Suaro Hati - Presiden Republik Indonesia

Presiden Pertama, Ir. Soekarno (1945-1966)

Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno yang biasa dipanggil Bung Karno, lahir di Blitar, Jawa Timur, 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta, 21 Juni 1970. Ayahnya bernama Raden Soekemi Sosrodihardjo dan ibunya Ida Ayu Nyoman Rai. Semasa hidupnya, beliau mempunyai tiga istri dan dikaruniai delapan anak. Dari istri Fatmawati mempunyai anak Guntur, Megawati, Rachmawati, Sukmawati dan Guruh. Dari istri Hartini mempunyai Taufan dan Bayu, sedangkan dari istri Ratna Sari Dewi, wanita turunan Jepang bernama asli Naoko Nemoto mempunyai anak Kartika..

Masa kecil Soekarno hanya beberapa tahun hidup bersama orang tuanya di Blitar. Semasa SD hingga tamat, beliau tinggal di Surabaya, indekos di rumah Haji Oemar Said Tokroaminoto, politisi kawakan pendiri Syarikat Islam. Kemudian melanjutkan sekolah di HBS (Hoogere Burger School). Saat belajar di HBS itu, Soekarno telah menggembleng jiwa nasionalismenya. Selepas lulus HBS tahun 1920, pindah ke Bandung dan melanjut ke THS (Technische Hoogeschool atau sekolah Tekhnik Tinggi yang sekarang menjadi ITB). Ia berhasil meraih gelar “Ir” pada 25 Mei 1926.

Kemudian, beliau merumuskan ajaran Marhaenisme dan mendirikan PNI (Partai Nasional lndonesia) pada 4 Juli 1927, dengan tujuan Indonesia Merdeka. Akibatnya, Belanda, memasukkannya ke penjara Sukamiskin, Bandung pada 29 Desember 1929. Delapan bulan kemudian baru disidangkan. Dalam pembelaannya berjudul Indonesia Menggugat, beliau menunjukkan kemurtadan Belanda, bangsa yang mengaku lebih maju itu.

Pembelaannya itu membuat Belanda makin marah. Sehingga pada Juli 1930, PNI pun dibubarkan. Setelah bebas pada tahun 1931, Soekarno bergabung dengan Partindo dan sekaligus memimpinnya. Akibatnya, beliau kembali ditangkap Belanda dan dibuang ke Ende, Flores, tahun 1933. Empat tahun kemudian dipindahkan ke Bengkulu.

Setelah melalui perjuangan yang cukup panjang, Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945. Dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, Ir.Soekarno mengemukakan gagasan tentang dasar negara yang disebutnya Pancasila. Tanggal 17 Agustus 1945, Ir Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dalam sidang PPKI, 18 Agustus 1945 Ir.Soekarno terpilih secara aklamasi sebagai Presiden Republik Indonesia yang pertama.

Sebelumnya, beliau juga berhasil merumuskan Pancasila yang kemudian menjadi dasar (ideologi) Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beliau berupaya mempersatukan nusantara. Bahkan Soekarno berusaha menghimpun bangsa-bangsa di Asia, Afrika, dan Amerika Latin dengan Konferensi Asia Afrika di Bandung pada 1955 yang kemudian berkembang menjadi Gerakan Non Blok.

Pemberontakan G-30-S/PKI melahirkan krisis politik hebat yang menyebabkan penolakan MPR atas pertanggungjawabannya. Sebaliknya MPR mengangkat Soeharto sebagai Pejabat Presiden. Kesehatannya terus memburuk, yang pada hari Minggu, 21 Juni 1970 ia meninggal dunia di RSPAD. Ia disemayamkan di Wisma Yaso, Jakarta dan dimakamkan di Blitar, Jatim di dekat makam ibundanya, Ida Ayu Nyoman Rai. Pemerintah menganugerahkannya sebagai “Pahlawan Proklamasi”

Presiden Kedua, Soeharto (1966-19980)

Soeharto adalah Presiden kedua Republik Indonesia. Beliau lahir di Kemusuk, Yogyakarta, tanggal 8 Juni 1921. Bapaknya bernama Kertosudiro seorang petani yang juga sebagai pembantu lurah dalam pengairan sawah desa, sedangkan ibunya bernama Sukirah.
Soeharto masuk sekolah tatkala berusia delapan tahun, tetapi sering pindah. Semula disekolahkan di Sekolah Desa (SD) Puluhan, Godean. Lalu pindah ke SD Pedes, lantaran ibunya dan suaminya, Pak Pramono pindah rumah, ke Kemusuk Kidul. Namun, Pak Kertosudiro lantas memindahkannya ke Wuryantoro. Soeharto dititipkan di rumah adik perempuannya yang menikah dengan Prawirowihardjo, seorang mantri tani.
Sampai akhirnya terpilih menjadi prajurit teladan di Sekolah Bintara, Gombong, Jawa Tengah pada tahun 1941. Beliau resmi menjadi anggota TNI pada 5 Oktober 1945. Pada tahun 1947, Soeharto menikah dengan Siti Hartinah seorang anak pegawai Mangkunegaran.
Perkimpoian Letkol Soeharto dan Siti Hartinah dilangsungkan tanggal 26 Desember 1947 di Solo. Waktu itu usia Soeharto 26 tahun dan Hartinah 24 tahun. Mereka dikaruniai enam putra dan putri; Siti Hardiyanti Hastuti, Sigit Harjojudanto, Bambang Trihatmodjo, Siti Hediati Herijadi, Hutomo Mandala Putra dan Siti Hutami Endang Adiningsih.
Jenderal Besar H.M. Soeharto telah menapaki perjalanan panjang di dalam karir militer dan politiknya. Di kemiliteran, Pak Harto memulainya dari pangkat sersan tentara KNIL, kemudian komandan PETA, komandan resimen dengan pangkat Mayor dan komandan batalyon berpangkat Letnan Kolonel.
Pada tahun 1949, dia berhasil memimpin pasukannya merebut kembali kota Yogyakarta dari tangan penjajah Belanda saat itu. Beliau juga pernah menjadi Pengawal Panglima Besar Sudirman. Selain itu juga pernah menjadi Panglima Mandala (pembebasan Irian Barat).
Tanggal 1 Oktober 1965, meletus G-30-S/PKI. Soeharto mengambil alih pimpinan Angkatan Darat. Selain dikukuhkan sebagai Pangad, Jenderal Soeharto ditunjuk sebagai Pangkopkamtib oleh Presiden Soekarno. Bulan Maret 1966, Jenderal Soeharto menerima Surat Perintah 11 Maret dari Presiden Soekarno. Tugasnya, mengembalikan keamanan dan ketertiban serta mengamankan ajaran-ajaran Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno.
Karena situasi politik yang memburuk setelah meletusnya G-30-S/PKI, Sidang Istimewa MPRS, Maret 1967, menunjuk Pak Harto sebagai Pejabat Presiden, dikukuhkan selaku Presiden RI Kedua, Maret 1968. Pak Harto memerintah lebih dari tiga dasa warsa lewat enam kali Pemilu, sampai ia mengundurkan diri, 21 Mei 1998.
residen RI Kedua HM Soeharto wafat pada pukul 13.10 WIB Minggu, 27 Januari 2008. Jenderal Besar yang oleh MPR dianugerahi penghormatan sebagai Bapak Pembangunan Nasional, itu meninggal dalam usia 87 tahun setelah dirawat selama 24 hari (sejak 4 sampai 27 Januari 2008) di Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP), Jakarta.
Berita wafatnya Pak Harto pertama kali diinformasikan Kapolsek Kebayoran Baru, Kompol. Dicky Sonandi, di Jakarta, Minggu (27/1). Kemudian secara resmi Tim Dokter Kepresidenan menyampaikan siaran pers tentang wafatnya Pak Harto tepat pukul 13.10 WIB Minggu, 27 Januari 2008 di RSPP Jakarta akibat kegagalan multi organ.
Kemudian sekira pukul 14.40, jenazah mantan Presiden Soeharto diberangkatkan dari RSPP menuju kediaman di Jalan Cendana nomor 8, Menteng, Jakarta. Ambulan yang mengusung jenazah Pak Harto diiringi sejumlah kendaraan keluarga dan kerabat serta pengawal. Sejumlah wartawan merangsek mendekat ketika iring-iringan kendaraan itu bergerak menuju Jalan Cendana, mengakibatkan seorang wartawati televisi tertabrak.
Di sepanjang jalan Tanjung dan Jalan Cendana ribuan masyarakat menyambut kedatangan iringan kendaraan yang membawa jenazah Pak Harto. Isak tangis warga pecah begitu rangkaian kendaraan yang membawa jenazah mantan Presiden Soeharto memasuki Jalan Cendana, sekira pukul 14.55, Minggu (27/1).
Seementara itu, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla dan sejumlah menteri yang tengah mengikuti rapat kabinet terbatas tentang ketahanan pangan, menyempatkan mengadakan jumpa pers selama 3 menit dan 28 detik di Kantor Presiden, Jakarta, Minggu (27/1). Presiden menyampaikan belasungkawa yang mendalam atas wafatnya mantan Presiden RI Kedua Haji Muhammad Soeharto.

 

Presiden Ketiga, Habibie (1998-1999)

Presiden ketiga Republik Indonesia, Bacharuddin Jusuf Habibie lahir di Pare-Pare, Sulawesi Selatan, pada 25 Juni 1936. Beliau merupakan anak keempat dari delapan bersaudara, pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan RA. Tuti Marini Puspowardojo. Habibie yang menikah dengan Hasri Ainun Habibie pada tanggal 12 Mei 1962 ini dikaruniai dua orang putra yaitu Ilham Akbar dan Thareq Kemal.
Masa kecil Habibie dilalui bersama saudara-saudaranya di Pare-Pare, Sulawesi Selatan. Sifat tegas berpegang pada prinsip telah ditunjukkan Habibie sejak kanak-kanak. Habibie yang punya kegemaran menunggang kuda ini, harus kehilangan bapaknya yang meninggal dunia pada 3 September 1950 karena terkena serangan jantung. Tak lama setelah bapaknya meninggal, Habibie pindah ke Bandung untuk menuntut ilmu di Gouvernments Middlebare School. Di SMA, beliau mulai tampak menonjol prestasinya, terutama dalam pelajaran-pelajaran eksakta. Habibie menjadi sosok favorit di sekolahnya.
Setelah tamat SMA di bandung tahun 1954, beliau masuk Universitas Indonesia di Bandung (Sekarang ITB). Beliau mendapat gelar Diploma dari Technische Hochschule, Jerman tahun 1960 yang kemudian mendapatkan gekar Doktor dari tempat yang sama tahun 1965. Habibie menikah tahun 1962, dan dikaruniai dua orang anak. Tahun 1967, menjadi Profesor kehormatan (Guru Besar) pada Institut Teknologi Bandung.
Langkah-langkah Habibie banyak dikagumi, penuh kontroversi, banyak pengagum namun tak sedikit pula yang tak sependapat dengannya. Setiap kali, peraih penghargaan bergengsi Theodore van Karman Award, itu kembali dari “habitat”-nya Jerman, beliau selalu menjadi berita. Habibie hanya setahun kuliah di ITB Bandung, 10 tahun kuliah hingga meraih gelar doktor konstruksi pesawat terbang di Jerman dengan predikat Summa Cum laude. Lalu bekerja di industri pesawat terbang terkemuka MBB Gmbh Jerman, sebelum memenuhi panggilan Presiden Soeharto untuk kembali ke Indonesia.
Di Indonesia, Habibie 20 tahun menjabat Menteri Negara Ristek/Kepala BPPT, memimpin 10 perusahaan BUMN Industri Strategis, dipilih MPR menjadi Wakil Presiden RI, dan disumpah oleh Ketua Mahkamah Agung menjadi Presiden RI menggantikan Soeharto. Soeharto menyerahkan jabatan presiden itu kepada Habibie berdasarkan Pasal 8 UUD 1945. Sampai akhirnya Habibie dipaksa pula lengser akibat refrendum Timor Timur yang memilih merdeka. Pidato Pertanggungjawabannya ditolak MPR RI. Beliau pun kembali menjadi warga negara biasa, kembali pula hijrah bermukim ke Jerman.
Sebagian Karya beliau dalam menghitung dan mendesain beberapa proyek pembuatan pesawat terbang :
* VTOL ( Vertical Take Off & Landing ) Pesawat Angkut DO-31.
* Pesawat Angkut Militer TRANSALL C-130.
* Hansa Jet 320 ( Pesawat Eksekutif ).
* Airbus A-300 ( untuk 300 penumpang )
* CN – 235
* N-250
* dan secara tidak langsung turut berpartisipasi dalam menghitung dan mendesain:
• Helikopter BO-105.
• Multi Role Combat Aircraft (MRCA).
• Beberapa proyek rudal dan satelit.
Sebagian Tanda Jasa/Kehormatannya :
* 1976 – 1998 Direktur Utama PT. Industri Pesawat Terbang Nusantara/ IPTN.
* 1978 – 1998 Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia.
* Ketua Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi / BPPT
* 1978 – 1998 Direktur Utama PT. PAL Indonesia (Persero).
* 1978 – 1998 Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam/ Opdip Batam.
* 1980 – 1998 Ketua Tim Pengembangan Industri Pertahanan Keamanan (Keppres No. 40, 1980)
* 1983 – 1998 Direktur Utama, PT Pindad (Persero).
* 1988 – 1998 Wakil Ketua Dewan Pembina Industri Strategis.
* 1989 – 1998 Ketua Badan Pengelola Industri Strategis/ BPIS.
* 1990 – 1998 Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim se-lndonesia/lCMI.
* 1993 Koordinator Presidium Harian, Dewan Pembina Golkar.
* 10 Maret – 20 Mei 1998 Wakil Presiden Republik Indonesia
* 21 Mei 1998 – Oktober 1999 Presiden Republik Indonesia

Presiden Keempat, Abdurrahman Wahid (1999-2001)

Gus Dur adalah putra pertama dari enam bersaudara yang dilahirkan di Denanyar Jombang Jawa Timur pada tanggal 4 Agustus 1940. Secara genetik Gus Dur adalah keturunan “darah biru”. Ayahnya, K.H. Wahid Hasyim adalah putra K.H. Hasyim Asy’ari, pendiri jam’iyah Nahdlatul Ulama (NU)-organisasi massa Islam terbesar di Indonesia-dan pendiri Pesantren Tebu Ireng Jombang. Ibundanya, Ny. Hj. Sholehah adalah putri pendiri Pesantren Denanyar Jombang, K.H. Bisri Syamsuri. Kakek dari pihak ibunya ini juga merupakan tokoh NU, yang menjadi Rais ‘Aam PBNU setelah K.H. Abdul Wahab Hasbullah. Dengan demikian, Gus Dur merupakan cucu dari dua ulama NU sekaligus, dan dua tokoh bangsa Indonesia.
Pada tahun 1949, ketika clash dengan pemerintahan Belanda telah berakhir, ayahnya diangkat sebagai Menteri Agama pertama, sehingga keluarga Wahid Hasyim pindah ke Jakarta. Dengan demikian suasana baru telah dimasukinya. Tamu-tamu, yang terdiri dari para tokoh-dengan berbagai bidang profesi-yang sebelumnya telah dijumpai di rumah kakeknya, terus berlanjut ketika ayahnya menjadi Menteri agama. Hal ini memberikan pengalaman tersendiri bagi seorang anak bernama Abdurrahman Wahid. Secara tidak langsung, Gus Dur juga mulai berkenalan dengan dunia politik yang didengar dari kolega ayahnya yang sering mangkal di rumahnya.
Sejak masa kanak-kanak, ibunya telah ditandai berbagai isyarat bahwa Gus Dur akan mengalami garis hidup yang berbeda dan memiliki kesadaran penuh akan tanggung jawab terhadap NU. Pada bulan April 1953, Gus Dur pergi bersama ayahnya mengendarai mobil ke daerah Jawa Barat untuk meresmikan madrasah baru. Di suatu tempat di sepanjang pegunungan antara Cimahi dan Bandung, mobilnya mengalami kecelakaan. Gus Dur bisa diselamatkan, akan tetapi ayahnya meninggal. Kematian ayahnya membawa pengaruh tersendiri dalam kehidupannya.
Dalam kesehariannya, Gus Dur mempunyai kegemaran membaca dan rajin memanfaatkan perpustakaan pribadi ayahnya. Selain itu ia juga aktif berkunjung keperpustakaan umum di Jakarta. Pada usia belasan tahun Gus Dur telah akrab dengan berbagai majalah, surat kabar, novel dan buku-buku yang agak serius. Karya-karya yang dibaca oleh Gus Dur tidak hanya cerita-cerita, utamanya cerita silat dan fiksi, akan tetapi wacana tentang filsafat dan dokumen-dokumen manca negara tidak luput dari perhatianya. Di samping membaca, tokoh satu ini senang pula bermain bola, catur dan musik. Dengan demikian, tidak heran jika Gus Dur pernah diminta untuk menjadi komentator sepak bola di televisi. Kegemaran lainnya, yang ikut juga melengkapi hobinya adalah menonton bioskop. Kegemarannya ini menimbulkan apresiasi yang mendalam dalam dunia film. Inilah sebabnya mengapa Gu Dur pada tahun 1986-1987 diangkat sebagai ketua juri Festival Film Indonesia.
Masa remaja Gus Dur sebagian besar dihabiskan di Yogyakarta dan Tegalrejo. Di dua tempat inilah pengembangan ilmu pengetahuan mulai meningkat. Masa berikutnya, Gus Dur tinggal di Jombang, di pesantren Tambak Beras, sampai kemudian melanjutkan studinya di Mesir. Sebelum berangkat ke Mesir, pamannya telah melamarkan seorang gadis untuknya, yaitu Sinta Nuriyah anak Haji Muh. Sakur. Perkimpoiannya dilaksanakan ketika ia berada di Mesir.
Pengalaman Pendidikan
Pertama kali belajar, Gus Dur kecil belajar pada sang kakek, K.H. Hasyim Asy’ari. Saat serumah dengan kakeknya, ia diajari mengaji dan membaca al-Qur’an. Dalam usia lima tahun ia telah lancar membaca al-Qur’an. Pada saat sang ayah pindah ke Jakarta, di samping belajar formal di sekolah, Gus Dur masuk juga mengikuti les privat Bahasa Belanda. Guru lesnya bernama Willem Buhl, seorang Jerman yang telah masuk Islam, yang mengganti namanya dengan Iskandar. Untuk menambah pelajaran Bahasa Belanda tersebut, Buhl selalu menyajikan musik klasik yang biasa dinikmati oleh orang dewasa. Inilah pertama kali persentuhan Gu Dur dengan dunia Barat dan dari sini pula Gus Dur mulai tertarik dan mencintai musik klasik.
Setelah lulus dari Sekolah Dasar, Gus Dur dikirim orang tuanya untuk belajar di Yogyakarta. Pada tahun 1953 ia masuk SMEP (Sekolah Menengah Ekonomi Pertama) Gowongan, sambil mondok di pesantren Krapyak. Sekolah ini meskipun dikelola oleh Gereja Katolik Roma, akan tetapi sepenuhnya menggunakan kurikulum sekuler. Di sekolah ini pula pertama kali Gus Dur belajar Bahasa Inggris. Karena merasa terkekang hidup dalam dunia pesantren, akhirnya ia minta pindah ke kota dan tinggal di rumah Haji Junaidi, seorang pimpinan lokal Muhammadiyah dan orang yang berpengaruh di SMEP. Kegiatan rutinnya, setelah shalat subuh mengaji pada K.H. Ma’shum Krapyak, siang hari sekolah di SMEP, dan pada malam hari ia ikut berdiskusi bersama dengan Haji Junaidi dan anggota Muhammadiyah lainnya.
Setamat dari SMEP Gus Dur melanjutkan belajarnya di Pesantren Tegarejo Magelang Jawa Tengah. Pesantren ini diasuh oleh K.H. Chudhari, sosok kyai yang humanis, saleh dan guru dicintai. Kyai Chudhari inilah yang memperkenalkan Gus Dur dengan ritus-ritus sufi dan menanamkan praktek-praktek ritual mistik. Di bawah bimbingan kyai ini pula, Gus Dur mulai mengadakan ziarah ke kuburan-kuburan keramat para wali di Jawa. Pada saat masuk ke pesantren ini, Gus Dur membawa seluruh koleksi buku-bukunya, yang membuat santri-santri lain terheran-heran. Pada saat ini pula Gus Dur telah mampu menunjukkan kemampuannya dalam berhumor dan berbicara. Dalam kaitan dengan yang terakhir ini ada sebuah kisah menarik yang patut diungkap dalam paparan ini adalah pada acara imtihan-pesta akbar yang diselenggarakan sebelum puasa pada saat perpisahan santri yang selesai menamatkan belajar-dengan menyediakan makanan dan minuman dan mendatangkan semua hiburan rakyat, seperti: Gamelan, tarian tradisional, kuda lumping, jathilan, dan sebagainya. Jelas, hiburan-hiburan seperti tersebut di atas sangat tabu bagi dunia pesantren pada umumnya. Akan tetapi itu ada dan terjadi di Pesantren Tegalrejo.
Setelah menghabiskan dua tahun di pesantren Tegalrejo, Gus Dur pindah kembali ke Jombang, dan tinggal di Pesantren Tambak Beras. Saat itu usianya mendekati 20 tahun, sehingga di pesantren milik pamannya, K.H. Abdul Fatah, ia menjadi seorang ustadz, dan menjadi ketua keamanan. Pada usia 22 tahun, Gus Dur berangkat ke tanah suci, untuk menunaikan ibadah haji, yang kemudian diteruskan ke Mesir untuk melanjutkan studi di Universitas al-Azhar. Pertama kali sampai di Mesir, ia merasa kecewa karena tidak dapat langsung masuk dalam Universitas al-Azhar, akan tetapi harus masuk Aliyah (semacam sekolah persiapan). Di sekolah ia merasa bosan, karena harus mengulang mata pelajaran yang telah ditempuhnya di Indonesia. Untuk menghilangkan kebosanan, Gus Dur sering mengunjungi perpustakaan dan pusat layanan informasi Amerika (USIS) dan toko-toko buku dimana ia dapat memperoleh buku-buku yang dikehendaki.
Meski demikian, semangat belajar Gus Dur tidak surut. Buktinya pada tahun 1979 Gus Dur ditawari untuk belajar ke sebuah universitas di Australia guna mendapatkkan gelar doktor. Akan tetapi maksud yang baik itu tidak dapat dipenuhi, sebab semua promotor tidak sanggup, dan menggangap bahwa Gus Dur tidak membutuhkan gelar tersebut.
Perjalanan Karir
Sepulang dari pegembaraanya mencari ilmu, Gus Dur kembali ke Jombang dan memilih menjadi guru. Pada tahun 1971, tokoh muda ini bergabung di Fakultas Ushuludin Universitas Tebu Ireng Jombang. Tiga tahun kemudian ia menjadi sekretaris Pesantren Tebu Ireng, dan pada tahun yang sama Gus Dur mulai menjadi penulis. Ia kembali menekuni bakatnya sebagaii penulis dan kolumnis. Lewat tulisan-tulisan tersebut gagasan pemikiran Gus Dur mulai mendapat perhatian banyak. Djohan Efendi, seorang intelektual terkemuka pada masanya, menilai bahwa Gus Dur adalah seorang pencerna, mencerna semua pemikiran yang dibacanya, kemudian diserap menjadi pemikirannya tersendiri.
Pada tahun 1974 Gus Dur diminta pamannya, K.H. Yusuf Hasyim untuk membantu di Pesantren Tebu Ireng Jombang dengan menjadi sekretaris. Dari sini Gus Dur mulai sering mendapatkan undangan menjadi nara sumber pada sejumlah forum diskusi keagamaan dan kepesantrenan, baik di dalam maupun luar negeri. Selanjutnya Gus Dur terlibat dalam kegiatan LSM.
Pada tahun 1979 Gus Dur pindah ke Jakarta. Mula-mula ia merintis Pesantren Ciganjur. Sementara pada awal tahun 1980 Gus Dur dipercaya sebagai wakil katib syuriah PBNU. Di sini Gus Dur terlibat dalam diskusi dan perdebatan yang serius mengenai masalah agama, sosial dan politik dengan berbagai kalangan lintas agama, suku dan disiplin. Gus Dur semakin serius menulis dan bergelut dengan dunianya, baik di lapangan kebudayaan, politik, maupun pemikiran keislaman. Karier yang dianggap ‘menyimpang’-dalam kapasitasnya sebagai seorang tokoh agama sekaligus pengurus PBNU-dan mengundang cibiran adalah ketika menjadi ketua Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) pada tahunn 1983. Ia juga menjadi ketua juri dalam Festival Film Indonesia (FFI) tahun 1986, 1987.
Pada tahun 1984 Gus Dur dipilih secara aklamasi oleh sebuah tim ahl hall wa al-’aqdi yang diketuai K.H. As’ad Syamsul Arifin untuk menduduki jabatan ketua umum PBNU pada muktamar ke-27 di Situbondo. Jabatan tersebut kembali dikukuhkan pada muktamar ke-28 di pesantren Krapyak Yogyakarta (1989), dan muktamar di Cipasung Jawa Barat (1994). Jabatan ketua umum PBNU kemudian dilepas ketika Gus Dur menjabat presiden RI ke-4. Meskipun sudah menjadi presiden, ke-nyleneh-an Gus Dur tidak hilang, bahkan semakin diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat. Dahulu, mungkin hanya masyarakat tertentu, khususnya kalangan nahdliyin yang merasakan kontroversi gagasannya. Sekarang seluruh bangsa Indonesia ikut memikirkan kontroversi gagasan yang dilontarkan oleh K.H. Abdurrahman Wahid

