“Ini harus dipahami karena semua hal yang sudah saya sebutkan sebelumnya!,” tersirat pernyataan Tom Beanal yang diperjelas Kepala Biro Monitoring Lemasa, Demianus Bebari yang didampingi juga Direktur Eksekutif Lemasa, Anthonius Alomang.
Selain permintaan tegasnya itu, Torei Negel menyatakan kalau selama ini pihaknya selalu memberi dukungan dan menghormati keberlangsungan operasi pertambangan PT. FI di wilayah adat Amungme-Kamoro sebagai obyek vital nasional (Obvitnas).
Bahkan dimintanya juga kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan penyidikan atas indikasi tindak pidana korupsi kolusi dan nepotisme, yang telah melanggar undang-undang anti korupsi yang dilakukan oleh manejemen PT. FI.
Moffet selaku President Commisioner PT. FI juga diminta untuk segera merubah sistem menejemen perusahaan yang lebih terbuka, dengan keterwakilan pemangku kepentingan dalam keanggotaan manejemen perusahaan dan melakukan audit terhadap PT. FI dengan menggunakan internasional auditor independen.
Torei Negel juga memohon Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono untuk meninjau kembali sistem Obvitnas, terutama sistem penempatan institusi TNI dan Polri dalam PAM Obvitnas PT. FI agar sedapatnya dilimpahkan menjadi tanggungjawab internal security perusahaan. Termasuk meninjau kembali kontrak karya kedua PT. FI dan pemerintah RI, dalam rangka mengembalikan martabat dan harga diri bangsa dan negara, khususnya harga diri dan martabat para pemilik tanah ulayat yang selama ini telah lama terinjak-injak oleh para pemodal asing (kapitalis).
Tidak ketinggalan kepada Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) RI dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI dan Kepala UP4B di Jakarta, untuk segera menyelesaikan permasalahan industrial antara SPSI PT. FI dengan manejemen PT. FI di Kabupaten Mimika, Papua. Termasuk meminta Menteri ESDM dan Kepala UP4B di Jakarta, untuk memfasilitasi sebuah perundingan antara LEMASA-LEMASKO dengan Freeport McMorran Copper and Gold Inc untuk membicarakan kewajiban perusahaan dalam bentuk kompensasi kepemilikan hak ulayat kepada masyarakat adat suku Amungme dan Kamoro serta Papua pada umumnya.
Menguatkan semuanya itu, Torei Negel juga menyatakan penutupan tambang jika dalam sebulan, Freeport McMorran Coper and Gold Inc dan Pemerintah Republik Indonesia serta Menejemen PT. FI tidak berniat untuk merubah keadaan ini dan membiarkan situasi seperti sekarang ini berkelanjutan.
“Industri pertambangan ini tidak membawa manfaat bagi kami karena yang kami terima sampai dengan saat ini hanyalah penghancuran mitologi dan ekologi yang telah berdampak pada keterbelakangan, kebodohan serta kemiskinan, serta hancurnya tatanan kehidupan sosial kami,” tekan Torei Negel Tom Beanal dalam pernyataannya. (J/08)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar