkan elemen-elemen kami di daerah untuk bersama-sama mendorong percepatan perubahan ini.
Karena pengkhianatan sudah sedemikian akutnya, maka “perubahan sudah tidak bisa ditunda lagi”.
Jakarta, 16 Januari 2011
Pergerakan Pelajar, Mahasiswa dan Kaum Muda Indonesia
PMKRI        Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia
HMI-MPO    Himpunan Mahasiswa Islam – Majelis Penyelamat Organisasi
IMM             Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah
PII               Pelajar Islam Indonesia
LMND         Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi
HIKMAHBUDHI Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia
GMKI          Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia
KAMTRI      Kesatuan Aksi Mahasiswa Trisakti
KMHDI        Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia

Suaro hati - Hary Tanoe-Surya Paloh Hadapi Musuh Bersama

INILAH.COM, Jakarta - Kabar tentang merapatnya Hary Tanoe ke Surya Paloh melalui Partai Nasdem, cukup menarik dan mengejutkan. Keduanya bisa bersinergi sehingga patut diperhitungkan lawan.
Sebagai pemilik media, Hary Tanoe dan Surya Paloh, satu sama lain saling bersaing. Persaingan bisnis mereka di bidang media, cukup ketat. Tidak kalah ketatnya dengan persaingan yang terjadi di partai -partai politik.
Lihat saja bagaimana RCTI dan Metro TV saling membajak crew teve, mulai dari jajaran presenter, reporter hingga di level direksi. Menarik dan mengejutkan, sebab Hary Tanoe sejauh ini dikenal hanya piawai bergaul dengan kalangan politisi, tetapi minim pengetahuan tentang politik Indonesia yang sesungguhnya. Sementara Surya Paloh seorang politisi senior yang super matang.
Dari segi kematangan politik, perbandingan Tanoe dan Paloh ibarat murid dan suhu. Sehingga Harry Tanoe akan sulit mendikte Surya Paloh tentang bagaimana Partai Nasdem harus dibawadan dipimpin.
Sebaliknya dari segi bisnis media, Hary Tanoe dikenal sebagai pengusaha tangguh dan penuh kreatifitas. Hal itu dibuktikannya dalam banyak hal. Ketangguhannya antara lain terlihat dari perlawanannya terhadap Siti Hardiyanti Rukmana alias mbak Tutut dalam sengketa kepemilikan Televisi Pendidikan Indonesia (TPI).
Mbak Tutut yang ayahnya Jenderal Soeharto, bekas penguasa Orde Baru dan menjadi Presiden RI selama 32 tahun, dibuat Hary Tanoe ‘tidak berkutik’. Setidaknya sengketa bisnis mereka hingga sekarang masih menghasilkan keberpihakan pada Harry Tanoe. Mbak Tutut tetap tidak bisa mengelolah TPI.
Kreativitas Harry Tanoe terlihat dari terobosannya melalui perusahaan holding MNC (Media Network Consolidated). MNC, sekalipun baru berdiri di 2005, tetapi pada 2008, dalam waktu tiga tahun, sudah bisa menjadi perusahaan publik. Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal) dengan mudahnya menyetujui MNC menjadi perusahaan publik, anggota Bursa Effek Indonesia.
Artinya dengan gampangnya Harry Tanoe meyakinkan bahwa dalam waktu tiga tahun, neraca MNC sudah "biru", sehingga layak disetujui menjadi anggota masyarakat Pasar Modal. Sesuatu yang sangat jarang bahkan mustahil dalam bisnis media.
Melalui MNC, Hary Tanoe melakukan akuisisi ataupun kemitraan strategis dengan sejumlah pemilik radio swasta niaga, televisi lokal, termasuk pengembangan channel-channel kosong yang ada di jaringan TV Berbayar Indovision. MNC juga menerbitkan media cetak seperi Seputar Indonesia yang nota bene saingan dari harian Media Indonesia milik Surya Paloh.
Ketangguhan dan kreativitas Hary Tanoe juga terlihat dari kemampuannya "menaklukkan" Bambang Trihatmodjo, pendiri dan eks pemegang saham mayoritas PT Bimantara Citra. Entah bagaimana sejarahnya, tiba tiba semua kontrol Bimantara sudah bukan lagi di tangan Bambang Tri.