 

Presiden Kelima, Megawati (2001-2004)

Presiden Republik Indonesia ke-5, Megawati Soekarnoputri lahir di Yogyakarta, 23 Januari 1947. Sebelum diangkat sebagai presiden, beliau adalah Wakil Presiden RI yang ke-8 dibawah pemerintahan Abdurrahman Wahid. Megawati adalah putri sulung dari Presiden RI pertama yang juga proklamator, Soekarno dan Fatmawati. Megawati, pada awalnya menikah dengan pilot Letnan Satu Penerbang TNI AU, Surendro dan dikaruniai dua anak lelaki bernama Mohammad Prananda dan Mohammad Rizki Pratama.

Pada suatu tugas militer, tahun 1970, di kawasan Indonesia Timur, pilot Surendro bersama pesawat militernya hilang dalam tugas. Derita tiada tara, sementara anaknya masih kecil dan bayi. Namun, derita itu tidak berkepanjangan, tiga tahun kemudian Mega menikah dengan pria bernama Taufik Kiemas, asal Ogan Komiring Ulu, Palembang. Kehidupan keluarganya bertambah bahagia, dengan dikaruniai seorang putri Puan Maharani. Kehidupan masa kecil Megawati dilewatkan di Istana Negara. Sejak masa kanak-kanak, Megawati sudah lincah dan suka main bola bersama saudaranya Guntur. Sebagai anak gadis, Megawati mempunyai hobi menari dan sering ditunjukkan di hadapan tamu-tamu negara yang berkunjung ke Istana.
Wanita bernama lengkap Dyah Permata Megawati Soekarnoputri ini memulai pendidikannya, dari SD hingga SMA di Perguruan Cikini, Jakarta. Sementara, ia pernah belajar di dua Universitas, yaitu Fakultas Pertanian, Universitas Padjadjaran, Bandung (1965-1967) dan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia (1970-1972). Kendati lahir dari keluarga politisi jempolan, Mbak Mega — panggilan akrab para pendukungnya — tidak terbilang piawai dalam dunia politik. Bahkan, Megawati sempat dipandang sebelah mata oleh teman dan lawan politiknya. Beliau bahkan dianggap sebagai pendatang baru dalam kancah politik, yakni baru pada tahun 1987. Saat itu Partai Demokrasi Indonesia (PDI) menempatkannya sebagai salah seorang calon legislatif dari daerah pemilihan Jawa Tengah, untuk mendongkrak suara.
Masuknya Megawati ke kancah politik, berarti beliau telah mengingkari kesepakatan keluarganya untuk tidak terjun ke dunia politik. Trauma politik keluarga itu ditabraknya. Megawati tampil menjadi primadona dalam kampanye PDI, walau tergolong tidak banyak bicara. Ternyata memang berhasil. Suara untuk PDI naik. Dan beliau pun terpilih menjadi anggota DPR/MPR. Pada tahun itu pula Megawati terpilih sebagai Ketua DPC PDI Jakarta Pusat.
Tetapi, kehadiran Mega di gedung DPR/MPR sepertinya tidak terasa. Tampaknya, Megawati tahu bahwa beliau masih di bawah tekanan. Selain memang sifatnya pendiam, belaiu pun memilih untuk tidak menonjol mengingat kondisi politik saat itu. Maka belaiu memilih lebih banyak melakukan lobi-lobi politik di luar gedung wakil rakyat tersebut. Lobi politiknya, yang silent operation, itu secara langsung atau tidak langsung, telah memunculkan terbitnya bintang Mega dalam dunia politik. Pada tahun 1993 dia terpilih menjadi Ketua Umum DPP PDI. Hal ini sangat mengagetkan pemerintah pada saat itu.
Proses naiknya Mega ini merupakan cerita menarik pula. Ketika itu, Konggres PDI di Medan berakhir tanpa menghasilkan keputusan apa-apa. Pemerintah mendukung Budi Hardjono menggantikan Soerjadi. Lantas, dilanjutkan dengan menyelenggarakan Kongres Luar Biasa di Surabaya. Pada kongres ini, nama Mega muncul dan secara telak mengungguli Budi Hardjono, kandidat yang didukung oleh pemerintah itu. Mega terpilih sebagai Ketua Umum PDI. Kemudian status Mega sebagai Ketua Umum PDI dikuatkan lagi oleh Musyawarah Nasional PDI di Jakarta.
Namun pemerintah menolak dan menganggapnya tidak sah. Karena itu, dalam perjalanan berikutnya, pemerintah mendukung kekuatan mendongkel Mega sebagai Ketua Umum PDI. Fatimah Ahmad cs, atas dukungan pemerintah, menyelenggarakan Kongres PDI di Medan pada tahun 1996, untuk menaikkan kembali Soerjadi. Tetapi Mega tidak mudah ditaklukkan. Karena Mega dengan tegas menyatakan tidak mengakui Kongres Medan. Mega teguh menyatakan dirinya sebagai Ketua Umum PDI yang sah. Kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro, sebagai simbol keberadaan DPP yang sah, dikuasai oleh pihak Mega. Para pendukung Mega tidak mau surut satu langkah pun. Mereka tetap berusaha mempertahankan kantor itu.
Soerjadi yang didukung pemerintah pun memberi ancaman akan merebut secara paksa kantor DPP PDI itu. Ancaman itu kemudian menjadi kenyataan. Pagi, tanggal 27 Juli 1996 kelompok Soerjadi benar-benar merebut kantor DPP PDI dari pendukung Mega. Namun, hal itu tidak menyurutkan langkah Mega. Malah, dia makin memantap langkah mengibarkan perlawanan. Tekanan politik yang amat telanjang terhadap Mega itu, menundang empati dan simpati dari masyarakat luas.
Mega terus berjuang. PDI pun menjadi dua. Yakni, PDI pimpinan Megawati dan PDI pimpinan Soerjadi. Massa PDI lebih berpihak dan mengakui Mega. Tetapi, pemerintah mengakui Soerjadi sebagai Ketua Umum PDI yang sah. Akibatnya, PDI pimpinan Mega tidak bisa ikut Pemilu 1997. Setelah rezim Orde Baru tumbang, PDI Mega berubah nama menjadi PDI Perjuangan. Partai politik berlambang banteng gemuk dan bermulut putih itu berhasil memenangkan Pemilu 1999 dengan meraih lebih tiga puluh persen suara. Kemenangan PDIP itu menempatkan Mega pada posisi paling patut menjadi presiden dibanding kader partai lainnya. Tetapi ternyata pada SU-MPR 1999, Mega kalah.
Tetapi, posisi kedua tersebut rupanya sebuah tahapan untuk kemudian pada waktunya memantapkan Mega pada posisi sebagai orang nomor satu di negeri ini. Sebab kurang dari dua tahun, tepatnya tanggal 23 Juli 2001 anggota MPR secara aklamasi menempatkan Megawati duduk sebagai Presiden RI ke-5 menggantikan KH Abdurrahman Wahid. Megawati menjadi presiden hingga 20 Oktober 2003. Setelah habis masa jabatannya, Megawati kembali mencalonkan diri sebagai presiden dalam pemilihan presiden langsung tahun 2004. Namun, beliau gagal untuk kembali menjadi presiden setelah kalah dari Susilo Bambang Yudhoyono yang akhirnya menjadi Presiden RI ke-6.

 

Presiden Keenam, Soesilo Bambang Yudhoyono (2004-2014)

Susilo Bambang Yudhoyono adalah presiden RI ke-6. Berbeda dengan presiden sebelumnya, beliau merupakan presiden pertama yang dipilih secara langsung oleh rakyat dalam proses Pemilu Presiden putaran II 20 September 2004. Lulusan terbaik AKABRI (1973) yang akrab disapa SBY ini lahir di Pacitan, Jawa Timur 9 September 1949. Istrinya bernama Kristiani Herawati, merupakan putri ketiga almarhum Jenderal (Purn) Sarwo Edhi Wibowo.
Pensiunan jenderal berbintang empat ini adalah anak tunggal dari pasangan R. Soekotjo dan Sitti Habibah. Darah prajurit menurun dari ayahnya yang pensiun sebagai Letnan Satu. Sementara ibunya, Sitti Habibah, putri salah seorang pendiri Ponpes Tremas. Beliau dikaruniai dua orang putra yakni Agus Harimurti Yudhoyono (mengikuti dan menyamai jejak dan prestasi SBY, lulus dari Akmil tahun 2000 dengan meraih penghargaan Bintang Adhi Makayasa) dan Edhie Baskoro Yudhoyono (lulusan terbaik SMA Taruna Nusantara, Magelang yang kemudian menekuni ilmu ekonomi).
Pendidikan SR adalah pijakan masa depan paling menentukan dalam diri SBY. Ketika duduk di bangku kelas lima, beliau untuk pertamakali kenal dan akrab dengan nama Akademi Militer Nasional (AMN), Magelang, Jawa Tengah. Di kemudian hari AMN berubah nama menjadi Akabri. SBY masuk SMP Negeri Pacitan, terletak di selatan alun-alun. Ini adalah sekolah idola bagi anak-anak Kota Pacitan. Mewarisi sikap ayahnya yang berdisiplin keras, SBY berjuang untuk mewujudkan cita-cita masa kecilnya menjadi tentara dengan masuk Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Akabri) setelah lulus SMA akhir tahun 1968. Namun, lantaran terlambat mendaftar, SBY tidak langsung masuk Akabri. Maka SBY pun sempat menjadi mahasiswa Teknik Mesin Institut 10 November Surabaya (ITS).
Namun kemudian, SBY justru memilih masuk Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Pertama (PGSLP) di Malang, Jawa Timur. Sewaktu belajar di PGSLP Malang itu, beliau mempersiapkan diri untuk masuk Akabri. Tahun 1970, akhirnya masuk Akabri di Magelang, Jawa Tengah, setelah lulus ujian penerimaan akhir di Bandung. SBY satu angkatan dengan Agus Wirahadikusumah, Ryamizard Ryacudu, dan Prabowo Subianto. Semasa pendidikan, SBY yang mendapat julukan Jerapah, sangat menonjol. Terbukti, belaiu meraih predikat lulusan terbaik Akabri 1973 dengan menerima penghargaan lencana Adhi Makasaya.
Pendidikan militernya dilanjutkan di Airborne and Ranger Course di Fort Benning, Georgia, AS (1976), Infantry Officer Advanced Course di Fort Benning, Georgia, AS (1982-1983) dengan meraih honor graduate, Jungle Warfare Training di Panama (1983), Anti Tank Weapon Course di Belgia dan Jerman (1984), Kursus Komandan Batalyon di Bandung (1985), Seskoad di Bandung (1988-1989) dan Command and General Staff College di Fort Leavenworth, Kansas, AS (1990-1991). Gelar MA diperoleh dari Webster University AS. Perjalanan karier militernya, dimulai dengan memangku jabatan sebagai Dan Tonpan Yonif Linud 330 Kostrad (Komandan Peleton III di Kompi Senapan A, Batalyon Infantri Lintas Udara 330/Tri Dharma, Kostrad) tahun 1974-1976, membawahi langsung sekitar 30 prajurit.
Batalyon Linud 330 merupakan salah satu dari tiga batalyon di Brigade Infantri Lintas Udara 17 Kujang I/Kostrad, yang memiliki nama harum dalam berbagai operasi militer. Ketiga batalyon itu ialah Batalyon Infantri Lintas Udara 330/Tri Dharma, Batalyon Infantri Lintas Udara 328/Dirgahayu, dan Batalyon Infantri Lintas Udara 305/Tengkorak. Kefasihan berbahasa Inggris, membuatnya terpilih mengikuti pendidikan lintas udara (airborne) dan pendidikan pasukan komando (ranger) di Pusat Pendidikan Angkatan Darat Amerika Serikat, Ford Benning, Georgia, 1975. Kemudian sekembali ke tanah air, SBY memangku jabatan Komandan Peleton II Kompi A Batalyon Linud 305/Tengkorak (Dan Tonpan Yonif 305 Kostrad) tahun 1976-1977. Beliau pun memimpin Pleton ini bertempur di Timor Timur.
Sepulang dari Timor Timur, SBY menjadi Komandan Peleton Mortir 81 Yonif Linud 330 Kostrad (1977). Setelah itu, beliau ditempatkan sebagai Pasi-2/Ops Mabrigif Linud 17 Kujang I Kostrad (1977-1978), Dan Kipan Yonif Linud 330 Kostrad (1979-1981), dan Paban Muda Sops SUAD (1981-1982). Ketika bertugas di Mabes TNI-AD, itu SBY kembali mendapat kesempatan sekolah ke Amerika Serikat. Dari tahun 1982 hingga 1983, beliau mengikuti Infantry Officer Advanced Course, Fort Benning, AS, 1982-1983 sekaligus praktek kerja-On the job training di 82-nd Airbone Division, Fort Bragg, AS, 1983. Kemudian mengikuti Jungle Warfare School, Panama, 1983 dan Antitank Weapon Course di Belgia dan Jerman, 1984, serta Kursus Komando Batalyon, 1985. Pada saat bersamaan SBY menjabat Komandan Sekolah Pelatih Infanteri (1983-1985)
Lalu beliau dipercaya menjabat Dan Yonif 744 Dam IX/Udayana (1986-1988) dan Paban Madyalat Sops Dam IX/Udayana (1988), sebelum mengikuti pendidikan di Sekolah Staf dan Komando TNI-AD (Seskoad) di Bandung dan keluar sebagai lulusan terbaik Seskoad 1989. SBY pun sempat menjadi Dosen Seskoad (1989-1992), dan ditempatkan di Dinas Penerangan TNI-AD (Dispenad) dengan tugas antara lain membuat naskah pidato KSAD Jenderal Edi Sudradjat. Lalu ketika Edi Sudradjat menjabat Panglima ABRI, beliau ditarik ke Mabes ABRI untuk menjadi Koordinator Staf Pribadi (Korspri) Pangab Jenderal Edi Sudradjat (1993).
Lalu, beliau kembali bertugas di satuan tempur, diangkat menjadi Komandan Brigade Infantri Lintas Udara (Dan Brigif Linud) 17 Kujang I/Kostrad (1993-1994) bersama dengan Letkol Riyamizard Ryacudu. Kemudian menjabat Asops Kodam Jaya (1994-1995) dan Danrem 072/Pamungkas Kodam IV/Diponegoro (1995). Tak lama kemudian, SBY dipercaya bertugas ke Bosnia Herzegovina untuk menjadi perwira PBB (1995). Beliau menjabat sebagai Kepala Pengamat Militer PBB (Chief Military Observer United Nation Protection Force) yang bertugas mengawasi genjatan senjata di bekas negara Yugoslavia berdasarkan kesepakatan Dayton, AS antara Serbia, Kroasia dan Bosnia Herzegovina. Setelah kembali dari Bosnia, beliau diangkat menjadi Kepala Staf Kodam Jaya (1996). Kemudian menjabat Pangdam II/Sriwijaya (1996-1997) sekaligus Ketua Bakorstanasda dan Ketua Fraksi ABRI MPR (Sidang Istimewa MPR 1998) sebelum menjabat Kepala Staf Teritorial (Kaster) ABRI (1998-1999).
Sementara, langkah karir politiknya dimulai tanggal 27 Januari 2000, saat memutuskan untuk pensiun lebih dini dari militer ketika dipercaya menjabat sebagai Menteri Pertambangan dan Energi pada pemerintahan Presiden KH Abdurrahman Wahid. Tak lama kemudian, SBY pun terpaksa meninggalkan posisinya sebagai Mentamben karena Gus Dur memintanya menjabat Menkopolsoskam. Pada tanggal 10 Agustus 2001, Presiden Megawati mempercayai dan melantiknya menjadi Menko Polkam Kabinet Gotong-Royong. Tetapi pada 11 Maret 2004, beliau memilih mengundurkan diri dari jabatan Menko Polkam. Langkah pengunduran diri ini membuatnya lebih leluasa menjalankan hak politik yang akan mengantarkannya ke kursi puncak kepemimpinan nasional. Dan akhirnya, pada pemilu Presiden langsung putaran kedua 20 September 2004, SBY yang berpasangan dengan Jusuf Kalla meraih kepercayaan mayoritas rakyat Indonesia dengan perolehan suara di attas 60 persen. Dan pada tanggal 20 Oktober 2004 beliau dilantik menjadi Presiden RI ke-6.
Berikut ini data lengkap tentang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
Nama : Jenderal TNI (Purn) Susilo Bambang Yudhoyono
Lahir : Pacitan, Jawa Timur, 9 September 1949
Agama : Islam
Jabatan : Presiden Republik Indonesia ke-6
Istri : Kristiani Herawati, putri ketiga (Alm) Jenderal (Purn) Sarwo Edhi Wibowo
Anak : Agus Harimurti Yudhoyono dan Edhie Baskoro Yudhoyono
Ayah : Letnan Satu (Peltu) R. Soekotji
Ibu : Sitti Habibah
Pendidikan :
* Akademi Angkatan Bersenjata RI (Akabri) tahun 1973
* American Language Course, Lackland, Texas AS, 1976
* Airbone and Ranger Course, Fort Benning , AS, 1976
* Infantry Officer Advanced Course, Fort Benning, AS, 1982-1983
* On the job training di 82-nd Airbone Division, Fort Bragg, AS, 1983
* Jungle Warfare School, Panama, 1983
* Antitank Weapon Course di Belgia dan Jerman, 1984
* Kursus Komando Batalyon, 1985
* Sekolah Komando Angkatan Darat, 1988-1989
* Command and General Staff College, Fort Leavenwort, Kansas, AS
* Master of Art (MA) dari Management Webster University, Missouri, AS
Karier :
* Dan Tonpan Yonif Linud 330 Kostrad (1974-1976)
* Dan Tonpan Yonif 305 Kostrad (1976-1977)
* Dan Tn Mo 81 Yonif Linud 330 Kostrad (1977)
* Pasi-2/Ops Mabrigif Linud 17 Kujang I Kostrad (1977-1978)
* Dan Kipan Yonif Linud 330 Kostrad (1979-1981)
* Paban Muda Sops SUAD (1981-1982)
* Komandan Sekolah Pelatih Infanteri (1983-1985)
* Dan Yonif 744 Dam IX/Udayana (1986-1988)
* Paban Madyalat Sops Dam IX/Udayana (1988)
* Dosen Seskoad (1989-1992)
* Korspri Pangab (1993)
* Dan Brigif Linud 17 Kujang 1 Kostrad (1993-1994)
* Asops Kodam Jaya (1994-1995)
* Danrem 072/Pamungkas Kodam IV/Diponegoro (1995)
* Chief Military Observer United Nation Peace Forces (UNPF) di Bosnia-Herzegovina (sejak awal November 1995)
* Kasdam Jaya (1996-hanya lima bulan)
* Pangdam II/Sriwijaya (1996-) sekaligus Ketua Bakorstanasda
* Ketua Fraksi ABRI MPR (Sidang Istimewa MPR 1998)
* Kepala Staf Teritorial (Kaster ABRI (1998-1999)
* Mentamben (sejak 26 Oktober 1999)
* Menko Polsoskam (Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid)
* Menko Polkam (Pemerintahan Presiden Megawati Sukarnopotri) mengundurkan diri 11 Maret 2004
Alamat : Jl. Alternatif Cibubur Puri Cikeas Indah No. 2 Desa Nagrag Kec. Gunung Putri Bogor 16967

Sumber : unic77.tk

Suaro Hati - Mayoritas Elite Demokrat Ingin Anas Dicopot

 Selasa, 31 Januari 2012

TEMPO.CO , Jakarta:- Mayoritas anggota Dewan Pembina Partai Demokrat menginginkan kongres luar biasa untuk melengserkan Anas Urbaningrum dari kursi ketua umum. Desakan ini muncul setelah Anas santer diduga terlibat kasus suap dalam proyek Wisma Atlet.

"Ada dua skenario yang dibahas dalam pertemuan itu," kata anggota Dewan Pembina, Adjeng Ratna Sumirat, kepada Tempo, Senin 30 Januari 2012.

Ia menjelaskan, mayoritas peserta rapat sepakat agar Demokrat segera menggelar kongres luar biasa untuk mencopot Anas. Namun ada perbedaan pendapat mengenai waktunya: setelah atau sebelum Anas ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Bahkan sempat muncul empat nama calon pengganti Anas, yakni Ketua Demokrat Jawa Timur Soekarwo, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Djoko Suyanto, Marzuki Alie, serta Andi Alifian Mallarangeng.

Menurut dia, keinginan mencopot Anas muncul karena kekhawatiran turunnya popularitas partai akibat sorotan publik kepada Anas. Selama beberapa bulan belakangan ini nama Anas memang sering muncul di media massa dalam berita kasus Wisma Atlet setelah bekas Bendahara Demokrat Muhammad Nazaruddin menyebut Anas ikut menikmati fee proyek senilai Rp 191 miliar itu. Adjeng berharap kongres luar biasa diadakan secepatnya supaya kepercayaan konstituen tak tergerus.

Anggota Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat ini menerangkan, pertemuan digelar di kantor Dewan Pembina Demokrat, di bilangan Kemayoran, Jakarta, pada 23 Januari lalu. Rapat diadakan secara mendadak untuk membahas antisipasi jika Anas dinyatakan terlibat kasus Wisma Atlet oleh KPK. Dipimpin oleh Wakil Ketua Dewan Pembina Marzuki Alie, rapat dihadiri 24 anggota. Sekretaris Dewan Pembina Andi Mallarangeng pun hadir.

Pembahasan berlangsung alot. Rapat kelar setelah sekitar lima jam sejak pukul 13.00 WIB. Hingga rapat usai, tak ada keputusan bulat tentang waktu pelaksanaan kongres luar biasa. Hasil rapat itu lantas disampaikan dalam pertemuan tertutup di kediaman Ketua Dewan Pembina Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas, keesokan harinya. “Belum ada keputusan dari Ketua Dewan Pembina,” ucap Adjeng.

