Pembubaran BP Migas Dinilai Tepat

oleh Irna G

Posted: 13/11/2012 13:48

Pengamat minyak dan gas Center for Petroleum and Energy Economics Studies (CPEES), Kurtubi

Liputan6.com, Jakarta: Keputusan Mahkamah Konstitusi untuk membubarkan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) dinilai tepat. Selain melanggar konstitusi, kehadiran BP Migas juga menimbulkan inefisiensi tata kelola hulu migas.

"Kalau BP Migas dibubarkan, itu berarti pintu inefisiensi di tutup Mahkamah Konstitusi, yang berarti akan untungkan bangsa dan negara," kata pengamat perminyakan Kurtubi kepada liputan6.com, Selasa (13/11/2012).

Kurtubi menilai bukti inefisiensi tersebut muncul karena BP Migas bukan perusahaan negara sehingga minyak dan gas yang merupakan bagian negara tidak bisa dijual sendiri oleh BP Migas, tetapi harus tunjuk pihak ketiga.

"Contoh, dalam mengembangkan gas di Tangguh, Papua Barat. Seharusnya yang membangun kilang pengolahan gas alam cair (LNG) dan yang menjualnya itu BP Migas, tapi karena bukan perusahaan negara, ditunjuk BP (perusahaan migas asal Inggris-red) dan LNG-nya diekspor ke China dengan harga yang sangat murah," papar dia.

Hal itu juga, lanjut Kurtubi, yang membuat PT PLN (Persero) mengalami kekurangan gas untuk mengoperasikan pembangkit listriknya sehingga terjadi inefisiensi sekitar Rp 37 triliun seperti hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan.

Selain melakukan inefisiensi, kehadiran BP Migas juga membuat birokrasi di sektor hulu migas menjadi lebih panjang. Hal ini membuat penemuan cadangan migas baru dalam skala besar tidak ditemukan sejak BP Migas lahir.

"Birokrasi yang berbelit-belit di BP Migas merugikan investor yang akan melakukan eksplorasi di blok baru, akibanya pemboran eksplorasi terhambat sehingga cadangan baru tidak ditemukan," tambahnya.

Dalam sidang yang dilakukan hari ini, Mahkamah Konstitusi memutuskan pasal yang mengatur tugas dan fungsi BP Migas yang diatur dalam UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bertentangan dengan UUD dan tidak memiliki hukum mengikat.

"Fungsi dan tugas Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi dilaksanakan oleh Pemerintah, c.q. Kementerian terkait, sampai diundangkannya undang-undang yang baru yang mengatur hal tersebut," kata Ketua Majelis Hakim mahfud MD seperti dikutip dari Antara, Selasa

MK menyatakan Frasa "dengan Badan Pelaksana" dalam Pasal 11 ayat (1), frasa "melalui Badan Pelaksana" dalam Pasal 20 ayat (3), frasa "berdasarkan pertimbangan dari Badan Pelaksana dan" dalam Pasal 21 ayat (1), frasa "Badan Pelaksana dan" dalam Pasal 49 UU Migas bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

"Seluruh hal yang berkait dengan Badan Pelaksana dalam Penjelasan UU Migas bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," lanjut Mahfud.

MK juga menyatakan Pasal 1 angka 23, Pasal 4 ayat (3), Pasal 41 ayat (2), Pasal 44, Pasal 45, Pasal 48 ayat (1), Pasal 59 huruf a, Pasal 61, dan Pasal 63 UU Migas bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pengujian UU Migas ini diajukan oleh 30 tokoh dan 12 organisasi kemasyarakatan (ormas) diantaranya Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, Lajnah Siyasiyah Hizbut Tahrir Indonesia, PP Persatuan Umat Islam, PP Syarikat Islam Indonesia, PP Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam, PP Al-Irsyad Al-Islamiyah, PP Persaudaraan Muslim Indonesia, Pimpinan Besar Pemuda Muslimin Indonesia, Al Jami`yatul Washliyah, Solidaritas Juru Parkir, Pedagang Kaki Lima, Pengusaha dan Karyawan (SOJUPEK), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia dan IKADI.

Mereka menilai UU Migas membuka liberalisasi pengelolan migas karena sangat dipengaruhi pihak asing.

MK dalam pertimbangannya mengatakan hubungan antara negara dan sumber daya alam Migas sepanjang dikonstruksi dalam bentuk KKS antara BP Migas selaku Badan Hukum Milik Negara sebagai pihak Pemerintah atau yang mewakili Pemerintah dengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap sebagaimana diatur dalam UU Migas adalah bertentangan dengan prinsip penguasaan negara yang dimaksud oleh konstitusi.

Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva, saat membacakan pertimbangan, mengatakan jika keberadaan BP Migas secara serta merta dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan pada saat yang sama juga dinyatakan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka pelaksanaan kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang sedang berjalan menjadi terganggu atau terhambat karena kehilangan dasar hukum.

"Hal demikian dapat menyebabkan kekacauan dan menimbulkan ketidakpastian hukum yang tidak dikehendaki oleh UUD 1945. Oleh karena itu, Mahkamah harus mempertimbangkan perlunya kepastian hukum organ negara yang melaksanakan fungsi dan tugas BP Migas sampai terbentuknya aturan yang baru," kata Hamdan. (IGW)

Partai NasDem Lebih Fenomenal Dibanding Gerindra

 
JAKARTA - Direktur Political Weather Station, Marsedes Marbun menilai kemunculan Partai Nasional Demokrat (Nasdem) di kancah perpolitikan Indonesia menjadi fenomena tersendiri.

"Partai Nasdem, menjadi satu hal yang fenomenal, namun demikian orang-orang yang berada di dalamnya masih baru dan belum teruji," ujarnya di sela-sela konferensi pers di Hotel Century, Jakarta Selatan, Minggu (21/10/2012).

Selain itu, Marbun menambahkan, penggunaan media yang intensif, efektif dan dengan iklan yang sampai hari ini diterima masyarakat bisa membangun image positif.

"Tidak seperti Gerindra yang baru masuk, ini jauh lebih fenomenal. Nasdem ini muncul saat partai lain sedang terjerembab, you are in good luck ," tegasnya.

Lebih lanjut Marbun menegaskan, dalam survei yang dilakukan jajarannya, perolehan Partai Nasdem mampu menyangi Partai Demokrat.

"Dan uniknya, perolehan elektabiloitas Partai Nasdem (Nasional Demokrat) menyangi elektabilitas Partai Demokrat dengan 6,07 persen sedangkan Demokrat 6,91 persen," terangnya.

(ded)

Demokrat: Belum Ada 'Pinangan' dari Golkar

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Saan Mustopa mengatakan, hingga saat ini belum ada "pinangan" secara resmi yang diajukan Partai Golkar untuk berkoalisi mengusung calon presiden dan calon wakil presiden pada Pemilu Presiden 2014. Pernyataan Saan ini merespons pernyataan Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso yang mengatakan bahwa partainya tertarik untuk "meminang" calon wakil presiden dari keluarga Sarwo Edhie Wibowo, yaitu istri Presiden SBY Ani Yudhoyono dan Kepala Staf TNI AD Jenderal Pramono Edhie. Dua kandidat ini dipertimbangkan sebagai pendamping Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie yang telah mendeklarasikan diri sebagai calon presiden.

"Belum ada undangan resmi dari Golkar, itu kan hanya statement saja dan kita juga belum tahu apakah itu pernyataan resmi dari Golkar," ujar Saan di Hotel Santika, Jakarta, Minggu (21/10/2012).

Saan mengatakan, partainya belum menentukan langkah terkait Pilpres 2014. Demokrat, katanya, baru akan membahas hal tersebut pertengahan 2013. Meski demikian, Demokrat mengapresiasi wacana yang dilontarkan Golkar. 

"Tentang keinginan Golkar menggaet kader Demokrat tentu hak Golkar, dan kami menghargai mereka mau meminang, tapi demokrat belum membicarakan mengenai hal tersebut," tegasnya.

Sebelumnya, Partai Golongan Karya (Golkar) berminat meminang Ibu Negara Ny Ani Yudhoyono dan KASAD Jenderal Pramono Edhi Wibowo sebagai calon wakil presiden (cawapres). Kedua tokoh tersebut merupakan bagian dari keluarga besar Sarwo Edhie Wibowo.

"(Cawapres Golkar) bisa dari nama-nama yang selama ini beredar. Bisa KASAD (Pramono Edi Wibowo). Kemudian boleh jadi mungkin Ibu Ani Yudhoyono," kata Ketua DPP Golkar Priyo Budi Santoso di kantor DPP Golkar, Jakarta, Sabtu (20/10/2012).

Priyo mengatakan, Golkar belum memutuskan nama calon yang definitif menjadi pendamping Ical. Selain keluarga Sarwo Edhie, Golkar juga mempertimbangkan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X.

Editor :

Inggried Dwi Wedhaswary

Liputan6 Pagi 07-10-2012 - Video Liputan6

Liputan6 Pagi 07-10-2012 - Video Liputan6

Pesan Kompol Novel Kepada Kakaknya: Saya Mau Dijemput, Jaga Ibu

Fajar Pratama - detikNews
Jakarta Kompol Novel Baswedan mengetahui akan dijemput oleh Provost dari Mapolda Bengkulu. Dia sempat berpesan kepada sang kakak, agar menjaga ibunda mereka.

"Tadi dia sudah telepon. Katanya ada polisi yang datang. Dia bilang 'jaga ibu'," ujar Taufik Baswedan, kakak kandung Novel di kantor KPK, Jumat (6/10/2012) malam.

Taufik mengatakan, Novel menyampaikan hal itu dalam perbincangan melalui telepon, "Sekitar sejam yang lalu," ujarnya sekitar pukul 23.45 WIB.

Sekadar informasi, Novel yang berpangkat Komisaris Polisi ini merupakan salah satu penyidik KPK yang ikut menangani kasus dugaan korupsi di Korlantas Mabes Polri. Bahkan saat penggeledahan, Novel ikut 'mengobrak-abrik' Korlantas Mabes Polri.

Novel sendiri merupakan adik sepupu dari Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan. "Dia adalah adik sepupu saya," jawab Anies yang mengaku tidak pernah mendapat keluh kesah soal pekerjaannya Novel.


(fjp/mok)

Suaro Hati - Ada 2 Kompi Polisi di Sekitar Gedung KPK

Ahmad Juwari - detikNews
Jakarta Situasi KPK sangat mencekam menyusul adanya anggota Provost dan perwira Mabes Polri yang datang ke lembaga tersebut. Wakil ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan masih ada 2 kompi polisi yang berada di sekitar KPK.

"Menurut informasi yang beredar hampir 2 kompi teman-teman (kepolisian) yang tidak ber-uniform berada di sekitar Gedung KPK, mudah-mudahan bertujuan melindungi KPK," kata Bambang di Gedung KPK, Jl HR Rasuna Said, Sabtu (6/10/2012) dini hari.

Bambang juga mengatakan KPK adalah amanat reformasi. Rakyat menginginkan korupsi diberantas. Oleh karena itu kepolisian seharusnya konsisten dalam memberantas korupsi.

Sebelumnya, pantauan detikcom sekitar pukul 20.00 WIB, puluhan polisi berseragam lengkap dan preman berdatangan secara bergelombang ke Gedung KPK. Tidak hanya di dalam gedung, tapi juga berada di luaran kawasan KPK. Informasi yang beredar, kedatangan Provost ini untuk menjemput penyidik KPK yang bernama Novel Baswedan.

Sekadar informasi, Novel yang berpangkat Komisaris Polisi ini merupakan salah satu penyidik KPK yang ikut menangani kasus dugaan korupsi di Korlantas Mabes Polri. Bahkan saat penggeledahan, Novel ikut 'mengobrak-abrik' Korlantas Mabes Polri.

(mok/mok)

Mitt Romney Agresif, Barack Obama Kurang Bersemangat

Mitt Romney Agresif, Barack Obama Kurang Bersemangat

JKT48 diary: Journey to The First LIVE Theater!

Suaro hati - CIA - The World Factbook

CIA - The World Factbook

Suaro hati - Semangat Gus Dur Terus Tertanam Kuat

Asep Abdullah /SM / IM

Sebagai bentuk kecintaan memiliki sosok seperti K.H Abdurahman Wahid atau biasa dikenal dengan Gus Dur, sejumlah warga Solo menggelar malam renungan dan doa di Gladag, Jalan Slamet Riyadi, malam pukul 19.30.
Ya, pada Rabu (26/9) ini, tepat seribu hari wafatnya sosok yang kemudian terkenal dengan sebutan Bapak Pluralisme Indonesia itu. Dalam keheningan sesaat, sejumlah warga yang mempunyai latar belakang berbeda itu, menundukkan kepala dan menengadahkan kedua tangan. Sebelumnya, lantunan lagu Gugur Bunga dibarengi petikan gitar mengawali acara bertema “1000 Hari Gus Dur”.
Berkali-kali dalam ceramah ringannya, mantan Ketua Lembaga Perdamaian Lintas Agama dan Golongan Kota Surakarta 2000-2012, Ir H Almunawar M.Si yang sekaligus dituakan menyerukan, jika sosok Gus Dur tidak ada duanya di Indonesia. Bahkan dikenal hingga seantero dunia.
“Rindu, pasti. Bahkan sangat rindu sosok beliau. Rindu ini sepadan. Karena semangat beliau masih tertanam kuat di lubuk hati saya dan Anda. Semangat mencintai perbedaan,” terangnya lantang pada para peserta.
Almunawar mengharapkan, dengan peringatan seribu hari wafatnya mantan Presiden Republik Indonesia (RI) itu, dapat menjadi momentum penting lahirnya sosok-sosok serupa Gus Dur. Menurutnya, saat ini sangat dibutuhkan di Bumi Pertiwi. Mengingat beberapa kali terjadi gesekan gara-gara perbedaan pendapat dan pandangan.
“Coba ada Gus Dur, beliau pasti menjadi orang nomor satu yang berada di garis depan untuk membuat suasana penuh keharmonisan,” ungkap dia.
Masih menurut dia, sosok seperti Gus Dur tidak rela Indonesia yang sudah merdeka sejak 1945, pecah gara-gara perbedaan pendapat, pandangan maupun golongan. Apalagi saat ini kemajuan zaman semakin nyata, sehingga sosok terbuka dan peduli pada perbedaan sangat dibutuhkan di Indonesia.
“Sebenarnya bukan tidak ada, tapi belum muncul. Semangat berjuangnya melebihi orang yang memiliki kesempurnaan fisik. Jalinan ukhuwah pada siapapun sangat kuat,” jelasnya mambara.
Tidak berbeda dengan seorang warga Kelurahan Manahan, Kecamatan Banjarsari, Aditya Cakasana. Pria paruh baya itu sesekali memandang foto atau poster Gus Dur di sampingnya. Bahkan setelah itu dia tampak menundukkan kepala. “Saya kagum sama beliau, makanya saya datang ke sini,” akunya.
Penggagas acara Presiden Komunitas Republik Aeng-aeng, Mayor Haristanto mengaku sengaja mengadakan acara itu untuk menumbuhkan kembali semangat Gusdurisme atau semangat menjunjung tinggi perbedaan yang ada di Indonesia. “Kalau bukan kita siapa lagi. Semoga seribu harinya baliau menjadikan kita mengerti arti pluralisme sebenarnya,” harapnya.

4 WNI Mati Ditembak Polisi Malaysia | SINDONEWScom

4 WNI Mati Ditembak Polisi Malaysia | SINDONEWScom

Menguji Daya Tarik Partai

M Alfan Alfian ; Dosen Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Nasional (Unas), Jakarta

Sumber :  SINDO, 14 Juni 2012

Diberitakan, Partai Nasional Demokrat (Nas-Dem) akan membuat strategi terobosan dalam pencalegan Pemilu 2014 yakni dengan melarang pemungutan biaya kepada setiap caleg. Partai ini juga akan merekrut tokoh-tokoh potensial dan membantu modal pembiayaannya.

Strategi demikian merupakan upaya NasDem mengerucutkan daya tarik. Inilah salah satu potret bagaimana partai politik bersiap menuju 2014. Bagi partai baru seperti NasDem, targetnya, ia harus eksis, punya pendukung jelas, dan terkuantifikasi secara nyata pada 2014. Pemilu akan menguji seberapa jauh kekuatan nyata NasDem sebagai partai. Sementara bagi partai lama, targetnya tidak hanya eksis, tetapi juga survive, dalam arti mereka berjuang untuk tetap bertahan dan meningkatkan jumlah kursinya di parlemen.

Dalam konteks Indonesia, ada dua hal yang selalu mengemuka dalam daya tarik partai-partai. Pertama,tokoh. Kedua, kegiatan partai. Bagi partai baru yang belum kuat institusionalisasi partainya, tokoh menjadi sangat penting. Kultur politik Indonesia masih belum lepas dari patrimonialisme. Tokoh, karenanya, bahkan, dalam kondisi tertentu, dipandang lebih penting ketimbang kendaraan pengusungnya.

Bagi partai lama, tokoh juga penting, tetapi yang tak kalah pentingnya, dan ini cukup mendasar, bagaimana kelembagaan partainya efektif. Setidaknya, partai-partai itu sistemnya sudah jalan, identitas kepartaiannya sudah tertanam, dan ia sudah punya citra tersendiri.

Partai-partai lama dan baru sekarang lebih bercorak “catchall parties”, bukan partai segmental seperti yang beridentitas “agama”. Pasar politik “catch-all” atau meminjam istilah Ichlasul Amal “campur baur” ini masih demikian terbuka, cair, dan menentukan. Dukungan terhadap partaipartai “catch-all” mapan karena bisa berubah-ubah.

Tren Survei

Hasil-hasil survei popularitas dan elektabilitas partai-partai, terlepas dari motif penyelenggaranya, penting untuk dibaca secara kritis. Survei Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS) misalnya perlu dicermati. Survei yang dilakukan pada 14–24 Mei 2014 itu melibatkan 2.192 responden di 33 provinsi yang mencakup 163 kabupaten/ kota dengan metode “stratified random sampling”.

Hasilnya, Partai Golkar paling banyak dipilih responden (23%). Selanjutnya, PDIP(19,6%), Partai Demokrat (10,7%), Partai Gerindra (10,5%), PKS (6,9%), NasDem (4,8%), PPP (3%), Partai Hanura (2,7%), PAN (2,2%), dan PKB (2%). Sedangkan 0,6% responden memilih partai lain. Berdasarkan ketentuan parliamentary threshold 3,5%, hanya enam partai yang lolos ke Senayan.

Dari survei itu, alasan responden dalam memilih partai karena “tokoh dan pimpinan partai” (18,2%), atau terbesar kedua setelah kriteria dekat dengan rakyat (21,3%). Manakala membaca survei-survei lain, tiga partai utama yakni Partai Golkar, PDIP, dan Partai Demokrat saling bersaing ketat di urutan pertama sampai ketiga. Dalam survey-survei itu tren Demokrat masih bertahan walaupun suaranya anjlok.

Demokrat memang partai yang tengah menjadi sorotan saat ini, menyusul kasus-kasus hukum para oknum politiknya. Wajar manakala responden kritis terhadap partai penguasa ini. Berbagai ulasan mengemuka seiring dengan fenomena anjloknya Demokrat, yang dalam survei SSS hanya memperoleh 10,7%, mengedepankan alasan utamanya, selalu dikaitkan dengan kasus-kasus yang menjadi sorotan publik.

Tetapi, seolah-olah melupakan tren kemerosotannya yang sangat terkait dengan anjloknya prestasi kerja dan popularitas pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Berbagai hasil survei mempertegas tren anjloknya popularitas pemerintah. Hal ini berdampak pada pergeseran preferensi publik terhadap Demokrat. Yang juga perlu dicermati ialah, kekompakan internal yang kurang tampak di Demokrat.

Beberapa politisinya bahkan kontraproduktif komunikasi politiknya. Dari sisi ini publik menyorot gradasi kualitas kader-kadernya yang ada di elite kekuasaan. Padahal, sesungguhnya partai ini telah cukup berjalan baik dalam konteks institusionalisasinya, di mana Ketua Umum Anas Urbaningrum telah berupaya menjalankan fungsi keorganisasian dengan baik.