Kurang dari lima tahun setelah Hary masuk Bimantara, tanpa banyak bicara, Bimantara Citra tiba-tiba sudah berubah nama: Global Media Network. Bimantara tinggal kenangan. Namanya sudah tidak berkibar lagi di Gedung Bimantara, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Namanya sudah berubah, Menara Kebon Sirih. Harry Tanoe secara cerdik mampu menghapus torehan sejarah bisnis yang pernah dibuat oleh putera bekas Presiden RI tersebut.
Sangat berbeda dengan pencapaian Surya Paloh di bidang bisnis media. Keraksasaan ataupun kesuksesan Hary Tanoe melampaui reputasi Surya Paloh. Secara proporsional perbedaan mereka ibarat antara industriawan (Harry Tanoe) dan pengusaha UKM (Surya Paloh).
Hary Tanoe pengusaha piawai yang tertarik di bidang politik, sementara Surya Paloh politisi piawai yang tertarik di bidang usaha (media). Pertanyaan menarik, apa agenda penggabungan kedua konglomerat media tersebut?
Sebelum menjawab pertanyaan di atas, bisa disebutkan, penggabungan ataupun bergabungnya Hary Tanoe dan Surya Paloh merupakan sebuah keputusan yang cerdas. Hary Tanoe memahami kelemahan dan liability-nya melihat potensi tersembunyi yang ada di diri Surya Paloh. Dalam konteks seperti itu, Harry bisa dianggap mencari sahabat yang bisa melindunginya.
Dengan berkawan bersama Surya Paloh, Harr Tanoe bisa aman dari serangan-serangan terhadap dirinya yang menggunakan isu SARA (suka, agama, ras dan antargolongan). Sebuah isu yang hanya mungkin dilawan oleh Surya Paloh yang dikenal sangat pluralis dan nasionalis.
Sehingga keputusan mereka adalah dalam rangka menguatkan kemitraan strategis. Mereka saling mengisi. Kelemahan Hary diisi Surya begitu sebaliknya. Akhirnya yang ada adalah sebuah kekuatan. Maka kemitraan mereka bakal menjadi sebuah sinergi yang kuat, terutama di bidang media.
Melalui media, keduanya bisa menghasilkan opini-opini publik yang tak mudah dilawan oleh media lainnya. Setiap suara publik yang nafasnya beroposisi akan lebih nyaring dan luas didisiminasi oleh media di bawah kontrol Hary Tanoe dan Surya Paloh.
Dalam konteks pembentukan opini, salah satu yang bisa dengan mudah dan cepat dilihat serta dirasakan adalah penyatuan persepsi di media televisi dan internet. Sebab televisi dan internet merupakan media yang paling cepat membentuk pengaruh di dunia pemberitaan saat ini.
Hal ini terjadi karena hadirnya media jejaring sosial berupa twitter, facebook dan blackberry messenger. Puluhan juta telepon genggam, dengan mudahnya menyebarkan semua informasi secara real time.
Media milik Harry Tanoe dan Surya Paloh besar kemungkinan akan berhadap-hadapan langsung dengan TVOne, televisi milik Ketua Umum DPP Golkar, Aburizal Bakrie. Berita-berita VIVAnews milik Aburizal Bakrie, bakal bersaing ketat dengan OKEzone.com dan MediaIndonesia.com milik Harry Tanoe dan Surya Paloh.
Sehingga akan sangat menarik untuk menunggu bagaimana hasil pemersatuan Harry Tanoe dan Surya Paloh. Jauh lebih menarik untuk menunggu, apa hasil perubahan Kabinet Indonesia Bersatu pimpinan SBY.
Dan yang pasti Harry dan Surya memiliki beberapa musuh bersama, di antaranya SBY. Agenda mereka jelas, Presiden RI periode 2014-2019 harus bebas pengaruh SBY. Mereka ingin menjadi "King" di Indonesia, melalui media dan Partai Nasdem. Kalaupun tidak berhasil, minimal menjadi "King Maker".
Melihat latar belakang kehidupan mereka berdua, yang semenjak usia muda, sudah memiliki etos kerja yang tinggi dan sama-sama berangkat dari modal tekad yang kuat, kemudian berhasil, kebersamaan Tanoe-Paloh memiliki fondasi yang kuat.
Dua tokoh ini paling tidak suka diremehkan. Adrenalin mereka akan membesar tiba-tiba hanya untuk menjawab sikap yang meremehkan mereka. Oleh karenanya jangan pernah meremehkan sinerginya Tanoe dan Paloh. [mdr]

Suaro hati - DIPA Papua 2012 Mencapai Rp33,3 Triliun

JUBI---Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua, Bjardianto Pudjiono mengatakan bahwa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Provinsi Papua tahun 2012 mencapai Rp. 33.303. 276.195.800 (triliun).
Hal ini disampaikan saat penyerahan DIPA 2012 dari penjabat Gubernur Papua, selaku perwakilan pemerintah pusat di daerah, kepada bupati/walikota dan kuasa pengguna anggaran (KPA) lingkup wilayah pembayaran kantor pelayanan perbendaharaan negara (KPPN) Jayapura yang meliputi Provinsi Papua, kabupaten Jayapura, Sarmi, Keerom, Mambermo Raya, Pegunugan Bintang dan Kota Jayapura, di Sasana Krida, kantor gubernur Papua, Kamis (22/12) kemarin.

“Penyerahan DIPA 2012 tingkat nasional diselenggarakan di istana negara Jakarta pada tanggal 20 Desember  2011,” ujar Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua, Bjardianto Pudjiono, di Jayapura.

Bjardianto Pudjiono menjelaskan, DIPA 2012 merupakan produk dari rangkaian proses penganggaran APBN yang telah melalui proses pembahasan di DPR-RI dan penelahan antara Kementerian Negara/Lembaga dengan kementerian Keuangan RI.
“Sebagai dokumen pencairan APBN di daerah, maka DIPA disahkan oleh Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua, selaku otorisator yang mengesahkan dokumen pencairan APBN tersebut,” lanjutnya menjelaskan.

Dalam kesempatan tersebut, dilaporkan jumlah DIPA 2012 lingkup Provinsi Papua yang diselesaikan yaitu 639 DIPA dengan jumlah pagu Rp. 9.111.609.085.000, selain alokasi tersebut ada juga alokasi APBN 2012 berupa dana transfer untuk provinsi/kabupaten/kota di Papua sejumlah Rp. 24.191.667.110.800,

Sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) Rp. 15.062.393.245.000, Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp. 2.002.611.760.000, Dana Penyesuaian Rp. 581.967.542.000, Sehingga total APBN yang dialokasikan untuk Pemerintah Provinsi Papua/kabupaten.kota se-Papua adalah sebesar Rp. 33.303.276.195.800.

Dalam laporannya kepada Gubernur Papua, Bjardiantor Pudjiono memaparkan bahwa penyerahan sebelum awal tahun anggaran bukan tradisi tahunan, tetapi merupakan komitmen untuk memastikan agar pelaksanaan anggaran dapat mulai tepat pada waktunya dan seluruh intansi pemerintah dapat segera mengeksekusi  rencana-rencana yang sudah ditetapkan fungsinya masing-maisng.

Sementara itu, Penjabat Gubernur Papua, Dr. Drs. H. Syamsul Arief Rivai, MS, dalam sambutannya  berharap Pemerintah Pusat juga bisa lebih cepat menyalurkan dana tersebut bagi pemrintah Provinsi Papua dan selanjutnya bisa dibagi-bagikan kepada kabupaten/kota sesuai kebutuhan yang ada.

“Untuk Papua mengalami peningkatan, sehingga mari kita mempergunakan dana-dana ini untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat serta menjaga kepercayaan pemrintah pusat terhadap Papua,” ujar Pj. Gubernur Papua, mngutip pesan Presiden Indonesia saat menerima DIPA di Jakarta belum  lama ini. (Jubi/Eveerth Joumilena)

Suaro hati - Moffet Diminta Berhentikan Semua Manajemen Freeport

JUBI---Torei Negel Amungme selaku pendiri Lemasa dan Pemimpin Suku Amungme, Tom Beanal dalam pernyataan sikapnya, Rabu (7/12) meminta tegas kepada President Commisioner PT. Freeport Indonesia (PT. FI), Jammes Bob Moffet selaku pemilik 90 persen saham Freeport Indonesia untuk segera memberhentikan secara tidak hormat seluruh anggota Menejemen PT FI.
“Ini harus dipahami karena semua hal yang sudah saya sebutkan sebelumnya!,”  tersirat pernyataan Tom Beanal yang diperjelas Kepala Biro Monitoring Lemasa, Demianus Bebari yang didampingi juga Direktur Eksekutif Lemasa, Anthonius Alomang.
Selain permintaan tegasnya itu, Torei Negel menyatakan kalau selama ini pihaknya selalu memberi dukungan dan menghormati keberlangsungan operasi pertambangan PT. FI di wilayah adat Amungme-Kamoro sebagai obyek vital nasional (Obvitnas).
Bahkan dimintanya juga kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan penyidikan atas indikasi tindak pidana korupsi kolusi dan nepotisme, yang telah melanggar undang-undang anti korupsi  yang dilakukan oleh manejemen PT. FI.
Moffet selaku President Commisioner PT. FI juga diminta untuk segera merubah sistem menejemen perusahaan yang lebih terbuka, dengan keterwakilan pemangku kepentingan dalam keanggotaan manejemen perusahaan dan melakukan audit terhadap PT. FI dengan menggunakan internasional auditor independen.
Torei Negel juga memohon Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono untuk meninjau kembali sistem Obvitnas, terutama sistem penempatan institusi TNI dan Polri dalam PAM Obvitnas PT. FI agar sedapatnya dilimpahkan menjadi tanggungjawab internal security perusahaan. Termasuk meninjau kembali kontrak karya kedua PT. FI dan pemerintah RI, dalam rangka mengembalikan martabat dan harga diri bangsa dan negara, khususnya harga diri dan martabat para pemilik tanah ulayat yang selama ini telah lama terinjak-injak oleh para pemodal asing (kapitalis).
Tidak ketinggalan kepada Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) RI dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI dan Kepala UP4B di Jakarta, untuk segera menyelesaikan permasalahan industrial antara SPSI PT. FI dengan manejemen PT. FI di Kabupaten Mimika, Papua. Termasuk meminta Menteri ESDM dan Kepala UP4B di Jakarta, untuk memfasilitasi sebuah perundingan antara LEMASA-LEMASKO dengan Freeport McMorran Copper and Gold Inc untuk membicarakan kewajiban perusahaan dalam bentuk kompensasi kepemilikan hak ulayat kepada masyarakat adat suku Amungme dan Kamoro serta Papua pada umumnya.
Menguatkan semuanya itu, Torei Negel juga menyatakan penutupan tambang jika dalam sebulan, Freeport McMorran Coper and Gold Inc dan Pemerintah Republik Indonesia serta Menejemen PT. FI tidak berniat untuk merubah keadaan ini dan membiarkan situasi seperti sekarang ini berkelanjutan.
“Industri pertambangan ini tidak membawa manfaat bagi kami karena yang kami terima sampai dengan saat ini hanyalah penghancuran mitologi dan ekologi yang telah berdampak pada keterbelakangan, kebodohan serta kemiskinan, serta hancurnya tatanan kehidupan sosial kami,” tekan Torei Negel Tom Beanal dalam pernyataannya. (J/08)

Ipar SBY juga terima dana Century

Tanggal : 24 Dec 2011 Sumber : Harian TerbitJAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan aliran dana talangan Bank Century juga mengalir ke kantong adik ipar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Hartanto Edhie Wibowo dan sang istri Satya Kumala Sari. Pengamat politik Universitas Indonesia Andrinof Chaniago mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut semua pihak yang terlibat skandal Bank Century yang terungkap dalam data BPK. "Tangkap semua yang terlibat, termasuk orang-orang terdekat Presiden SBY," kata Andrinof kepada Harian Terbit, Sabtu (24/12). Menurut dia, seharusnya tanpa harus menunggu laporan resmi, KPK sudah bisa mengusut skandal Bank Century dari hasil laporan BPK. Dari laporan yang dikeluarkan BPK, terungkap bahwa anggota DPR dari Partai Demokrat Hertanto dan istrinya menerima kucuran dana ilegal. Selain itu, Zenderick Emir Moeis, anggota Komisi XI DPR dari fraksi PDI Perjuangan juga kecipratan duit haram. Bukan hanya itu, PT Media Nusa Pradana (MNP), perusahaan penerbitan koran Jurnal Nasional yang berafiliasi ke partai yang sedang berkuasa juga ikut menerima bagian. "Hasil temuan BPK juga sangat sah menjadi pintu masuk KPK membongkar kebusukan yang selama ini disimpan penguasa," tegasnya. Dia menambahkan, pihak-pihak yang terungkap dalam laporan BPK harus berani bertanggungjawab. "Karena atas ulah mereka, nasib nasabah Bank Century terkatung-katung, bahkan ada yang gila," tandasnya. Sekedar diketahui, dalam laporan hasil audit BPK yang berjudul Hasil Pemeriksaan Investigasi Lanjutan Atas Kasus Bank Century Nomor: 87A/LHP/XVI/12/2011 tertanggal 22 Desember 2011 yang beredar di wartawan, pegawai Bank Century yang bertugas di bagian priority banking membenarkan hal itu. Kasus Emir Moeis terjadi pada tahun 2008 periode sebelum bulan November. Artinya sebelum Penyertaan Modal Sementara (PMS) dan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) Bank Century dilakukan. Selain itu, BPK menemukan setoran tunai menyangkut Hertanto dan istrinya selama tahun 2007 sebanyak 3 kali yang besarnya Rp 453 juta, Rp 368 juta dan Rp 469 juta. Setoran tunai ini tidak pernah ada setoran fisik valasnya. Transaksi berasal dari penukaran valas ke dalam rupiah di Bank Century cabang Pondok Indah. Nilai uangnya adalah 45.000, 35.000 dan 45.000 dolar AS. Penyetoran tunai tanpa fisik oleh Hernato dan istrinya diakui oleh pegawai Bank Century cabang Pondok Indah berinisial DW dan AFR. Ke koran Hasil audit juga antara lain menemukan aliran uang sebesar Rp 100,99 miliar dari rekening milik BS dan SS ke PT Media Nusa Pradana. Periode aliran uangnya terjadi dari tahun 2006-2009. Disebut-sebut, BS adalah Boedi Sampoerna, sementara SS adalah Sunaryo Sampoerna, putra Boedi Sampoerna. Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama PT MNP N. Syamsuddin Ch. Haesy menyatakan, bahwa PT MNP dan media yang diterbitkannya bukan merupakan milik atau bagian dari partai politik manapun. PT MNP merupakan perusahaan penerbitan media yang sama dengan perusahaan penerbitan media lainnya sebagaimana dimaksudkan oleh Undang Undang No. 40/1999 tentang Pers. "Sebagaimana sering kami sampaikan kepada publik, baik langsung ataupun tidak langsung," ujar Syamsuddin. KPK dalami Lantas bagaimana tindak lanjutnya oleh KPK? Ketua KPK Abraham Samad mengatakan bahwa pihaknya belum secara resmi menerima hasil audit forensik dari BPK. Meski demikian Abraham berjanji untuk mengkajinya. "Kalau disampaikan secara resmi oleh BPK, akan kita dalami," katanya. (dodo/aw)