Anas telah membantah kabar bahwa dia akan dilengserkan gara-gara kasus Wisma Atlet. Ketua Demokrat Benny Kabur Harman pun menuding ada sekelompok orang yang hendak menghancurkan partai dengan mencopot Anas. “Ada rayap-rayap di tubuh Demokrat,” ujarnya, dua hari lalu. Tapi ia tak menyebutkan siapa yang dimaksudkannya. Benny juga menilai ada kekuatan eksternal yang mencoba merusak Demokrat.

Anggota Dewan Pembina, Ahmad Mubarok, menepis tudingan Benny. “Partai tetap solid. Kalau dinamika, ya, ada," katanya kemarin. Dinamika yang dimaksud adalah persaingan antarkader yang positif di lingkup internal partai. Namun ia tak membantah ada pula persaingan antarpartai. Mubarok mengakui ada beberapa kader baru yang belum mampu bersinergi dengan tujuan partai. Ia mencontohkan Nazaruddin, yang kini menjadi terdakwa perkara Wisma Atlet. Namun ia tak menyebutkan siapa kader-kader baru lainnya yang bermasalah.

IRA G | RUSMAN P | Jobpie S

SUARO HATI - Pakar Nuklir Iran Tewas Dibom

Thursday, 12 January 2012

TEHERAN– Pakar nuklir Iran Mostafa Ahmadi Roshan tewas dan dua orang terluka saat sebuah bom magnet meledak di luar Universitas Allameh Tabatai, Teheran timur, kemarin. Bom itu ditempelkan di sebuah mobil oleh dua orang yang mengendarai sepeda motor.Mostafa merupakan pakar nuklir yang bekerja di fasilitas pengayaan uranium Natanz. “Pagi ini seorang pengendara sepeda menempelkan sebuah bom pada mobil Peugeot 405 yang meledak,” kata Deputi Gubernur Teheran Safar Ali Bratloo kepada kantor berita ILNA. Ledakan terjadi di luar Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Allameh Tabatai.“Mostafa meninggal dunia dan dua orang yang terluka dibawa ke rumah sakit,”tutur Bratloo. Universitas Sharif, tempat pakar nuklir itu pernah menimba ilmu, menyatakan bahwa Mostafa memiliki keahlian dalam pembuatan membran polymeric yang digunakan untuk memisahkan gas. Iran menggunakan pemisahan gas untuk pengayaan uranium. Universitas Sharif merupakan perguruan tinggi teknik yang paling bagus di Teheran. Gubernur Teheran menuding Israel menjadi dalang pengeboman kali ini, karena memiliki kemiripan dengan pembunuhan terhadap para pakar nuklir Iran lainnya.“Tanggung jawab atas ledakan ini berada pada rezim Zionis.Metode aksi teroris ini serupa dengan aksiaksi sebelumnya yang menargetkan pakar nuklir Iran,” tegas Bratloo kepada televisi berbahasa Arab di Iran,Al-Alam. Tiga pakar nuklir Iran terbunuh pada 2010 dan 2011 saat mobil mereka meledak akibat bom. Salah satu serangan bom terjadi tepat dua tahun silam pada 11 Januari 2010 yang menewaskan pakar nuklir Masoud Ali Mohammdi. Kepala Organisasi Atom Iran Fereydoun Abbasi berhasil lolos dari upaya pembunuhan pada November 2010. Saat itu Fereydoun dan istrinya keluar dari mobil, hanya beberapa saat sebelum bom meledak. Berbagai serangan itu menurut pejabat Iran merupakan operasi pembunuhan yang dilakukan agen intelijen Israel, Mossad, dengan kemungkinan bantuan dari Amerika Serikat (AS).Serangan terbaru terjadi saat ketegangan terkait program nuklir Iran kian meningkat. Barat dan Israel menuduh Iran melakukan riset pengembangan bom atom.Tuduhan itu disangkal Teheran. Israel mengancam melancarkan serangan udara di fasilitas nuklir Iran.AS juga menegaskan semua opsi tetap ada dalam menghadapi Iran, termasuk aksi militer. Teheran mengancam menutup Selat Hormuz jika militer asing menyerang negaranya.Penutupan selat itu dapat mengakibatkan harga minyak naik dan memicu krisis ekonomi global. IAEA lusa kemarin menyatakan Iran telah memulai pengayaan uranium di fasilitas bawah tanah di Fordo.AS, Inggris, Prancis,Jerman,dan Italia menganggap perkembangan ini dengan sangat khawatir. Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton mendesak Teheran kembali ke perundingan dengan kekuatan Barat terkait program nuklirnya. “Langkah ini sekali lagi menunjukkan rezim Iran menghindari tanggung jawabnya dan negara itu semakin mengisolasi diri,” paparnya, dikutip Reuters.“Tidak ada pembenaran untuk produksi ini.Pengayaan semacam ini membawa Iran semakin mendekati kemampuan untuk memproduksi uranium pengayaan tinggi untuk senjata.” Direktur Eksekutif Asosiasi Kontrol Persenjataan Daryl Kimball menyambut seruan Hillary untuk solusi negosiasi. “AS dan mitranya P5+1,China, Prancis, Jerman, Rusia, dan Inggris, harus terus menyiapkan dan mendorong perundingan dengan Iran serta terus membuat proposal konstruktif untuk diskusi,”katanya. Komandan Angkatan Laut AS Admiral Jonathan Greenert mengaku kurang tidur karena sedang membuat persiapan untuk potensi konflik di Selat Hormuz. “Jika Anda bertanya apa yang membuat saya bangun waktu malam, itu Selat Hormuz dan kegiatan di Teluk Arab,”tuturnya. Greenert tidak menjelaskan apa langkah-langkah Angkatan Laut AS di Selat Hormuz. Tapi saat ditanya mengapa Selat Hormuz membuatnya bangun malam hari, dia menjawab bahwa dia seorang yang terorganisasi, seorang pelatih, dan seorang yang bersiap-siap. Dia akan memastikan bahwa mereka memiliki peralatan yang tepat untuk melakukan sesuatu dengan benar. AS menegaskan tidak akan membiarkan Iran memblokade Selat Hormuz.Petinggi militer AS Jenderal Martin Dempsey akhir pekan lalu mengatakan bahwa tindakan Iran tidak akan ditoleransi. syarifudin

 

 

Suaro Hati - Pemerintahan Nagari di Kota

Oleh : Chairul Darwis

Biro Ekonomi LKAAM Sumbar

Padang Ekspres • Senin, 26/12/2011 12:19 WIB • 197 klik

Beberapa waktu lalu penulis selaku pengurus Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Sumatera Barat diminta untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran tentang ”pemerintahan nagari di kota” dalam sebuah seminar yang diselenggarakan LKAAM Sumatera Barat.

Seminar ini sangat efektif untuk memelihara ketahanan agama, sosial masyarakat hukum adat, khususnya tradisi dan filosofi syarak mangato, adat mamakai dalam terciptanya kemandirian, peran serta dan kreativitas masyarakat adat.

Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu, dan berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul adat Minangkabau (Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah) dan atau berdasarkan asal usul, dan adat istiadat setempat dalam wilayah Sumatera Barat.

Pemerintahan nagari merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari berdasarkan asal usul nagari di wilayah Sumatera Barat yang berada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keberadaan pemerintahan nagari sebagai suatu sistem pemerintahan terendah di Provinsi Sumatera Barat telah berkembang sebelum kolonial pemerintahan Belanda ke Indonesia. Namun, sejak era Orde Baru atau setelah lahirnya UU No 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, sistem pemerintahan nagari seolah-olah ”tidak berdaya” dengan lahirnya undang-undang tersebut.

Sistem pemerintahan nagari secara perlahan diganti sistem pemerintahan desa. Apalagi di waktu tersebut untuk memperoleh bantuan desa yang banyak dan dikucurkan terhadap desa-desa di Indonesia. Nagari-nagari dilebur menjadi desa.

Sejak diterbitkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok-pokok Pemerintahan Nagari, dan diperbaharui dengan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari, pencanangan kembali ke sistem pemerintahan nagari mulai dilaksanakan.

Bahkan, hampir semua kabupaten daerah mengeluarkan peraturan daerah tentang sistem pemerintahan nagari di daerah tersebut. Apalagi dengan keluarnya UU No 22 Tahun 1999. Walaupun sebenarnya keberadaan nagari sebagai sistem pemerintahan terendah di Sumatera Barat sudah mengalami ”porak-poranda” akibat sistem pemerintahan masa lalu.

UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa desa atau disebut dengan nama lain, selanjutnya desa adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan NKRI.

Substansi UU No 32 Tahun 2004 yang terkait dengan desa, perlu disesuaikan dengan menetapkan peraturan daerah yang baru sebagai pengganti Perda No 9 Tahun 2000, pada prinsipnya pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat tetap konsisten mempertahankan kebijakan penyelenggaraan pemerintah terendah dalam bentuk sistem pemerintahan nagari yang memiliki otonomi asli didasarkan hak asal usul, dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat.

Walaupun Perda No 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari telah membuka peluang pemerintahan kota di Sumatera Barat menyesuaikan sistem pemerintahan terendah yang dikenal dengan kelurahan untuk membentuk sistem pemerintahan nagari di kota. Namun demikian, pemerintahan nagari di kota memang harus diakui agak sedikit sulit karena pengalaman selama ini dengan telah adanya sistem pemerintahan kelurahan yang jelas berpengaruh terhadap masyarakat yang heterogen dan telah mengalami perubahan lingkungan masyarakat di perkotaan. Pengalaman selama ini masih enggannya sebagian pemerintah kabupaten untuk mendelegasikan sebagian kewenangan ke nagari yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan, peran serta dan prakarsa yang bertujuan untuk kesejahteraan anak nagari.

Kembali ke pemerintahan nagari, kita tidak hanya melihat nagari sebagai wilayah administrasi pemerintahan, akan tetapi harus dimaknai pula sebagai kesatuan masyarakat hukum adat Minangkabau. Seluruh masyarakat bersama-sama mengembangkan potensi nagari (potensi nagari antara lain sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan) serta mengembangkan nilai-nilai syarak, adat dan budaya di nagari, sesuai falsafah adat salingka nagari dan adat sabatang panjang untuk tercapainya suksesnya penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Sistem pemerintahan nagari di kota tentu akan mampu mempercepat terwujudnya masyarakat nagari yang adil dan makmur/sejahtera berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi yang berakar pada tradisi budaya dan adat istiadat setempat atau adat salingka nagari. Diharapkan akan mampu membawa perubahan taraf hidup anak nagari. Bahkan, mengubah paradigma dari orientasi top down menjadi button up. Untuk itu, diperlukan suatu pemahaman para pelaku yang terlibat tentang tugas pokok dan fungsinya. Di mana sistem pemerintahan nagari lebih bersifat mandiri.
Semangat kembali ke sistem pemerintahan nagari di kota harus adanya kemampuan politik (political will) yang kuat dari pemerintah kota dan masyarakat walaupun Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2007 telah membuka peluang dibentuknya pemerintahan nagari di kota. Kota Padang sudah mengenal adanya Nagari Pauh IX, Nagari Pauh V, Nagari Limaumanih, Nagari Lubukkilangan, Nagari Kototangah, Nagari Nanggalo, Nagari Nan Duo Puluah, Nagari Taluakkabuang, dan Nagari Bunguih, Nagari Padang (Niniak Mamak nan Salapan Suku ).

Undang-Undang No 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dikenal dengan UU Otonomi Daerah membuka peluang keberadaan nagari sebagai hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat Minangkabau. Untuk kembalinya sistem pemerintahan nagari di kota sebenarnya tidak ada ”rambu-rambu” yang dilanggar dalam peraturan perundang-undangan.

Pembentukan pemerintahan nagari di kota tentu sangat tergantung kepada keinginan masyarakat khususnya kerapatan adat nagari, tokoh masyarakat, kepala daerah dan DPRD setempat. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari sebenarnya membuka peluang pemerintah kota di Sumatera Barat menyesuaikan sistem pemerintahan terendah yang dikenal dengan kelurahan untuk membentuk sistem pemerintahan nagari.

Namun demikian, sistem pemerintahan nagari yang egaliter, mandiri dan orientasi kerakyatan di kota perlu diadakan kajian komprehensif dan mendalam karena dengan adanya transformasi sosial budaya yang sebagai dampak dari era globalisasi yang mengakibatkan terjadinya perubahan nilai dilingkungan masyarakat Minangkabau, di samping kemauan politik (political will) pemko sendiri dan masyarakat setempat. (*)

[ Red/Redaksi_ILS ]

Suaro Hati - Surat Keluarga Tersangka Pencuri Pisang Buat SBY

 Tribunnews.com - Jumat, 6 Januari 2012
Laporan Reporter Tribun Jogja, Hanan Wiyoko
TRIBUNNEWS.COM, CILACAP - Teguh Sumarno (32), kakak tersangka pencuri pisang Kuatno, menulis surat untuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Kamis (5/1/2012) malam. Ia meminta keadilan atas perkara yang menimpa adiknya, yang diduga memiliki keterbelakangan mental.
Berikut ini isi surat yang dibuat untuk Presiden SBY;
Kepada Yth. Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
Di Istana
Dengan hormat,

Kami sampaikan kepada bapak bahwa salah satu anggota keluarga yang bernama:
Nama : Sukarwan/Kuatno
TTL : Cilacap, Mei 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Alamat : Jalan Anoa RT 2 RW 6 Mertasinga, Cilacap Utara
Perlu kami sampaikan kepada bapak saat ini saudara Sukarwan sedang ditahan oleh Kejaksaan Negeri Cilacap sebagai tersangka pencurian pisang kepok seharga Rp 160.000. Namun adik kami akan diancam tuntutan sembilan tahun dan saya sampaikan kepada bapak, adik saya mengalami keterbelakangan mental.
Oleh karena itu kami mohon kepada bapak presiden agar memberikan keadilan kepada kami sebagai rakyat kecil yang tidak mampu berbuat apa-apa.
Atas perhatian bapak kami ucapkan banyak terima kasih.

Editor: Hasiolan Eko P Gultom  |  Sumber: Tribun Jogja

Suaro Hati - Jurnalis agar Waspada Gunakan Dokumen Negara

 Rabu, 21 Desember 2011 19:23
Eman Mulyatman
Yogyakarta (ANTARA News) - KPK mengeluarkan peringatan bagi jurnalis. Isi peringatan itu: berhati-hatilah menggunakan dokumen negara karena Undang-Undang Intelijen mengatur ancaman pidana bagi semua pihak yang membocorkan rahasia negara.
Wakil Ketua KPK, Bibit Riyanto, dalam acara lokakarya anti korupsi dengan Aliansi Jurnalis Independen (AJI), di Yogyakarta, Rabu, mengatakan, "Jurnalis hendaknya berhati-hati menyikapi situasi saat ini terkait memakai dokumen negara. UU Intelijen mengatur ancaman bagi semua pihak yang membocorkan rahasia negara karena kelalaian dan kesengajaan."
Menurut dia, sesuai ketentuan dalam UU Intelijen, setiap orang yang karena kelalaian membocorkan rahasia negara diancam dengan hukuman pidana maksimal tujuh tahun dan sanksi bagi pihak yang sengaja membocorkan rahasia negara adalah maksimal 10 tahun.
Ia mengatakan prihatin dengan keberadaan Undang-Undang Intelijen yang tidak secara jelas menyebutkan rahasia negara yang dimaksudkan sehingga rawan bagi jurnalis.
Dia mengatakan, dalam UU Intelijen hanya diatur tentang rahasia negara yang boleh diungkap atau tidak. Di antara yang tidak boleh diungkap adalah ketahanan ekonomi, akses intelijen, sumber daya alam.
"UU Intelijen tidak memerinci yang dimaksud rahasia negara. Oleh karena itu, masyarakat bisa melihat isi Peraturan Pemerintah (PP) setelah UU Intelijen disahkan belum lama ini," kata dia.
Ia mengatakan dalam UU Intilejen disebutkan kewenangan aparat untuk memeriksa dan memanggil orang yang dianggap membocorkan rahasia negara.
"Saya berharap UU Intelejen yang baru disahkan tidak membelenggu terutama bagi kegiatan aktivis yang menyuarakan kebebasan berbicara," kata dia. Jangan sampai penerapan UU Intilejen yang bertujuan baik akan menimbulkan tirani baru.
Sebelumnya, dalam kesempatan yang berbeda anggota Dewan Pers, Agus Sudibyo, di Yogyakarta mengatakan, pers terlambat mengawal pengesahan Undang-Undang Intelijen sehingga membahayakan kerja-kerja jurnalis dan kebebasan masyarakat sipil mengakses informasi
"Kalangan pers hanya jadi outsider atau tidak terlibat dalam mengawal UU intelijen yang berbahaya bagi hak masyarakat sipil untuk mengakses informasi. Akibatnya, UU itu kemudian disahkan oleh pemerintah dan DPR," kata dia.
Menurut Agus, tanggapan media terhadap isu UU intelijen sangat lamban. Padahal, UU intelejen mengancam kerja-kerja jurnalis untuk memperoleh akses informasi.
"Kalangan pers terlambat menyadari bahaya UU intelijen. Ancaman yang paling membahayakan adalah kriminalisasi terhadap jurnalis atau ancaman pidana karena dianggap membocorkan rahasia negara," katanya.
Dia mengatakan, pengesahan UU intelijen menggambarkan kegagalan masyarakat sipil, termasuk kalangan pers mengawal UU intelijen yang sangat berbahaya bagi demokrasi di Indonesia.
"Masyarakat sipil, termasuk kalangan pers sulit berkoalisi mengawal UU intelijen. Padahal, pengesahan UU intelijen kontraproduktif dengan jaminan hak asasi manusia," katanya.
Ia menambahkan, masyarakat sipil selama ini cenderung sibuk memikirkan isu sektoral sehingga kurang memperhatikan isu yang bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi, seperti UU Intelijen.
"Masyarakat sipil kemungkinan sudah jenuh karena terlalu banyak isu, termasuk kalangan pers yang pasif dalam mengawal soal intelijen," katanya.
Menurut dia, UU Intelijen mengatur ruang lingkup rahasia intelijen yang terlalu luas sehingga menimbulkan multi interpretasi atau multi tafsir. "UU intelijen tidak jelas sehingga pasal-pasal karet itu membahayakan masyarakat sipil yang mengakses informasi," katanya.
Dia mencontohkan dalam Pasal 25 UU itu, rahasia intelijen menyangkut informasi yang membahayakan pertahanan dan keamanan negara, mengungkap kekayaan alam Indonesia, merugikan ketahanan ekonomi nasional, dan merugikan kepentingan politik luar negeri. (Antara)
http://sabili.co.id/aspirasi-anda/wakaf-al-quran-untuk-daerah-bencana-dan-rawan-pemurtadan
http://sahabatalam3.blogspot.com/2010/12/sahabat-sahabat-merapi_2571.html

Suaro Hati - Tan Malaka Gerilyawan Revolusioner

Tan Malaka –lengkapnya Ibrahim Datuk Tan Malaka—menurut keturunannya ia termasuk suku bangsa Minangkabau. Pada tanggal 2 Juni 1897 di desa Pandang Gadang –Sumatra Barat—Tan Malaka dilahirkan. Ia termasuk salah seorang tokoh bangsa yang sangat luar biasa, bahkan dapat dikatakan sejajar dengan tokoh-tokoh nasional yang membawa bangsa Indonesia sampai saat kemerdekaan seperti Soekarno, Hatta, Syahrir, Moh.Yamin dan lain-lain.
Pejuang yang militan, radikal dan revolusioner ini telah banyak melahirkan pemikiran-pemikiran yang orisinil, berbobot dan brilian hingga berperan besar dalam sejarah perjaungan kemerdekaan Indonesia. Dengan perjuangan yang gigih maka ia mendapat julukan tokoh revolusioner yang legendaris. Pada tahun 1921 Tan Malaka telah terjun ke dalam gelanggang politik. Dengan semangat yang berkobar dari sebuah gubuk miskin, Tan Malaka banyak mengumpulkan pemuda-pemuda komunis.Pemuda cerdas ini banyak juga berdiskusi dengan Semaun (wakil ISDV) mengenai pergerakan revolusioner dalam pemerintahan Hindia Belanda. Selain itu juga merencanakan suatu pengorganisasian dalam bentuk pendidikan bagi anggota-anggota PKI dan SI (Syarekat Islam) untuk menyusun suatu sistem tentang kursus-kursus kader serta ajaran-ajaran komunis, gerakan-gerakan aksi komunis, keahlian berbicara, jurnalistik dan keahlian memimpin rakyat. Namun pemerintahan Belanda melarang pembentukan kursus- kursus semacam itu sehingga mengambil tindakan tegas bagi pesertanya.

Melihat hal itu Tan Malaka mempunyai niat untuk mendirikan sekolah-sekolah sebagai anak-anak anggota SI untuk penciptaan kader-kader baru. Juga dengan alasan pertama: memberi banyak jalan (kepada para murid) untuk mendapatkan mata pencaharian di dunia kapitalis (berhitung, menulis, membaca, ilmu bumi, bahasa Belanda, Melayu, Jawa dan lain-lain); kedua, memberikan kebebasan kepada murid untuk mengikuti kegemaran (hobby) mereka dalam bentuk perkumpulan-perkumpulan; ketiga, untuk memperbaiki nasib kaum kromo (lemah/miskin). Untuk mendirikan sekolah itu, ruang rapat SI Semarang diubah menjadi sekolah, dan sekolah itu bertumbuh sangat cepat hingga sekolah itu semakin lama semakin besar.
Perjuangan Tan Malaka tidaklah hanya sebatas pada usaha mencerdaskan rakyat Indonesia pada saat itu, tapi juga pada gerakan-gerakan dalam melawan ketidakadilan seperti yang dilakukan para buruh terhadap pemerintahan Hindia Belanda lewat VSTP dan aksi-aksi pemogokan, disertai selebaran-selebaran sebagai alat propaganda yang ditujukan kepada rakyat agar rakyat dapat melihat adanya ketidakadilan yang diterima oleh kaum buruh.
Seperti dikatakan Tan Malaka pada apidatonya di depan para buruh “Semua gerakan buruh untuk mengeluarkan suatu pemogokan umum sebagai pernyataan simpati, apabila nanti menglami kegagalan maka pegawai yang akan diberhentikan akan didorongnya untuk berjuang dengan gigih dalam pergerakan revolusioner”. Pergulatan Tan Malaka dengan partai komunis di dunia sangatlah jelas. Ia tidak hanya mempunyai hak untuk memberi usul-usul dan dan mengadakan kritik tetapi juga hak untuk mengucapkan vetonya atas aksi-aksi yang dilakukan partai komunis di daerah kerjanya. Tan Malaka juga harus mengadakan pengawasan supaya anggaran dasar, program dan taktik dari Komintern (Komunis Internasional) dan Profintern seperti yang telah ditentukan di kongres-kongres Moskow diikuti oleh kaum komunis dunia.
Dengan demikian tanggung-jawabnya sebagai wakil Komintern lebih berat dari keanggotaannya di PKI. Sebagai seorang pemimpin yang masih sangat muda ia meletakkan tanggung jawab yang saangat berat pada pundaknya. Tan Malaka dan sebagian kawan-kawannyamemisahkan diri dan kemudian memutuskan hubungan dengan PKI, Sardjono-Alimin-Musso. Pemberontakan 1926 yang direkayasa dari Keputusan Prambanan yang berakibat bunuh diri bagi perjuangan nasional rakyat Indonesia melawan penjajah waktu itu.
Pemberontakan 1926 hanya merupakan gejolak kerusuhan dan keributan kecil di beberapa daerah di Indonesia. Maka dengan mudah dalam waktu singkat pihak penjajah Belanda dapat mengakhirinya. Akibatnya ribuan pejuang politik ditangkap dan ditahan. Ada yang disiksa, ada yang dibunuh dan banyak yang dibuang ke Boven Digul Irian Jaya. Peristiwa ini dijadikan dalih oleh Belanda untuk menangkap, menahan dan membuang setiap orang yang melawan mereka, sekalipun bukan PKI. Maka perjaungan nasional mendapat pukulan yang sangat berat dan mengalami kemunduran besar serta lumpuh selama bertahun-tahun.
Tan Malaka yang berada di luar negeri pada waktu itu,berkumpul dengan beberapa temannya di Bangkok. Di ibukota Thailand itu, bersama Soebakat dan Djamaludddin Tamin, Juni 1927 Tan Malaka memproklamasikan berdirinya Partai Republik Indonesia (PARI). Dua tahun sebelumnya Tan Malaka telah menulis “Menuju Republik Indonesia”. Itu ditunjukkan kepada para pejuang intelektual di Indonesia dan di negeri Belanda. Terbitnya buku itu pertama kali di Kowloon, Cina, April 1925. Prof. Moh. Yamin sejarawan dan pakar hukum kenamaan kita, dalam karya tulisnya “Tan Malaka Bapak Republik Indonesia” memberi komentar: “Tak ubahnya daripada Jefferson Washington merancangkan Republik Amerika Serikat sebelum kemerdekaannya tercapai atau Rizal Bonifacio meramalkan Philippina sebelum revolusi Philippina pecah….”
Ciri khas gagasan Tan Malaka adalah:
(1) Dibentuk dengan cara berpikir ilmiah berdasarkan ilmu bukti,
(2) Bersifat Indonesia sentris,
(3) Futuristik dan
(4) Mandiri, konsekwen serta konsisten.
Tan Malaka menuangkan gagasan-gagasannya ke dalam sekitar 27 buku, brosur dan ratusan artikel di berbagai surat kabar terbitan Hindia Belanda. Karya besarnya “MADILOG” mengajak dan memperkenalkan kepada bangsa Indonesia cara berpikir ilmiah bukan berpikir secara kaji atau hafalan, bukan secara “Text book thinking”, atau bukan dogmatis dan bukan doktriner. Madilog merupakan istilah baru dalam cara berpikir, dengan menghubungkan ilmu bukti serta mengembangkan dengan jalan dan metode yang sesuai dengan akar dan urat kebudayaan Indonesia sebagai bagian dari kebudayaan dunia. Bukti adalah fakta dan fakta adalah lantainya ilmu bukti. Bagi filsafat, idealisme yang pokok dan pertama adalah budi (mind), kesatuan, pikiran dan penginderaan. Filsafat materialisme menganggap alam, benda dan realita nyata obyektif sekeliling sebagai yang ada, yang pokok dan yang pertama.
Bagi Madilog (Materialisme, Dialektika, Logika) yang pokok dan pertama adalah bukti, walau belum dapat diterangkan secara rasional dan logika tapi jika fakta sebagai landasan ilmu bukti itu ada secara konkrit, sekalipun ilmu pengetahuan secara rasional belum dapat enjelaskannya dan belum dapat menjawab apa, mengapa dan bagaimana. Semua karya Tan Malaka danpermasalahannya dimulai dengan Indonesia. Konkritnya rakyat Indonesia, situasi dan kondisi nusantara serta kebudayaan, sejarah lalu diakhiri dengan bagaimana mengarahkan pemecahan masalahnya.
Cara tradisi nyata bangsa Indonesia dengan latar belakang sejarahnya bukanlah cara berpikir yang “text book thinking” dan untuk mencapai Republik Indonesia sudah dicetuskan sejak tahun 1925 lewat “Naar de Republiek Indonesia”. Jika kita membaca karya-karya Tan Malaka yang meliputi semua bidang kemasyarakatan, kenegaraan, politik,ekonomi, sosial, kebudayaan sampai kemiliteran(“Gerpolek”-Gerilya-Politik dan Ekonomi, 1948), maka akan kita temukan benang putih keilmiahan dan keIndonesiaan serta benang merah kemandirian, sikap konsekwen dan konsisten yang direnda jelas dalam gagasan-gagasan serta perjuangan implementasinya.Peristiwa 3 Juli 1946 yang didahului dengan penangkapan dan penahanan Tan Malaka bersama pimpinan Persatuan Perjuangan, di dalam penjara tanpa pernah diadili selama dua setengah tahun.
Setelah meletus pemberontakan FDR/PKI di Madiun, September 1948 dengan pimpinan Musso dan Amir Syarifuddin, Tan Malaka dikeluarkan begitu saja dari penjara akibat peristiwa itu. Di luar, setelah mengevaluasi situasi yang amat parah bagi republik Indonesia akibat Perjanjian Linggarjati 1947 dan Renville 1948, yang merupakan buah dari hasil diplomasi Syahrir dan Perdana Menteri AmirSyarifuddin, Tan Malaka merintis pembentukan Partai MURBA, 7 November 1948 di Yogyakarta. Dan pada tahun 1949 tepatnya bulan Februari Tan Malaka gugur, hilang tak tentu rimbanya, mati tak tentu kuburnya ditengah-tengah perjuangan “Gerilya Pembela Proklamasi” di Pethok, Kediri, Jawa Timur. Namun berdasarkan keputusan Presiden RI No. 53, yang ditandatangani Presiden Sukarno 28 Maret 1963 menetapkan bahwa Tan Malaka adalah seorang pahlawan kemerdekaan Nasional.
BERGELAP-GELAPLAH DALAM TERANG, BERTERANG-TERANGLAH DALAM GELAP !
(TAN MALAKA)
(Sumber: Brainwashed, Jakarta Extreme Fanzine, June’99, Issue #7.)

Suaro Hati - Cerita Soekarno di Caen, Perancis

Soekarno, selain merupakan seorang proklamator kemerdekaan dan Presiden pertama RI, juga dikenal sebagai salah seorang pendiri dan tokoh Gerakan Non Blok (GNB). Bersama-sama dengan Josep Broz Tito (Yugoslavia), Jawaharal Nehru (India) dan Gamal Abdul Naseer (Mesir), beliau berhasil merangkul banyak negara untuk melakukan gerakan yang tidak memihak kepada salah satu blok di era perang dingin. Begitu kuatnya pengaruh GNB pada situasi internasional dewasa itu, maka negara-negara yang terlibat pada perang dingin pun menaruh hormat kepada GNB dan para pendirinya. Bukti bahwa GNB disegani tampak di salah satu bagian museum perang dunia kedua di Caen, Perancis. Di museum yang terletak di kota yang berjarak 12 km dari pantai Normandia, tempat mendaratnya pasukan sekutu saat akan menyerbu Jerman waktu perang dunia kedua, dapat ditemukan cerita tentang Soekarno dan tokoh-tokoh GNB. Cerita Soekarno sendiri digambarkan melalui keberadaan 3 majalah internasional yang memuat cover story Soekarno, buku “Sukarno” karya Cindy Adams, 1 set koleksi perangko dan 1 uang kertas bergambar Soekarno, dan sebuah kartu pos hari pertama tentang Konperensi Asia Afrika yang diterbitkan oleh kantor pos Filipina.
 http://ceritaindonesia.wordpress.com/

Suaro Hati - Takkan Berhenti Menulis

 Penilaian Jakob Oetama

Oleh : Marthias Pandoe

Wartawan Senior

Padang Ekspres • Selasa, 10/01/2012

Memberi pernilaian terhadap kiprah saya di Kompas selama 20 tahun, Pemimpin Umum KKG (Kelompok Kompas-Gramedia) Jakob Oetama memulai: Peredaran Kompas di Sumbar cukup luas, meski tibanya di Padang kadang-kadang siang hari tergantung pesawat dari Jakarta.

Secara berolok saya sampaikan kepada Marthias Pandoe, jangan-jangan populernya Kompas di sana terkait popularitas korespondennya. Ia tertawa berderai. ”Ah, bisa saja. Kompas populer di Sumbar, karena PK Ojong, dikenal bersahabat dengan tokoh-tokoh nasional seperti Bung Hatta dan Mohammad Natsir.”

Kenal banyak tokoh salah satu kelebihan Marthias Pandoe sebagai wartawan. Kenal kenal sumber berita, berarti memiliki akses ke sumber informasi. Kemampuan itu termasuk yang diperlukan wartawan dalam melaksanakan pekerjaannya. Dalam kepustakaan tentang jurnalisme hal itu disebut fraternizatio, meski kurang pas bolehlah diindonesiakan sebagai persaudaraan.

Seperti halnya beberapa kelebihan dalam buku-buku pegangan perihal jurnalisme fraternization juga diberi caveat, hati-hati, hubungan akrab dengan penjabat/tokoh atau sumber berita jangan merugikan sosok wartawan yang independen. Rupanya, Marthias Pandoe menyadari hal itu. Jika ada hal yang penting, ia langsung menelepon saya ke Jakarta memberi tahu.

Ini merupakan cara yang efektif bagi wartawan untuk dapat melakukan secara semestinya.Yang saya hargai dari Marthias Pandoe ialah kesadarannya bahwa seorang wartawan apa yang akan ditinggalkannya jika bukan tulisan, pengalaman, kesaksiaan serta pergulatan hidup dalam berbagai tulisan.

Marthias Pandoe di Kompas pakai inisial MDP. Inisial MDP nyaris identik dengan Sumbar, dengan sosiologi budaya Minang, termasuk kedekatan yang disertai sikap kritis dan kecerdasan mengambil jarak dengan sumber-sumber berita. Lagi saya terantuk kata fraternization. Ungkapan itu mereprentasikan Bung Marthias sebagai seorang yang mudah dikenal dan akrab dengan sumber berita.

Tabiat yang disyaratkan seorang wartawan, tapi tetap dengan sikap kritis. Bung Marthias memang gampang akrab dengan siapa pun, termasuk sumber berita. Keakraban bisa menguntungkan dan bisa merugikan. Menguntungkan karena informasi apa pun termasuk yang off the record, yang sifatnya back information disampaikan utuh apa adanya dan lebih lengkap.

Karena kedekatan, sumber berita percaya tanpa memberi peringatan off the record, wartawan yang akrab dan kritis bisa memilih mana yang bisa dan yang tidak bisa dipublikasikan. Sebaliknya, keakraban bisa juga merugikan karena keakraban bisa terjadi vested interest. Wartawan tidak bisa lagi membedakan mana informasi yang bisa jadi berita. Ukuran yang dipakai demi kenyamanan dan keselamatan sumber berita.

Bung Marthias tidak jatuh dalam kemungkinan kedua. Dia bisa akrab dengan siapa pun tapi tetap kritis, tetap menjalankan profesinya sebagai wartawan sejati. Dia pegang teguh prinsip the medium is the message, berita senantiasa punya pesan.

Kepentingan masyarakat adalah pegangan utama dan alasan pertama dimuat tidaknya fakta dan informasi. Prinsip the news that they want to know, juga the news they ough (seharusnya), dia pegang erat. Dia cerdas menerjemahkan informasi dan fakta tanpa merugikan jati diri sebagai wartawan. Intergritas itu pula yang menyertai Bung Marthias sewaktu bekerja di Kompas. .

”Mengesankan dalam hati saya, tulisan Bung Marthias dalam feature tidak terbatas minatnya ke salah satu bidang. Mungkin inklinasinya yang generalis. Bung Marthias menulis dengan hati, komitmen demi kemaslahatan manusia,” kata Jakob Oetama.

Kompas lahir tahun 1965.  Bung Marthias bergabung tahun 1970. Karena rentang waktu di antara keduanya relatif pendek, Bung Marthias di Sumbar ibarat pembawa bendera. Namanya dikenal luas. Lagi-lagi saya terantuk pada ungkapan Jenderal Mac Arthur, pahlawan Amerika Serikat dalam Perang Dunia II: Old soldier never die, they just fade away. Bung Marthias memang telah berhenti sebagai wartawan Kompas, tapi naluri wartawannya senantiasa menggugat dan mencoba menyampaikan kepada publik, tidak kenal lelah, terus menulis. ”Bung Marthias pantas mengenakan mahkota wartawan. Mahkota itu pantas jadi teladan tidak saja bagi anak cucu, tapi juga kebanggaan bagi profesi wartawan,” ujar Jakob.

