Suaro Hati - Petani Mesuji Protes ke DPR RI

"Kami kecewa dengan Komnas HAM yang membuat tim gabungan dengan Polri."

 Senin, 9 Januari 2012, 16:24 WIB

VIVAnews - Sejumlah tokoh dari serikat petani, nelayan, pemuda dan buruh yang tergabung dalam Sekretariat Bersama mendatangi Dewan Perwakilan Rakyat RI, Senin, 9 Januari 2012. Mereka mengajukan sejumlah rekomendasi agar pemerintah dan DPR menghentikan kekerasan yang terjadi di Mesuji. Selain itu, mereka meminta agar seluruh warga yang ditahan dibebaskan.

Pemerintah juga diminta memfasilitasi penyelesaian konflik agraria serta menarik unsur-unsur yang memicu kekerasan, seperti polisi, TNI serta pasukan keamanan swakarsa. Selain itu, pemerintah juga diminta segera menjalankan program pembaruan agraria dan membentuk kepanitiaan konflik agraria.

Ketua Eksekutif Indonesia Human Rights Commite for Social Justice (IHCS), Gunawan, juga mengatakan bahwa dirinya kecewa dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia karena telah membuat tim gabungan dengan Polri untuk menginvestigasi kasus ini.

"Kami kecewa dengan Komnas HAM yang membuat tim gabungan dengan Polri. Ini sama saja melakukan investigasi ulang," kata dia.

Tim investigasi, menurut Gunawan, seharusnya tidak hanya terdiri dari Komnas HAM dan kepolisian saja, tapi juga dari berbagai kalangan yang terkait, termasuk unsur masyarakat.

Selain itu, Sugih Santoso dari Parade Nusantara mengatakan bahwa 78 persen warga Indonesia bertempat tinggal di desa. Tapi, peraturan tentang desa justru belum ada. Sementara itu, aturan Pemerintah Desa No. 32 Tahun 2004 tak khusus mengatur tentang desa.

"Harus ada UU Desa, dengan adanya aturan ini, konflik masalah agraria atau tanah adat sesungguhnya bisa selesai," kata Sugih.

Sementara itu, Anggota Komisi II dari Fraksi PDIP Budiman Sudjatmiko mengatakan akan mempelopori pendirian pansus agraria. Selain itu, juga akan mendata dan memanggil pejabat serta pengusaha terkait.

"Saya dengan Nur Suhud akan mempelopori pendirian pansus agraria. Mendata memanggil pejabat, pengusaha konflik agraria," kata dia.

Abdul Malik dari Fraksi PKB juga mengatakan akar persoalan di Mesuji dan Bima adalah dari kebijakan pemerintah. "Saya mendukung pansus. Kami ingin melihat, mengkaji dan menganalisis kebijakan. Ini cenderung berpihak ke pemodal," kata dia. (kd)
• VIVAnews