Sementara Partai Golkar tampak jauh lebih solid walaupun kontroversi dukungan calon presiden sempat menyeruak. Kendati demikian, strategi kampanye ganda yakni partai sekaligus tokoh (Aburizal Bakrie) yang dilakukan lebih awal ketimbang partaipartai lain merupakan eksperimen politik yang bukan tanpa konsekuensi. Kalau tidak hati-hati dan cermat dalam melangkah, tokoh malah bisa menjadi faktor negatif bagi partai.

Kekuatan tokoh itulah yang menjadi problem Partai Golkar saat ini. Popularitas dan elektabilitas Aburizal Bakrie perlu terus digenjot. Itu bukanlah perkara yang mudah. PDIP, di sisi lain, tampak mengalami problem stagnasi. Seperti belum ada yang berubah dari partai ini. Namun, figur Megawati Soekarnoputri masih elektabel. Partai ini perlu membuat terobosan-terobosan kreatif, belajar pada pengalaman kemenangannya pada 1999, agar semakin aktual.

Trust dan Kreativitas

Trust atau kepercayaan penting untuk dijaga, bahkan diraih melalui kreativitas. Cara elite-elite partai untuk mengemas, lebih tepatnya, membawa atau mengelola partainya sehingga menumbuhkan daya tarik perlu terus diuji. Pertama, apakah caranya melanggar ketentuan hukum atau tidak. Kedua, etis atau tidak. Yang pertama ranahnya lebih ketat ketimbang yang kedua, tetapi jangka panjang, eksistensi dan survivalitas partai ditentukan yang kedua.

Masing-masing partai punya problem tersendiri dari skala prioritasnya. Partai-partai besar lebih berupaya untuk menghilangkan ganjalan-ganjalan yang menghambatnya. Partai-partai menengah dan kecil berupaya memperkencang laju politiknya. Namun, semuanya dituntut untuk bisa bekerja secara wajar dan etis. Etika politik semakin penting dalam menggalang dukungan, mengingat mengemuka kecenderungan etis di ranah publik di tengah-tengah arus pragmatisme-transaksional.

Sekarang partai-partai tengah beradu strategi untuk merebut dukungan publik. Kompetisi antarpartai merupakan pertarungan pengaruh atau kepercayaan dari berbagai sudut pandang. Beragam daya tarik dikedepankan. Publik semakin dihadapkan beragam alternatif. Tampaknya, yang paling wajar dan etislah, yang paling berpeluang. Wallahua’lam. ●

Suaro hati - NasDem Cari 200 Caleg DPR

Jefrrie: Tak Perlu Keluar Duit, Dibiayai Partai

Padang, Padek—Partai Na­sio­nal Demokrat (NasDem) tak main-main membuat peru­ba­han dalam tntanan ke­hi­dupan ber­negara. Sedikitnya, 200 calon legislatif (caleg) DPR RI terbaik disiapkan melalui seleksi ketat dimulai Januari 2013 men­datang.

Demikian teru­ngkap da­lam rapat konsolidasi dan ha­lal bi halal DPW Par­tai NasDem Sum­bar di Basko Ho­tel, tadi malam. Rapat konsolidasi ini dihadiri Sek­re­taris Majelis Na­sio­nal Partai Nas­Dem, Jef­frie Geo­va­nie, Sekjen DPP Ah­mad Rofiq, Ke­tua DPP Bi­dang Internal Endang Tirtana, dan pengurus teras Partai NasDem lainnya.

“Mulai Januari 2013, kita akan membikin iklan di se­lu­ruh koran di Indonesia beri­si­kan Partai NasDem akan men­cari orang-orang jujur, tidak pernah tersangkut korupsi, memiliki integritas, kre­di­bi­litas dan se­jum­lah persyaratan lain­nya. Tak meski tokoh un­tuk disiapkan menjadi caleg DPR RI. Nantinya, mereka akan kita seleksi melalui human resources Partai Nas­Dem,” kata Jeffrie.

Sebanyak 200 calon ter­baik, tambah mantan ang­gota DPR RI asal daerah pemilihan (dapil) Sumbar I ini, akan disiapkan menjadi caleg DPR RI Partai NasDem  dalam Pe­milu 2014 mendatang. Me­reka tak perlu membayar biaya selama pen­ca­legan, semua akan dibiayai partai. Sekitar Maret 2013-April 2014 mereka akan disebar ke 77 dapil se-Indonesia.

Tak sekadar gratis, selama di lapangan mereka juga akan ditandem dengan seorang cam­paign manager, dan 15 ora­ng staf tergantung kondisi daerah pemilihan. Mereka akan berada di dapil men­jalankan program-program sudah disusun campaign manager setiap harinya.

“Seminggu setiap dua se­ka­li, mereka boleh me­ning­gal­kan dapil. Ini akan ber­lang­su­ng sampai April 2014 men­da­tang. Mereka-mereka inilah men­ja­lankan serangan darat Partai NasDem di daerah, setelah se­ka­rang ini hanya fokus men­ja­lan­kan se­ra­ngan udara melalui media elektronik,” tambah mantan calon gubernur Sumbar 2005 lalu.

Coba bayangkan, tambah Jeffrie, kalau orang-orang ini berhasil duduk di parlemen. Pastilah mereka akan mampu memberi perubahan dan men­jalankan tugas pengawasan ter­hadap jalannya pe­me­rin­tahan.

Lalu berapa biaya masing-masing caleg tersebut? Diakui Jeffrie, memang cukup besar. Sebab, harus mengorbitkan orang yang belum men­jadi apa-apa­nya, menjadi dike­nal pub­lik. Paling kurang bakal me­ne­lan biaya Rp 9-10 mi­liar. Selain me­ngan­dalkan kas par­pol, juga akan meminta bantuan donatur yang jelas juga ka­pasitas dan kapabilitasnya.

Dalam acara dihadiri ham­pir se­luruh pengurus DPW Partai NasDem Sumbar, DPD, DPC itu, Jeffrie mengimbau kepada se­lu­ruh pengurus DP­W dan DPD se­gera men­yiap­kan caleg se­men­ta­ra. Nan­ti­nya, caleg ini akan ditan­­dem­kan dengan caleg DPR RI tadi. 

Di sisi lain, Sekjen DPP Partai NasDem, Ahmad Rofiq mengingatkan pengurus Partai NasDem jangan berpuas diri usai menuntaskan pen­daf­taran vertifikasi faktual ke KPU. Sebab, sekarang ini Par­tai NasDem belum apa-apanya dan belum ada ketetapan KPU bahwa Partai NasDem me­ngikuti Pemilu 20­14.

“Kita sekarang belum ada apa-apanya, makanya seluruh pengurus Partai NasDem tetap rendah diri dan bergerak cepat. Segera indentifikasi siapa-siapa saja berpotensi menjadi caleg. Kalau pengurus tentu sudah memiliki hak khusus, namun bagaimana pun kita tetap mem­buka diri terhadap SDM-SDM berkualitas di luar pengurus partai,” katanya.

Di tempat yang sama, Wa­kil Ketua Bidang Internal DPW Partai NasDem Sumbar Yos­meri Yusuf optimistis Par­tai NasDem bakal mampu me­raup hasil maksimal dalam Pemilu 2014 mendatang. (*)

[ Red/Administrator ]

Kantor DPC Nasdem di Tual Dilempar Bom

 Wahyu Sabda Kuncoro
Liputan6.com, Tual: Kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Nasional Demokrat di Kota Tual, Maluku, dilempar bom oleh orang tak dikenal, Ahad (16/9) dini hari. "Iya benar, DPC Nasdem Dulla Utara dibom oleh orang tak dikenal," kata Ketua DPD Partai Nasdem Kota Tual, Ali Renhoran, saat dihubungi wartawan di Jakarta.

Dia menjelaskan, ledakan yang diduga berasal dari bom rakitan itu tidak menimbulkan korban jiwa. Namun, kaca-kaca kantor pecah dan hancur berserakan. "Bomnya rakitan. Menurut saksi, pelaku menggunakan sepeda motor dan melempar bom ke arah kantor DPC," kata Ali.

Ketika ditanya dugaan sementara motif dari pelemparan bom ke kantor yang berlokasi di Desa Viditan, Kecamatan Dulla Utara tersebut, Ali enggan berkomentar lebih jauh. Dia mengaku belum mengetahui motif dari kejadian itu dan menyerahkannya kepada pihak berwajib.(ADO)

Nasdem Lahir untuk Ikut Pemilu 2014

BANDUNG, (PRLM).- Partai Nasional Demokrat (Nasdem) lahir untuk ikut Pemilu 2014. Keputusan mendirikan parpol itu dikatakannya karena konstitusi memberikan hak dan keuntungan yang luar biasa pada parpol. Hal itu disampaikan Ketua Majelis Nasional DPP Partai Nasdem Surya Paloh pada pelantikan pengurus cabang dan anak ranting di wilayah Bandung Raya dan Sumedang, di Gedung Sasana Budaya Ganesha, Jl. Tamansari Kota Bandung, Minggu (16/9).
Dikatakannya misi perubahan yang dibawa Nasdem pun bisa diterapkan bila mereka ada di dalam lingkaran politik nasional itu dan akan menggantikan parpol yang tidak bertanggung jawab atas keuntungan yang dimiliki.
"Mulai hak pillih walikota, bupati, gubernur, presiden, panglima TNI, duta besar, dan mengubah UU. Kalau parpol menyatakan mereka tidak ikut tanggung jawab terhadap masalah di tengah kehidupan bangsa, saya ingin ingatkan, itulah parpol yang mau digantikan Nasdem," tuturnya.
Karena itu, ia menghimbau ke pengurus dan kader yang baru dilantik kemarin supaya bisa memperjuangkan pileg di Jabar supaya hasilnya bisa signifikan secara nasional. Seperti juga parpol lainnya, Partai Nasdem menargetkan menang di pemilu 2014.
Menurut Ketua DPW Partai Nasdem Jabar Rustam Effendy, setelah melantik pengurus di wilayah Bandung Raya ditambah Sumedang, ada empat wilayah lagi yang juga akan dilantik. Keempatnya adalah wilayah Priangan Timur pada 14 Oktober, Bogor Raya pada 4 November, Cirebon pada 17 November, dan wilayah Karawang pada 2 Desember.
Sementara Ketua Dewan Pakar DPP Partai Nasdem Hary Tanoesoedibjo, partai yang dibentuk setelah adanya ormas Nasdem itu tidak akan meminta uang ke caleg, malahan akan memberikan dukungan dana ke caleg saat berkampanye. Caleg berkualitas, dikatakannya sering merupakan figur yang tidak memiliki modal besar untuk membiayai kegiatan politiknya sehingga partai akan bertanggung jawab untuk itu.
"Tetapi tentu saja partai tidak akan memberikan uang cash karena akan merusak mental. Tetapi dia difasilitasi diberikan kegiatan, diberikan promosi di media, dan diberikan atribut-atribut kampanye," ujar Hary. (A-160/A-26).***

• POLITIK

Menyusun Pidato

http://romeltea.com/cara-menyusun-naskah-pidato/

20111217, kompas, p19, Buruh Migran, Perlindungan negara lemah

Melawan dengan Tulisan: Masa Depan Ideologi Partai Politik

Melawan dengan Tulisan: Masa Depan Ideologi Partai Politik

Waketum PD: Kekayaan Partai Nasdem Perlu Ditelusuri

Jakarta Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua meminta pihak terkait menelusuri kekayaan Partai Nasdem. Mengiming-imingi caleg dengan modal Rp 5-10 miliar untuk ukuran partai baru perlu dipertanyakan.

"Itu setelah dipublish kan melahirkan banyak opini. Saya pikir yang menelusuri ini ada tukangnya apakah itu LSM ataukah lembaga berwajib. Dari LSM saya pikir kan juga ada masukan ke sana," kata Max di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (11/6/2012).

Menurut Max, semua dana parpol memang harus clear. Apalagi dana dalam jumlah besar, meski Partai Nasdem sudah menegaskan dana berasal dari urunan kader.

"Yang ke mana-mana diawasi oleh lembaga seperti Fitra, ICW, itu kan cukup memiliki data akurat. Saya kira kalau kemudian dananya dari perusahaan yang silakan saja," katanya.

Partai Nasdem memang mengucurkan modal Rp 5-10 miliar untuk caleg Partai Nasdem. Nasdem mengklaim langkah tersebut mampu melahirkan kader handal.

Nasdem telah menegaskan dananya dari sumber kader dan penyumbang dana. Nasdem telah membantah dana tersebut dari aliran korupsi.

(van/rmd)

Batavia voc

9 Fraksi Belum Mau Cabut 'Bintang' Anggaran Gedung KPK

                                                                Aiman, bocah kelas II SD di Bandung, Minggu (1/7/2012), menyerahkan koin uang tabungannya untuk sumbangan pembangunan gedung KPK.

JAKARTA, KOMPAS.com — Sembilan fraksi di Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat belum bersedia mencabut tanda bintang pada anggaran pembangunan gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi. Sikap fraksi itu telah disampaikan kepada Komisi III DPR.
Wakil Ketua Komisi III Aziz Syamsuddin mengatakan, dalam pandangan mini yang disampaikan secara tertulis itu, sembilan fraksi meminta KPK berkoordinasi terlebih dulu dengan pemerintah untuk mencari apakah ada gedung milik negara yang bisa dipakai.
Menurut Aziz, keputusan itu bukan hanya untuk permintaan gedung baru KPK, melainkan semua mitra kerja Komisi III, seperti Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Komnas HAM, dan Badan Narkotika Nasional.
"Jadi sembilan fraksi meminta Menteri Keuangan mencari gedung pemerintah lalu mengalokasikan ke mitra Komisi III yang memerlukan tambahan ruangan," kata Aziz di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (2/7/2012).
Ketika disinggung pernyataan para politisi Komisi III yang mengaku mendukung pencabutan tanda bintang, menurut Aziz, hal itu adalah sikap individu anggota. Keputusan dicabut atau tidaknya tanda bintang berdasarkan sikap resmi fraksi dalam rapat pleno.
Seperti diberitakan, penggalangan dana untuk pembangunan gedung baru KPK masih terus berlanjut. Hingga Sabtu sore, tepatnya pukul 15.00, dana yang terkumpul dari masyarakat mencapai Rp 95.158.530. Dana itu terdiri atas uang di dalam rekening yang secara khusus dibuka ICW senilai Rp 80.822.530, cek senilai Rp 10 juta, uang tunai Rp 4.151.600, dan wesel pos Rp 184.400.
Penggalangan dana itu akan dihentikan setelah Komisi III mencabut tanda bintang. Akan tetapi, koin KPK tetap dihibahkan untuk pembangunan gedung KPK melalui Kementerian Keuangan.

Editor :

Heru Margianto

Gerakan Mahasiswa = Gerakan Hati Nurani Bangsa (7)

In Politik, Sosial on June 26, 2012 at 4:44 PM

Hatta Albanik*

AKSI-AKSI mahasiswa intra kampus Bandung pada umumnya lebih terfokus pada issue-issue yang berkaitan dengan kepentingan makro, bangsa, negara dan sangat menghindari issue-issue praktis, tendensius, berbau pemerasan. Aksi-aksi mahasiswa intra kampus Bandung umumnya ditujukan pada perbaikan nasib rakyat, kritik terhadap penyimpangan kebijakan maupun pelaksanaannya dalam bidang politik, ekonomi, dwifungsi ABRI, korupsi, kolusi dan nepotisme yang mulai menggejala dan lain sebagainya.

DEMONSTRAN MAKASSAR BABAK BELUR DI TANGAN POLISI. “Sayang sekali bahwa perilaku pimpinan-pimpinan puncak TNI dan Polri di tingkat pusat maupun daerah lebih tampil sebagai pembawa kekuasaan yang memusuhi rakyat daripada pembela rakyat dan pelindung negara serta bangsa dari ancaman kekerasan”. (foto antara)

Leading issue yang dimunculkan misalnya adalah koreksi terhadap keberadaan lembaga-lembaga ekstra konstitusional seperti Aspri, Kopkamtib dan Laksus Kopkamtibda, dwifungsi ABRI, hak-hak warganegara, demokratisasi. Lalu, koreksi terhadap perilaku ‘economic animal’ dari penanam modal Jepang di Indonesia dan praktek-praktek antikulturalnya. Serta kritik terhadap strategi pembangunan ‘trickle down effect’ yang menguatkan kolusi orang-orang dekat di sekitar Soeharto dengan pengusaha-pengusaha non pri cina yang rasialis, kesan penyimpangan bantuan luar negeri melalui IGGI yang dikorupsi dan hanya bermanfaat bagi segelintir elite, RUU Perkawinan, skeptisisme terhadap kemampuan Soeharto dan lain sebagainya.
Dengan sendirinya misi gerakan mahasiswa intra kampus Bandung pada waktu itu tidak diarahkan sebagai suatu gerakan populis yang memprovokasi massa, tetapi lebih diarahkan sebagai advokasi terhadap kepentingan masyarakat luas dengan sedapat mungkin mengeliminasi unsur-unsur dalam kekuasaan pemerintahan Orde Soeharto yang menunjukkan kecenderungan-kecenderungan yang disebutkan dalam leading issue itu. Kalau kemudian mahasiswa intra kampus di Jakarta melepaskan diri dari aksi semacam ini, bergerak ke arah provokasi terhadap masyarakat luas serta merangkul gerakan-gerakan demonstran ekstra kampus, tak pelak lagi terciptalah jarak yang sama dengan persepsi gerakan mahasiswa intra kampus Bandung pada gerakan-gerakan ekstra kampus pada umumnya.

Liem Soei Liong: ‘Penjaga Telur Emas’ Bagi Kekuasaan Jenderal Soeharto (4)

In Historia, Politik on June 20, 2012 at 5:17 PM
Realistis dan tidak realistis. TATKALA isu percukongan menghangat, akhirnya Presiden Soeharto pun ikut berbicara. Bagi Presiden Soeharto tak ada perbedaan pribumi dan non pribumi dalam pemanfaatan modal untuk pembangunan. “Tanpa pengerahan semua modal dan kekayaan yang ada dalam masyarakat, tidak mungkin kita melaksanakan pembangunan-pembangunan seperti yang kita lakukan dewasa ini”. Ia meneruskan “Kita tahu, bahwa kekayaan dan modal-modal yang ada dalam masyarakat sebagian besar tidak berada di tangan rakyat Indonesia asli atau pribumi. Bukannya pemerintah tidak tahu, tapi bahkan menyadari resiko dan bahaya penggunaan modal-modal non pribumi dan asing. Tetapi, keinginan membangun hanya dengan mengerahkan potensi-potensi nasional pribumi saja, yang kita ketahui keadaannya memang belum mampu, tidaklah mungkin dan tidak realistis”.

MENGIRINGI LIEM SOEI LIONG DI PERJALANAN AKHIR. “Apapun yang telah terjadi, Liem Soei Liong telah pergi meninggalkan Indonesia 1998, dan kini takkan mungkin kembali lagi. Tahun 2012, Giam Lo Ong (malaikat pencabut nyawa dalam kepercayaan China) telah menunaikan tugas penjemputan, dan kini ia sudah membumi dalam artian sesungguhnya. Namun Liem Soei Liong, bagaimanapun juga telah memberi pelajaran berharga bagi para penguasa Indonesia, tentang bagaimana seharusnya bergaul dengan para konglomerat”. (foto download reuters)

Selama seperempat abad sesudah 1970, Soeharto ‘membuktikan’ bahwa mengandalkan potensi pribumi saja memang ‘tidak realistis’. Maka, sejak 1970 itu ia tetap meneruskan mengandalkan usahawan non-pribumi untuk ‘pertumbuhan’ ekonomi. Entah karena hasil persaingan alamiah, entah karena topangan kebijakan Soeharto, terbukti dalam realitas bahwa pada tahun 1996 dari 25 konglomerasi pemuncak di Indonesia, 20 di antaranya milik pengusaha non-pri. Dari 5 yang tersisa, 2 adalah kepemilikan campuran pri-non pri, dan 3 pri. Dua dari tiga yang disebut terakhir adalah Group Humpuss milik Hutomo Mandala Putera, dan Group Bimantara milik Bambang Trihatmodjo-Indra Rukmana, dan satunya lagi Group Bakrie sebagai pribumi satu-satunya yang non-cendana. Sedang kepemilikan campuran, adalah Group Nusamba milik Bob Hasan-Sigit Harjojudanto, dan Group Pembangunan Jaya milik bersama Pemerintah DKI dan Ciputra cs.

Gerakan Mahasiswa = Gerakan Hati Nurani Bangsa (4)

In Historia, Politik on June 3, 2012 at 1:44 AM

Hatta Albanik*

PADA mulanya mereka masih mampu menahan diri tidak melibatkan diri dalam ‘kegiatan politik’ untuk merespon hal itu. Respon lebih banyak dilakukan oleh kalangan non-kampus melalui cara-cara bergaya mahasiswa Angkatan 66: aksi demonstrasi, publikasi dan lain sebagainya. Mereka belum mau bereaksi dengan modus semacam itu. Terus berusaha menemukan modus dan cara lain dari yang berbau 1966 itu. Tetapi belum sempat mereka menemukan modus dan cara yang ‘sreg’, mereka dipaksa harus segera bereaksi, karena dengan cepatnya para penguasa telah menjadikan mereka sebagai sasaran langsung dari perilaku ‘mabuk-kekuasaan’nya tentara, yang selalu memerlukan ‘musuh’ baru untuk ditempatkan sebagai lawan yang harus dienyahkan.

KARIKATUR MENYAMBUT NAIKNYA JENDERAL SOEHARTO KE TAMPUK KEKUASAAN. “Pemerintahan Orde Soeharto berikut seluruh jajaran ordenya mulai melihat kegiatan kemahasiswaan sebagai kegiatan yang harus ditumpas berikutnya setelah kekuatan PKI dan G30Snya”. (Karikatur Harjadi S, 1967).

Disamping itu, kenyataan objektif yang dipersepsikan sehari-hari melalui pergulatan hidup di tengah-tengah masyarakat, pergelutan dengan pengalaman hidup sehari-hari, diperkaya dengan observasi, analisa dan diskusi sebagai tradisi alam kehidupan kampus, mau tidak mau menimbulkan pula suatu keinginan untuk memperbaiki keadaan-keadaan yang menyimpang itu sebagai masukan bagi kalangan berwenang melalui forum dan media yang memungkinkan untuk itu. Sayangnya, pemerintah Orde Soeharto zaman itu pada hampir seluruh tingkatan jajarannya sudah mulai menutup komunikasi bagi kemungkinan memandang hal-hal semacam itu sebagai masukan untuk melakukan perbaikan keadaan. Masukan semacam itu dengan segera dianggap sebagai kritik yang tidak membangun, dianggap tidak berpartisipasi dalam pembangunan, oposisi yang tidak bertanggung jawab, bahkan mulai dipojokkan sebagai usaha menentang kepemimpinan Orde Baru. Usaha-usaha ini dengan serta merta pula diikuti oleh operasi intelejen yang disusul operasi militer untuk memerangi musuh-musuh Orde Soeharto. Dialog menjadi suatu keniscayaan sehingga komunikasi dua arah tidak lagi terjadi. Pemerintahan Orde Soeharto berikut seluruh jajaran ordenya mulai melihat kegiatan kemahasiswaan sebagai kegiatan yang harus ditumpas berikutnya setelah kekuatan PKI dan G30Snya. Dengan demikian tokoh- (sociopolitica's blog)

‘Konspirasi’ Mei 1998: Kisah Para ‘Brutus’ di Sekitar Jenderal Soeharto (3)

In Historia, Politik on May 30, 2012 at 8:51 AM

DALAM setiap pergantian rezim kekuasaan, akan selalu ada manusia dengan peran Brutus. Meski tak selalu Brutus itu dengan sendirinya tak berguna. Brutus sendiri –dalam naskah Shakespeare– mengaku ikut menusukkan belati ke tubuh Julius Caesar justru karena kecintaan kepadanya. “Begitu besar cintaku kepadanya, sehingga aku tak ingin membiarkannya hidup sebagai seorang diktator tiran”. Mencegah kediktatoran, adalah suatu alasan yang idealistik. Tetapi anggota-anggota Senat yang berkonspirasi dalam pembunuhan Julius Caesar, 15 Maret 44 SM,  untuk sebagian juga adalah orang-orang yang mengkhianati rakyat dan menjadi kaya karena korup. Adalah Senat itu pula pada tahun yang sama, 44 SM, beberapa waktu sebelum konspirasi pembunuhan menetapkan Caesar sebagai penguasa seumur hidup. Apapun, bagi penyair besar abad 14 Dante, Brutus dan Cassius adalah pengkhianat. Maka dalam karya besarnya, Divina Commedia, Dante memberikan tempat bagi keduanya di kerak bumi yang terdalam dan gelap –neraka menurut versi sang penyair– bersama Judas Iskariot sang murid yang mengkhianati Jesus Kristus.

PRESIDEN SOEHARTO, BJ HABIBIE, JENDERAL WIRANTO, 21 MEI 1998. “Sejauh yang bisa dicatat, tindak-tanduk Jenderal Wiranto pada Mei 1998 itu, tidak pernah mendapat kejelasan resmi hingga kini, karena ia tak pernah dimintai pertanggunganjawab untuk itu. Dan ketika diminta memberi keterangan kepada TGPF (Tim Gabungan Pencari Fakta) Peristiwa Mei 1998 yang diketuai Marzuki Darusman, Jenderal Wiranto tidak bersedia”. (Foto Reuters/Enny Nurhaeni)

Permainan di zona abu-abu. Menjelang kejatuhan Soekarno, tak sedikit kaum Brutus yang muncul atau paling tidak, ada sejumlah orang yang dengan cepat melompat keluar dari kapal yang akan karam. Dan orang-orang seperti ini biasanya bisa terbawa kembali ke dalam rezim yang baru. Ketika Jenderal Soeharto selaku pemegang Surat Perintah 11 Maret 1966, menyusun Kabinet Ampera I akhir Juli 1966, ia membiarkan beberapa nama yang masih dikehendaki Presiden Soekarno, terbawa dalam kabinet baru itu, sambil membawa juga tokoh-tokoh ex pendukung Bung Karno yang telah meloncat duluan dari kapal. Wartawan senior Mochtar Lubis ketika itu mengecam dan mengatakan, bagaimana mungkin kita membiarkan orang-orang yang pernah menjadi pendukung setia Bung Karno, kembali berada dalam kekuasaan. Mochtar  (sociopolitica's blog)

Kemenangan2 Nippon di Tiongkok

Setelah Sriwijaya dan Majapahit ada Kerajaan Gowa

Suwandy Mardan

Sejak saya duduk dibangku Sekolah dasar dan mulai mengenal pelajaran sejarah, perlahan-lahan saya mulai mengerti bahwa Bangsa Indonesia dulunya terdiri dari berbagai Kerajaan dan diantara Kerajaan yang pernah ada di Nusantara ada 2 Kerajaan yang paling Beken yaitu, Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit. menurut buku sejarah yang selalu saya baca, hanya 2 kerajaan ini yang paling besar di antara kerajaan-kerajaan yang pernah ada di wilayah indonesia. hingga pada suatu ketika, tepatnya ketika saya duduk dibangku kelas 2 SMA, saya lagi-lagi menemukan teori ini, Yaitu 2 Kerajaan terbesar yang pernah ada di Nusantara (Sriwijaya dan Majapahit), pada saat itu saya menayakan kepada Guru sejarah mengenai kebenaran sejarah ini, Mengapa hanya Sriwijaya dan Majapahit yang ditulis dalam buku-buku sejarah sebagai Kerajaan Besar, bagaimana dengan Kerajaan lain yang ada di Nusantara, Kerajaan Gowa misalnya, mengapa dalam buku sejarah, Kerajaan Gowa-Tallo yang kadang-kadang ditulis sebagai Kerajaan Makassar hanya dimuat ala kadarnya saja, mengapa expos tentang kerajaan ini sangat minim, padahal jika kita ingin berbicara Fakta sejarah dengan mengedepankan nilai-nilai ilmiah, maka bisa dipastikan Kerajaan Gowa-Tallo adalah salah satu Kerajaan Terbesar yang pernah ada di Nusantara.
berikut saya paparkan sedikit hal dari Kerajaan Gowa


1. Mahkota Raja Gowa yang bernama Salokoa

salokoa, atau mahkota Raja, memiliki berat 1768 gram, terbuat dari emas murni, dan ditaburi 250 berlian, Mahkota ini berasal dari Raja Gowa Pertama Tumanurung Baineyya ri Tamalate pada Abad ke 13 Masehi.
2. Ponto Janga-Jangayya

ponto janga jangaya (Terbuat dari emas murni yang berat seluruhnya 985,5 gram, bentuknya seperti Naga yang melingkar sebanyak 4 buah. Dinamai “Mallimpuang” yang berkepala naga satu dan “Tunipalloang” yang berkepala naga dua, benda ini merupakan benda “Gaukang” {kebesaran Raja} di Gowa dan dipakai pada pergelangan tangan, Benda ini berasal dari Tumanurunga).
3. Tobo Kaluku

tobo kaluku atau rante manila dengan berat 270 gram

Prasati Bukit Gombak

Prasasti ini terdiri dari 21 baris tulisan, fokus utama dari prasasti ini adalah menjelaskan tentang status kedudukan Adityawaraman serta menyebutkan asal usul dari Adityawarman yaitu putra dari Adwayadwaja. Pada prasasti ini terdapat penanggalan pada 1278 Çaka atau 1357 serta ditulis oleh seorang Acarya (pendeta guru). Prasasti ini juga memiliki tinggi mencapai 2 meter lebih.

Berikut ini teks dari manuskrip yang dipahatkan tersebut^[1]:

1. swasyamtu prabhu adwayadwaya mputra adityawarman crya wangÇaÇari ammarayya
2. wangsapati aradhita maitritwan karuna mupakÇa mudita satwopa
3. karaguna yatwan raja sudharmmaraja krtawat lekhesi (t) tisthahati ॥O॥
4. Çri kamaraja adhimukti sadas (trakintha) (t) amyabhisekasutathagata bajta (w) sys.s
5. (g)ajna pancasadabhijna suparnna (gatra) adityawarnepate adhirajah ॥O॥ sawast॥
6. Çrimat cri adityawarma prataparakrama rajendramaulimaniwarmmadewa marahadi
7. raja sakolakajanapriva dharmarajakutilaka saranagataba jrapanjara ekanggrawira.du
8. sta(ri) garahacrista paripalaka saptanggaraja sayada mangundharana patapustaka pratimalaya yam ta
9. L(I) ah jirna pada sapta swarnabhumi diparbwat bhihara nanawiddhaprakara
10. nan pancamaha Çabda jalanda harbwat maniyammakraya diparnnamasya di sanmuka
11. k brahmana (w) aryyapaddyayatyada kapodra watyada mulisamun tyada rebut rentak
12. sakala pya sampurna sakyanyam masina diwisak dadatu ya datra panyambarum yam ha

NIOD

Instituut voor oorlogs- holocaust-en genocidestudies - http://niod.x-cago.com/maleise_kranten/
Toedjoean peperangan Dai Toa - http://niod.x-cago.com/maleise_kranten/article.do?
Para Menteri dan goebernoer  Negara Repoeblik Indonesia - http://niod.x-cago.com/maleise_kranten/article.do?
AMANAT PRESIDEN KEPADA RAKYAT INDONESIA - http://niod.x-cago.com/maleise_kranten/article.do?
"Djandji November" kedoes - http://niod.x-cago.com/maleise_kranten/article.do? 
Berita Indonesia  -  http://niod.x-cago.com/maleise_kranten/page.do?

