Suaro hati -Surya Paloh 60 Tahun Mau Kemana, Hebatkah?

18 July 2011 | 4:24 am | Dilihat : 545

                                                                              
Ramalan Intelijen
Nama Surya Paloh cukup terkenal, karena pria dengan brewok lebat dan rambut yang agak panjang ini, adalah pengusaha pers, pemilik/pimpinan Media group yang memiliki   Surat Kabar Media Indonesia, Lampung Post  dan juga Metro TV. Sebagai TV berita, saingan Metro hanya satu yaitu  TV One, yang oleh pegawai Metro dikenal dengan sebutan TV tetangga. Sedangkan Media Indonesia mempunyai banyak saingan seperti Kompas, Tempo, Seputar Indonesia, Rakyat Merdeka dan banyak lagi lainnya. Penulis dipercaya sebagai salah satu  narasumber Metro TV tentang masalah terorisme dan intelijen.

Disamping pengusaha pers, Bang Sur ini juga berjuang di belantara politik. Berani, keras, suaranya menggelegar, menurut ceritanya pernah Ibu Tien Soeharto (Alm)  menyebutnya mirip Jenderal Gatot Soebroto (Alm).  Surya Dharma Paloh  itu nama lengkapnya, dilahirkan di Kutaraja, Banda Aceh, Aceh, 16 Juli 1951. Dua hari yang lalu genap berusia 60 Tahun. Umur yang cukup matang dan menarik sebagai pengusaha dan tokoh politik.

Diwaktu mudanya Surya Paloh pernah menjadi pimpinan KAPPI, dimana setelah KAPPI bubar, ia menjadi Koordinator Pemuda dan Pelajar pada Sekretariat Bersama Golkar. Beberapa tahun kemudian, Surya Paloh mendirikan Organisasi Putra-Putri ABRI (PP-ABRI), lalu ia menjadi Pimpinan PP-ABRI Sumatera Utara. Bahkan organisasi ini, pada tahun 1978, didirikannya bersama anak ABRI yang lain, di tingkat pusat Jakarta, dikenal dengan nama Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan Indonesia  (FKPPI).

Jabatan dalam organisasi adalah, Ketua Umum PP-FKPPI tahun 1979-1981 dan tahun 1981-1983, Anggota Dewan Pertimbangan DPP Pepabri tahun 1982-1984, Ketua DPP AMPI tahun 1984-1989, Ketua Dewan Pertimbangan PP-FKPPI tahun 1984-1987, Ketua Dewan Kehormatan BPP Hipmi tahun 1984-1987, Anggota Dewan Pembina DPP AMPI tahun 1989 sampai sekarang, Pengurus PB Gabsi tahun 1998 hingga sekarang, Anggota Dewan Pers tahun 1999 sampai sekarang, dan Ketua SPS Pusat tahun 1999 hinggga sekarang.

Surya Paloh pernah mendirikan Surat Kabar Harian Prioritas. Koran yang dicetak berwarna ini, laku keras. Sayang, surat kabar harian itu tidak berumur panjang, keburu di cabut SIUPP-nya oleh pemerintah. Isinya dianggap kurang sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik Indonesia. Menurut cerita Surya Paloh Pak Harto tidak suka karena dia dianggap tidak bisa mengontrol anak buahnya di Prioritas. Kemudian dengan ketekunannya dan keberanian mengambil resiko, dia kemudian berhasil mewujudkan impiannya memiliki Media Indonesia dan Metro TV.

Di kelembagaan legislatif, Surya pada tahun 1971 tercatat sebagai Calon Anggota DPRD Tingkat II Medan dari Golkar, lalu sebagai Anggota MPR pada tahun 1977-1982 dan kembali menjadi Anggota MPR tahun 1982-1987. Terakhir, pada tahun 1987 sebagai Calon Anggota MPR/DPR RI dari Golkar namun urung dilantik setelah Prioritas koran miliknya dibredel.

Surya Paloh setelah aktif di Partai Golkar kemudian bersama-sama Sri Sultan mencetuskan ide Ormas Nasional Demokrat  (disingkat NasDem atau Nasdem).  Ormas ini dideklarasikan oleh 45 tokoh nasional di Istora Senayan, Jakartan pada 1 Februari 2010. Menurut visi dan misi organisasi, Nasdem berupaya melakukan gerakan perubahan bernama Gerakan Restorasi. Gerakan ini dilandaskan atas tiga hal, yaitu politik solidaritas; ekonomi emansipatif dan partisipatif,  serta budaya gotong-royong. Dalam perkembangannya, kader Nasdem kemudian mendeklarasikan pendirian Partai Nasdem dan mendaftarkan sebagai peserta pemilu pada 7/5/2011.

Sebagai mitra di Nasdem, Sri Sultan kemudian mengundurkan diri, Sri Sultan juga mengaku kecewa dengan munculnya Partai Nasdem karena pada awalnya Nasdem dibentuk untuk mengabdi kepada masyarakat, tanpa tujuan meraih kekuasaan. Sultan mengatakan, tidak jelasnya perbedaan antara Partai Nasdem dengan Ormas Nasdem, membingungkan para pengurus ormas itu yang 75 persen-nya adalah pegawai negeri        sipil (PNS). “Kepanjangan Nasdemnya sama, otomatis pengurus yang PNS harus keluar,” kata Sultan memberi alasan. Selain Sultan, Mayjen TNI (Purn) Sudrajat sebagai pengurus di Jawa Barat juga mengundurkan diri.

Itulah kiprah Surya Paloh yang sempat dicatat. Kini pertanyaannya, mau kemana Bang Surya? Bukankah lebih baik tetap berada di Partai Golkar       saja?.  Apakah masih besar keinginan berkiprah lebih jauh? Jelas terlihat dari suksesnya di bidang bisnis, suksesnya membangun jaringan media jelas berbeda dengan kiprah di politik. Membangun citra seseorang untuk berkiprah di panggung politik  nampaknya disadari oleh  Surya Paloh.     Menurut hitungan penulis, cita-cita serta keinginannya  untuk sampai ke posisi tertinggi di negara ini, jalannya masih sangat berat. Dia harus mampu menunjukkan perolehan suara Nasdem paling tidak diatas lima persen suara nasional. Selain itu Surya Paloh harus menjadi seorang patron kalau mau dipilih rakyat, namanya harus lebih besar dari Megawati yang penulis perkirakan akan menjadi patron terkuat pada 2014 nanti.

Keinginan dan ambisi seseorang dalam dunia politik memang patut diacungi jempol. Prabowo pada 2009 demikian banyak menghabiskan uangnya, dan akhirnya Gerindra hanya berada dijajaran partai bawah. Perjuangannya dalam bersaing di ajang pemilu presiden akhirnya gagal, walau dia menjadi cawapres dari Megawati.  Demikian juga Jenderal (Purn) Wiranto yang sudah dibantu demikian banyak  Jenderal purnawirawan, toh akhirnya gagal sebagai capres.

Nah kini, pada awal pembentukan Nasdem sebagai parpol, Surya Paloh memang harus kembali mengukur diri dan partainya, mundurnya Sri Sultan adalah pukulan terberatnya. Sebagai tokoh bangsa, kita sangat menghargai Surya Paloh yang demikian bersemangat menyampaikan orasi dan pandangan tentang bangsa ini. Apakah itu sudah cukup untuk membesarkan Nasdem sebagai parpol? Jelas jawabannya tidak. Semoga pada usianya yang 60 tahun lebih dua hari pada saat penulis menuliskan artikel ini, Surya Paloh melakukan  penghitungan ulang posisi Nasdem. dipanggung politik Indonesia.

Telepas dari segalanya, paling tidak sejarah telah mengukir namanya sebagai tokoh besar politik yang mempunyai keberanian terjun ke gelanggang politik Indonesia dengan mempunyai parpol kebanggaan. Panggung sandiwara politik yang penuh dengan intrik dan segala pernak-perniknya yang aneh bin ajaib. Sebagai salah satu narsum di Metro TV, penulis menyampaikan selamat berulang tahun ke 60,  artinya usia yang sangat penting menurut aturan, tidak perlu repot memperpanjang KTP lagi. Surya Paloh bisa kita sebut hebat dan berani. Selamat punya KTP seumur hidup Bang. Prayitno Ramelan ( http://ramalanintelijen.net )

Ilustrasi gambar : nasional.kompas.com       

Suaro hati - Obama Minta Iran Kembalikan Pesawat Spionase

Oleh : Rachmad Yuliadi Nasir | 15-Des-2011, 17:10:27 WIB

KabarIndonesia - Untuk memulai perang di Iran maka Amerika serikat meluncurkan pesawat mata-mata agar memudahkan memonitor sasaran militer di Negara Iran. Beberapa waktu yang lalu Iran berhasil menembak jatuh pesawat mata-mata tersebut walaupun di bantah keras oleh gedung Putih.

Televisi Iran memperlihatkan kepada dunia Internasional sebagai pesawat mata-mata tanpa awak yang ditembak jatuh dari wilayah udara negara itu. Penayangan ini dilakukan setelah para pejabat AS menyatakan keprihatinan dan mati-matian membantah mereka mengoperasikan pesawat mata-mata tanpa awak, walau belakangan mengakui.

Pasukan Iran menemukan pesawat yang menyusupi wilayah udara negara Iran untuk kegiatan memata-matai. Setelah memasuki bagian Timur negara Iran, pesawat ini jatuh ke dalam perangkap angkatan bersenjata dan jatuh di Iran dengan kerusakan minimal.

Menurut pejabat militer Iran , pesawat tak berawak itu "dilengkapi dengan pengawasan yang sangat maju, pengumpul data, komunikasi elektronik, dan sistem radar." Pesawat semacam itu, telah dirancang untuk menghindari sistem radar. Ini adalah teknologi terbaru dari pesawat canggih yang digunakan oleh Amerika Serikat. Teknologi yang digunakan dalam pesawat ini sudah digunakan dalam B2 dan pesawat F35, Pesawat itu dikendalikan dan dipandu melalui link satelit dan stasiun di darat di Afghanistan dan Amerika Serikat.

RQ-170 telah digunakan di Afghanistan selama beberapa tahun. Para pejabat AS mengakui bahwa militer kehilangan kontrol dari salah satu pesawat tersembunyi itu saat menerbangkan misi di Afghanistan barat. Pemerintahan Obama menyampaikan permintaan resmi ke pemerintah Iran untuk meminta kembali pesawat pengintai tak berawak AS yang ditangkap angkatan bersenjata Iran pekan lalu. Sekalipun pihak Iran telah lebih dulu menyatakan mereka tidak akan mengembalikannya, AS tidak terlalu berharap Iran akan mengabulkan permintaan mereka.

Iran mengkritik Pemerintah Amerika Serikat, yang tanpa dosa membuat pernyataan tersebut. Bukannya mereka keluarkan sebuah permintaan maaf resmi dan mengakui kejahatan mereka. Pemerintah AS harus siap menghadapi konsekuensi atas perbuatan yang mereka lakukan. Iran menyatakan pihaknya telah membajak secara elektronik dan menyetir pesawat tersebut untuk mendarat, ketika melintas di wilayah udara Iran, di sekitar perbatasan dengan Afghanistan.

Presiden Barack Obama mengatakan bahwa AS menginginkan pesawat rahasia mereka dikembalikan.

"Kami telah meminta agar pesawat kami dikembalikan. Kita akan melihat bagaimana Iran menanggapinya," kata Obama. NATO mengatakan mereka kehilangan kendali atas pesawat pengintai tak berawak dengan misi terbang ke Afghanistan barat pekan lalu. (*)

Suaro hati - Sadis, TKW Diperkosa di Arab Saudi

Oleh : Muhamad Sanusi,s.pd | 31-Des-2011, 07:13:16 WIB

KabarIndonesia - Kepolisian Kota Makkah menemukan seorang pembantu rumah tangga asal Indonesia di checkpoint Al Jabal jalan pesisir Laith Makkah dalam kondisi memprihatinkan. Dalam informasi kepolisian Makkah yang dirilis salah satu koran harian Arab Saudi menyatakan, pembantu rumah tangga Indonesia yang berumur 20 tahun dipukuli dan diperkosa oleh tujuh pria yang sedang mabuk.

Kepolisian setempat menyatakan, pembantu rumah tangga Indonesia tersebut berawal meninggalkan rumah majikannya dengan seorang pria muda untuk melakukan hubungan intim di salah satu rumah rekannya di kota Jeddah.

"Dua pria memanggil 5 orang rekannya untuk menemuinya di suatu tempat di jalan Laith Makkah. Sebelumnya kedua pria tersebut membeli minuman alkohol di kota Jeddah dan setelah itu bertemu dengan rekannya di salah satu tempat dimana mereka telah melakukan pemerkosaan secara bergantian terhadap pembantu rumah tangga Indonesia,” ujar Kepolisian setempat.

Pembantu Indonesia tersebut ditemukan polisi pada hari Selasa (27/12/2011) waktu setempat dalam kondisi memprihatinkan, kelelahan dan tidak mampu berjalan. Saat ini dia sudah dilarikan ke Rumah Sakit di daerah Jarwal kota Makkah.

"Ini tindakan biadab, apalagi dilakukan di wilayah kota Makkah. Entah sampai kapan penderitaan TKI di Arab Saudi ini berakhir. Apapun motif mulanya, Pemerintah Indonesia sebaiknya menunjukkan sikap tegas untuk menuntut pelaku dihukum seberat-beratnya. Ingat !!! Pemerkosaan masuk dalam kategori hukuman mati, jadi jangan hanya mereka yang bisa menuntut hukuman mati terhadap TKI,” ujar Plt. Ketua Korwil Arab Saudi PDI Perjuangan, Sharief Rachmat.

"Harapan PDI Perjuangan kiranya KJRI Jeddah dapat bertindak cepat, diantaranya mencari mengujunginya sekaligus biodata korban," sambung Sharief.

Kepolisian setempat telah melakukan perburuan besar-besaran terhadap tersangka. Dan sementara itu Kepolisian Makkah mengatakan telah menangkap sekelompok yang terdiri diantaranya warga Saudi, Yaman, dan Sudan. (*)

Suaro hati - “Kami Akan Pertahankan Kepemimpinan SBY-Boed Hingga 2014″, Kok Bisa?

HMINEWS – Gerakan rakyat turunkan SBY-Boediono setelah lebaran yang dipelopori tokoh nasional Rizal Ramli dan sejumlah aktivis mendapat perlawanan dari sejumlah Organisasi Kepemudaan (OKP) dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). 15 OKP dan Ormas siap mengamankan Kepemimpinan SBY-Boed hingga 2014.
OKP dan Ormas tersebut terdiri dari Gerakan Pemuda Islam (GPI), Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (HIMA Persis), Pemuda Mahasiswa Pancasila (Mapancas), dll.
Juru bicara Gerakan pendukung SBY-Boed, Rudi Hartono mengatakan ditahun kedua kepemimpinan SBY-Boed sebenarnya sudah berjalan sesuai dengan yang diinginkan rakyat, pertumbuhan ekonomi terus meningkat, koruptor ditangkapin dan dunia Internasional masih mempercayai kepemimpinan SBY-Boed.
Sebelumnya, dalam diskusi santai yang digelar di Rumah Perubahan 2.0, Jakarta Pusat, para  aktivis dari berbagai angkatan menyatakan kesiapan untuk segera mendesak perubahan.
“Usai lebaran, kami akan turun ke jalan-jalan menuntut perubahan,” ujar Hatta Taliwang, salah seorang aktivis, Rabu, 24 Agustus malam.
Rudi menilai gerakan perubahan yang diusung para aktivis tersebut tidak jelas arah perubahan yang diinginkan, karena mereka tidak memiliki agenda jangka panjang yang transparan.
“SBY-Boed itu adalah Presiden dan Wakil Presiden yang mendapat mandat langsung dari rakyat, jadi tidak ada alasan bagi para aktivis untuk menjatuhkan SBY-Boed ditengah jalan, kata Rudi di Jakarta (25/8)
Rudi menambahkan, Pemerintahan SBY-Boed sejak awal sudah bertekad untuk terus mempertahankan proses konsolidasi demokrasi dengan memperkuat proses pelembagaan lembaga demokrasi, progaram pro rakyat terus dijalankan dan penegakan hukum masih terus berjalan.
Dalam melanjutkan pembangunan nasional serta agenda reformasi, SBY-boed telah banyak melakukan perubahan, Rudi menilai perubahan tersebut hingga kini terus berjalan.
“Keliru, jika ada pihak-pihak yang mengatakan Pemerintahan SBY-Boed gagal” kata Rudi
Rudi menyerukan kepada seluruh komponen bangsa, tokoh, Elite politik serta pemerintah untuk bersam-sama melakukan dialog sebagai cara yang sangat elegan dalam memajukan bangsa ini.
“Kami menentang keras cara-cara inkonstitusional yang dilakukan segelintir elite politik yang berniat menggulingkan pemerintahan SBY-Boed ditengah jalan” demikian Rudi.(ian)

Suaro hati - Perubahan Sudah Tidak Bisa Ditunda Lagi, SBY-Boed Harus Mundur!