Rosihan Anwar
Beberapa waktu sebelum wafat tahun 2011, wartawan ternama H Rosihan Anwar sempat mengomentar tentang diri saya: H Marthias Dusky Pandoe seorang ”anak kampung” yang pendidikan formalnya tidak seberapa, namun berhasil berkembang melalui pembelajaran sendiri menjadi wartawan surat kabar besar dan bergengsi, yaitu Kompas.

Seandainya Marthias Pandoe orang Amerika yang bergerak di dunia politik, maka riwayat hidupnya mirip Abraham Lincoln yang pada pertengahan abad ke-19 dari asal-usul rendahan, naik mencapai kedudukan Presiden, menempat Gedung Putih di Washington, suatu perjalanan from the cabin logde to the White House.

Pandoe bukan orang Amerika, bukan politisi, melainkan dari lingkungan petani kampung, namun memperlihatkan social-mobility luar biasa sehingga meraih kedudukan wartawan terhormat, di dataran nasional. Salah satu kegiatan Pandoe di Sumbar, ialah turut aktif dalam pengangkatan penjabat-penjabat pemerintah, seperti gubernur. Wali Kota Padang Syahrul Ujud menggantikan Hasan Basri Durin menjadi perhatiannya. Ketika Hasan Basri Durin jadi gubernur, Pandoe juga instrumental dalam usaha itu.

Kalau kita mengenal pribadi Pandoe lebih baik, kita akan berkesimpulan dia bukan politisi yang terobsesi  kekuasaan. Pandoe bersikap terlalu bersahaja. Pandoe tidak berjiwa manipulatif. Liku-liku otaknya tidak terpasung pada intrik-intrik dan pemainan kekuasaan. Pandoe orang yang basiluruih, lurus tidak macam-macam.

Pandoe suatu ketika berkecimpung dalam dunia politik lokal, namun dia tetap wartawan tulen. Menurut sebuah definisi pakar komunikasi Amerika Lucian Pye: jurtnalist are people who know politic. Jadi Pandoe tahu politik, tapi dia bukan politikus. Pandoe punya persamaan dengan saya. Lahir 10 Mei 1930, sedang saya 10 Mei,  delapan tahun sebelumnya. Sama-sama bintang Taurus. dan  istri kami sama-sama nama Zuraida.

Zaili Asril
Menurut H St Zaili Asril (pemimpin harian Padang Ekspres Group, Marthias Dusky Pandoe bagi dan dalam kehidupan saya sebetulnya juga bagi dunia kewartawanan menempati posisi dan peran yang istimewa.

Secara pribadi, Pak Pandoe mempunyai posisi dan peranan sebagai ”orangtua rohaniah” dan sebagai guru. Saya memandang Pak Pandoe orangtua yang membina saya jadi wartawan, memulai karir kewartawanan di harian pagi Kompas Jakarta, di bawah didikan beliau.

Nah, karena tempaan dan bimbingan beliaulah saya menjadi wartawan. Saya berutang budi yang mungkin tidak terbayarkan kepada beliau. Saya pernah berniat membayarnya dengan membuat biografi beliau. Tapi saya tidak cukup pandai mengatur waktu.

Kuat keinginan saya untuk menulis biografi Marthias Pandoe, karena dalam pandangan saya beliau adalah dokumentasi hidup sejarah dan perkembangan pers daerah—juga nasional—ada dalam memori wartawan tiga zaman ini. Saya sering dihinggapi kekhawatiran kalau semua itu dibawa pergi dan hilang bilamana beliau dipanggil Yang Maha Kuasa ke haribaan-Nya. Pak Pandoe menulis dengan jujur, sederhana, bersahaja, menggunakan kalimat pendek sehingga mudah dimengerti.

Entahlah akan terasa lancang bila saya mengatasnamakan diri sebagai mewakili masyarakat Sumatera Barat menyampaikan terima kasih kepada Pak Pandoe, ibarat sebuah award yang memang sepantasnya diberikan kepada beliau.

Julius Pournomo
Rekan sekantor saya di Kompas, wartawan senior Julius Pournomo (JUP), pertama dalam penilaiannya mengutip juga ucapan Jenderal Mac Artur old soldier never die, they just fade away. Kalimat bersayap ini sangat dikenal diucapkan Mac Arthur. Prajurit tua tidak pernah meninggal. Dia hanya bakal surut ke belakang.

Sebagai seorang jenderal bintang satu, Mac Arthur telah memimpin pasukannya bertempur di daratan Eropa dalam Perang Dunia I. Kemudian sebagai jenderal bintang empat berlaga di kawasan Lautan Pasifik selama Perang Dunia II. Dan selaku jenderal bintang lima, memimpin langsung pasukan antar bangsa (Perserikatan Bangsa-Bangsa) dalam perang Korea. Padanan semacam ini selalu saya kemukakan setiap bertemu dengannya, yang akrab saya sapa Datuk dan dikenal inisialnya di Kompas sebagai MDP.

Satu sisi membuktikan mengenai keteladanan Datuk yang tanggal 10 Mei 2010 mencapai usia 80 tahun, menulis buku bertajuk Jernih Melihat, Cermat Mencatat. Sebuah buku keteladanan sikap profesional dari seorang wartawan mengenai makna sangat dalam untuk mengisi kalimat bersayap sesuai pernyataan Mac Artur.

Sebelumnya dia telah menulis buku A Nan Takana, memoar seorang wartawan. Kedua buku diterbitkan Kompas. Datuk sampai sekarang selalu membuka mata untuk bisa mengamati segala macam persoalan dan menggerakkan jari tangan mencatat sekaligus menuangkan dalam tulisan. ”Marthias Pandoe tidak hanya sekadar nama dari seorang wartawan, melainkan pribadi keteladanan yang mengabdi tanpa pamrih,” demikian penilaian JUP.(*)

[ Red/Redaksi_ILS ]

Suaro Hati - Tangkap 5 petinggi Partai Demokrat!

Tanggal :  09 Jan 2012			:
Sumber :	Harian Terbit

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk segera memeriksa dan menetapkan lima petinggi Partai Demokrat (PD) sebagai tersangka dalam kasus wisma atlet lantaran ikut menikmati aliran dana dari kasus korupsi wisma atlet. KPK diminta untuk tidak menunda-nunda proses hukum ini lantaran bukti keterlibatan kelima tokoh PD ini sudah sangat terang-benderang.

"KPK jangan sampai loyo dan tidak punya nyali untuk menetapkan lima tokoh PD. Sebab berdasarkan keterangan M Nazarudin, kelima tokoh ini jelas-jelas menerima aliran dana dari kasus korupsi wisma atlet. Jadi apalagi yang ditunggu oleh KPK. Saat inilah momen paling tepat untuk menunjukkan kinerja KPK dengan menetapkan kelimanya sebagai tersangka dan seret ke dalam penjara," kata Praktisi Hukum Zainudin Paru, kepada Harian Terbit, kemarin.

Lima anggota PD yang kerap disebut Nazarudin menerima aliran dana haram kasus korupsi wisma atlet adalah, Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Anggota DPR RI Angielina Sondakh, Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Malarangeng, Anggota DPR RI Soetan Batugana, dan anggota Dewan Pembina PD Ahmad Mubarok.

"Kelima anggota PD ini tentu saling mengetahui dan punya peran masing-masing untuk menggarong uang rakyat melalui berbagai proyek di DPR RI. Nazarudin lah yang selama ini berperan mencari celah dan diback up oleh mereka. Jadi kelimanya pun dianggap terlibat dalam upaya merampok uang rakyat."

Menurut Mantan Direktur Pusat Advokasi Hukum & Hak Asasi Manusia (PAHAM) Indonesia ini, untuk menangkap kelima anggota PD itu maka kekuatan nyali dijajaran pimpinan KPK mutlak dan harus mampu mengenyampingkan tekanan politik, baik dari eksekutif maupun legislatif. Sehingga, KPK tidak lemah dalam menindak kasus-kasus besar yang selama ini belum seluruhnya terungkap.

Lapor balik
Senada dengan itu pegamat hukum dari Universitas Islam Indonesia (UII) Jogjakarta Kapitra Ampera menilai Kasus korupsi yang melibatkan M Nazaruddin seharusnya langsung disikapi oleh KPK. Sebab secara hukum, siapapun yang disebutkan oleh tersangka harus ditindaklanjuti aparat hukum.

"Apa yang disebutkan M Nazarudin dalam beberapa kali sidang soal keterlibatan pejabat partai di PD bisa dijadikan bukti awal oleh KPK. Jika memang mereka keberatan disebutkan tentu bisa memberikan laporan balik terhadap Nazarudin. Tapi hingga saat ini kelima tokoh itu tak berani juga memberikan laporan balik," katanya.

KPK mendalami
Sementara itu, Juru Bicara KPK Johan Budi menjelaskan, saat ini pihaknya masih terus mendalami keterlibatan kelima pimpinan PD itu. "Kami masih terus lakukan penyelidikan tentang keterlibatan mereka. KPK tak bisa bertindak jika hanya berdasarkan tudi-ngan dan ucapan seorang tersangka. Sebab dalam proses hukum harus ada minimal dua alat bukti untuk menjerat atau menangkap seorang tersangka," tambahnya.

Namun Johan memastikan, siapapun yang terlibat dalam kasus korupsi wisma atlet tentu akan ditetapkan sebagai tersangka tanpa pandang bulu. "Kami tidak akan pandang bulu siapapun yang terlibat dan alat buktinya sudah cukup maka akan kami tetapkan sebagai tersangka. Apalagi KPK yang dibentuk tahun 2003 untuk mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, masih sangat dibutuhkan," katanya. (dody/aw)

Suaro Hati - DPR Panggil Menko Polhukam Rabu Besok

Oleh: Agus Rahmat

Nasional - Senin, 9 Januari 2012 

 

INILAH.COM, Jakarta - DPR akan memanggil Menko Polhukam Djoko Suyanto, Kapolri Jenderal Timur Pradopo, Kepala BIN Marciano Norman, Ketua KPU Abdul Hafidz Anshari, dan Ketua Bawaslu, Rabu (11/1/2012) untuk mengetahui perkembangan di Aceh jeang pemilukada.
Keputusan ini diambil setelah pimpinan DPR mengadakan rapat dengan Tim pengawas (Timwas) Aceh dan Papua, termasuk anggota DPR dari Aceh.

"Rapat Timwas Aceh dan Papua, hari Rabu besok mengundang Menko Polhukam, Mendagri, Kapolri, Kepala BIN, Ketua KPU, Ketua Bawaslu agar memberi penjelasan terkait masalah keamanan dan pemilukada di Aceh," jelas Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso dalam penjelasan persnya, di gedung DPR, Jakarta, Senin (9/1/2012).

Menurut Priyo, keamanan di Aceh, menjadi faktor utama pemanggilan tersebut. Apalagi, dihadapkan pada persiapan pemilukada. "Kami ingin pemerintah menjamin rasa aman di Aceh. Jangan karena pemilukada kita pertaruhkan hal yang lebih besar yaitu kedamaian Aceh yang susah payah kita bangun," tegasnya.

DPR juga meminta kepada KPU dan MK agar mengambil keputusan yang mengedepankan perdamaian. Terutama, tidak membuat keputusan yang menghambat pihak-pihak tertentu untuk mengajukan diri menjadi calon pimpinan daerah.

"Kami juga memberi usulan ke Pemerintah agar pelaksanaan pemilukada termasuk KPU dan MK yang punya kewenangan penuh agar mengedepankan hati. Intinya diberi kesempatan yang sama untuk ikut (masyarakat) diberi aspirasi dan mengusulkan calon-calonnya termasuk partai Aceh, kelompok independen," jelasnya.

Menurutnya, semua pihak harus diberi kebebasan dalam mencalonkan dan dicalonkan. Tidak perlu dibatasi oleh Keputusan-keputusan. "Manakala diperlukan agar semua pihak berkontribusi untuk perhelatan baik Gubernur maupun bupati," terangnya.

Kalau semua dilakukan, siapa yang terpilih agar semua pihak menyerukan ikhlas dan tetap menggunakan titik point perdamaian Aceh di atas segala-galanya. "Kalau kita mundur, Aceh berkobar lagi tidak akan termaafkan oleh anak cucu kita," katanya. [mvi]