Suaro Hati - TUJUAH KOTO TALAGO DI ERA PENJAJAHAN JEPANG DAN PDRI

1. 1. Tujuah Koto Talago di Era Penjajahan Jepang

Pasukan tentara Nippon menduduki Sumatera pada bulan Maret 1942 setelah terlebih dahulu menduduki Singapura. Mereka selanjutnya datang ke Payakumbuh sebagai “saudara tua” yang ingin membebaskan rakyat dari penjajahan Belanda.
Pada tahun 1943 Ir. Soekarno datang ke Padang Japang menemui Syeikh Abbas Abdullah dan Syeikh Mustafa Abdullah. Dalam kunjungan ini Ir. Soekarno meminta saran Syeikh Abdullah baik dalam menyikapi keberadaan Dai Nippon maupun hal-hal yang berkaitan dengan upaya mewujudkan cita-cita Indonesia merdeka.  Syeikh Abbas Abdullah  memberikan pandangan kepada Ir. Soekarno bahwa negara Indonesia yang sedang diperjuangkan kelak berdasarkan agama atau Ketuhanan Yang Maha Esa.  Alhamdulillah setelah Indonesia merdeka Dasar Negara Indonesia Panca Sila yang disepakati menempatkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertamanya  sebagai mana yang disarankan Syeikh Abbas Abdullah pada Soekarno  (Hikmat Israr 2009).
Kemudian hari setelah Indonesia merdeka Ir. Soekarno memberikan bantuan kepada masyarakat Padang Japang melalui Syeikh Abbas berupa atap genteng untuk Sekolah Rakyat Padang Japang yang didatangkan dari Sawahlunto. Dapat dikatakan    Sekolah Rakyat Padang Japang ini merupakan sekolah terbagus bangunannya di wilayah Lima Puluh Kota saat itu.
Dalam rangka memperkuat angkatan perang Jepang maka pemuda-pemuda Tujuah Koto Talago dilatih oleh tentara Jepang tentang ilmu kemeliteran.  Untuk itu Jepang mendidik Heiho dan Seinendan serta menyelenggarakan pendidikan Gyu Gun di Bukittinggi dan Padang. Dengan seruan Chatib Soelaeman, Ketua Pusat Pembentukan Gyun Gun dan didukung oleh para ulama melalui dalil-dalil yang mewajibkan seseorang untuk membela tanah airnya maka berduyun-duyunlah pemuda Tujuah Koto dan pemuda Sumatera Barat lainnya mengikuti seleksi Gyu Gun. Meskipun banyak peminatnya namun yang dapat diterima sangat terbatas. Gyu Gun asal Lima Puluh Koto lebih banyak ditugaskan di Kompi III Infantri (Kunizima Tai/Takahashi Tai) yang berkedudukan di Baso. Mantan-mantan perwira Gyu Gun asal Lima Puluh Kota dan Tujuah Koto diantaranya Makinuddin Hs, Azhari Abbas, Nurmatias, Amir Wahid dan Mawardi HN. Kemudian hari di awal kemerdekaan para bekas Gyu Gun tersebut memegang peran dalam menyusun dan memimpin perjuangan bersenjata di Lima Puluh Kota. (Hikmat Israr 2009).

1. 2. Tujuah Koto Talago di Awal Kemerdekaan

Pada tanggal 17 Agustus 1945 kemerdekaan Indonesia diproklamirkan. Di Tujuah Koto Talago khususnya dan Lima Puluh Kota umumnya belum banyak yang tahu tentang proklamasi ini. Masyarakat baru mengetahui Indonesia telah merdeka setelah mendengarkan pengumuman yang disampaikan oleh M. Syafi’i mantan Ketua Sumatera Tyuo Sangi In (DPRD) pada tanggal 19 Agustus 1945.
Menyambut pengumuman kemerdekaan RI tersebut maka masyarakat beramai-ramai menaikkan bendera Merah Putih. Pengibaran bendera Merah Putih pertama kali dilakukan di Suliki pada awal September 1945. Salah seorang diantara pelaku sejarah pengibaran bendera Merah Putih di Lima Puluh Kota adalah pemuda Mawardi, HN seorang bekas Bintara Gyu Gun asal Padang Japang.
Ketika para Gyu Gun dilucuti dan dipulangkan ke daerahnya masing-masing, pemuda Mawardi, HN yang saat itu menyandang pangkat Hei Cho Gyu Gun kembali ke Padang Japang. Setelah mendengar Indonesia telah merdeka dan rakyat masih ragu-ragu untuk betindak, maka Mawardi HN yang memperoleh gemblengan didikan militer di Gyu Gun Sasaki Butai Padang beserta beberapa pemuda aktivis pergerakan lainnya dengan segala keberanian berinisiatif mengumpulkan masyarakat daerahnya di lapangan sepak bola Koto Kociak. Setelah sekitar 1500-an masyarakat berhasil dihimpun, maka dengan berjalan kaki Mawardi HN memimpin barisan massa tersebut menuju Suliki yang jaraknya sekitar sembilan kilometer dari Koto Kociak, guna menaikkan bendera Merah Putih di Kantor Pemerintahan Jepang yang terdapat di Suliki.   Namun sesampai di Suliki rencana pengibaran bendera Merah Putih di Kantor Pemerintahan Jepang  tidak jadi terlaksana, karena tidak disetujui Demang Suliki. Untuk menghindari insiden dengan pihak Jepang, akhirnya diambil kebijakan  menaikkan bendera Merah  Putih pada sebuah rumah yang bersebelahan dengan kantor tersebut. ( Hikmat Israr 2009).

1. 3. Peranan Tujuah Koto Talago di masa PDRI

PDRI  adalah singkatan dari Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Dibentuk di Halaban  pada tanggal 22 Desember 1948 pada hari Rabu sekitar pukul 03.00 pagi. Dasar pembentukannya dilatar belakangi karena fakumnya kepemimpinan negara setelah Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta serta sejumlah menteri ditawan Belanda saat terjadinya Agresi Militer Belanda II ke Yogyakarta. Saat sebelum ditawan Presiden Soekarno mengeluarkan mandat yang berbunyi “Kami Presiden Republik Indonesia memberitahukan bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Desember 1948 pukul 06.00 pagi, Belanda telah memulai serangannya atas ibu kota Yogyakarta. Jika dalam keadaan Pemerintah tidak dapat menjalankan kewajibannya lagi, kami menguasakan kepada Mr. Sjafruddin Prawiranegara, Menteri Kemakmuran Republik Indonesia untuk membentuk Pemerintahan Republik Darurat di Sumatera.”
Mandat ini diterbitkan di Yogyakarta tanggal 19 Desember 1948 dan ditandatangani oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Moh. Hatta.
Pembentukan PDRI disiarkan langsung oleh Pemancar Radio AURI yang ada di Halaban di bawah pimpinan Kolonel Udara H. Soejono, sehingga terbentuknya PDRI itu segera tersebar luas ke seluruh dunia. (H.C. Israr 1999).
Mengingat situasi yang semakin panas, karena Bukittinggi telah diduki Belanda pada tanggal 22 Desember dan Payakumbuh diduduki Belanda tanggal 23 Desember 1948, maka banyak pejabat-pejabat PDRI meninggalkan Halaban terus berjuang dan bergerak secara mobilitas. Terkadang mereka berada di Bidar Alam, Sumpur Kudus, Bangkinang, dan daerah lainnya. Akan tetapi yang menjadi basis dan pusat PDRI adalah di Koto Tinggi dan sekitarnya.
Koto Tinggi terletak sekitar 40 kilometer dari Payakumbuh dan hanya ada sebuah jalan besar yang menghubungkan Koto Tinggi dengan Payakumbuh melalui Talago. Di Koto Tinggi tinggal Menteri Kabinet dan Tokoh PDRI serta Gubernur Militer Sumatera Tengah Mr. Mhd. Rasyid dan stafnya. Semua para pemimpin yang cukup besar jumlahnya itu ditempatkan di rumah-rumah penduduk.
Berbagai negara di dunia mendesak supaya resolusi Dewan Keamanan PBB mengenai Indonesia agar dilaksanakan dan mendesak Belanda supaya segera mengadakan perundingan. Akhirnya terjadilah perundingan antara Indonesia dan Belanda yang dikenal dengan Persetujuan Roem-Royen pada tanggal 7 Mei 1949.  (H.C. Israr 1999).
Tidak lama setelah Persetujuan Roem-Royen, Moh. Hatta ke Bangka. Selanjutnya setelah tiba di Bangka 11 Juni 1949, Moh.Hatta kembali merencanakan pengiriman suatu delegasi untuk mencari dan menemukan Sjafruddin. Kali ini, delegasi itu mencari Sjafruddin ke tempat “persembunyiannya” di Sumatera Barat. Moh. Hatta segera membentuk sebuah delegasi yang akan dikirim untuk menemui pemimpin PDRI di Sumatera Barat. Delegasi itu terdiri atas dr. Leimena sebagai ketua, Moh. Natsir dan A. Halim sebagai anggota, serta Agus Djamal sebagai sekretaris delegasi.
Pada tanggal 2 Juli 1949, delegasi utusan Hatta sudah tiba di Padang. Mereka menginap di Hotel Muaro. Keesokan harinya tanggal 3 Juli 1949 mereka berangkat dengan konvoi  menuju Bukittinggi. Dalam perjalanan Padang-Bukittinggi  mereka masih belum mengetahui dimana            Mr. Sjafruddin berada. Baru setelah diadakan hubungan radio dari Bukittinggi untuk memberitahukan rencana kedatangan mereka diketahui bahwa tempat yang dituju itu ialah Padang Japang  (Mestika Zed 1997).
Ketua PDRI segera memberi tahu Gubernur Militer Mr. St. M. Rasjid supaya mempersiapkan tempat pertemuan yang tidak terlalu jauh dari Payakumbuh. Bupati Militer Saalah Yusuf St. Mangkuto setelah diberi tahu tentang pertemuan ini, segera menghubungi Camat Militer Kecamatan Guguk Saaduddin Sjarbani untuk mempersiapkan tempat pertemuan. Akhirnya oleh Wali Perang Nagari VII Koto Talago Dt. Rajo Panghulu ditunjuk sebuah rumah di Padang Japang menjadi tempat pertemuan antara delegasi Hatta dengan Pimpinan PDRI. (H.C. Israr 1999).
Rumah tersebut adalah Rumah Kak Djawa, sebelah kiri dari Padang Japang ke Ampang Gadang sebelum turunan Tobek Godang. Rumah ini sekarang dijadikan pustaka dan dibangun sebuah tugu peringatan bahwa di rumah tersebut pernah dilakukan suatu peristiwa bersejarah.
Setelah menginap di Payakumbuh, mereka berangkat ke Padang Japang dengan berjalan kaki. Di sepanjang jalan yang dilewati, mereka mendapati pohon-pohon yang dirubuhkan ke tengah jalan, jembatan-jembatan yang semuanya rusak dan rumah-rumah kosong tak berpenghuni. Setelah tiga-empat jam berjalan kaki, tiba-tiba mereka disergap gerilyawan. Mereka lantas memperkenalkan diri. Rupanya yang menghadang adalah anak buah  Mayor Thalib. Sejak itu perjalanan berlangsung lancar hingga Dangung-Dangung. (Mestika Zed 1997).
Pada tanggal 6 Juli 1949, delegasi Bangka yang dipimpin dr. Leimena itu sampai di Padang Japang yang telah ditunggu Mr.Sjafruddin Prawiranegara dan tokoh PDRI lainnya. Malam harinya diadakan perundingan antara kedua pihak. Pertemuan berlangsung sampai jauh malam dan sempat menemui jalan buntu. Subuh 7 Juni, saat pergi ke pancuran untuk mandi, dr. Halim bertemu Mr. Moh. Rasjid. Tak lama kemudian Mr.Sjafruddin Prawiranegara dan Loekman Hakim menyusul.  Saat mandi di pancuran mereka berunding secara tidak formal. Seusai mandi, mereka kembali berkumpul untuk melakukan perundingan. Dalam waktu yang singkat, sebuah masalah besar, urusan kenegaraan yang menjadi beban pikiran para politisi, ternyata bisa diselesaikan di tepian tempat mandi. Padahal perundingan sepanjang malam tidak membuahkan hasil apa-apa.  Akhirnya terjadilah perdamaian antara pihak PDRI dengan kelompok Bangka, suatu rujuk nasional yang berlangsung bukan di ibu kota, melainkan di pedalaman daerah gerilya.  Dan Mr. Sjafruddin Prawiranegara yang awalnya menolak Roem-Royen menyatakan kesediaannya kembali ke Yogyakarta. (Mestika Zed 1997).

1. 4. Syuhada warga Tujuah  Koto pada Peristiwa Situjuah

Kejadian itu dikenal dengan Peristiwa Situjuh, yaitu pembantaian para pejuang oleh Belanda. Kejadiannya tanggal 15 Januari 1949. Situjuh terletak di kaki Gunung Sago sekitar 11 kilometer dari Payakumbuh. Di antara bukit-bukit Situjuh itu terdapat lurah yang mengalir aliran air dan di tempat itu dibangun kincir air penumbuk  padi. Lurah tersebut dikenal dengan Lurah Kincir. Di lurah tersebut juga terdapat sebuah surau kepunyaan Makinuddin Hs dan sebuah rumah. Di rumah itu sejak sore 14 Januari sampai subuh 15 Januari 1949 diselenggarakan pertemuan penting para pejabat militer Sumatera Barat guna menyusun strategi perjuangan menghadapi Belanda.
Pada hari Jumat 14 Januari 1949 dari sore hingga malam peserta rapat berdatangan dari berbagai pelosok ke Lurah Kincir. Anggota rombongan terbesar yang datang  tentu saja berasal dari Koto Tinggi, pusat pemerintahan darurat untuk Sumatera Barat. Sekitar 30 orang anggota rombongan dipimpin oleh Letkol Dahlan Ibrahim, Komandan Militer Sumatera Barat yang juga menjabat Wakil Gubernur Militer. Di antara anggota rombongan Chatib Soelaeman serta Bupati Militer Arisun sudah meninggalkan Koto Tinggi pada Rabu tanggal 12 Januari.  Pada sore hari mereka baru sampai di Koto Kociak dan dijamu dengan baik di rumah Anwar ZA, yang kemudian hari menjadi Sekretaris Bupati Lima Puluh Kota. (Mestika Zed 1997). Seusai rapat yang berlangsung hingga pukul 02.00 dinihari tanggal 15 Januari 1949, sebagian peserta rapat yang tinggal dekat Situjuh kembali ke posnya masing-masing. Sementara yang  lainnya istirahat di surau yang ada di lurah tersebut. Pada saat istirahat dan tidur nyenyak karena kelelahan, ternyata diam-diam serdadu   Belanda mengepung Lurah Kincir dan melepaskan rentetan tembakan membabi buta dari atas tebing ke arah lurah. Maka tembak menembak yang tak seimbang pun terjadi dan para pejuangpun berguguran.  Sembilan pejuang gugur dan 50 orang pejuang yang kebanyakan anggota BNPK dan PMT menjadi syuhada. ( Hikmat Israr 2009).
Salah satu dari sembilan pejuang yang gugur   adalah Letda Syamsul Bahri, ZA warga VII Koto Talago.   Sedangkan Sjofyan, saudara ipar Anwar ZA  asal Koto Kociak dan beristrikan orang Padang Japang  selamat dari penyerbuan biadab tersebut.

1. 5. Berakhirnya PDRI  di Koto Kociak

Sebelum berngkat ke Yogyakarta menemui Soekarno-Hatta, Mr. Sjafruddin Prawiranegara merasa perlu untuk mengadakan rapat umum sekali gus perpisahan dengan segenap lapisan masyarakat VII Koto Talago khususnya dan masyarakat Suliki umumnya yang dengan setia telah membantu perjuangan PDRI. Rapat umum tersebut diselenggarakan pada tanggal 7 Juli 1949 di lapangan bola kaki Koto Kociak yang dihadiri sekitar 5000-an massa rakyat. Rapat umum dipimpin oleh Wedana Militer Malik Siddik. Dalam rapat umum tersebut berbicara berturut-turut Mr.St.Moh. Rasjid, dr.Leimena, M.Natsir dan Mr.Sjafruddin Prawiranegara. Sesudah rapat umum itu, delegasi kembali ke Padang Japang. Tanggal 8 Juli 1949    Mr. Sjafruddin Prawiranegara bersama-sama delegasi Bangka berangkat meninggalkan daerah Tujuah Koto Talago menuju Yogyakarta untuk menyerahkan mandatnya. Keberangkatan rombongan dilepas dengan keharuan dan tetesan air mata rakyat. Secara bersama-sama rakyat mengantarkan rombongan sampai perbatasan Dangung-Dangung. (Hikmat Israr 2009).
Rapat umum di Koto Kociak agar mudah diingat yaitu dengan menghafal  angka 3 x 7 yang artinya, tanggal 7, bulan 7 di VII Koto Talago.  (H.C. Israr 1999). Tanggal 19 Desember kini ditetapkan pemerintah sebagai Hari Bela Negara dengan Keputusan Presiden No. 28 tanggal 2006 karena pada tanggal tersebut terbentuknya PDRI.
Di lapangan bola kaki Koto Kociak, di tepi jalan raya Koto Kociak ke Limbanang kini berdiri Tugu PDRI yang menjadi kenangan yang membanggakan daerah ini.