Naskah kuno - http://nationalgeographic.co.id/foto/2012/01/naskah-kuno

Benteng Keraton Buton

Benteng Keraton Buton merupakan salah satu objek wisata bersejarah di Bau-bau, Sulawesi Tenggara. Benteng peninggalan Kesultanan Buton tersebut dibangun pada abad ke-16 oleh Sultan Buton III bernama La Sangaji yang bergelar Sultan Kaimuddin (1591-1596). Pada awalnya, benteng tersebut hanya dibangun dalam bentuk tumpukan batu yang disusun mengelilingi komplek istana dengan tujuan untuk mambuat pagar pembatas antara komplek istana dengan perkampungan masyarakat sekaligus sebagai benteng pertahanan. Pada masa pemerintahan Sultan Buton IV yang bernama La Elangi atau Sultan Dayanu Ikhsanuddin, benteng berupa tumpukan batu tersebut dijadikan bangunan permanen. Pada masa kejayaan pemerintahan Kesultanan Buton, keberadan Benteng Keraton Buton memberi pengaruh besar terhadap eksistensi Kerajaan. Dalam kurun waktu lebih dari empat abad, Kesultanan Buton bisa bertahan dan terhindar dari ancaman musuh.
Benteng yang merupakan bekas ibukota Kesultanan Buton ini memiliki bentuk arsitek yang cukup unik, terbuat dari batu kapur/gunung. Benteng yang berbentuk lingkaran ini dengan panjang keliling 2.740 meter. Benteng Keraton Buton mendapat penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) dan Guiness Book Record yang dikeluarkan bulan september 2006 sebagai benteng terluas di dunia dengan luas sekitar 23,375 hektar. Benteng ini memiliki 12 pintu gerbang yang disebut Lawa dan 16 emplasemen meriam yang mereka sebut Baluara. Karena letaknya pada puncak bukit yang cukup tinggi dengan lereng yang cukup terjal memungkinkan tempat ini sebagai tempat pertahanan terbaik di zamannya. Dari tepi benteng yang sampai saat ini masih berdiri kokoh anda dapat menikmati pemandangan kota Bau-Bau dan hilir mudik kapal di selat Buton dengan jelas dari ketinggian,suatu pemandangan yang cukup menakjukkan. Selain itu, di dalam kawasan benteng dapat dijumpai berbagai peninggalan sejarah Kesultanan Buton. Benteng ini terdiri dari tiga komponen yaitu Badili, Lawa, dan Baluara


BADILI (MERIAM)



Obyek wisata ini merupakan meriam yang terbuat dari besi tua yang berukuran 2 sampai 3 depa. Meriam ini bekas persenjataan Kesultanan Buton peninggalan Portugis dan Belanda yang dapat ditemui hampir pada seluruh benteng di Kota Bau-Bau.


LAWA



Dalam bahasa Wolio berarti pintu gerbang. Lawa berfungsi sebagai penghubung keraton dengan kampung-kampung yang berada disekeliling benteng keraton. Terdapat 12 lawa pada benteng keraton. Angka 12 menurut keyakinan masyarakat mewakili jumlah lubang pada tubuh manusia, sehingga benteng keraton diibaratkan sebagai tubuh manusia. Ke-12 lawa memiliki masing-masing nama sesuai dengan gelar orang yang mengawasinya, penyebutan lawa dirangkai dengan namanya. Kata lawa diimbuhi akhiran 'na' menjadi 'lawana'. Akhiran 'na' dalam bahasa Buton berfungsi sebagai pengganti kata milik "nya". Setiap lawa memiliki bentuk yang berbeda-beda tapi secara umum dapat dibedakan baik bentuk, lebar maupun konstruksinya ada yang terbuat dari batu dan juga dipadukan dengan kayu, semacam gazebo diatasnya yang berfungsi sebagai menara pengamat. 12 Nama lawa diantaranya : lawana rakia, lawana lanto, lawana labunta, lawana kampebuni, lawana waborobo, lawana dete, lawana kalau, lawana wajo/bariya, lawana burukene/tanailandu, lawana melai/baau, lawana lantongau dan lawana gundu-gundu.


BALUARA



Kata baluara berasal dari bahasa portugis yaitu 'baluer' yang berarti bastion. Baluara dibangun sebelum benteng keraton didirikan pada tahun 1613 pada masa pemerintahan La Elangi/Dayanu Ikhsanuddin (sultan buton ke-4) bersamaan dengan pembangunan 'godo' (gudang). Dari 16 baluara dua diantaranya memiliki godo yang terletak diatas baluara tersebut. Masing-masing berfungsi sebagai tempat penyimpanan peluru dan mesiu. Setiap baluara memiliki bentuk yang berbeda-beda, disesuaikan dengan kondisi lahan dan tempatnya. Nama-nama baluara dinamai sesuai dengan nama kampung tempat baluara tersebut berada. Nama kampung tersebut ada di dalam benteng keraton pada masa Kesultanan Buton. 16 Nama Baluara : baluarana gama, baluarana litao, baluarana barangkatopa, baluarana wandailolo, baluarana baluwu, baluarana dete, baluarana kalau, baluarana godona oba, baluarana wajo/bariya, baluarana tanailandu, baluarana melai/baau, baluarana godona batu, baluarana lantongau, baluarana gundu-gundu, baluarana siompu dan baluarana rakia.

sumber : http://id.wikipedia.org/wiki/Benteng_Keraton_Buton
[url=www.google.com]www.google.com[/url]

Pidato Surya Paloh 2012

IFJ Desak Metro TV Kembalikan Hak Luviana

Pius Lima Klobor

Luviana berorasi dan meminta dukungan solidaritas sesama buruh kepada ratusan buruh yang sedang menggelar aksi damai di depan Istana Negara dari Komite Aksi Buruh tolak BBM dan Upah Murah, Kamis , 8/3 (Jaringnews/Novel Sinaga)

Metro TV harusnya menghormati hak asasi para karyawannya, termasuk kebebasan berekspresi dan hak untuk mendirikan serikat pekerja.
JAKARTA, Jaringnews.com - Federasi wartawan internasional atau The International Federation of Journalists (IFJ) Asia-Pasifik dan Federasi Serikat Pekerja Media Indonesia (FSPMI) mengutuk pemecatan jurnalis Indonesia Luviana oleh stasiun televisi swasta, Metro TV, pada Februari 2012 lalu.

Dalam media rilis yang dikirim Aaliansi Jurnalis Independen (AJI) hari ini, IFJ dan FSPMI menyatakan, mengutuk manajemen Metro TV yang telah merumahkan Luviana atas kritikannya terhadap proses internal perusahaan. Selain itu, manajemen Metro TV diminta untuk menarik kembali surat pemecatan tersebut, dan memungkinkan Luviana untuk dapat melanjutkan pekerjaannya sebagai asisten produser.

"Kami mendesak Metro TV untuk menghormati hak asasi manusia dari para karyawannya termasuk kebebasan berekspresi dan hak untuk mendirikan serikat pekerja," sebut siaran pers tersebut.

Lebih dari itu, IFJ dan FSPMI juga mendesak Menteri Tenaga Kerja dan instansi ketenagakerjaan wilayah Jakarta Barat untuk memantau kepatuhan media, menghormati hak karyawan, sebagaimana dilindungi dalam Undang-undang No. 21/2001 tentang Pekerja/Buruh.

Sebagaimana diberitakan, Luviana dipecat setelah menuntut adanya perbaikan kesejahteraan karyawan Metro TV, serta pembenahan sistem keredaksian di internal. Alasan lain pemecatan tersebut lantaran Luviana menuntut pembentukan serikat pekerja dalam tubuh televisi swasta itu.

Luviana juga telah mengajukan keluhan resminya kepada AJI Jakarta dan dilakukan pertemuan antara kedua belah pihak. Namun hingga awal April ini, perusahaan tetap berdiri teguh pada keputusannya untuk tetap memutus kontrak kerja Luviana, meskipun dia telah 10 tahun bekerja. Dan, sejak 13 April 2012, Luviana dicegah masuk ke kantor tersebut serta segala akses ke kantor Metro TV pun ditutup untuk Luviana.
(Pio / Pio)

Giliran Kantor Nasdem Digeruduk Aliansi Metro

 Novel Martinus Sinaga

"Jelas terlihat, restorasi Indonesia yang diusung oleh Partai Nasdem bohong belaka."
JAKARTA, Jaringnews.com - Aliansi Metro (Melawan Topeng Restorasi), menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPP Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Cikini, Jakarta, Selasa (5/6). Aksi gabungan organisi massa ini dilakukan untuk memprotes tindakan sewenang-wenang yang dilakukan manajemen Metro TV kepada Luviana, yang hingga saat ini belum mendapat kepastian terkait status kerjanya.

Unjuk rasa dilakukan di kantor Nasdem karena diketahui, pemilik Metro TV, Surya Paloh, juga merupakan ketua umum ormas Nasdem.

"Jelas terlihat, restorasi Indonesia yang diusung oleh Partai Nasdem bohong belaka. Pendiri Nasdem, Surya Paloh, malah me-nonjob-kan karyawannya dengan sewenang-wenang di perusahaannya sendiri yaitu Metro TV," pekik Hendrik Sirait, salah satu koordinator aksi.
Adapun Luviana sudah empat bulan di-nonjob-kan Metro TV. Tak hanya itu, perempuan ini juga dirumahkan dan sempat diusir petugas keamanan Metro TV saat hendak masuk kantor untuk bekerja.

"Pe-nonjob-an Luviana adalah fakta kesewenang-wenangan Metro TV, dan upaya untuk membungkam suara-suara karyawannya yang menuntut keadilan dan kesejahteraan," lanjut Hendik.

Setelah hampir satu jam menggelar aksi di depan gedung Nasdem, perwakilan Aliansi Metro pun diterima langsung oleh Paloh. "Perwakilan kita saat ini diterima langsung oleh Surya Paloh, yang berniat menyelesaikan permasalahan yang hadapi Luviana."

Hingga berita ini diturunkan, perwakilan Aliansi Metro masih duduk bersama membahas kasus yang menimpa Luviana.

Sekedar catatan, Aliansi Metro juga sempat menggelar unjuk rasa di kantor Metro TV, 24 April 2012 lalu. Selain itu, juga mengadukan kasus ini ke Komnas HAM, Komisi IX DPR RI hingga ke Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Namun, namun pihak management Metro TV tak jua bereaksi.

Adapun elemen masyarakat dan organisasi yang tergabung dalam Aliansi Metro diantaranya organisasi buruh KASBI & GSBI, PBHI Jakarta, Migrant Care, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), serta Komunitas Bhineka.
(Nvl / Nky)

Batavia Jakarta 1929 old days Indonesia

editorial Media Indonesia  - http://www.mediaindonesia.com/editorial/

Yusril Siapkan Gugatan Lagi

JAKARTA – Penasihat bidang hukum Kepresidenan tampaknya bakal dibikin pusing lagi. Yusril Ihza Mahendra bakal mengajukan kembali materi gugatan lain terkait kebijakan dan peraturan yang melawan undang-undang ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atau Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut mantan Menteri Hukum dan HAM itu, tak sedikit kebijakan dan peraturan pemerintah yang tidak sejalan dengan pandangan hukum.

’’Masih ada lagi. Tidak berhenti pada perkara yang sudah diputuskan. Kalau memang ada penyimpangan hukum lain, harus diajukan gugatan,’’ ujar Yusril Ihza Mahendra kepada INDOPOS melalui telepon, kemarin.

Yusril yang pernah menjabat menteri tiga kali ini mengungkapkan, pengajuan gugatan terhadap peraturan atau kebijakan yang melawan hukum ini lebih didasari oleh upaya menegakkan keadilan semata. Meluruskan segala sesuatu yang memang tidak selaras dengan perundang-undangan.

Profesor hukum tata negara dari Universitas Indonesia (UI) ini memastikan tidak ada persoalan dengan pribadi atau pun pejabat negara. Gugatan yang diajukan sebatas pembuktian supremasi hukum. ’’Kalau kita mengaku sebagai negara supremasi hukum, maka hukum harus ditegakkan, tidak pilih-pilih,’’ tutur pria asli Bangka Belitung ini.

Lebih lanjut dia mengungkapkan dorongan mengajukan berbagai gugatan ke PTUN dan MK juga didasari oleh tanggung jawab moral. Sebagai akademisi yang memahami persoalan hukum, perlu memberikan langkah penegakan hukum.

Yusril berharap tindakan yang dilakukan dapat memberikan pemahaman hukum yang luas bagi masyarakat. Tidak sebatas pada pejabat pemerintah, karena memang penegakan hukum harus tetap diutamakan. ’’Jadi ini tanggung jawab moral. Tanggung jawab keilmuan,’’ ucapnya.

Dicontohkan Yusril gugatan terkait moratorium remisi yang diajukan Kementerian Hukum dan HAM. Peraturan itu sangat berlawanan dengan perundang-undangan yang ada, sehingga pantas untuk dilakukan gugatan. ’’Hasil putusan itu sewajarnya menjadi pembelajaran. Terserah pemerintah menanggapi hasil putusan yang ditetapkan pengadilan,’’ ujarnya.

Ditanya soal konflik pribadi dengan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, tak ditanggapi Yusril. Bahkan memilih diam saat INDOPOS mempertajam pertanyaan tersebut. ’’Saya rasa cukup itu saja, nanti bisa telepon lagi,’’ tuturnya sambil menutup telepon.

Sementara itu, pakar hukum tata Negara UI, Mustofa Fahri mengakui ada persoalan dalam perumusan kebijakan atau pun peraturan yang diterbitkan pemerintah. Peraturan tersebut melawan tata perundang-undangan yang ada. Akibatnya, banyak persoalan timbul dalam penerapan. Bahkan memancing kontroversi dari berbagai praktisi hukum. ’’Gugatan yang diajukan Prof Yusril adalah sebagian contoh saja,’’ tutur dosen Fakultas Hukum UI. tak memberikan jawaban. Dua nomor telepon seluler yang biasa digunakan tak
memberikan jawaban.

Tak Paham PTUN

Sebelumnya, mantan Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra menuding Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana tak paham dengan hukum acara Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Tudingan Yusril itu terkait pernyataan Denny di media yang menyebut pemberitahuan putusan sela dikirim melalui telepon jelas menyalahi UU PTUN.

Namun menurut Yusril, berdasarkan surat Ketua Muda Urusan Tata Usaha Negara dari Mahkamah Agung (MA) Nomor 052/Td.TUN/III/1992 tanggal 24 Maret 1992, maka penyampaian putusan dapat dilakukan lewat teleks, telegram, faksimili ataupun kurir langsung. ’’Yang disampaikan cukup extrak penetapan, baru kemudian harus disusul dengan pengiriman penetapan selengkapnya via pos,’’ kata Yusril di Jakarta, Sabtu (19/5).

Polemik antara Denny dan Yusril itu terkait putusan sela dari PTUN Jakarta Pusat yang memerintahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Mendagri Gamawan Fauzi agar tidak mengeksekusi Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 48/P Tahun 2012 tanggal 2 Mei 2012 yang mengesahkan pengangkatan Wagub Bengkulu Junaidi sebagai gubernur definitif menggantikan Agusrin yang menjadi terpidana korupsi.

Menurut Yusril, dalam UU Nomor 5 Tahun tahun 1986 tentang PTUN pasal 67 ayat (2) disebutkan bahwa permohonan penundaan hanya dapat dilakukan apabila terdapat keadaan sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika ketentuan yang digugat tetap dilaksanakan. Penundaan atau penangguhan, katanya mengutip UU PTUN, dapat diajukan sekaligus dalam gugatan atau dapat juga terpisah.

’’Jadi permohonan penundaan sebuah keputusan dapat diproses dengan acara cepat, apabila penggugat mengemukakan alasan bahwa jika keputusan itu segera dilaksanakan, maka akan sangat merugikan dirinya dan mungkin akan menimbulkan keadaan yang tak dapat dipulihkan lagi. Kalau berkas permohonan perkara masih di tangan ketua PTUN, maka Ketua dan Panitera berwenang menunda pelaksanaan keputusan TUN itu,’’ lanjut Yusril.

Mantan Menteri Hukum dan HAM itu juga mengatakan, apabila berkas sudah di tangan majelis maka menjadi kewenangan majelis pula untuk memutus penundaannya.

’’Dengan demikian, tidak ada kejanggalan penetapan sela Kepres 48/P Th 2012 terkait gugatan Agusrin. Semua prosedur hukam acara Tata Usaha Negara telah dilaksanakan. Denny tidak paham hal ini,’’ katanya.

Sembari bercanda Yusril pun mengaku heran dengan pernyataan Denny yang menunjukkan ketidakpahaman tentang hukum acara PTUN. ’’SBY saja legowo menerima putusan TUN, kok Denny malah ngeyel,’’ pungkasnya.

Denny yang menjabat sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM, menuding putusan sela PTUN tidak sah sebab diputus pada hari yang sama dengan hari pengajuan gugatan. Dan putusan tersebut tidak dituangkan dalam bentuk tertulis.

Melalui akun twitter, Denny mengatakan, ’’Tidak ada telex/telegram pun yang dilakukan. Penetapan menulis pemberitahuannya dengan telepon. Tidak sah!,’’ tulis Denny dalam akun twitternya, @dennyindrayana, kemarin.

Pernyataan ini menanggapi komentar Yusril yang menyatakan penyampaian putusan sela sudah sah sesuai UU. ’’Mengingat sifatnya 'sangat mendesak' cara penyampaian dapat dilakukan dengan telegram/telex atau dengan kurir,’’ tulis Yusril dalam akun twitternya @Yusrilihza_Mhd. (rko)

Ardya dan Kawan

Ari dan Kawan

Reklame Mobil

Keelokan Damai Danau Singkarak

Hari ini saya mau mengajak saudara saudara untuk berkelana kesebuah tempat nan amat elok, cantik, indah damai dan hijau. Belum lengkap kiranya kunjungan wisata anda jika belum menengok lukisan alam yang satu ini, adalah sebuah cekungan alam yang digenangi air yang amat jernih dengan hiasan ikan ikan nan berkeliaran damai dan tenang yakni Danau Singkarak.

Danau Singakarak terletak di Propinsi Sumatera Barat yang dinaungi oleh dua Wilayah yakni Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Solok. Danau Singkarak merupakan danau terluas ke-2 di Sumatera setelah Danau Toba yang berada pada ketinggian 36,5 meter dari permukaan laut dan luas 129,69 km.
Danau ini merupakan hulu dari sungai/batang Ombilin yang merupakan sumber pengairan yang penting bagi lahan pertanian yang dilalui oleh aliran sungai ini. Air danau ini sebagiannya juga dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik yang dialirkan melewati terowongan menembus Bukit Barisan ke Batang Anai untuk menggerakkan generator PLTA Singkarak di dekat Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman.
Selain pemandangannya nan amat elok dan indah dicekungan kehijauan alam Bukit Barisan, Danau Singkarak juga menyimpan sebuah keunikan spesies ikan yang ada di dunia yakni IKAN BILIH (latin ; Mystacoleucus padangensis) Species Ikan ini hanya satu satunya di dunia (namun menurut beberapa sumber kiranya jenis ikan ini juga ada di Brazilia). Ikan ini merupakan andalan utama mata pencarian penduduk yang ada diselingkaran Danau Singkarak, selain rasanya yang amat khas, gurih dan wangi Ikan ini juga menjadi andalan kenangan anda dengan memanjakan selera untuk mencicipi makanan yang ada di warung/restoran yang ada di pinggir pinggir danau Singkarak, tentunya juga ada paket untuk oleh oleh dari Ikan Bilih yang sudah kering.
Dilokasi Danau Singakarak banyak terdapat Homestay/Losmen dan juga beberapa buah Hotel Bintang 2 dan Melati, seperti Singkarak Beach Hotel, Hotel ini biasanya ramai digunakan oleh para wisatawan mancanegara maupun domestik, juga ditempat ini sangat nyaman untuk dilaksanakan kegiatan kegiatan seminar, pelatihan maupun untuk rehat. Disamping itu dilokasi danau Singakarak juga ada tempat bermain anak anak bagi anda yang membawa keluarga seperti di pantai Tanjung Mutiara, ada disediakan kapal kecil untuk berlayar ria di danau singkarak serta aneka permainan anak anak lainnya.
Memang secara sarana dan prasarana lainnya, diseputaran lingkungan Danau Singakarak masih banyak keterbatasan seperti akses penyediaan Cinderamata, WC Publik, atraksi budaya, kebersihan pantai danau dan sebagainya. Hal ini kiranya bisa menjadi perhatian dan perbaikan bagi pihak pihak yang bertanggungjawab/pengelola Objek Wisata danau Singkarak, baik pemerintah, pelaku usaha, masyarakat dan pengunjung objek wisata Danau Singkarak sendiri.
Tetapi yakinlah kunjungan anda ke Danau Singakarak tidak akan sia sia apalagi jika anda menikmati lika liku jalan dipinggir Danau Singakarak yang dikelilingi sawah sawah yang berjenjang hijau, pemandangan bukit yang bergelombang, bangunan rumah rumah bagonjong yang estetik serta sepoian angin danau yang menyejukkan.
Walau kunjungan anda sungguh mengasyikkan tetapi harap selalu menjaga keamanan dan keselamatan anda dalam berwisata, harap hati hati jika berenang dan jangan mendekati ke areal yang dilarang oleh pengelola. Sebelum berenang atau mandi dipinggir danau harap melapor dan memberitahu pihak pengelola/penjaga dan menanyakan apa saja yang boleh dan yang tidak boleh untuk anda lakukan.(ALANG BABEGA)

H. AGUS SALIM

Agus Salim

The Grand Old Man

DALAM sebuah rapat Sarekat Islam (SI), Haji Agus Salim saling ejek dengan Muso, tokoh SI yang belakangan menjadi orang penting dalam Partai Komunis Indonesia. Pada awalnya Muso memulai ejekan itu ketika berada di podium.
“Saudara saudara, orang yang berjanggut itu seperti apa?”
“Kambing!” jawab hadirin.
“Lalu, orang yang berkumis itu seperti apa?”
“Kucing!”
Agus Salim tahu dialah sasaran ejekan Muso. Agus Salim memang memelihara jenggot dan kumis. Begitu gilirannya berpidato tiba, dia tak mau kalah.
“Saudara-saudara, orang yang tidak berkumis dan tidak berjanggut itu seperti apa?”
Hadirin berteriak riuh, “Anjing!”
Agus Salim tersenyum, puas, lalu melanjutkan pidatonya. Agus Salim memang dikenal singa podium. Dia juga lihai berdebat, sehingga jarang ada yang mau melayaninya.
Agus Salim punya nama asli Mashudul Haq yang berarti pembela kebenaran. Lahir di Kota Gedang, Bukittinggi, Sumatera Barat, pada 8 Oktober 1884, dia menjadi anak keempat Sutan Moehammad Salim, seorang jaksa di sebuah pengadilan negeri. Karena kedudukan ayahnya Agus Salim bisa belajar di sekolah-sekolah Belanda dengan lancar, selain karena dia anak yang cerdas. Dalam usia muda, dia telah menguasai sedikitnya tujuh bahasa asing; Belanda, Inggris, Arab, Turki, Perancis, Jepang, dan Jerman.
Pada 1903 dia lulus HBS (Hogere Burgerschool) atau sekolah menengah atas 5 tahun pada usia 19 tahun dengan predikat lulusan terbaik di tiga kota, yakni Surabaya, Semarang, dan Jakarta. Karena itu Agus Salim berharap pemerintah mau mengabulkan permohonan beasiswanya untuk melanjutkan sekolah kedokteran di Belanda. Tapi, permohonan itu ternyata ditolak. Dia patah arang. Tapi, kecerdasannya menarik perhatian Kartini, anak Bupati Jepara.
Sebuah cuplikan dari surat Kartini ke Ny. Abendanon, istri pejabat yang menentukan pemberian beasiswa pemerintah pada Kartini:
“Kami tertarik sekali kepada seorang anak muda, kami ingin melihat dia dikarunia bahagia. Anak muda itu namanya Salim, dia anak Sumatera asal Riau, yang dalam tahun ini, mengikuti ujian penghabisan sekolah menengah HBS, dan ia keluar sebagai juara. Juara pertama dari ketiga-tiga HBS! Anak muda itu ingin sekali pergi ke Negeri Belanda untuk belajar menjadi dokter. Sayang sekali, keadaan keuangannya tidak memungkinkan. Gaji ayahnya cuma F 150 sebulan” (Panitia Buku Peringatan, Seratus Tahun Haji Agus Salim, 1984, hlm 24).
Lalu, Kartini merekomendasikan Agus Salim untuk menggantikan dirinya berangkat ke Belanda, karena pernikahannya dan adat Jawa yang tak memungkinkan seorang puteri bersekolah tinggi. Caranya dengan mengalihkan beasiswa sebesar 4.800 gulden dari pemerintah ke Agus Salim. Pemerintah akhirnya setuju. Tapi, Agus Salim menolak. Dia beranggapan pemberian itu karena usul orang lain, bukan karena penghargaan atas kecerdasan dan jerih payahnya. Salim tersinggung dengan sikap pemerintah yang diskriminatif. Apakah karena Kartini berasal dari keluarga bangsawan Jawa yang memiliki hubungan baik dan erat dengan pejabat dan tokoh pemerintah sehingga Kartini mudah memperoleh beasiswa?
Belakangan, Agus Salim memilih berangkat ke Jedah, Arab Saudi, untuk bekerja sebagai penerjemah di konsulat Belanda di kota itu antara 1906-1911. Di sana, dia memperdalam ilmu agama Islam pada Syech Ahmad Khatib, imam Masjidil Haram yang juga pamannya, serta mempelajari diplomasi. Sepulang dari Jedah, dia mendirikan sekolah HIS (Hollandsche Inlandsche School), dan kemudian masuk dunia pergerakan nasional.
Karir politik Agus Salim berawal di SI, bergabung dengan H.O.S. Tjokroaminoto dan Abdul Muis pada 915. Ketika kedua tokoh itu mengundurkan diri dari Volksraad sebagai wakil SI akibat kekecewaan mereka terhadap pemerintah Belanda, Agus Salim menggantikan mereka selama empat tahun (1921-1924) di lembaga itu. Tapi, sebagaimana pendahulunya, dia merasa perjuangan “dari dalam” tak membawa manfaat. Dia keluar dari Volksraad dan berkonsentrasi di SI.
Pada 1923, benih perpecahan mulai timbul di SI. Semaun dan kawan-kawan menghendaki SI menjadi organisasi yang condong ke kiri, sedangkan Agus Salim dan Tjokroaminoto menolaknya. Buntutnya SI terbelah dua: Semaun membentuk Sarekat Rakyat yang kemudian berubah menjadi PKI, sedangkan Agus Salim tetap bertahan di SI.
Karier politiknya sebenarnya tidak begitu mulus. Dia pernah dicurigai rekan-rekannya sebagai mata-mata karena pernah bekerja pada pemerintah. Apalagi, dia tak pernah ditangkap dan dipenjara seperti Tjokroaminoto. Tapi, beberapa tulisan dan pidato Agus Salim yang menyinggung pemerintah mematahkan tuduhan-tuduhan itu. Bahkan dia berhasil menggantikan posisi Tjokroaminoto sebagai ketua setelah pendiri SI itu meninggal dunia pada 1934.
Selain menjadi tokoh SI, Agus Salim juga merupakan salah satu pendiri Jong Islamieten Bond. Di sini dia membuat gebrakan untuk meluluhkan doktrin keagamaan yang kaku. Dalam kongres Jong Islamieten Bond ke-2 di Yogyakarta pada 1927, Agus Salim dengan persetujuan pengurus Jong Islamieten Bond menyatukan tempat duduk perempuan dan laki-laki. Ini berbeda dari kongres dua tahun sebelumnya yang dipisahkan tabir; perempuan di belakang, laki-laki di depan. “Ajaran dan semangat Islam memelopori emansipasi perempuan,” ujarnya.
Agus Salim pernah menjadi anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada akhir kekuasaan Jepang. Ketika Indonesia merdeka, dia diangkat menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung. Kepiawaiannya berdiplomasi membuat dia dipercaya sebagai Menteri Muda Luar Negeri dalam Kabinet Syahrir I dan II serta menjadi Menteri Luar Negeri dalam Kabinet Hatta. Sesudah pengakuan kedaulatan Agus Salim ditunjuk sebagai penasehat Menteri Luar Negeri.
Dengan badannya yang kecil, dikalangan diplomatik Agus Salim dikenal dengan julukan The Grand Old Man, sebagai bentuk pengakuan atas prestasinya di bidang diplomasi.
Sebagai pribadi dikenal berjiwa bebas. Dia tak pernah mau dikekang oleh batasan-batasan, bahkan dia berani mendobrak tradisi Minang yang kuat. Tegas sebagai politisi, tapi sederhana dalam sikap dan keseharian. Dia berpindah-pindah rumah kontrakan ketika di Surabaya, Yogyakarta, dan Jakarta. Di rumah sederhana itulah dia menjadi pendidik bagi anak-anaknya, kecuali si bungsu, bukan memasukkannya ke pendidikan formal. Alasannya, selama hidupnya Agus Salim mendapat segalanya dari luar sekolah. “Saya telah melalui jalan berlumpur akibat pendidikan kolonial,” ujarnya tentang penolakannya terhadap pendidikan formal kolonial yang juga sebagai bentuk pembangkangannya terhadap kekuasaan Belanda.
Agus Salim wafat pada 4 November 1954 dalam usia 70 tahun.*
Sumber : MESIASS