Melawan dengan Tulisan: Masa Depan Ideologi Partai Politik

Melawan dengan Tulisan: Masa Depan Ideologi Partai Politik

Waketum PD: Kekayaan Partai Nasdem Perlu Ditelusuri

Jakarta Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua meminta pihak terkait menelusuri kekayaan Partai Nasdem. Mengiming-imingi caleg dengan modal Rp 5-10 miliar untuk ukuran partai baru perlu dipertanyakan.

"Itu setelah dipublish kan melahirkan banyak opini. Saya pikir yang menelusuri ini ada tukangnya apakah itu LSM ataukah lembaga berwajib. Dari LSM saya pikir kan juga ada masukan ke sana," kata Max di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (11/6/2012).

Menurut Max, semua dana parpol memang harus clear. Apalagi dana dalam jumlah besar, meski Partai Nasdem sudah menegaskan dana berasal dari urunan kader.

"Yang ke mana-mana diawasi oleh lembaga seperti Fitra, ICW, itu kan cukup memiliki data akurat. Saya kira kalau kemudian dananya dari perusahaan yang silakan saja," katanya.

Partai Nasdem memang mengucurkan modal Rp 5-10 miliar untuk caleg Partai Nasdem. Nasdem mengklaim langkah tersebut mampu melahirkan kader handal.

Nasdem telah menegaskan dananya dari sumber kader dan penyumbang dana. Nasdem telah membantah dana tersebut dari aliran korupsi.

(van/rmd)

Batavia voc

9 Fraksi Belum Mau Cabut 'Bintang' Anggaran Gedung KPK

                                                                Aiman, bocah kelas II SD di Bandung, Minggu (1/7/2012), menyerahkan koin uang tabungannya untuk sumbangan pembangunan gedung KPK.

JAKARTA, KOMPAS.com — Sembilan fraksi di Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat belum bersedia mencabut tanda bintang pada anggaran pembangunan gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi. Sikap fraksi itu telah disampaikan kepada Komisi III DPR.
Wakil Ketua Komisi III Aziz Syamsuddin mengatakan, dalam pandangan mini yang disampaikan secara tertulis itu, sembilan fraksi meminta KPK berkoordinasi terlebih dulu dengan pemerintah untuk mencari apakah ada gedung milik negara yang bisa dipakai.
Menurut Aziz, keputusan itu bukan hanya untuk permintaan gedung baru KPK, melainkan semua mitra kerja Komisi III, seperti Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Komnas HAM, dan Badan Narkotika Nasional.
"Jadi sembilan fraksi meminta Menteri Keuangan mencari gedung pemerintah lalu mengalokasikan ke mitra Komisi III yang memerlukan tambahan ruangan," kata Aziz di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (2/7/2012).
Ketika disinggung pernyataan para politisi Komisi III yang mengaku mendukung pencabutan tanda bintang, menurut Aziz, hal itu adalah sikap individu anggota. Keputusan dicabut atau tidaknya tanda bintang berdasarkan sikap resmi fraksi dalam rapat pleno.
Seperti diberitakan, penggalangan dana untuk pembangunan gedung baru KPK masih terus berlanjut. Hingga Sabtu sore, tepatnya pukul 15.00, dana yang terkumpul dari masyarakat mencapai Rp 95.158.530. Dana itu terdiri atas uang di dalam rekening yang secara khusus dibuka ICW senilai Rp 80.822.530, cek senilai Rp 10 juta, uang tunai Rp 4.151.600, dan wesel pos Rp 184.400.
Penggalangan dana itu akan dihentikan setelah Komisi III mencabut tanda bintang. Akan tetapi, koin KPK tetap dihibahkan untuk pembangunan gedung KPK melalui Kementerian Keuangan.

Editor :

Heru Margianto

Gerakan Mahasiswa = Gerakan Hati Nurani Bangsa (7)

In Politik, Sosial on June 26, 2012 at 4:44 PM

Hatta Albanik*

AKSI-AKSI mahasiswa intra kampus Bandung pada umumnya lebih terfokus pada issue-issue yang berkaitan dengan kepentingan makro, bangsa, negara dan sangat menghindari issue-issue praktis, tendensius, berbau pemerasan. Aksi-aksi mahasiswa intra kampus Bandung umumnya ditujukan pada perbaikan nasib rakyat, kritik terhadap penyimpangan kebijakan maupun pelaksanaannya dalam bidang politik, ekonomi, dwifungsi ABRI, korupsi, kolusi dan nepotisme yang mulai menggejala dan lain sebagainya.

DEMONSTRAN MAKASSAR BABAK BELUR DI TANGAN POLISI. “Sayang sekali bahwa perilaku pimpinan-pimpinan puncak TNI dan Polri di tingkat pusat maupun daerah lebih tampil sebagai pembawa kekuasaan yang memusuhi rakyat daripada pembela rakyat dan pelindung negara serta bangsa dari ancaman kekerasan”. (foto antara)

Leading issue yang dimunculkan misalnya adalah koreksi terhadap keberadaan lembaga-lembaga ekstra konstitusional seperti Aspri, Kopkamtib dan Laksus Kopkamtibda, dwifungsi ABRI, hak-hak warganegara, demokratisasi. Lalu, koreksi terhadap perilaku ‘economic animal’ dari penanam modal Jepang di Indonesia dan praktek-praktek antikulturalnya. Serta kritik terhadap strategi pembangunan ‘trickle down effect’ yang menguatkan kolusi orang-orang dekat di sekitar Soeharto dengan pengusaha-pengusaha non pri cina yang rasialis, kesan penyimpangan bantuan luar negeri melalui IGGI yang dikorupsi dan hanya bermanfaat bagi segelintir elite, RUU Perkawinan, skeptisisme terhadap kemampuan Soeharto dan lain sebagainya.
Dengan sendirinya misi gerakan mahasiswa intra kampus Bandung pada waktu itu tidak diarahkan sebagai suatu gerakan populis yang memprovokasi massa, tetapi lebih diarahkan sebagai advokasi terhadap kepentingan masyarakat luas dengan sedapat mungkin mengeliminasi unsur-unsur dalam kekuasaan pemerintahan Orde Soeharto yang menunjukkan kecenderungan-kecenderungan yang disebutkan dalam leading issue itu. Kalau kemudian mahasiswa intra kampus di Jakarta melepaskan diri dari aksi semacam ini, bergerak ke arah provokasi terhadap masyarakat luas serta merangkul gerakan-gerakan demonstran ekstra kampus, tak pelak lagi terciptalah jarak yang sama dengan persepsi gerakan mahasiswa intra kampus Bandung pada gerakan-gerakan ekstra kampus pada umumnya.

Liem Soei Liong: ‘Penjaga Telur Emas’ Bagi Kekuasaan Jenderal Soeharto (4)

In Historia, Politik on June 20, 2012 at 5:17 PM
Realistis dan tidak realistis. TATKALA isu percukongan menghangat, akhirnya Presiden Soeharto pun ikut berbicara. Bagi Presiden Soeharto tak ada perbedaan pribumi dan non pribumi dalam pemanfaatan modal untuk pembangunan. “Tanpa pengerahan semua modal dan kekayaan yang ada dalam masyarakat, tidak mungkin kita melaksanakan pembangunan-pembangunan seperti yang kita lakukan dewasa ini”. Ia meneruskan “Kita tahu, bahwa kekayaan dan modal-modal yang ada dalam masyarakat sebagian besar tidak berada di tangan rakyat Indonesia asli atau pribumi. Bukannya pemerintah tidak tahu, tapi bahkan menyadari resiko dan bahaya penggunaan modal-modal non pribumi dan asing. Tetapi, keinginan membangun hanya dengan mengerahkan potensi-potensi nasional pribumi saja, yang kita ketahui keadaannya memang belum mampu, tidaklah mungkin dan tidak realistis”.

MENGIRINGI LIEM SOEI LIONG DI PERJALANAN AKHIR. “Apapun yang telah terjadi, Liem Soei Liong telah pergi meninggalkan Indonesia 1998, dan kini takkan mungkin kembali lagi. Tahun 2012, Giam Lo Ong (malaikat pencabut nyawa dalam kepercayaan China) telah menunaikan tugas penjemputan, dan kini ia sudah membumi dalam artian sesungguhnya. Namun Liem Soei Liong, bagaimanapun juga telah memberi pelajaran berharga bagi para penguasa Indonesia, tentang bagaimana seharusnya bergaul dengan para konglomerat”. (foto download reuters)

Selama seperempat abad sesudah 1970, Soeharto ‘membuktikan’ bahwa mengandalkan potensi pribumi saja memang ‘tidak realistis’. Maka, sejak 1970 itu ia tetap meneruskan mengandalkan usahawan non-pribumi untuk ‘pertumbuhan’ ekonomi. Entah karena hasil persaingan alamiah, entah karena topangan kebijakan Soeharto, terbukti dalam realitas bahwa pada tahun 1996 dari 25 konglomerasi pemuncak di Indonesia, 20 di antaranya milik pengusaha non-pri. Dari 5 yang tersisa, 2 adalah kepemilikan campuran pri-non pri, dan 3 pri. Dua dari tiga yang disebut terakhir adalah Group Humpuss milik Hutomo Mandala Putera, dan Group Bimantara milik Bambang Trihatmodjo-Indra Rukmana, dan satunya lagi Group Bakrie sebagai pribumi satu-satunya yang non-cendana. Sedang kepemilikan campuran, adalah Group Nusamba milik Bob Hasan-Sigit Harjojudanto, dan Group Pembangunan Jaya milik bersama Pemerintah DKI dan Ciputra cs.