HMINEWS- Perubahan sudah tidak bisa ditunda lagi. itulah substansi suara gerakan mahasiswa yang disampaikan di Jakarta, Minggu (16/1/11), selengkapnya berikut ini:
“Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangs, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.”
Demikianlah bunyi alinea pertama dalam Pembukaan UUD Negara kita. Alinea tersebut jelas sekali menyatakan bahwa demi kemanusiaan dan keadilan, penjajahan dalam segala bentuknya harus dilawan, sebab tanpa perlawanan penjajahan tidak mungkin terhapuskan.
Indonesia secara dejure merdeka sejak tanggal 17 Agustus 1945, namun sesungguhnya secara defacto Indonesia belum merdeka. Penjajahan ekonomi masih dilakukan oleh kaum pemodal (asing dan dalam negeri) yang berlindan dengan penguasa. Eksploitasi, perampasan sumber daya, serta penindasan terhadap besar rakyat masih terjadi di mana-mana. Pemerintah yang mustinya membela kepentingan rakyat justru berkelindan dengan pemilik modal tersebut (baik dalam maupun luar negeri) untuk bersama-sama mengeksploitasi rakyat.
Menghambanya pemerintah kepada selain rakyat Indonesia adalah sebuah bentuk pengkhianatan terhadap cita-cita suci kemerdekaan dan semangat reformasi. Mereka tak lebih dari para kompeni yang kerjanya menjadi antek-antek penjaga kepentingan asing. Mereka telah mengkhianati rakyat dengan berkali-kali melakukan pembohongan. Mereka telah berkhianat dengan mengatakan Indonesia sejahtera sementara sesungguhnya rakyat menderita.
Mereka juga berbohong mengenai kampanye pemberantasan korupsi, padahal sesungguhnya korupsi makin merajalela, buktinya, mega skandal Century sampai saat ini tak ada penyelesaiannya. Alih-alih memperbaiki negeri, setelah kesempatan satu periode, rezim malah mengkhianati dengan tidak membela kepentingan rakyat, tapi justru malah mengorbankannya.
Oleh karena itu, rakyat mesti melawan! Perlawanan musti dilakukan secara semesta, seluruh elemen bangsa Indonesia harus bersatu, bergerak bersama-sama menyingkirkan kaum penindas dan pengkhianat.
Terima kasih kepada para ulama, kyai, pendeta, biksu, dan para tokoh yang sudah menjalalankan tugas pelayanannya dengan menyuarakan hati nurani rakyat Indonesia. Langkah profetik mereka adalah pelita bagi perjuangan kami mengawal cita-cita bangsa.
Bersama ini kami mengingatkan kepada para tokoh agama agar waspada. Waspada terhadap segala usaha kompromi dan kooptasi oleh penguasa. Ingat, sejarah dunia juga diwarnai oleh lembaran-lembaran pengkhiatan kaum agamawan yang berselingkuh dengan kekuasaan. Oleh karena itu, berhati-hati lah! Kami kaum pelajar, mahasiswa dan pemuda akan selalu mengawal perjuangan ini.
Selanjutnya kami mengundang elemen-elemen masyarakat lainnya untuk bergabung dalam barisan perjuangan ini. Bersama ini kami mengundang seluruh elemen bangsa, termasuk kaum profesional, petani, budayawan, purnawirawan dan tentara untuk bersama-sama mendorong percepatan perubahan ini.
Mulai hari ini (16 Januari 2011), kami -kaum pelajar, mahasiswa dan pemuda Indonesia- akan menggerakkan elemen-elemen kami di daerah untuk bersama-sama mendorong percepatan perubahan ini.
Karena pengkhianatan sudah sedemikian akutnya, maka “perubahan sudah tidak bisa ditunda lagi”.
Jakarta, 16 Januari 2011
Pergerakan Pelajar, Mahasiswa dan Kaum Muda Indonesia
PMKRI        Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia
HMI-MPO    Himpunan Mahasiswa Islam – Majelis Penyelamat Organisasi
IMM             Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah
PII               Pelajar Islam Indonesia
LMND         Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi
HIKMAHBUDHI Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia
GMKI          Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia
KAMTRI      Kesatuan Aksi Mahasiswa Trisakti
KMHDI        Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia

Suaro hati - Hary Tanoe-Surya Paloh Hadapi Musuh Bersama

INILAH.COM, Jakarta - Kabar tentang merapatnya Hary Tanoe ke Surya Paloh melalui Partai Nasdem, cukup menarik dan mengejutkan. Keduanya bisa bersinergi sehingga patut diperhitungkan lawan.
Sebagai pemilik media, Hary Tanoe dan Surya Paloh, satu sama lain saling bersaing. Persaingan bisnis mereka di bidang media, cukup ketat. Tidak kalah ketatnya dengan persaingan yang terjadi di partai -partai politik.
Lihat saja bagaimana RCTI dan Metro TV saling membajak crew teve, mulai dari jajaran presenter, reporter hingga di level direksi. Menarik dan mengejutkan, sebab Hary Tanoe sejauh ini dikenal hanya piawai bergaul dengan kalangan politisi, tetapi minim pengetahuan tentang politik Indonesia yang sesungguhnya. Sementara Surya Paloh seorang politisi senior yang super matang.
Dari segi kematangan politik, perbandingan Tanoe dan Paloh ibarat murid dan suhu. Sehingga Harry Tanoe akan sulit mendikte Surya Paloh tentang bagaimana Partai Nasdem harus dibawadan dipimpin.
Sebaliknya dari segi bisnis media, Hary Tanoe dikenal sebagai pengusaha tangguh dan penuh kreatifitas. Hal itu dibuktikannya dalam banyak hal. Ketangguhannya antara lain terlihat dari perlawanannya terhadap Siti Hardiyanti Rukmana alias mbak Tutut dalam sengketa kepemilikan Televisi Pendidikan Indonesia (TPI).
Mbak Tutut yang ayahnya Jenderal Soeharto, bekas penguasa Orde Baru dan menjadi Presiden RI selama 32 tahun, dibuat Hary Tanoe ‘tidak berkutik’. Setidaknya sengketa bisnis mereka hingga sekarang masih menghasilkan keberpihakan pada Harry Tanoe. Mbak Tutut tetap tidak bisa mengelolah TPI.
Kreativitas Harry Tanoe terlihat dari terobosannya melalui perusahaan holding MNC (Media Network Consolidated). MNC, sekalipun baru berdiri di 2005, tetapi pada 2008, dalam waktu tiga tahun, sudah bisa menjadi perusahaan publik. Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal) dengan mudahnya menyetujui MNC menjadi perusahaan publik, anggota Bursa Effek Indonesia.
Artinya dengan gampangnya Harry Tanoe meyakinkan bahwa dalam waktu tiga tahun, neraca MNC sudah "biru", sehingga layak disetujui menjadi anggota masyarakat Pasar Modal. Sesuatu yang sangat jarang bahkan mustahil dalam bisnis media.
Melalui MNC, Hary Tanoe melakukan akuisisi ataupun kemitraan strategis dengan sejumlah pemilik radio swasta niaga, televisi lokal, termasuk pengembangan channel-channel kosong yang ada di jaringan TV Berbayar Indovision. MNC juga menerbitkan media cetak seperi Seputar Indonesia yang nota bene saingan dari harian Media Indonesia milik Surya Paloh.
Ketangguhan dan kreativitas Hary Tanoe juga terlihat dari kemampuannya "menaklukkan" Bambang Trihatmodjo, pendiri dan eks pemegang saham mayoritas PT Bimantara Citra. Entah bagaimana sejarahnya, tiba tiba semua kontrol Bimantara sudah bukan lagi di tangan Bambang Tri.
Kurang dari lima tahun setelah Hary masuk Bimantara, tanpa banyak bicara, Bimantara Citra tiba-tiba sudah berubah nama: Global Media Network. Bimantara tinggal kenangan. Namanya sudah tidak berkibar lagi di Gedung Bimantara, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Namanya sudah berubah, Menara Kebon Sirih. Harry Tanoe secara cerdik mampu menghapus torehan sejarah bisnis yang pernah dibuat oleh putera bekas Presiden RI tersebut.
Sangat berbeda dengan pencapaian Surya Paloh di bidang bisnis media. Keraksasaan ataupun kesuksesan Hary Tanoe melampaui reputasi Surya Paloh. Secara proporsional perbedaan mereka ibarat antara industriawan (Harry Tanoe) dan pengusaha UKM (Surya Paloh).
Hary Tanoe pengusaha piawai yang tertarik di bidang politik, sementara Surya Paloh politisi piawai yang tertarik di bidang usaha (media). Pertanyaan menarik, apa agenda penggabungan kedua konglomerat media tersebut?
Sebelum menjawab pertanyaan di atas, bisa disebutkan, penggabungan ataupun bergabungnya Hary Tanoe dan Surya Paloh merupakan sebuah keputusan yang cerdas. Hary Tanoe memahami kelemahan dan liability-nya melihat potensi tersembunyi yang ada di diri Surya Paloh. Dalam konteks seperti itu, Harry bisa dianggap mencari sahabat yang bisa melindunginya.
Dengan berkawan bersama Surya Paloh, Harr Tanoe bisa aman dari serangan-serangan terhadap dirinya yang menggunakan isu SARA (suka, agama, ras dan antargolongan). Sebuah isu yang hanya mungkin dilawan oleh Surya Paloh yang dikenal sangat pluralis dan nasionalis.
Sehingga keputusan mereka adalah dalam rangka menguatkan kemitraan strategis. Mereka saling mengisi. Kelemahan Hary diisi Surya begitu sebaliknya. Akhirnya yang ada adalah sebuah kekuatan. Maka kemitraan mereka bakal menjadi sebuah sinergi yang kuat, terutama di bidang media.
Melalui media, keduanya bisa menghasilkan opini-opini publik yang tak mudah dilawan oleh media lainnya. Setiap suara publik yang nafasnya beroposisi akan lebih nyaring dan luas didisiminasi oleh media di bawah kontrol Hary Tanoe dan Surya Paloh.
Dalam konteks pembentukan opini, salah satu yang bisa dengan mudah dan cepat dilihat serta dirasakan adalah penyatuan persepsi di media televisi dan internet. Sebab televisi dan internet merupakan media yang paling cepat membentuk pengaruh di dunia pemberitaan saat ini.
Hal ini terjadi karena hadirnya media jejaring sosial berupa twitter, facebook dan blackberry messenger. Puluhan juta telepon genggam, dengan mudahnya menyebarkan semua informasi secara real time.
Media milik Harry Tanoe dan Surya Paloh besar kemungkinan akan berhadap-hadapan langsung dengan TVOne, televisi milik Ketua Umum DPP Golkar, Aburizal Bakrie. Berita-berita VIVAnews milik Aburizal Bakrie, bakal bersaing ketat dengan OKEzone.com dan MediaIndonesia.com milik Harry Tanoe dan Surya Paloh.
Sehingga akan sangat menarik untuk menunggu bagaimana hasil pemersatuan Harry Tanoe dan Surya Paloh. Jauh lebih menarik untuk menunggu, apa hasil perubahan Kabinet Indonesia Bersatu pimpinan SBY.
Dan yang pasti Harry dan Surya memiliki beberapa musuh bersama, di antaranya SBY. Agenda mereka jelas, Presiden RI periode 2014-2019 harus bebas pengaruh SBY. Mereka ingin menjadi "King" di Indonesia, melalui media dan Partai Nasdem. Kalaupun tidak berhasil, minimal menjadi "King Maker".
Melihat latar belakang kehidupan mereka berdua, yang semenjak usia muda, sudah memiliki etos kerja yang tinggi dan sama-sama berangkat dari modal tekad yang kuat, kemudian berhasil, kebersamaan Tanoe-Paloh memiliki fondasi yang kuat.
Dua tokoh ini paling tidak suka diremehkan. Adrenalin mereka akan membesar tiba-tiba hanya untuk menjawab sikap yang meremehkan mereka. Oleh karenanya jangan pernah meremehkan sinerginya Tanoe dan Paloh. [mdr]

Suaro Hati - Fauzi Bowo dan Priyanto Akhirnya Pecah Kongsi

Fauzi Bowo dan Priyanto Akhirnya Pecah Kongsi

26 December 2011 | 12:05 am | Dilihat : 230

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Mayjen TNI (Pur) Prijanto secara mendadak mengundurkan diri dari jabatannya. Surat pengunduran diri Prijanto sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta, telah resmi diajukan tertanggal 23 Desember 2011. Di dalam surat tersebut tidak disebutkan alasan jelas pengunduran diri, seperti rencananya maju sebagai Cagub DKI Jakarta. Kepala Bidang Informasi Publik DKI Jakarta, Cucu Ahmad Kurnia dalam rilisnya Minggu (25/12/2011)  menyebutkan, "Fauzi Bowo telah mendapat kabar resmi menyangkut pengunduran diri Wagub DKI Prijanto."

Menanggapi pengunduran diri tersebut, Gubernur DKI Fauzi Bowo menyatakan dalam rilis tersebut, ”Saya menyayangkan pengunduran diri Wakil Gubernur Prijanto. Saya menghormati keputusan Wakil Gubernur untuk mengundurkan diri, dan yakin keputusan tersebut telah dipertimbangkan matang-matang," jelas Foke.

Berita pengunduran diri tersebut jelas mengundang pemberitaan yang beragam. Disatu sisi publik mengira bahwa Priyanto mundur karena akan maju sebagai calon Gubernur yang akan dilaksanakan pertengahan Tahun 2012. Partai PKS yang hingga kini  tidak mempunyai calon kuat, dan kabarnya  akan melamar Prijanto sebagai Cagub mereka dengan didampingi Triwisaksana alias Sani kader PKS. Bewrita tersebut dibantah oleh Priyanto, "Saya tekankan mundurnya saya bukan karena ada terkait dengan Pilkada," ujar Prijanto ketika ditemui wartawan di rumahnya, Jl Denpasar Raya, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (25/12/2011).

Yang menarik adalah pernyataan Prijanto setelah penyerahan pengunduran dirinya. "Di akhir-akhir ini saya menilai tampaknya pekerjaan saya sudah tidak berarti lagi. Saya itu sebagai pejabat harus jujur, jangan ngomong A tapi yang dikerjain B. Itukan munafik," keluh Prijanto Minggu (25/12/2011). Prijanto mengungkapkan, ia dan Foke pada dasarnya satu visi, namun pada dasarnya implementasi penerapan di lapangan yang berbeda. Dikatakan Priyanto, "Visi misi itu sama ya, yaitu keamanan, kenyamanan dan kesejahteraan. Namun terkadang yang berbeda adalah implementasinya."

Pada Seminar Quo Vadis Jakarta yang diselenggarakan oleh DPD PDIP, di Lenteng Agung, Jakarta, Minggu (30/10/2011) petang, Prijanto mengatakan, "Sebenarnya untuk dapat menyelesaikan persoalan Jakarta itu dapat diatasi dengan duduk bersama dengan pemerintah untuk membicarakan permasalahan-permasalahan yang ada. Prijanto mengaku akan tetap kesulitan untuk merealisasikannya. Sebab, Foke dinilainya tidak dapat berkoordinasi. "Tapi gimana mau berkoordinasi, lha gubernur duduk ngopi bareng satu meja dengan walikota saja tidak pernah." katanya.

Kapuspen Kemendagri, Reydonnyzar Moenoek, di dalam UU 32/2004 dan PP 6/2005, diatur bahwa surat pengunduran diri diserahkan kepada DPRD untuk kemudian dilakukan rapat paripurna. Di dalam ajang rapat paripurna akan dikaji apa penyebab mundurnya Prijanto dan disampaikan dalam pandangan fraksi-fraksi. "Setelah itu DPRD yang tentukan sikap, apakah pengunduran diri itu diterima atau ditolak," paparnya. Proses pengunduran diri baru tahap penyampaian surat pengunduran diri yang  ditujukannya kepada Presiden, Mendagri dengan tembusan  Gubernur DKI Jakarta dan Ketua DPRD DKI Jakarta.

Nah, nampaknya tidak semudah itu proses pengunduran diri seorang pejabat publik yang dipilih oleh rakyat. Kasus  serupa terjadi pada wakil Bupati Garut Diky Chandra yang juga mengundurkan diri. Prosesnya berjalan dan akhirnya ditetapkan dengan surat keputusan Mendagri. Oleh karena itu proses pengunduran diri Prijanto juga akan memakan waktu hingga adanya keputusan Mendagri.

Keutuhan pasangan pejabat daerah,  tercatat sangat rawan dalam mengelola pemerintahan daerah. Berdasar data Kemendagri pula, tercatat hanya 6,15 persen pasangan kepala daerah hasil pemilihan pada 2010 dan 2011 yang tetap berpasangan pada Pemilu Kada untuk periode selanjutnya. Sedemikian besar presentase pasangan kepala daerah yang pecah kongsi, sampai-sampai dianggap sebagai fenomena wajar dalam dinamika pemilu kada. Kapuspen Kemendagri, Reydonnyzar Moenoek menyatakan, "Dari 244 Pemilu Kada pada 2010 dan 67 pada 2011, hampir 94 persen diantaranya pecah kongsi. Kemesraannya cepat berlalu." katanya (detik.com 25/12).

Bagaimana dan mengapa Prijanto mengundurkan diri? Itulah pertanyaan tersisa. Dari beberapa penjelasan Prijanto kepada media, nampaknya ada ketidak cocokan antara dirinya dengan Fausi Bowo selama ini, sulit memang menyatukan kepemimpinan antara keduanya. Jelas amanah yang diterima tidak cocok dalam implementasinya. Yang perlu disadari, jabatan kepala daerah juga jabatan yang sangat erat berhubungan dengan politik dan segala pernik lainnya.

Dibutuhkan ketabahan dan khususnya kesabaran dalam menjalankannya. Terlebih memimpin Jakarta yang sangat erat dengan tanggung jawab keberlangsungan pemerintah pusat. Beberapa kasus yang terjadi, jatuh bangunnya pemerintah kuncinya ada di jakarta. Belum lagi penilaian Jakarta sebagai barometer Indonesia yang terus disorot dunia internasional. Masalah keamanan, kemacetan dan banjir adalah persoalan pokok yang tidak akan habis-habisnya dan harus dihadapi pasangan pimpinan di DKI.

Jakarta yang kini sedang menghadapi Pemilu Kada pada bulan Juli 2012 akan memilih Gubernur dan Wakilnya, dimana masyarakat banyak yang semakin tidak peduli dan kurang percaya kepada calon dari parpol. Adakah peluang dari calon independen? Kita tunggu waktunya. Rakyat akan mencari pemimpin yang mau mengabdikan diri kepada Jakarta, yaitu pemimpin yang merasa Jakarta sebagai bagian hidupnya, memang sebaiknya pemimpin yang berasal dari Jakarta atau berdarah Betawi. Pemimpin yang mempunyai hubungan bathin antara dirinya dengan Jakarta, bukan pemimpin yang berdiri di Jakarta hanya karena perintah politik belaka.

Tetapi dari semuanya, yang jauh lebih penting rakyat akan memilih pemimpin yang memegang amanah atau menjalankan kepemimpinan di kota keras ini sebagai bagian ibadahnya. Penulis mengajak pembaca sekalian mengucapkan bersama "Pray for Jakarta." Prayitno Ramelan ( http://ramalanintelijen.net ).

Suaro hati - DIPA Papua 2012 Mencapai Rp33,3 Triliun

JUBI---Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua, Bjardianto Pudjiono mengatakan bahwa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Provinsi Papua tahun 2012 mencapai Rp. 33.303. 276.195.800 (triliun).
Hal ini disampaikan saat penyerahan DIPA 2012 dari penjabat Gubernur Papua, selaku perwakilan pemerintah pusat di daerah, kepada bupati/walikota dan kuasa pengguna anggaran (KPA) lingkup wilayah pembayaran kantor pelayanan perbendaharaan negara (KPPN) Jayapura yang meliputi Provinsi Papua, kabupaten Jayapura, Sarmi, Keerom, Mambermo Raya, Pegunugan Bintang dan Kota Jayapura, di Sasana Krida, kantor gubernur Papua, Kamis (22/12) kemarin.

“Penyerahan DIPA 2012 tingkat nasional diselenggarakan di istana negara Jakarta pada tanggal 20 Desember  2011,” ujar Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua, Bjardianto Pudjiono, di Jayapura.

Bjardianto Pudjiono menjelaskan, DIPA 2012 merupakan produk dari rangkaian proses penganggaran APBN yang telah melalui proses pembahasan di DPR-RI dan penelahan antara Kementerian Negara/Lembaga dengan kementerian Keuangan RI.
“Sebagai dokumen pencairan APBN di daerah, maka DIPA disahkan oleh Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua, selaku otorisator yang mengesahkan dokumen pencairan APBN tersebut,” lanjutnya menjelaskan.

Dalam kesempatan tersebut, dilaporkan jumlah DIPA 2012 lingkup Provinsi Papua yang diselesaikan yaitu 639 DIPA dengan jumlah pagu Rp. 9.111.609.085.000, selain alokasi tersebut ada juga alokasi APBN 2012 berupa dana transfer untuk provinsi/kabupaten/kota di Papua sejumlah Rp. 24.191.667.110.800,

Sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) Rp. 15.062.393.245.000, Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp. 2.002.611.760.000, Dana Penyesuaian Rp. 581.967.542.000, Sehingga total APBN yang dialokasikan untuk Pemerintah Provinsi Papua/kabupaten.kota se-Papua adalah sebesar Rp. 33.303.276.195.800.

Dalam laporannya kepada Gubernur Papua, Bjardiantor Pudjiono memaparkan bahwa penyerahan sebelum awal tahun anggaran bukan tradisi tahunan, tetapi merupakan komitmen untuk memastikan agar pelaksanaan anggaran dapat mulai tepat pada waktunya dan seluruh intansi pemerintah dapat segera mengeksekusi  rencana-rencana yang sudah ditetapkan fungsinya masing-maisng.

Sementara itu, Penjabat Gubernur Papua, Dr. Drs. H. Syamsul Arief Rivai, MS, dalam sambutannya  berharap Pemerintah Pusat juga bisa lebih cepat menyalurkan dana tersebut bagi pemrintah Provinsi Papua dan selanjutnya bisa dibagi-bagikan kepada kabupaten/kota sesuai kebutuhan yang ada.

“Untuk Papua mengalami peningkatan, sehingga mari kita mempergunakan dana-dana ini untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat serta menjaga kepercayaan pemrintah pusat terhadap Papua,” ujar Pj. Gubernur Papua, mngutip pesan Presiden Indonesia saat menerima DIPA di Jakarta belum  lama ini. (Jubi/Eveerth Joumilena)

Suaro hati - Moffet Diminta Berhentikan Semua Manajemen Freeport

JUBI---Torei Negel Amungme selaku pendiri Lemasa dan Pemimpin Suku Amungme, Tom Beanal dalam pernyataan sikapnya, Rabu (7/12) meminta tegas kepada President Commisioner PT. Freeport Indonesia (PT. FI), Jammes Bob Moffet selaku pemilik 90 persen saham Freeport Indonesia untuk segera memberhentikan secara tidak hormat seluruh anggota Menejemen PT FI.
“Ini harus dipahami karena semua hal yang sudah saya sebutkan sebelumnya!,”  tersirat pernyataan Tom Beanal yang diperjelas Kepala Biro Monitoring Lemasa, Demianus Bebari yang didampingi juga Direktur Eksekutif Lemasa, Anthonius Alomang.
Selain permintaan tegasnya itu, Torei Negel menyatakan kalau selama ini pihaknya selalu memberi dukungan dan menghormati keberlangsungan operasi pertambangan PT. FI di wilayah adat Amungme-Kamoro sebagai obyek vital nasional (Obvitnas).
Bahkan dimintanya juga kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan penyidikan atas indikasi tindak pidana korupsi kolusi dan nepotisme, yang telah melanggar undang-undang anti korupsi  yang dilakukan oleh manejemen PT. FI.
Moffet selaku President Commisioner PT. FI juga diminta untuk segera merubah sistem menejemen perusahaan yang lebih terbuka, dengan keterwakilan pemangku kepentingan dalam keanggotaan manejemen perusahaan dan melakukan audit terhadap PT. FI dengan menggunakan internasional auditor independen.
Torei Negel juga memohon Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono untuk meninjau kembali sistem Obvitnas, terutama sistem penempatan institusi TNI dan Polri dalam PAM Obvitnas PT. FI agar sedapatnya dilimpahkan menjadi tanggungjawab internal security perusahaan. Termasuk meninjau kembali kontrak karya kedua PT. FI dan pemerintah RI, dalam rangka mengembalikan martabat dan harga diri bangsa dan negara, khususnya harga diri dan martabat para pemilik tanah ulayat yang selama ini telah lama terinjak-injak oleh para pemodal asing (kapitalis).
Tidak ketinggalan kepada Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) RI dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI dan Kepala UP4B di Jakarta, untuk segera menyelesaikan permasalahan industrial antara SPSI PT. FI dengan manejemen PT. FI di Kabupaten Mimika, Papua. Termasuk meminta Menteri ESDM dan Kepala UP4B di Jakarta, untuk memfasilitasi sebuah perundingan antara LEMASA-LEMASKO dengan Freeport McMorran Copper and Gold Inc untuk membicarakan kewajiban perusahaan dalam bentuk kompensasi kepemilikan hak ulayat kepada masyarakat adat suku Amungme dan Kamoro serta Papua pada umumnya.
Menguatkan semuanya itu, Torei Negel juga menyatakan penutupan tambang jika dalam sebulan, Freeport McMorran Coper and Gold Inc dan Pemerintah Republik Indonesia serta Menejemen PT. FI tidak berniat untuk merubah keadaan ini dan membiarkan situasi seperti sekarang ini berkelanjutan.
“Industri pertambangan ini tidak membawa manfaat bagi kami karena yang kami terima sampai dengan saat ini hanyalah penghancuran mitologi dan ekologi yang telah berdampak pada keterbelakangan, kebodohan serta kemiskinan, serta hancurnya tatanan kehidupan sosial kami,” tekan Torei Negel Tom Beanal dalam pernyataannya. (J/08)

Suaro hati - Brawl in Seoul over Kim Jong Il memorial

Suaro hati - Partai Baru Berpeluang Lolos Verifikasi

Nasional

Jakarta, Faktapos.com - Partai politik (parpol) baru memiliki peluang yang lebih besar ketimbang partai lama sebagai peserta Pemilu 2014.

Pertimbangannya, parpol baru yang dinyatakan lolos verifikasi oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dinilai akan lebih mudah menjalani verifikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) ketimbang partai lama, khususnya, parpol kecil.

"Kalau untuk Partai Nasdem tidak terlalu sulit menjalani verifikasi di KPU sebagai peserta Pemilu. Justru, partai-partai kecil patut dipertanyakan eksistensi kepengurusannya di daerah," ujar Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini saat dihubungi di Jakarta, Minggu (13/11) petang.

Ia menjelaskan, parpol baru yang dinyatakan lolos verifikasi oleh Kemenkumham telah memenuhi tingkat kepengurusan nasional sebesar 100%, kabupaten (75%), dan kecamatan (50%).

Sedangkan partai-partai lama, terutama, partai kecil belum tentu tingkat kepengurusannya di daerah mencapai 75% sebagaimana yang diamanatkan UU 2/2008 jo UU 2/2011 tentang Partai Politik.

Itulah sebabnya, peluang parpol baru untuk lolos verifikasi oleh KPU sebagai peserta Pemilu 2014 lebih terbuka ketimbang partai lama. Sebab, KPU akan memverifikasi ulang seluruh partai yang mendaftar sebagai peserta Pemilu. Bahkan, ujar Titi, sembilan parpol di parlemen belum tentu dapat menjadi peserta pemilu mendatang.

Saat ini, UU Pemilu tengah direvisi di DPR. Titi tidak tahu apakah dalam UU tersebut persyaratan menjadi peserta pemilu akan lebih berat atau lebih ringan dari pada persyaratan mendirikan parpol seperti verifikasi oleh Kemenkumham terhadap partai baru untuk memperoleh badan hukum.

Secara logika, mestinya persyaratan sebagai peserta pemilu jauh lebih rumit dari pada mendirikan parpol baru. Ia menduga KPU mulai membuka pendaftaran parpol peserta pemilu setelah pemerintah dan DPR mengesahkan UU Pemilu.

Menurut Titi, idealnya persiapan penyelenggaraan pemilu dua setengah tahun sebelum pelaksanaannya. Bila pemilu tahun lalu pada April, mestinya persiapan pesta demokrasi itu sudah dilakukan pada Oktober.

Untuk itu, dia berharap pemerintah dan DPR segera mengesahkan UU Pemilu. Dengan demikian, KPU dapat menyusun tahapan penyelenggaraan pemilu. Sebab, tidak mungkin KPU membuka pendaftaran sebelum UU Pemilu disahkan.

Pun demikian dengan dana kampanye. Sebaiknya, parpol mempunyai rekening khusus agar dapat diserahkan kepada KPU. Parpol mesti menyerahkan dana kampanye beserta saldo minimumnya tiga hari sebelum KPU menetapkan partai-partai peserta pemilu.

"Mendirikan partai saja seketat itu aturannya. Masa jadi peserta pemilu persyaratannya jadi longgar," tanya Titi. (oho/nov)

Suaro hati - Enam Parpol Berencana Bentuk Poros Tengah

Nasional

Jakarta, FaktaPos.com - Sebanyak enam parpol merencanakan membentuk poros tengah guna menyikapi usulan persyaratan "parliamentary threshold" empat persen oleh Partai Golkar dan Partai Demokrat.
   
Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (DPP PAN), Viva Yoga Mauladi melalui surat elektronik (e-mail), Selasa (01/11), menyebutkan, enam partai politik tersebut adalah, PAN, PPP, PKS, PKB, Gerindra, dan Hanura.
   
Viva Yoga Mauladi menjelaskan, melalui pembentukan poros tengah tersebut ada lima pertimbangan yang hendak dicapai.
   
Pertama, penegakan konstitusi. Menurutnya, sistem pemilu di Indonesia sesuai amanah UUD NRI 1945 adalah proposional.
   
Bila penerapan ambang batas perolehan suara untuk berada di parlemen atau "parliamentary threshold" semakin tinggi maka indeks disproposionalitas juga akan semakin tinggi, akibatnya banyak suara sah menjadi hangus karena tidak bisa dikonversi menjadi kursi.
   
"Usulan persyaratan 'parliamentary threshold' empat persen, semakin menjauhkan dari nilai proposionalitas dan pemilu menjadi tidak berkualitas. Penerapan persyaratan 'parliamentary threshold' di atas tiga persen bisa disebut melanggar UUD NRI 1945," ujar anggota Komisi IV DPR RI ini.
   
Kedua, menjaga dan merawat pluralisme dan kebhinekaan Indonesia.
   
Menurut Viva, partai politik secara sosiologis adalah pengejahwantahan dari kelompok-kelompok sosial yang tumbuh di masyarakat dengan keberagaman suku bangsa, adat istiadat, golongan, ideologi, dan agama.
   
"Mereka berhimpun dalam parpol atas dasar persamaan ide, gagasan, dan cita-cita bersama. Jumlah parpol di tingkat nasional sudah cukup merepresentasikan kebhinekaan masyarakat Indonesia," ujarnya.
   
Ketiga, menurut Viva, revisi UU tentang Pemilu sasarannya guna membangun sistem kepartaian yang lebih demokratis, sehat, dan kuat, bukan untuk menghilangkan atau membunuh parpol kecil atas nama menciptakan pemerintahan presidensial yang efektif dan efisien.
   
"Ini logika yang salah dari partai besar, karena untuk menciptakan pemerintahan presidensial yang efektif dan efisien bukan ditentukan oleh jumlah partai yang sedikit, tapi oleh perbedaan ideologi politik partai dan komposisi perolehan kursi partai di DPR RI," ujarnya.
   
Menurut Viva, penciptaan pemerintahan presidensial yang efektif dan efisien, menurutnya, juga ditentukan oleh kepemimpinan yang kuat dan berwibawa.
   
Jika tidak ada kepemimpinan yang kuat dan berwibawa, menurutnya, meskipun jumlah partainya sedikit tetap akan terjadi instabilitas politik dan jalannya pemerintahan tidak efektif dan efisien.
   
Keempat, RUU pemilu harus diputuskan melalui landasan konstitusional dan tidak boleh bertentangan dengan kaidah keilmuan pemilu.
   
"Penerapan ilmu pemilu di Indonesia berdasarkan dari penemuan dan modifikasi yang sudah ada, tanpa boleh melenceng dari kaidah yang ada," ujarnya.
   
Kemudian pertimbangan kelima, menurut Viva Yoga, yakni memberi pelajaran politik kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam memonitor proses pembahasan RUU tentang Pemilu di DPR RI.
   
"Pembahasan RUU Pemilu ini perlu terus dikawal agar berjalan sesuai tujuan. Jangan sampai ada tirani mayoritas atau diktator minoritas di DPR RI," kata Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP PAN ini.(atr)

Suaro hati - KIPP Khawatir Pemilu 2014 Gunakan UU Lama

Nasional

Jakarta, FaktaPos.com - Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) khawatir pelaksanaan Pemilu 2014 akan menggunakan UU Pemilu yang lama. Untuk itu, mereka mendesak pemerintah dan DPR segera merampungkan Pembahasan RUU Pemilu selambat-lambatnya pada Maret 2012 agar pelaksanaan pemilu tidak kembali menggunakan UU yang lama.

"Ada kemungkinan pelaksanaan pemilu kembali ke UU yang lama bila Maret ini tidak selesai. Kalau kembali ke UU yang lama, ini dikhawatirkan," kata Divisi Hubungan Internasional KIPP Pipit Apriani di Jakarta, Jumat (09/12). Menurutnya, Pemilu 2014 akan kacau bila menggunakan UU yang lama. Sebab, Pemilu tahun lalu menimbulkan banyak perkara di Mahkamah Konstitusi (MK). Bahkan, hingga saat ini banyak dari perkara tersebut yang belum diselesaikan.

Dia menjelaskan, pada pemilu yang lalu, pasangan yang kalah kerap memperkarakannya ke MK. Padahal, MK hanya berwenang memutus hasil pemilu. Seharusnya, gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), bukan MK. Hal itulah yang membuat Pemilu 2009 kurang berjalan baik. Bila Pemilu 2014 tetap menggunakan UU yang lama, diprediksi hasilnya tidak berbeda dengan pemilu yang lalu. "Nah, ini yang dikhawatirkan. Jadi, kami berharap RUU Pemilu selesai dibahas," ujarnya.

Peneliti Indonesia Parliamentary Center (IPC) Erik Kurniawan mengakui RUU Pemilu menyisakan beberapa permasalahan, seperti, besaran ambang batas atau Parliamentary Threshold (PT), sistem pemilu, dan besaran daerah pemilihan (dapil). Pria berkacamata itu optimis bila masalah tersebut dituntaskan maka, RUU Pemilu dapat selesai pada Maret 2012.

Anggota Pansus RUU Pemilu Abdul Malik Haramain membenarkan adanya tarik-menarik dalam pembahasan RUU Pemilu. Bahkan, dia khawatir pelaksanaan Pemilu 2014 tidak berjalan dengan baik bila RUU pembahasan RUU Pemilu tidak selesai pada Maret 2012. Untuk itu, pihaknya akan mengintesifkan lobi-lobi guna mencapai kesepakatan. "Kalau tidak selesai juga ya kembali ke undang-undang yang lama," ungkap Politisi PKB itu. (oho/nov)

Suaro hati - Pengamat: Partai Oposisi Tak Optimal

23 Dec 2011, 16:53:24 | Nasional

Jakarta, FaktaPos.com - Pengamat Politik Akbar Tandjung Institute M Alfan Alfian menilai selama 2011 partai-partai oposisi tidak memerankan fungsinya secara optimal.

"Fungsi oposisi dari partai di luar pemerintah masih belum efektif sebagai kekuatan penekan," katanya dalam evaluasi politik ekonomi 2011 di Akbar Tandjung Institute, Jakarta, Jumat (23/12).

Menurutnya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai partai oposisi terbesar, gagal mengefektifkan peran oposisional.

"Saya tidak mengerti, padahal mereka punya potensi besar untuk itu," katanya.

Ia memperkirakan, kegagalan sebagai partai politik oposisi yang efektif karena adanya konflik internal antara Taufik Kiemas yang lebih moderat dengan pemerintah dan Megawati.

Konflik ini mengakibatkan kecenderungan politik yang terkesan hanya setengah hati saja dalam beroposisi.

Sedangkan dua partai politik lainnya, Partai Gerindra dan Hanura, menurutnya, juga belum menunjukan kinerjanya.

"Gerindra kurang greget, bahkan tidak menyebut dirinya sebagai oposisi, sangat moderat, terkadang kritis, tetapi terkesan berhati-hati menjaga hubungan dengan pemerintah," katanya.

Sedangakan Partai Hanura meskipun lebih konsisten dalam beroposisi, namun sayangnya tidak memiliki kursi yang cukup di parlemen.

Ia menambahkan, bila partai-partai oposisi gagal memerankan perannya menyerap ketidakpuasan masyarakat dan menjadi kelompok penekan, maka oposisi jalanan akan semakin marak.

"Oposisi jalanan akan menjadi pilihan, setalah di parlemen mereka kehilangan wakil-wakilnya," katanya.

Ia menambahkan bila oposisi politik masih bercorak sama dengan 2011, maka 2012 diperkirakan oposisi jalanan akan semakin marak.

"Meski belum seperti di Arab, kasus Sondang menjadi bahan bakar baru kelompok-kelompok oposisi," katanya. (atr)

Suaro hati - Kubu Islam Mendulang 65 Persen Pemilu Mesir

25 Dec 2011, 07:32:37 | Internasional

Kairo, FaktaPos.com - Pemilihan umum anggota parlemen Mesir tahap kedua dari tiga tahap menempatkan kubu Islam dari Ikhwanul Muslimin dan Salafi di posisi puncak dengan mendulang 65 persen suara.
   
Ketua Komisi Pemilu, Abdel Moiz Ibrahim, pada Sabtu petang, mengatakan, Partai Hurriyah wal Adalah dari Ikwanul Muslimin memperoleh 36,5 persen suara, sementara Partai An Nur dari Salafi meraih 28,78 persen.
   
Ikhwanul Muslimin tercatat 4.058.498 suara dari total 11.173.818 pengguna hak suara di pemilu tahap kedua di sembilan dari 27 provinsi, adapun Partai An Nur kebagian 3.216.430 suara.
   
Tingkat partisipasi pemilih tahap kedua ini tercatat 62 persen dari total pemilih hak suara.
   
Seperti pemilih tahap pertama pada 28 November lalu, kubu Islam juga mendulang suara jauh lebih tinggi dibanding partai-partai liberal.
   
Pemilu di negeri Piramida ini berlangsung dalam tiga tahap, masing-masing di sembilan provinsi, yang tahap kedua ini diadakan di Giza, Monofia, Syarqiyah, Ismailiyah, Bani Soef, Suez, Bahirah, Souhag, dan Aswan, menyusul pemilu tahap pertama di sembilan provinsi termasuk ibu kota Kairo.
   
Pemilu tahap ketiga atau terakhir dijadwalkan akan berlangsung pada pekan depan, 3 Januari, di sembilan provinsi sisanya.
   
Pemilu parlemen ini akan dilanjutkan dengan pemilihan presiden yang direncanakan akan digelar pada Juni 2012.
   
Pemilu Mesir ini diwarnai aksi kekerasan anti-pemerintah dalam sepekan terakhir yang menewaskan sedikitnya 14 orang dan ratusan lagi cedera akibat bentrok dengan aparat keamanan.
   
Pada Jumat (23/12) terjadi aksi unjuk rasa pemrotes di Bundaran Tahri, pusat kota Kairo, dan sejumlah kota lainnya.
   
Sebaliknya, pendukung pro pemerintah, yang menyebut dirinya "rapat umum mayoritas diam", juga berunjuk rasa di Bundaran Abbaseda, Kairo Timur.
   
Para pemrotes di Bundaran Tahrir mendesak Dewan Tertinggi Militer (SCAF) untuk menyerahkan kekuasaan kepada pemerintahan sipil.
   
SCAF, yang mengambil alih kekuasaan setelah Presiden Mubarak mengundurkan diri 11 Februari lalu akibat desakan pemrotes, menolak tegas desakan tersebut.
   
Ketua SCAF, Marsekal Mohamed Hussein Tantawi, menegaskan bahwa pihaknya akan tetap mempertahankan sikap sesuai tahapan pemilu dan menjadwalkan akan menyerahkan kekuasaan kepada presiden terpilih sebelum akhir Juni 2012.(atr)

Ipar SBY juga terima dana Century

Tanggal : 24 Dec 2011 Sumber : Harian TerbitJAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan aliran dana talangan Bank Century juga mengalir ke kantong adik ipar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Hartanto Edhie Wibowo dan sang istri Satya Kumala Sari. Pengamat politik Universitas Indonesia Andrinof Chaniago mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut semua pihak yang terlibat skandal Bank Century yang terungkap dalam data BPK. "Tangkap semua yang terlibat, termasuk orang-orang terdekat Presiden SBY," kata Andrinof kepada Harian Terbit, Sabtu (24/12). Menurut dia, seharusnya tanpa harus menunggu laporan resmi, KPK sudah bisa mengusut skandal Bank Century dari hasil laporan BPK. Dari laporan yang dikeluarkan BPK, terungkap bahwa anggota DPR dari Partai Demokrat Hertanto dan istrinya menerima kucuran dana ilegal. Selain itu, Zenderick Emir Moeis, anggota Komisi XI DPR dari fraksi PDI Perjuangan juga kecipratan duit haram. Bukan hanya itu, PT Media Nusa Pradana (MNP), perusahaan penerbitan koran Jurnal Nasional yang berafiliasi ke partai yang sedang berkuasa juga ikut menerima bagian. "Hasil temuan BPK juga sangat sah menjadi pintu masuk KPK membongkar kebusukan yang selama ini disimpan penguasa," tegasnya. Dia menambahkan, pihak-pihak yang terungkap dalam laporan BPK harus berani bertanggungjawab. "Karena atas ulah mereka, nasib nasabah Bank Century terkatung-katung, bahkan ada yang gila," tandasnya. Sekedar diketahui, dalam laporan hasil audit BPK yang berjudul Hasil Pemeriksaan Investigasi Lanjutan Atas Kasus Bank Century Nomor: 87A/LHP/XVI/12/2011 tertanggal 22 Desember 2011 yang beredar di wartawan, pegawai Bank Century yang bertugas di bagian priority banking membenarkan hal itu. Kasus Emir Moeis terjadi pada tahun 2008 periode sebelum bulan November. Artinya sebelum Penyertaan Modal Sementara (PMS) dan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) Bank Century dilakukan. Selain itu, BPK menemukan setoran tunai menyangkut Hertanto dan istrinya selama tahun 2007 sebanyak 3 kali yang besarnya Rp 453 juta, Rp 368 juta dan Rp 469 juta. Setoran tunai ini tidak pernah ada setoran fisik valasnya. Transaksi berasal dari penukaran valas ke dalam rupiah di Bank Century cabang Pondok Indah. Nilai uangnya adalah 45.000, 35.000 dan 45.000 dolar AS. Penyetoran tunai tanpa fisik oleh Hernato dan istrinya diakui oleh pegawai Bank Century cabang Pondok Indah berinisial DW dan AFR. Ke koran Hasil audit juga antara lain menemukan aliran uang sebesar Rp 100,99 miliar dari rekening milik BS dan SS ke PT Media Nusa Pradana. Periode aliran uangnya terjadi dari tahun 2006-2009. Disebut-sebut, BS adalah Boedi Sampoerna, sementara SS adalah Sunaryo Sampoerna, putra Boedi Sampoerna. Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama PT MNP N. Syamsuddin Ch. Haesy menyatakan, bahwa PT MNP dan media yang diterbitkannya bukan merupakan milik atau bagian dari partai politik manapun. PT MNP merupakan perusahaan penerbitan media yang sama dengan perusahaan penerbitan media lainnya sebagaimana dimaksudkan oleh Undang Undang No. 40/1999 tentang Pers. "Sebagaimana sering kami sampaikan kepada publik, baik langsung ataupun tidak langsung," ujar Syamsuddin. KPK dalami Lantas bagaimana tindak lanjutnya oleh KPK? Ketua KPK Abraham Samad mengatakan bahwa pihaknya belum secara resmi menerima hasil audit forensik dari BPK. Meski demikian Abraham berjanji untuk mengkajinya. "Kalau disampaikan secara resmi oleh BPK, akan kita dalami," katanya. (dodo/aw)

Suaro hati - Militer Mesir Sesali Kebrutalan terhadap Perempuan

Seorang perempuan Mesir, Selasa (20/12/2011), memegang sebuah foto perempuan pengunjuk rasa yang diseret polisi militer negara itu dalam sebuah aksi penumpasan para demonstran hari Minggu lalu di Tahrir Square, Kairo. Kebrutalan polisi itu memicu ribuan perempuan Mesir turun ke jalan-jalan kemarin Egidius Patnistik | Rabu, 21 Desember 2011 KAIRO, KOMPAS.com — Dewan Militer Mesir yang berkuasa, Selasa (20/12/2011), menyampaikan "penyesalan mendalam" kepada perempuan Mesir atas serangan brutal terhadap para demonstran perempuan oleh polisi militer, baru-baru ini. Dewan itu berjanji untuk menahan mereka yang bertanggung jawab atas peristiwa tersebut. Pemukulan secara brutal terhadap seorang perempuan yang menyebabkannya jadi setengah telanjang pada akhir pekan lalu itu telah memicu bentrokan berhari-hari di Tahrir Square, Kairo, dan pawai "Sejuta Perempuan" pada hari Selasa. Dalam pernyataan Dewan Tertinggi Militer yang diterbitkan pada halaman Facebook-nya, Dewan itu meminta masyarakat untuk tenang. Dewan itu juga mengatakan bersedia untuk mendiskusikan setiap usulan "yang mungkin bisa membantu dalam mencapai stabilitas dan keamanan Mesir". "Dewan Tertinggi menyatakan penyesalan yang mendalam bagi para perempuan hebat Mesir atas kekerasan yang terjadi dalam peristiwa baru-baru ini, dalam demonstrasi yang terjadi di parlemen dan dewan menteri, serta menjamin kehormatan dan apresiasi perempuan Mesir dan hak mereka dalam memprotes dan partisipasi aktif yang positif dalam kehidupan politik," bunyi pernyataan itu. Pernyataan itu menambahkan, "Semua langkah-langkah hukum telah diambil untuk meminta pertanggungjawaban semua pihak yang bertanggung jawab atas kekerasan itu."