Oleh: Agus Rahmat
Nasional - Senin, 9 Januari 2012
INILAH.COM, Jakarta - DPR akan memanggil Menko
Polhukam Djoko Suyanto, Kapolri Jenderal Timur Pradopo, Kepala BIN
Marciano Norman, Ketua KPU Abdul Hafidz Anshari, dan Ketua Bawaslu, Rabu
(11/1/2012) untuk mengetahui perkembangan di Aceh jeang pemilukada.
Keputusan ini diambil setelah pimpinan DPR mengadakan rapat dengan Tim pengawas (Timwas) Aceh dan Papua, termasuk anggota DPR dari Aceh.
"Rapat Timwas Aceh dan Papua, hari Rabu besok mengundang Menko Polhukam, Mendagri, Kapolri, Kepala BIN, Ketua KPU, Ketua Bawaslu agar memberi penjelasan terkait masalah keamanan dan pemilukada di Aceh," jelas Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso dalam penjelasan persnya, di gedung DPR, Jakarta, Senin (9/1/2012).
Menurut Priyo, keamanan di Aceh, menjadi faktor utama pemanggilan tersebut. Apalagi, dihadapkan pada persiapan pemilukada. "Kami ingin pemerintah menjamin rasa aman di Aceh. Jangan karena pemilukada kita pertaruhkan hal yang lebih besar yaitu kedamaian Aceh yang susah payah kita bangun," tegasnya.
DPR juga meminta kepada KPU dan MK agar mengambil keputusan yang mengedepankan perdamaian. Terutama, tidak membuat keputusan yang menghambat pihak-pihak tertentu untuk mengajukan diri menjadi calon pimpinan daerah.
"Kami juga memberi usulan ke Pemerintah agar pelaksanaan pemilukada termasuk KPU dan MK yang punya kewenangan penuh agar mengedepankan hati. Intinya diberi kesempatan yang sama untuk ikut (masyarakat) diberi aspirasi dan mengusulkan calon-calonnya termasuk partai Aceh, kelompok independen," jelasnya.
Menurutnya, semua pihak harus diberi kebebasan dalam mencalonkan dan dicalonkan. Tidak perlu dibatasi oleh Keputusan-keputusan. "Manakala diperlukan agar semua pihak berkontribusi untuk perhelatan baik Gubernur maupun bupati," terangnya.
Kalau semua dilakukan, siapa yang terpilih agar semua pihak menyerukan ikhlas dan tetap menggunakan titik point perdamaian Aceh di atas segala-galanya. "Kalau kita mundur, Aceh berkobar lagi tidak akan termaafkan oleh anak cucu kita," katanya. [mvi]
Keputusan ini diambil setelah pimpinan DPR mengadakan rapat dengan Tim pengawas (Timwas) Aceh dan Papua, termasuk anggota DPR dari Aceh.
"Rapat Timwas Aceh dan Papua, hari Rabu besok mengundang Menko Polhukam, Mendagri, Kapolri, Kepala BIN, Ketua KPU, Ketua Bawaslu agar memberi penjelasan terkait masalah keamanan dan pemilukada di Aceh," jelas Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso dalam penjelasan persnya, di gedung DPR, Jakarta, Senin (9/1/2012).
Menurut Priyo, keamanan di Aceh, menjadi faktor utama pemanggilan tersebut. Apalagi, dihadapkan pada persiapan pemilukada. "Kami ingin pemerintah menjamin rasa aman di Aceh. Jangan karena pemilukada kita pertaruhkan hal yang lebih besar yaitu kedamaian Aceh yang susah payah kita bangun," tegasnya.
DPR juga meminta kepada KPU dan MK agar mengambil keputusan yang mengedepankan perdamaian. Terutama, tidak membuat keputusan yang menghambat pihak-pihak tertentu untuk mengajukan diri menjadi calon pimpinan daerah.
"Kami juga memberi usulan ke Pemerintah agar pelaksanaan pemilukada termasuk KPU dan MK yang punya kewenangan penuh agar mengedepankan hati. Intinya diberi kesempatan yang sama untuk ikut (masyarakat) diberi aspirasi dan mengusulkan calon-calonnya termasuk partai Aceh, kelompok independen," jelasnya.
Menurutnya, semua pihak harus diberi kebebasan dalam mencalonkan dan dicalonkan. Tidak perlu dibatasi oleh Keputusan-keputusan. "Manakala diperlukan agar semua pihak berkontribusi untuk perhelatan baik Gubernur maupun bupati," terangnya.
Kalau semua dilakukan, siapa yang terpilih agar semua pihak menyerukan ikhlas dan tetap menggunakan titik point perdamaian Aceh di atas segala-galanya. "Kalau kita mundur, Aceh berkobar lagi tidak akan termaafkan oleh anak cucu kita," katanya. [mvi]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar